Ketika Negara Bikin Lelucon
Oleh Yani Andoko
Tawa yang Tak Jadi Pecah
Tak terbayangkan kita sedang menonton acara komedi di televisi. Seorang pelawak salah menyebut nama atau angka, penonton tertawa, dan semua orang tahu itu hanya bahan candaan. Lelucon berakhir saat acara selesai.
Tapi sekarang bayangkan pemandangan yang berbeda: Seorang presiden berdiri di mimbar Sidang Tahunan MPR, di hadapan seluruh wakil rakyat, dengan puluhan juta pasang mata dan telinga menyaksikan. Ia menyebut nama seorang ibu bernama Susanah, mengisahkan perjuangannya sebagai buruh pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram .
Publik terkesima. Seorang buruh dengan penghasilan fantastis? Netizen mulai menghitung: jika 10 kilogram sehari, pendapatannya Rp7 juta per hari, Rp210 juta sebulan melebihi gaji manajer BUMN .
Lalu, keesokan harinya, fakta berbicara. Profesi Susanah sebenarnya adalah penjahit kain perca (majun), dengan upah Rp700 per kilogram seribu kali lebih kecil dari yang disampaikan. Bukan tawa yang pecah, melainkan hening yang bertanya.
Ini bukan lelucon. Ini negara. Dan negara tumbuh dari kepercayaan rakyatnya.
Retakan Di Fondasi Negara
Ibu Susanah: Warga Nyata, Cerita Salah
Saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan Susanah yang sesungguhnya. Perempuan 38 tahun asal Cileungsi, Kabupaten Bogor, ibu dari tiga anak. Pendidikan terakhir SD .
Setiap pagi, sekitar jam 7, ia mulai menjahit. Ia mengolah kain perca menjadi lap pembersih. Rata-rata 20 kilogram kain per hari menghasilkan Rp14.000 . Sore harinya, sekitar pukul 13.00, ia beralih menjadi pencuci ompreng di dapur Makan Bergizi Gratis. Suaminya, Didim, bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tak menentu .
Ini adalah gambaran warga negara yang perjuangan hidupnya layak dihormati dan diceritakan. Namun, di panggung kenegaraan, ceritanya menjadi versi lain: pengupas bawang dengan Rp700.000 per kilogram.
Perbedaan ini bukan sekadar angka. Ini adalah perbedaan antara mengangkat martabat dan mempermalukan. Antara menginspirasi dan menjadi bahan spekulasi.
Naskah Sudah Benar, Mulut yang Berbeda
Fakta menarik muncul: berdasarkan naskah resmi yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Kabinet, angka yang benar memang Rp700 per kilogram . Jadi, kesalahan terjadi di saat penyampaian bukan di data tertulis.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyoroti dua kemungkinan: bisa karena keseleo lidah (slip of tongue) atau kesalahan masukan dari bawahan . Apapun penyebabnya, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana informasi yang sampai ke Presiden bisa sedemikian jauh dari realitas?
Di Balik Layar: Budaya “Asal Bapak Senang”
Di sinilah kita menuju akar masalah yang lebih dalam. Presiden Prabowo sendiri pernah mengakui bahwa budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) masih kuat dalam birokrasi . Budaya di mana bawahan cenderung menyampaikan laporan yang menyenangkan atasan, bukan yang jujur sesuai fakta.
Bayangkan rantai informasi: dari petugas di lapangan, ke koordinator, ke kepala dinas, ke kementerian, lalu ke Istana. Di setiap simpul, ada godaan untuk “memoles” informasi, agar terlihat baik, agar atasan senang . Hasilnya? Data yang sampai ke puncak seringkali sudah sangat jauh dari kenyataan di bawah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, bahkan mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di angka 63,2 persen, sementara tingkat kepuasan hanya 55,1 persen . Ini menunjukkan ada “ruang” antara kepercayaan dan kepuasan ruang yang bisa diisi oleh perbaikan kinerja, atau sebaliknya, dihancurkan oleh insiden seperti ini.
Saat Spekulasi Menggantikan Fakta
Di era media sosial, kekeliruan di panggung kenegaraan bukan hanya berakhir sebagai berita. Ia menjadi meme, bahan olok-olok, dan spekulasi liar.
Netizen berseloroh: “Info loker kupas bawang, gaji Rp210 juta sebulan, lumayan!” . Pedagang di Makassar bahkan berkata, “Kalau ada, saya juga mau!” . Tawa ini, meskipun ringan, menyimpan kepahitan. Karena di balik tawa, ada pertanyaan yang menggerogoti: Apa lagi yang selama ini salah?
Lebih serius lagi, insiden ini memicu spekulasi tentang sistem verifikasi data di Istana, tentang kompetensi birokrasi, bahkan tentang kemungkinan adanya sabotase internal . Ini adalah konsekuensi logis ketika ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi. Dan spekulasi, seperti api di musim kemarau, sulit dipadamkan.
Pelajaran Dari Retakan
Kasus Susanah mengajarkan kita sesuatu yang fundamental: negara bukanlah panggung sandiwara. Negara adalah rumah bersama yang dibangun di atas fondasi kebenaran dan kepercayaan.
Ketika presiden berbicara di forum kenegaraan, setiap kata adalah representasi fakta atau seharusnya demikian. Jika satu data saja bisa salah, publik berhak mempertanyakan: “Apa jaminan data ekonomi, data kemiskinan, atau data inflasi yang disampaikan pemerintah akurat?”
Ini bukan soal menjatuhkan pemerintah. Ini soal menyelamatkan kepercayaan. Dan kepercayaan, seperti yang Anda katakan, adalah tanah tempat negara itu tumbuh.
Pulihkan Kepercayaan, Bukan Sekadar Meminta Maaf
Setiap retakan di dinding bisa diperbaiki. Tapi jika kita pura-pura tidak melihatnya, suatu saat rumah itu akan runtuh.
Apa yang harus dilakukan? Bukan sekadar klarifikasi atau permintaan maaf. Ada tiga langkah mendasar:
Pertama, evaluasi sistemik. Istana harus memastikan ada mekanisme verifikasi data yang kuat, dari tingkat paling bawah hingga ke mimbar presiden. Bukan sekadar prosedur, tapi budaya budaya di mana kebenaran lebih berharga daripada kenyamanan atasan .
Kedua, akui kesalahan dengan tulus. Bukan dengan pembelaan, bukan dengan alih-alih, tapi dengan pengakuan bahwa ini adalah kegagalan sistem yang harus diperbaiki . Ibu Susanah berhak mendapat permintaan maaf—bukan karena ia meminta, tapi karena negara seharusnya melindungi martabat warganya.
Ketiga, jadikan ini momentum perubahan. Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa pemimpin yang baik harus “rush to the problem, solve the problem” . Inilah saatnya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki.
Karena pada akhirnya, negara bukanlah gedung DPR yang megah atau pidato yang indah. Negara adalah kepercayaan rakyatnya. Dan kepercayaan itu sama seperti kehidupan Ibu Susanah dan jutaan warga lainnya terlalu berharga untuk diremehkan.
Batu, 15 Juli 2026
Yani Andoko
