Oleh: Syarifudin Brutu
Di balik hamparan balai kota yang megah, kubah-kubah masjid berkilau dilapisi emas kekuasaan, dan deretan sedan dinas bermesin besar yang lalu-lalang di Serambi Metropolitan—sebuah kota tempat para pimpinan hidup dalam balutan jargon kebijaksanaan, kesalehan bernarasi, serta kemakmuran yang melimpah ruah bagi lingkarannya sendiri—ada sepetak batas di mana keadilan mendadak mangkir total.
Secara administratif, warga di pinggiran desa itu tercatat sebagai penghuni resmi ibu kota provinsi bertajuk daerah istimewa tersebut. Stempel dinas berlogo garuda dan pita merah putih di lembar KTP dengan bangga mengklaim mereka bagian dari kota metropolitan yang digelontori dana otonomi khusus bernilai triliunan rupiah.
Namun, realita di atas tanah yang mereka pijak justru menyuarakan hal sebaliknya.
Desa itu bernama Gampong Intan-Terasing. Sebuah nama yang lahir dari kelakar pahit para tetua: berharga di atas kertas saat musim pemilu, tetapi dibuang dan diasingkan begitu perhitungan suara selesai. Peradaban seolah amnesia persis di batas gapura desa.
Kota ini terlalu sibuk mengurus pencitraan gedung perkantoran di panggung depan, sampai-sampai lupa menyapu sampah ketimpangan di halaman belakang.
Di Gampong Intan-Terasing, ada sekitar seribu kepala keluarga yang mendiami rumah-rumah papan bersahaja. Salah satunya adalah Kakek Udin dan Nenek Siti. Pasangan lansia ini mengandalkan sisa tenaga tua mereka untuk mengolah amis air laut menjadi rupiah yang samar-samar. Usaha mereka tak rumit, tetapi menuntut presisi dan kebersihan: membuat ikan asin dan adonan terasi udang.
Saban pagi, ketika sang surya baru saja menyembul di batas laut, garis kerja di rumah kayu itu terbagi rapi tanpa perlu instruksi. Nenek Siti dengan jemari keriputnya yang cekatan menata barisan ikan gabus dan teri di atas rumbia.
Sementara di sudut lain, Kakek Udin sibuk membentuk adonan terasi hitam pekat di atas meja kayu panjang di pekarangan rumah. Bau khas udang rebon dan garam membumbung tinggi, bertarung dengan bau amis takdir yang menempel pada baju mereka.
Namun, drama absurd yang sesungguhnya baru saja melintasi babak utama ketika jam dinding menunjuk pukul sebelas siang.
Matahari Serambi Metropolitan mulai membakar tanah tanpa ampun. Di saat itulah, Kakek Udin akan menyandarkan kayunya, berjalan ke samping rumah, dan menarik gulungan selang plastik berwarna hijau kusam. Mulailah ritual devosi paling ironis yang pernah ada: menyiram jalan umum.
Jalanan di depan rumah Kakek Udin bukanlah jalan bermaterialkan aspal hotmix mulus tempat mobil-mobil dinas bernomor polisi tunggal melaju kencang menuju kantor walikota atau gubernuran.
Jalan ini adalah bentangan tanah padat bercampur batu kerikil tajam yang tak pernah tersentuh pengaspalan sejak era reformasi bergulir. Saban kali sepeda motor warga, truk pengangkut pasir, atau jip mewah pejabat yang mengambil jalan pintas lalu-lalang, kepulan debu cokelat keabu-abuan akan membumbung tinggi bak erupsi gunung berapi berskala kecil.
Tanpa komando, tanpa SK Pengangkatan dari Dinas Pekerjaan Umum, dan tanpa sepeser pun uang lembur, Kakek Udin berderma pada negara. Ia mengarahkan kucuran air selang ke jalanan tanah kering itu. Air mengalir deras, membasahi debu-debu jahanam agar tidak terbang hinggap membedaki ikan asin dan terasi yang sedang dijemur.
Cairan bening yang mengucur deras itu bukanlah air gratis dari sumur resapan. Itu adalah air murni dari meteran PDAM lokal yang tarif per kubiknya rajin naik tiap tahun. Listrik yang menyedot pompa air itu didorong oleh voltase PLN bernonitoring ketat—yang jika menunggak sehari saja setelah tanggal dua puluh, petugasnya akan datang melayangkan surat ancaman pemutusan.
Dua lansia ini membayar biaya operasional untuk tugas yang seharusnya menjadi kewajiban para pejabat pemangku kebijakan.
“Wah, makin rajin saja jadi petugas jalanan, Mbah Udin! Kota makin bersih!” seru seorang pengendara motor yang melintas pelan, terhindar dari jelaga debu berkat air semprotan Kakek Udin.
Kakek Udin hanya menyunggingkan senyum tipis yang sarat akan rasa getir. Ia tak berniat membalas. Bagi warga desa yang melintas, pemandangan itu sudah bertransformasi menjadi hal lumrah.
Negara telah berhasil melakukan kejahatan sistematis paling halus: memosisikan kezaliman struktur menjadi sebuah kebiasaan yang tak lagi dipertanyakan. Tak ada warga yang protes mengapa anggaran perbaikan jalan triliunan yang saban hari diberitakan di koran lokal tak pernah sampai ke desa mereka. Bagi warga, Kakek Udin yang menyiram jalan adalah tontonan gratis dan atraksi sukarela harian.
Di tengah sengatan panas yang makin menjadi-jadi, Kakek Udin dan Nenek Siti terjebak dalam lingkaran dilema yang menyerupai takdir tragis. Sebuah simetri ironi yang membuat mereka bingung harus menyusun doa seperti apa saat memanjatkan harapan di atas sejadah.
Jika malam hari mereka mengangkat tangan berdoa memohon hujan turun deras, langit mungkin akan mengabulkannya. Hujan akan membasuh debu-debu jalanan secara gratis tanpa perlu menyedot rupiah dari rekening PDAM mereka. Namun, hujan deras berarti bencana ekonomi: jemuran ikan asin mereka akan lembap, terasi membusuk, dan dapur mereka terancam tidak mengepul esok hari.
Sebaliknya, jika mereka memohon kemarau panjang agar terasi dan ikan asin kering sempurna dalam hitungan jam, jalanan tanah di depan rumah mereka akan serta-merta bertukar rupa menjadi gurun pasir miniatur. Debu halus akan beterbangan dibawa angin melingkar, mendarat mulus di atas adonan terasi yang belum mengeras, merusak rasa dan menurunkan harga jual di pasar secara drastis.
“Mak, kalau hari ini tidak disiram tiga kali, terasi kita bakal rasa tanah,” gumam Kakek Udin sambil menyapu keringat di dahinya dengan lengan baju yang basah.
Nenek Siti yang sedang membalikkan posisi ikan asin hanya menghela napas panjang. “Menyiram sajalah, Pak.
Daripada kita makan debu, biar air PDAM yang makan uang belanja kita bulan ini.”
Menyiram jalan publik dengan fasilitas prabayar akhirnya menjadi satu-satunya kompromi gila yang terpaksa dibiasakan.
Setiap liter air yang terbuang menyerap ke tanah kering itu adalah bentuk nyata bagaimana rakyat kecil dipaksa membiayai sendiri pemeliharaan infrastruktur negara. Mereka membayar pajak ganda: sekali lewat tagihan resmi instansi, dan sekali lagi lewat kucuran air PDAM demi membeli hak paling mendasar—hak untuk menghirup udara tanpa sesak debu dan hak untuk menjemur rezeki tanpa ternoda keabadian penguasa.
Di Serambi Metropolitan yang katanya penuh dengan pimpinan bijaksana, kaya raya, adil, dan makmur bagi kelompoknya sendiri, Kakek Udin terus mengarahkan selangnya ke jalanan tanah. Menyiramkan air yang dibeli dengan tetes keringatnya sendiri, di atas tanah Gampong Intan-Terasing—anak tiri yang dilupakan oleh negerinya sendiri.
Salahkanlah Saja Hujan 
Ketika Negara Berkata “Aku Adalah Rakyat”, Siapa Yang Berbohong? 
Rakyat Hanya Sebagai Alat Kekuasaan Saja
Diskusi