Oleh Agung Marsudi
Di panggung politik nasional yang semakin dekat ke 2029, dua sosok kuat masih berdiri saling menopang—sekaligus saling membayangi. Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dulu mereka bertarung habis-habisan dalam dua kontestasi presiden. Kini mereka bersekutu. Prabowo menduduki kursi kepresidenan berkat dukungan penuh Jokowi. Jokowi, pada gilirannya, menikmati perlindungan warisan politik dan akses ke sumber daya negara—banyak loyalisnya masih duduk nyaman di pemerintahan.
Di permukaan, persekutuan ini tampak harmonis. Bergandengan tangan, saling mengunci. Namun semakin dekat jarak ke 2029, pertanyaan yang selama ini dipendam mulai menganga: ke mana sebenarnya arah persekutuan strategis ini? Apakah demi kebesaran Indonesia, atau demi melanggengkan jalur kekuasaan dan mengamankan dinasti?
Tanda-tandanya sudah terlihat jelas. Pidato menggelegar Prabowo yang berteriak “Hidup Jokowi!” dibalas dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran untuk dua periode. Jokowi bahkan turun gunung membela mati-matian PSI pimpinan Kaesang, anak bungsunya. Partai berlogo gajah kecil itu kini jelas menjadi bangunan politik yang dijaga ketat, dengan target kursi di parlemen sebagai jangkar masa depan.
Masih segar dalam ingatan bagaimana pada Pilpres 2024 Jokowi memobilisasi seluruh kekuatan birokrasi, anggaran bantuan sosial, dan pengaruh partai untuk memastikan kemenangan Prabowo. Langkah yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap prinsip netralitas eksekutif. Itulah fondasi “duet” yang kita saksikan hari ini. Prabowo membawa pengalaman, jaringan partai lama, dan kematangan strategis. Jokowi membawa popularitas residual dan penguasaan mesin pemerintahan. Poros Hambalang–Solo menjadi ikonik—nyaris tak tertandingi di koloseum politik Indonesia saat ini.
Namun persekutuan yang dibangun di atas pertukaran kepentingan pribadi selalu membawa benih keretakan. Risiko terbesar bukan semata perpecahan di antara keduanya, melainkan hilangnya jarak antara negara dan keluarga yang berkuasa. Ketika Prabowo dan Gibran bekerja dalam satu barisan, garis batas antara kepentingan nasional dan kepentingan keluarga menjadi kabur. Rakyat mulai bertanya: apakah demokrasi yang dijaga puluhan tahun akhirnya hanya berputar di antara beberapa nama besar saja? Jika jalur menuju kekuasaan semakin sempit dan tertutup bagi mereka yang tidak punya relasi kuasa, maka kemenangan demokrasi hanyalah semu—pergantian wajah di atas sorot lampu yang sama.
Kini potensi perpecahan terbuka lebar, dan boleh jadi justru menjadi antiklimaks paling menarik menuju 2029. Prabowo punya ambisi sejarahnya sendiri: dikenang sebagai arsitek kemandirian ekonomi, pemimpin yang mengembalikan kejayaan Indonesia. Ia tidak mungkin rela menjadi sekadar tangga darurat yang dilupakan setelah memberi laluan kepada generasi Jokowi. Di sisi lain, Jokowi menghadapi urgensi waktu yang tak bisa ditunda. Sisa masa jabatan Prabowo adalah kesempatan emas terakhir untuk memastikan Gibran cukup kuat berdiri sendiri—ditopang Kaesang jika PSI berhasil merebut ruang di parlemen.
Ketika ambisi pribadi Prabowo bertemu urgensi suksesi Jokowi, benturan hampir mustahil dihindari. Prabowo mungkin mulai mencari penerus yang sejalan dengan gagasan dan kelompoknya sendiri, bukan sekadar meneruskan warisan orang lain. Jika itu terjadi, duet yang semula harmonis akan berubah menjadi duel.
Sementara itu, sepuluh tahun Jokowi berlalu, pemerintahan Prabowo mendekati usia dua tahun, politik kita masih berbau sama: roti, sirkus, dan bansos. Sejak zaman Romawi Kuno, penguasa sudah memahami kebenaran sederhana—rakyat yang kenyang dan terhibur jarang memberontak. Panem et circenses. Di Indonesia abad ke-21, resep itu menemukan penjelmaan baru. “Roti” kini bernama MBG, bansos berubah wajah menjadi Kopdes, sementara “sirkus” hadir dalam kemeriahan program nasional yang terdengar nyaring, bening, dan menjanjikan, diiringi narasi besar tentang kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran.
Tahun 2029, dua punakawan—Petruk dan Bagong—akan menggemparkan kahyangan politik nasional. Goro-goro Indonesia harus diakhiri. Tak ada reformasi jilid 2. Yang ada hanyalah rakyat yang dengan sukacita menyambut deklarasi: selamat tinggal era reformasi.
Jakarta, 5 September 2026