Membaca Entropi Politik Melalui Kitab Suci

Oleh Istiqomah, S.Si

(Fisikawan Demokrasi/Alumnus Fisika Universitas Airlangga)

Politik kerap kehilangan arah ketika moral hanya menjadi aksesori. Kekuasaan lalu bergerak mengikuti arus kepentingan, bukan amanah. Dalam bahasa agama, jabatan adalah titipan yang kelak dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa fisika, sistem yang kehilangan mekanisme penata cenderung bergerak menuju entropi, yakni keadaan yang makin tidak teratur dan sulit dikendalikan. Dari sini tampak bahwa krisis politik bukan semata soal strategi, melainkan juga soal keruntuhan nilai.

Indonesia mengenal politik sebagai ruang perjumpaan yang kompleks. Agama, budaya, dan kepentingan saling bertemu ketika pemimpin dipilih, kebijakan dirumuskan, dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Namun, perdebatan sering berhenti pada pertanyaan apakah agama boleh hadir di ruang politik, padahal persoalan utamanya adalah nilai apa yang dibawanya. Agama kehilangan makna ketika hanya dijadikan simbol, sementara politik kehilangan martabat ketika dipisahkan sepenuhnya dari etika.

Ruang publik membutuhkan kebebasan berpikir sekaligus tanggung jawab moral. Tanpa kebebasan, politik berubah menjadi penindasan. Tanpa moral, politik berubah menjadi perebutan kuasa yang tak mengenal batas. Karena itu, demokrasi yang sehat tidak cukup dibangun oleh prosedur, tetapi juga oleh watak para pelakunya. Di sinilah analogi fisika membantu: keteraturan sosial tidak hadir dengan sendirinya, melainkan harus terus dirawat.

Hukum Termodinamika Kedua menjelaskan bahwa sistem tertutup cenderung mengalami peningkatan entropi. Rumah yang tidak dirawat akan rusak, taman yang tidak dipelihara akan dipenuhi ilalang. Analogi ini relevan untuk membaca politik sebagai sistem sosial yang membutuhkan energi penata berupa integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Tanpa energi moral itu, keteraturan hanya menjadi ilusi sesaat, sementara kerusakan tumbuh perlahan dari dalam.

Ketika politik digerakkan oleh ambisi, pencitraan, dan perebutan kekuasaan, ruang publik akan dipenuhi disinformasi, polarisasi, dan saling curiga. Energi bangsa habis untuk mempertahankan kubu masing-masing, bukan menyelesaikan persoalan bersama. Inilah yang dapat disebut sebagai entropi politik: meningkatnya ketidakteraturan sosial akibat melemahnya fondasi moral dalam kehidupan publik. Dalam keadaan seperti ini, rakyat mudah lelah, kepercayaan menurun, dan kebijakan kehilangan arah.

Di titik inilah ajaran agama dan kepercayaan menawarkan orientasi. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta penghayat kepercayaan sama-sama menempatkan kejujuran, keadilan, kasih sayang, pengendalian diri, dan tanggung jawab sebagai nilai utama. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kompas etik agar kekuasaan tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Politik yang sehat bukan politik yang steril dari nilai, melainkan politik yang mampu menempatkan nilai secara benar.

Dalam Islam, konsep amanah dan siyasah menegaskan bahwa pengelolaan urusan publik harus berlandaskan tanggung jawab. Al-Qur’an mengingatkan agar amanah diberikan kepada mereka yang berhak. Jabatan bukan hadiah atas kemenangan politik, melainkan beban moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhan. Karena itu, pemimpin yang baik bukan hanya cakap berbicara, tetapi juga jujur dalam tindakan dan adil dalam keputusan.

Dalam Kristen Protestan, kepemimpinan dipahami sebagai pelayanan. Kekuasaan memperoleh legitimasi bukan karena besarnya kewenangan, melainkan karena manfaat yang dihadirkannya bagi sesama. Politik yang baik bukan yang paling gaduh, melainkan yang paling mampu memuliakan martabat manusia. Pemimpin dipanggil untuk hadir bagi yang lemah, bukan sekadar menjaga kenyamanan kelompoknya sendiri.

Dalam Katolik, ajaran sosial Gereja menekankan martabat manusia, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Kekuasaan tidak boleh dipakai untuk memperkaya diri atau kelompok, melainkan untuk melayani bonum commune, kebaikan bersama. Seorang pemimpin dituntut bukan hanya efektif, tetapi juga bermoral. Ketika tujuan dilepaskan dari kasih dan keadilan, kemenangan politik mudah berubah menjadi kekalahan etis.

Dalam Hindu, konsep dharma menempatkan pemimpin sebagai penjaga keseimbangan. Kekuasaan yang menyimpang dari kewajiban moral pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut berhasil, tetapi juga benar dalam cara mencapai keberhasilan itu. Karena itu, keberhasilan sejati selalu berkaitan dengan kelurusan batin dan ketepatan tindakan.

Dari sudut agama Buddha, politik yang sehat sejalan dengan Jalan Tengah. Buddha mengajarkan agar manusia tidak terjebak pada dua ekstrem: nafsu berlebihan dan penyangkalan diri yang kaku. Dalam kehidupan politik, dua ekstrem itu tampak dalam fanatisme dan kerakusan. Ajaran tentang sati atau kesadaran penuh mengingatkan pemimpin untuk jernih melihat akibat dari setiap keputusan. Welas asih, pengendalian diri, dan pemahaman atas ketidakkekalan menjadi dasar agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat penderitaan bagi banyak orang.

Kemudian Konghucu menegaskan bahwa kualitas negara berawal dari kualitas pribadi pemimpinnya. Konfusius mengajarkan bahwa pemimpin yang lurus akan mendorong rakyat bertindak lurus. Sebaliknya, pemimpin yang gagal menata dirinya akan sulit menata bangsanya. Karena itu, keteladanan lebih kuat daripada propaganda, dan kebajikan lebih tahan lama daripada popularitas. Dalam politik, karakter sering kali lebih menentukan daripada retorika.

Sementara itu, penghayat kepercayaan di Nusantara mewariskan pandangan yang sejalan: hidup harus dijaga selaras dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta menurut keyakinan masing-masing. Banyak ajaran lokal menekankan keseimbangan, keselarasan, dan tanggung jawab terhadap komunitas. Karena itu, kebijakan yang merusak lingkungan, memecah masyarakat, atau mengorbankan kelompok rentan demi keuntungan sesaat bertentangan dengan hukum kehidupan itu sendiri. Politik yang bijak harus merawat relasi antarmanusia sekaligus relasi dengan alam.

Baik fisika maupun agama memberi pelajaran yang sama: keteraturan tidak pernah hadir dengan sendirinya. Ia membutuhkan energi, komitmen, dan kesadaran kolektif untuk terus dirawat. Dalam demokrasi, energi itu hadir dalam integritas pemimpin, partisipasi warga, dan keberanian menegakkan kebenaran. Demokrasi bukan sekadar prosedur memilih, melainkan proses menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batas moral.

Namun, kitab suci dan ajaran luhur hanya menjadi kompas apabila dibaca dengan kerendahan hati. Ketika nilai-nilai suci direduksi menjadi alat mobilisasi politik, agama kehilangan fungsi transformatifnya. Ia berhenti menjadi penuntun dan berubah menjadi instrumen legitimasi. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar politisi yang religius di permukaan, melainkan pemimpin yang sungguh-sungguh beretika dalam kebijakan.

Demokrasi membutuhkan warga negara yang kritis terhadap simbol dan konsisten menilai tindakan. Jangan hanya melihat siapa yang paling sering mengutip ayat atau menampilkan identitas religius di panggung politik. Lihat pula bagaimana ia memperlakukan rakyat setelah panggung itu ditinggalkan. Indonesia berdiri di atas keberagaman keyakinan; justru karena itu, bangsa ini memiliki kekayaan sumber etika yang luar biasa. Selama keadilan, kemanusiaan, dan amanah tetap menjadi tujuan bersama, perbedaan tidak akan menjadi ancaman, melainkan kekuatan. Pada akhirnya, pilihlah pemimpin yang mengurangi entropi sosial, bukan yang menambahnya. Pilihlah mereka yang menjadikan etika sebagai pengarah kekuasaan, sebab bangsa ini tidak membutuhkan penguasa yang paling bising, melainkan pelayan publik yang paling dapat dipercaya.