Menanti Sosok Negarawan
Oleh: Azharsyah Ibrahim
Guru Besar Manajemen Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Setiap peringatan kemerdekaan, kita kembali mengenang jasa para pendiri bangsa yang telah meletakkan fondasi negara ini. Mereka telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa demi berdirinya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
Para pendiri bangsa datang dari latar belakang yang beragam. Ada yang berlatar militer, ulama, akademisi, aktivis pergerakan, maupun politisi. Mereka juga tidak selalu sepakat dalam segala hal. Perbedaan pandangan sering terjadi. Namun, mereka memiliki satu kesamaan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Semangat itulah yang tampaknya semakin jarang kita lihat saat ini. Setelah lebih dari delapan dekade merdeka, Indonesia memang berhasil mencapai berbagai kemajuan. Namun, di saat yang sama, masyarakat masih menyaksikan berbagai persoalan yang terus berulang. Korupsi masih merajalela, sementara penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi. Politik sering kali lebih ramai oleh pertarungan kepentingan daripada perlombaan menghadirkan solusi bagi rakyat.
Di berbagai daerah, termasuk Aceh, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan pelayanan publik yang belum optimal. Kelangkaan BBM yang berulang, persoalan distribusi semen, pembangunan infrastruktur yang berjalan lambat, hingga penyelesaian sejumlah persoalan pascabencana yang memakan waktu panjang sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa masalah yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat begitu sulit diselesaikan?
Tentu, persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari tata kelola, koordinasi antarlembaga, hingga kebijakan ekonomi. Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa kualitas kepemimpinan selalu menjadi faktor penentu. Sebab, sumber daya yang besar tidak akan menghasilkan manfaat yang besar tanpa kepemimpinan yang baik.
Dalam konteks inilah, kita perlu kembali berbicara tentang pentingnya menghadirkan sosok negarawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kekuasaan Tanpa Makna Pengabdian
Pada dasarnya, politik adalah sarana untuk melayani kepentingan masyarakat. Melalui politik, negara menyusun kebijakan, membangun pelayanan publik, dan memastikan kesejahteraan rakyat dapat meningkat. Politik menjadi bermasalah ketika kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai alat pengabdian, melainkan tujuan yang harus diperebutkan dan dipertahankan dengan segala cara.
Fenomena inilah yang sering menimbulkan kekecewaan masyarakat. Energi yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan rakyat justru habis untuk mengelola kepentingan politik jangka pendek. Sementara rakyat membutuhkan jawaban yang nyata atas berbagai persoalan yang mereka hadapi setiap hari.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah sebuah kehormatan yang boleh dibanggakan. Kekuasaan adalah amanah yang berat. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajibannya dengan benar” (HR Muslim).
Pesan Rasulullah tersebut sangat relevan untuk kehidupan saat ini. Jabatan publik bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga, atau kelompok. Jabatan adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan rakyat tetapi juga di hadapan Allah SWT.
Karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya pemimpin yang cerdas atau populer. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kompas moral yang kuat. Pemimpin yang mampu menahan diri ketika berhadapan dengan godaan kekuasaan. Pemimpin yang merasa gelisah ketika rakyat mengalami kesulitan. Pemimpin yang tidak nyaman menikmati fasilitas negara ketika masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.
Di sinilah letak perbedaan antara seorang politisi dan seorang negarawan. Politisi mungkin berhasil meraih jabatan. Namun negarawan menggunakan jabatan itu untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ada banyak definisi tentang negarawan. Namun, jika disederhanakan, setidaknya ada tiga ciri yang membedakan seorang negarawan dari politisi biasa.
Pertama, seorang negarawan telah selesai dengan kepentingan dirinya sendiri.
Pakar manajemen sumber daya manusia UMY, Prof. Heru Kurnianto Tjahjono pernah menyebut bahwa negarawan adalah sosok yang secara mental sudah selesai dengan dirinya dan keluarganya. Artinya, ia tidak lagi menjadikan jabatan sebagai jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi pribadinya atau memperluas pengaruh keluarganya.
Dalam ajaran Islam, karakter ini dekat dengan konsep qana’ah, yaitu merasa cukup dan tidak diperbudak oleh keinginan yang berlebihan. Pemimpin yang memiliki sifat ini akan lebih mudah bersikap objektif karena keputusan-keputusannya tidak dibayangi kepentingan pribadi.
Kedua, seorang negarawan berpikir melampaui masa jabatannya.
James Freeman Clarke (1810-1888), seorang Teolog Amerika, pernah mengatakan bahwa seorang politikus memikirkan pemilu berikutnya, sedangkan negarawan memikirkan generasi berikutnya. Ungkapan ini tetap relevan hingga hari ini.
Banyak persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pendidikan, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, kerusakan lingkungan, dan pembangunan ekonomi memerlukan visi yang panjang. Karena itu, seorang negarawan tidak hanya memikirkan bagaimana terlihat berhasil hari ini, tetapi juga bagaimana memastikan anak cucu bangsa mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Prinsip tersebut sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 9 yang mengingatkan agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah. Setiap kebijakan seharusnya mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan, bukan sekadar keuntungan politik jangka pendek.
Ketiga, seorang negarawan memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan.
Keadilan merupakan fondasi utama kepemimpinan. Seorang negarawan tidak membedakan rakyat berdasarkan kedekatan politik, status sosial, atau kelompok tertentu. Ia berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak selalu populer.
Al-Qur’an memerintahkan, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu”(QS An-Nisa: 135).
Keberanian menegakkan keadilan inilah yang sering menjadi ujian paling berat bagi seorang pemimpin. Sebab, keadilan kadang menuntutnya untuk berhadapan dengan orang-orang yang selama ini berada di lingkaran terdekatnya. Namun, seorang negarawan memahami bahwa kesetiaan tertinggi bukan kepada kelompok atau partai, melainkan kepada kepentingan bangsa dan rakyat.
Bangsa ini pada dasarnya tidak kekurangan sosok teladan. Kita mengenal Mohammad Hatta yang terkenal dengan integritasnya. Kita mengenal Mohammad Natsir yang tetap hidup sederhana meskipun pernah menduduki jabatan penting negara. Kita mengenal Agus Salim yang menjadikan politik sebagai jalan pengabdian, bukan alat mencari kemewahan. Dalam sejarah Islam, kita belajar dari Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana pelayanan kepada umat.
Mereka dihormati karena keteladanan yang mereka tinggalkan, bukan karena lamanya berkuasa. Sebagai renungan kita bersama bahwa Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin menjadi pemimpin. Yang semakin langka adalah pemimpin yang benar-benar layak disebut negarawan. Padahal, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, teknologi, atau besarnya anggaran pembangunan. Masa depan bangsa juga ditentukan oleh hadir atau tidaknya sosok-sosok yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, keadilan sebagai prinsip, dan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama.
Kita tidak hanya memerlukan lebih banyak pemimpin. Kita membutuhkan lebih banyak negarawan. Sebab, hanya dengan kepemimpinan yang berintegritas, berani, dan berpihak kepada rakyat, cita-cita kemerdekaan dapat terus dijaga dan diwujudkan bagi generasi yang akan datang. Wallahu a‘lam.
