Terlalu Sopan Untuk Marah: Feodalisme, Ketimpangan, Dan Harga Diam yang Mahal
Oleh Yani Andoko
Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan dengan cerita seorang bidan di pedalaman yang harus berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pertolongan persalinan.
Di sisi lain, kita mendengar pejabat berpidato tentang lonjakan pertumbuhan ekonomi dan target pengentasan kemiskinan ekstrem. Ada jeda yang menganga antara angka dan realita sebuah ironi yang membuat kita bertanya: jika pembangunan digelorakan, mengapa masih ada rakyat yang sulit makan sehari-hari?
Di balik angka-angka makro yang menggembirakan, ada warisan yang lebih dalam: budaya feodal yang membuat kita “terlalu sopan untuk marah” pada ketidakadilan. Inilah esai tentang bagaimana jebakan struktural itu bekerja, dan mengapa kesantunan kita menjadi tameng bagi status quo.
Feodalisme: Dari Istana Ke Ruang Rapat Desa
Definisi feodalisme mungkin terdengar kuno tentang bangsawan, tanah, dan hamba. Namun warisannya masih hidup dalam relasi sosial kita sehari-hari. Sejarawan mencatat bahwa feodalisme di Nusantara menempatkan penguasa sebagai pusat kekuasaan absolut, tempat rakyat ditempatkan sebagai “hamba” yang wajib taat .
Konsep ini meresap dalam budaya melalui cerita-cerita rakyat yang fatalistik, mengajarkan bahwa nasib adalah ketentuan yang tak bisa dilawan .
Di era modern, feodalisme bertransformasi. Tak lagi tentang darah biru, tapi tentang siapa yang menguasai ekonomi, kekuasaan, dan akses .
Pemimpin dianggap sebagai pusat kekuasaan sekaligus pelindung. Loyalitas mutlak menjadi syarat keselamatan, bahkan ketika kebijakan merugikan rakyat banyak.
Akibatnya, dalam rapat desa atau forum publik, ide-ide kritis hanya berputar di kepala, tidak terucap karena khawatir dicap pembangkang . Kritik terhadap atasan dianggap tidak sopan . Sopan santun berubah menjadi tameng untuk menghalangi kritik alat represi yang halus .
Kemiskinan yang Diwariskan: Dari “Start” hingga Jebakan Struktural
Laporan Bank Dunia tahun 2015 dengan tajam menyimpulkan: masyarakat Indonesia terbagi menjadi yang berpunya dan tidak berpunya, bahkan sebelum dilahirkan . Hanya sebagian anak yang terlahir sehat dan tumbuh optimal di tahun-tahun pertama. Hanya sebagian yang mengenyam pendidikan berkualitas. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam pekerjaan berupah rendah dan produktivitas rendah, tak mampu keluar dari siklus kemiskinan .
Kesenjangan ini akut: 1% kelompok terkaya menguasai 50% total aset Indonesia . Koefisien Gini alat ukur ketimpangan naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada 2014, salah satu kenaikan tercepat di Asia Timur . Angka kemiskinan memang turun, tapi kelas “konsumen” yang mapan secara ekonomi hanya terdiri dari 45 juta orang (18% populasi),mereka menikmati manfaat pertumbuhan, sementara 205 juta lainnya tertinggal di belakang
Pemerintah memang menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, dengan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun . Program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dirancang untuk memastikan bansos tepat sasaran . Namun, seperti diingatkan pengamat, kemiskinan tak cukup diatasi dengan presisi data.
Akar kemiskinan bersifat struktural: kualitas pekerjaan, akses pendidikan, kepemilikan aset, mobilitas sosial yang terbatas . Data membantu negara mengenali orang miskin, tapi tidak otomatis mengubah struktur yang memproduksi kemiskinan .
“Sungkan” Dan Kemiskinan Mobilitas: Saat Akses Jadi Kemewahan
Ada dimensi lain yang jarang dibahas: kemiskinan mobilitas. Data BPS mencatat 11,64 juta penduduk miskin di perkotaan (7,09%) dan 13,58 juta di perdesaan (11,79%) . Di kota, kemiskinan berkelindan dengan mahalnya biaya hidup dan akses transportasi .
Banyak warga miskin terpaksa tinggal di pinggiran kota karena harga tanah di pusat tak terjangkau. Tapi pusat lapangan kerja, kesehatan, dan pendidikan berkualitas tetap terkonsentrasi di jantung kota .
Jika transportasi umum buruk, mereka isolasi secara ekonomi. Biaya angkutan menguras persentase besar dari pendapatan. Waktu yang habis di jalan memangkas produktivitas. Transportasi tak andal memperbesar risiko dipecat. Lingkaran setan ini membuat kemiskinan bukan hanya tentang dompet kosong, tapi tentang akses yang lumpuh .
Dan lagi-lagi, budaya feodal memperparahnya. Dalam budaya “manut”, keluhan jarang disuarakan. Rasa sungkan membuat warga miskin tak berani menuntut perbaikan layanan publik, tak berani mengkritik proyek yang mangkrak, tak berani bertanya ke mana perginya anggaran desa .
“Terlalu Sopan untuk Marah”: Biaya dari Kesantunan yang Dipaksakan
Dosen psikologi politik Aad Satria Permadi mengingatkan, penghormatan berlebihan terhadap perilaku tak terhormat sebenarnya adalah penghinaan . Ketika kita terlalu sopan kepada pejabat yang korup, terlalu sungkan mengkritik kebijakan yang keliru, kita sedang menghina martabat kita sendiri.
Feodalisme menempatkan pemimpin di posisi lebih tinggi, membuat kritik dianggap tak sopan . Pola ini terus direproduksi dalam birokrasi, pendidikan, dan politik . Sistem rekrutmen yang berbasis kedekatan dan patronase melestarikan budaya arogansi, di mana pejabat merasa berhak mengintimidasi, memarahi bawahan, dan memaksakan kehendak. Seorang guru besar IPDN menyebut ini “puncak gunung es dari budaya kekuasaan yang masih bercorak feodal”, yang muncul justru di era demokrasi .
Kartini, Kemerdekaan, Dan Jalan Keluar
Perjuangan Kartini adalah perlawanan terhadap feodalisme dan kolonialisme. Ia memahami bahwa dua sistem itu menyebabkan perempuan bodoh dan termajinalkan dieksploitasi secara ekonomi dan status kewanitaan .
Jalannya: pendidikan. Bukan kekuatan militer, tapi pendidikan yang membangun mindset kemenangan jangka panjang . Pendidikan yang mematahkan persepsi feodal yang hanya berpikir pragmatis dan jangka pendek.
Kartini mengajarkan bahwa merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tapi bebas dari hambatan mental. Warisan terburuk kolonialisme dan feodalisme bukan kekayaan yang dirampas, tapi pewarisan nilai koruptif, penindasan, dan perbudakan yang tertanam dalam mental bangsa .
Langkah keluar dari jebakan ini membutuhkan:
Pendidikan kritis sejak dini, bukan sekadar pintar tapi berani bertanya dan tidak takut pada otoritas.
Penegakan hukum yang adil, di mana hukum tak berada di bawah bayang-bayang kekuatan ekonomi dan politik .
Memutus patronase politik yang menjadikan kompetensi dan meritokrasi rontok di hadapan kedekatan dan uang .
Mengubah makna kesantunan itu sendiri: santun bukan diam di hadapan ketidakadilan, tapi menyampaikan kebenaran dengan hormat.
Kita mungkin bangga dengan keramahan dan kesantunan yang menjadi ciri bangsa. Namun ironi pahitnya: kesantunan itu justru menjadi tameng bagi ketidakadilan untuk terus bersarang. Kemarahan yang tertahan, yang dibungkus senyuman dan kata “nggak apa-apa”, adalah bensin bagi status quo. Rakyat yang terlalu sopan adalah bahan baku sempurna bagi oligarki.
Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun mungkin patut dirayakan. Tapi perayaan sejati adalah ketika rakyat bisa makan tanpa sungkan, bisa mengkritik tanpa takut, bisa bergerak tanpa hambatan, dan bisa marah pada ketidakadilan tanpa kehilangan martabat. Itulah kemerdekaan dari mentalitas feodal perjuangan yang belum usai.
Seperti kata Kartini, pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan peradaban . Mari kita didik diri kita, dan generasi berikutnya, untuk berani yang santun: tetap hormat, tapi tidak tunduk pada ketidakadilan. Karena kota yang maju bukanlah tempat di mana orang miskin dipaksa membeli kendaraan pribadi, melainkan kota di mana mereka yang berkecukupan pun memilih untuk naik transportasi umum bersama-sama .
Negara yang adil bukanlah negara di mana rakyat diam, tapi negara di mana kritik adalah bentuk cinta pada bangsa.
“Kita terlalu sopan untuk marah pada ketidakadilan.” Saatnya kita sadar: kemarahan yang produktif adalah energi perubahan.
Dan perubahan dimulai dari keberanian kitasebagai individu, sebagai masyarakat untuk tidak lagi menjadi korban yang sopan, tapi menjadi warga yang kritis. Karena pada akhirnya, kesantunan sejati adalah keberanian untuk membela yang lemah, bukan keheningan di hadapan kekuasaan.
Batu, 9 Juni 2026
