Debat Kusir Di UGM: Ketika Otot Dan Suara Lebih Keras Dari Akal Sehat

Oleh Yani Andoko 

Kita sibuk bertengkar soal siapa yang paling benar, padahal rakyat hanya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah.

Malam Yang Berubah Jadi Ricuh

Senin malam, 15 Juni 2026. Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM yang biasanya menjadi ruang bertukar gagasan, berubah menjadi arena konfrontasi. Tiga pejabat Kabinet Merah Putih Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono datang dengan niat berdialog. 

Ratusan mahasiswa datang dengan kemarahan yang menggunung.

Yang terjadi bukanlah dialog. Bukan pula adu gagasan. Yang terjadi adalah pembubaran. Spanduk dibentangkan, teriakan memecah kesunyian malam, botol air mineral melayang di udara. Para pejabat dikejar dan dievakuasi. Forum yang seharusnya menjadi ruang uji gagasan berakhir sebagai ruang penghakiman.

Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan hal ini. “Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, di mana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya,” katanya. Tapi malam itu, kampus justru menyaksikan kebalikannya.

Pertanyaannya: mengapa kita lebih memilih berteriak daripada berpikir?

Sejarah Panjang Debat Yang Tak Pernah Selesai

Asal-usul “Debat Kusir”: Dari Kentut Kuda hingga Ruang Publik

Istilah “debat kusir” yang kita pakai hari ini punya cerita lucu sekaligus menyedihkan. Konon, KH Agus Salim tokoh diplomat ulung suatu ketika bepergian naik delman. Di tengah jalan, kuda penarik delman itu kentut.

“Kasihan ya, kudanya masuk angin,” kata Agus Salim.

Kusirnya tidak terima. “Tidak, kuda saya keluar angin,” jawabnya.

Maka berdebatlah seorang intelektual besar dengan seorang kusir. Sepanjang perjalanan. Tentang kentut kuda. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mendengar. Perdebatan sia-sia itu kemudian diabadikan Agus Salim sebagai metafora: debat kusir perdebatan tanpa substansi, tanpa titik temu, tanpa manfaat.

Ironisnya, hampir seratus tahun kemudian, kita masih terjebak dalam debat kusir yang sama. Hanya bedanya, sekarang panggungnya lebih besar, audiensnya lebih banyak, dan risikonya lebih fatal.

Dari Orde Baru ke Reformasi: Siklus yang Berulang

Sejarah Indonesia adalah sejarah panjang kegagalan dialog. Di era Orde Baru, ruang diskusi kampus dibatasi secara sistematis lewat kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Pemerintah tidak perlu berdebat; mereka punya kekuasaan mutlak. Mahasiswa hanya punya suara dan keberanian yang diekspresikan lewat aksi jalanan.

Reformasi 1998 membebaskan ruang publik, tapi gagal membangun budaya dialog. Euforia kebebasan tidak otomatis melahirkan kedewasaan berdemokrasi. Yang terjadi justru pergeseran: dari pembungkaman menjadi kebisingan.

Dan malam di UGM itu adalah buktinya.

Sakitnya Bangsa: Data yang Diabaikan, Emosi yang Dipilih

Akar kericuhan di UGM sebenarnya sederhana: kekecewaan yang menumpuk. Mahasiswa merasa pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Mereka menyebut para pejabat yang hadir “tidak layak bicara Pancasila”, menyebut Budiman Sudjatmiko “pengkhianat reformasi”.

“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat,” kata perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa.

Pertanyaan mereka keras: “Apakah kalian merasa bersalah dengan kondisi Indonesia saat ini?”

Jawaban pejabat: “Tidak.”

Dan di situlah debat berhenti. Bukan karena selesai, tapi karena tidak ada ruang untuk lanjut.

Padahal, di luar sana, data bicara. Survei Indopol mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya 59,75 persen angka yang menunjukkan sinyal kewaspadaan. Survei yang dilakukan terhadap 1.230 responden di 38 provinsi itu juga menemukan adanya kecenderungan penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya.

Kelompok berpendidikan sarjana ke atas termasuk mahasiswa justru paling kritis terhadap pemerintah. Data-data ini adalah peta sakit bangsa. Tapi di ruang diskusi UGM, peta itu tidak pernah dibuka. Yang ada hanyalah saling tunjuk siapa paling berkuasa, siapa paling berani, siapa paling benar. Sementara masalah bangsa tetap terbaring sakit.

Paradoks Demokrasi Kita

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut sebuah paradoks yang menggelitik. “Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue,” tegasnya.

Tapi di sinilah masalahnya: dialog butuh dua pihak yang siap mendengar. Pejabat datang dengan data dan pencapaian. Mahasiswa datang dengan kemarahan dan tuntutan. Keduanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Keduanya tidak mau mendengar.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menambahkan bahwa kritik harus disampaikan dengan dasar fakta dan data, bukan tuduhan tanpa dasar. “Kita sepakat bahwa boleh kita berdialektika, boleh kita berbeda pandangan, boleh kita melakukan kritik, tetapi jangan merendahkan personal seseorang,” ujarnya.

Di sisi lain, Kagama Muda kelompok alumni UGM dengan latar belakang aktivisme justru mendukung aksi mahasiswa. Mereka menilai pembubaran diskusi perlu dipahami sebagai bentuk kritik terhadap monopoli diskursus Pancasila di tengah krisis sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan masyarakat.

“Kritik mahasiswa UGM perlu dipahami sebagai tuntutan atas perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih nyata,” tulis mereka.

Mengapa Publik Memilih Emosi?

Pertanyaan yang lebih dalam: mengapa kita, sebagai publik, lebih memilih emosi dari pada data?

Jawabannya tidak sederhana. Kemiskinan waktu, akses terbatas pada informasi, dan cara kerja otak yang lebih merespons cerita menyentuh dari pada statistik dingin semua itu berperan. Belum lagi algoritma media sosial yang memberi insentif pada kemarahan, bukan pada ketelitian.

Data itu abstrak: “inflasi 2,5 persen.” Emosi itu konkret: “anak saya tidak bisa beli susu.” Maka publik memilih emosi. Bukan karena bodoh, tapi karena emosi lebih cepat, lebih murah, dan lebih terasa nyata.

Akibatnya, kita memilih pemimpin yang pandai berorasi, bukan yang pandai berhitung. Kita memuji aktivis yang paling keras, bukan yang paling teliti. Kualitas kebijakan dan pengawasan menjadi korban.

Mahasiswa UGM sendiri menegaskan bahwa aksi mereka adalah “akumulasi kemuakan” dan bentuk “aksi korektif dan spontan.” Mereka menganggap acara itu “hanya ajang pamer pencapaian pemerintah” dan bukan diskusi substantif.

“Bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tidak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat?” kata mereka.

Di sinilah lingkaran setan tercipta: ketidakpercayaan melahirkan emosi, emosi melahirkan tindakan kontra-produktif, dan tindakan kontra-produktif semakin memperdalam ketidakpercayaan.

Kembali Ke Meja Diskusi

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Penghentian forum di UGM mungkin adalah langkah bijak mencegah eskalasi yang lebih buruk. Tapi penghentian tanpa kelanjutan hanya genjatan senjata palsu. Jika pejabat pulang ke istana dan mahasiswa pulang ke basecamp, tidak ada yang berubah. Masalah bangsa tetap sakit. Hanya saja, sekarang tidak ada yang berteriak di atas panggung.

Yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak teriakan atau lebih banyak kekuasaan. Yang kita butuhkan adalah kembali ke meja diskusi dengan aturan main yang berbeda: bawa data, dengarkan dulu, jangan saling interrupt, dan akui bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya benar.

Budiman Sudjatmiko sendiri mengaku sebenarnya tetap ingin berdiskusi meski situasi mulai memanas. “Saya melihat, ini kelompok yang tidak ingin dialog ini terjadi,” katanya. Sudaryono juga menegaskan kehadiran mereka sejak awal memang untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa.

Tapi niat baik tanpa mekanisme yang jelas hanya akan berakhir sia-sia. Diperlukan moderator netral, aturan main yang disepakati bersama, dan komitmen untuk mendengar bukan sekadar didengar.

Seperti kata Agus Salim dalam anekdotnya jika kita terus berdebat soal kentut kuda tanpa mau mendengar, kita akan tiba di tujuan tanpa pernah menyelesaikan apa pun. 

Hanya saja, kali ini tujuannya bukan sekadar perjalanan delman, tapi masa depan bangsa.

Perubahan tidak akan datang dari pejabat yang tiba-tiba rendah hati, atau mahasiswa yang tiba-tiba sabar. Perubahan datang dari kita yang memilih untuk menjadi publik yang “bawel” pada data, bukan pada emosi. Dari kita yang berani mengatakan: “Tolong tunjukkan angka dan hitungannya, baru kita bicara.”

Karena pada akhirnya, bangsa yang besar dibangun oleh warga yang kritis di dapur masing-masing, bukan oleh penonton yang ramai di panggung debat kusir.

                  Batu 12 Mei 2026