Dua Tanggal di Bulan Agustus, Dua Makna yang Melekat
Dari Kemerdekaan Indonesia, Perdamaian Aceh, hingga Keberanian Menatap Masa Depan
Oleh: Dayan Abdurrahman
Apa sebenarnya arti sebuah ulang tahun? Bagi seorang manusia, ulang tahun bukan semata-mata tentang kue, lilin, ucapan selamat, atau pesta. Ia adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan bertanya: apa yang telah kita lakukan sepanjang perjalanan ini? Apa yang telah berubah? Apa yang belum selesai? Dan akan menjadi manusia seperti apa kita setelah usia bertambah?
Jika demikian, bukankah sebuah bangsa juga seharusnya memaknai hari kemerdekaannya dengan cara yang sama? Hari kemerdekaan bukan hanya saat sebuah bangsa berkata, “Kami sudah merdeka.” Ia seharusnya menjadi kesempatan untuk bertanya, “Apa yang telah kita lakukan dengan kemerdekaan yang kita miliki?”
Cara sebuah bangsa memperingati hari nasional sebenarnya dapat menjadi cermin cara bangsa itu memahami dirinya sendiri. Kita tidak perlu menganggap bangsa lain lebih baik hanya karena mereka memiliki cara berbeda dalam merayakan hari nasional. Begitu pula kita tidak perlu malu dengan tradisi sendiri.
Persoalannya bukan apakah sebuah bangsa mengadakan pesta, parade, permainan rakyat, atau pertunjukan. Persoalannya jauh lebih mendasar: apakah perayaan itu menjadi titik akhir, atau justru menjadi titik awal untuk berpikir tentang masa depan?
Lihatlah beberapa negara. Singapura, misalnya, menjadikan perayaan nasional sebagai ruang untuk mengartikulasikan masa depan. Tema National Day Parade 2026, “Majulah Singapura, Go Beyond!”, berbicara tentang keberanian melampaui batas, ketangguhan, inovasi, persatuan, dan masa depan.
Pelajarannya bukan bahwa Indonesia harus meniru Singapura. Pelajarannya adalah bahwa sebuah hari nasional dapat digunakan untuk membangun imajinasi kolektif tentang ke mana sebuah bangsa hendak bergerak.
Jepang memberikan pelajaran yang berbeda. Hari-hari nasional mereka memperlihatkan kuatnya hubungan antara identitas, sejarah, kebudayaan, pendidikan, dan kualitas manusia. Jepang menunjukkan bahwa modernitas tidak harus membuat sebuah bangsa kehilangan akar.
Justru kebudayaan, disiplin, pengetahuan, dan identitas dapat menjadi sumber kekuatan untuk memasuki dunia modern. Pelajaran bagi Indonesia sederhana: menjadi modern tidak berarti menjadi bangsa lain.
Australia memberi pelajaran lain melalui gagasan reflect, respect, celebrate—merenungkan, menghormati, dan merayakan. Ini menunjukkan bahwa hari nasional dapat menjadi ruang kegembiraan sekaligus ruang untuk menghadapi sejarah secara dewasa, termasuk sejarah yang tidak selalu sederhana dan nyaman.
Harga dalam kondisi Sementara itu, Prancis menghubungkan hari nasionalnya dengan warisan Revolusi Prancis dan gagasan tentang kebebasan, persamaan, serta persaudaraan. Di sana, sejarah tidak sekadar dikenang, tetapi terus menjadi bagian dari percakapan tentang kewargaan dan masa depan republik.
Dari berbagai pengalaman tersebut, kita tidak menemukan satu resep tunggal tentang bagaimana sebuah bangsa harus merayakan hari nasional. Setiap bangsa mempunyai sejarah dan kebudayaannya sendiri. Tetapi ada satu pelajaran yang layak kita ambil: bangsa yang matang tidak hanya bertanya bagaimana negaranya lahir, tetapi juga untuk apa kemerdekaan itu digunakan.
Karena itu, saya tidak sepakat apabila lomba makan kerupuk, balap karung, panjat pinang, dan berbagai permainan rakyat dianggap sebagai tanda bahwa Indonesia belum maju. Mengapa kita harus malu? Di dalam permainan itu ada kegembiraan rakyat, gotong royong, spontanitas, perjumpaan sosial, dan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang kebersamaan. Indonesia tidak perlu menjadi bangsa yang begitu ingin terlihat modern sampai malu terhadap kesederhanaan rakyatnya sendiri.
Yang perlu kita persoalkan bukan panjat pinangnya. Yang perlu kita persoalkan adalah apa yang terjadi setelah kita turun dari tiang pinang. Kita boleh tertawa, tetapi kita juga harus berpikir. Kita boleh berpesta, tetapi kita juga harus mengevaluasi. Kita boleh mengenang pahlawan, tetapi kita juga harus bertanya apakah pengorbanan mereka telah menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi hari ini.
Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam ketika kita melihat Aceh. Bagi Indonesia, bulan Agustus terutama membawa ingatan kepada 17 Agustus 1945. Tetapi bagi Aceh, bulan yang sama memiliki lapisan sejarah yang lain. Ada 15 Agustus 2005, ketika Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani MoU Helsinki, yang menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata dan dimulainya era perdamaian Aceh.
Maka sangat wajar jika bagi sebagian orang Aceh, Agustus membawa dua ingatan besar. Ada 17 Agustus sebagai bagian dari sejarah Indonesia, dan ada 15 Agustus sebagai bagian dari sejarah perdamaian Aceh. Apakah kita harus memilih salah satunya? Menurut saya, tidak. Justru orang Aceh yang dewasa secara sejarah tidak perlu dipaksa memilih.
Kita dapat memperingati 17 Agustus tanpa menghapus sejarah Aceh. Kita dapat mengenang 15 Agustus tanpa membenci Indonesia. Kita dapat mencintai Aceh tanpa menghidupkan kembali kekerasan. Kita dapat memperjuangkan aspirasi Aceh melalui demokrasi, hukum, pendidikan, argumentasi, dan institusi yang tersedia. Inilah salah satu bentuk kedewasaan yang seharusnya lahir dari pengalaman konflik.
Dulu, konflik membuat kekerasan menjadi bahasa politik. Kemudian sejarah menunjukkan bahwa konflik dapat dihentikan melalui dialog dan perundingan. Maka generasi setelah perdamaian seharusnya belajar satu hal lagi: jangan biarkan politik kembali menggunakan kekerasan sebagai bahasa. Aspirasi boleh. Kritik boleh. Protes boleh. Perbedaan pendapat boleh. Bahkan perdebatan tentang identitas dan sejarah pun boleh. Tetapi semuanya harus menemukan jalannya melalui demokrasi dan akal sehat.
Pertanyaan terbesar Aceh hari ini, menurut saya, bukan lagi sekadar mengapa konflik terjadi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang telah kita lakukan dengan perdamaian? Setelah lebih dari dua dekade, apakah pendidikan Aceh telah melompat? Apakah ekonomi rakyat telah menguat? Apakah anak-anak muda memiliki masa depan yang cukup menjanjikan? Apakah universitas telah menjadi pusat pengetahuan dan inovasi? Apakah kekayaan alam telah berubah menjadi kesejahteraan? Apakah pemerintahan telah menjadi lebih bersih dan efektif?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk ketidaksyukuran terhadap perdamaian. Justru sebaliknya. Pertanyaan tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap perdamaian. Sebab perdamaian bukan garis akhir. Perdamaian adalah modal awal pembangunan. Jika perang telah berhenti tetapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, kualitas pendidikan, dan lemahnya inovasi terus menjadi persoalan, maka pekerjaan sejarah kita belum selesai.
Aceh pernah memiliki generasi yang berperang. Kemudian Aceh memiliki generasi yang berdamai. Sekarang Aceh membutuhkan generasi yang membangun. Inilah perubahan kelas perjuangan yang harus kita pahami. Pejuang abad ke-21 tidak harus membawa senjata. Ia dapat membawa buku, penelitian, teknologi, modal usaha, gagasan, dan integritas.
Guru yang meningkatkan kualitas pendidikan adalah pejuang. Peneliti yang menyelesaikan persoalan masyarakat adalah pejuang. Pengusaha yang membuka lapangan kerja adalah pejuang. Pemimpin yang menolak korupsi adalah pejuang. Pemuda yang membangun perusahaan dari Aceh untuk pasar dunia adalah pejuang. Warga yang menjaga perdamaian ketika provokasi muncul juga adalah pejuang.
Bentuk perjuangan berubah ketika zaman berubah.
Dari Jepang kita belajar bahwa modernitas tidak harus membunuh identitas. Dari Singapura kita belajar keberanian membayangkan masa depan. Dari Australia kita belajar pentingnya refleksi dan penghormatan terhadap sejarah. Dari Prancis kita belajar bahwa kebebasan berpikir, persamaan, dan persaudaraan dapat menjadi fondasi kewargaan.
Dari Indonesia sendiri kita belajar bahwa keragaman yang luar biasa dapat hidup dalam satu rumah kebangsaan. Dan dari Aceh, kita memiliki pelajaran yang mahal: konflik dapat dihentikan ketika keberanian bertempur digantikan oleh keberanian berunding.
Sekarang kita membutuhkan keberanian yang ketiga: keberanian untuk membangun.
Aceh tidak perlu menunggu seluruh Indonesia berubah terlebih dahulu. Kalau Indonesia bergerak cepat, Aceh harus bergerak cepat. Kalau perubahan nasional bergerak lambat, Aceh tidak boleh ikut berhenti. Bukan untuk melawan Indonesia dan bukan untuk meninggalkan Indonesia, tetapi karena Aceh memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyatnya sendiri.
Aceh harus menggunakan seluruh ruang yang dimilikinya untuk meningkatkan pendidikan, memperkuat ekonomi, membangun universitas, mengembangkan teknologi, menjaga lingkungan, memperluas lapangan kerja, dan melahirkan generasi yang bukan hanya bangga menjadi Aceh, tetapi mampu membawa Aceh dihormati dunia. Jika ada kesempatan untuk bergerak, bergeraklah. Jika ada kekurangan kebijakan, kritiklah. Jika ada ketidakadilan, perjuangkan melalui jalur yang sah. Jika ada peluang membangun, jangan menunggu orang lain.
Maka 15 dan 17 Agustus tidak perlu menjadi dua tanggal yang saling berhadapan. Jadikan keduanya dua cermin. Pada 15 Agustus, kita mengingat bahwa konflik akhirnya dapat dihentikan melalui perdamaian. Pada 17 Agustus, kita mengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan. Keduanya akhirnya membawa kita kepada satu pertanyaan yang sama: apa yang akan kita lakukan dengan sejarah yang diwariskan kepada kita?
Biarlah anak-anak tetap bermain. Biarlah panjat pinang tetap berdiri. Biarlah merah putih berkibar. Biarlah sejarah Aceh tetap dikenang. Tetapi setelah semua itu, mari duduk dan berpikir. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita ciptakan? Apa yang harus kita wariskan?
Sebab ulang tahun yang baik bukanlah pesta yang membuat kita lupa usia. Ulang tahun yang baik adalah pesta yang membuat kita sadar bahwa waktu terus berjalan. Indonesia bertambah usia. Aceh juga terus berubah. Karena itu, jangan sampai kita hanya semakin tua tanpa semakin dewasa.
Kita tidak harus melupakan masa lalu. Kita hanya harus memastikan bahwa masa lalu tidak menghalangi kita membangun masa depan. Identitas tanpa masa depan hanya akan menjadi nostalgia. Tetapi pembangunan tanpa identitas juga dapat membuat sebuah masyarakat kehilangan arah. Aceh membutuhkan keduanya: akar yang kuat dan pandangan yang jauh ke depan.
Maka marilah kita memperingati 15 Agustus dengan penghormatan kepada perdamaian, dan 17 Agustus dengan penghormatan kepada kemerdekaan. Tidak perlu memilih. Tidak perlu saling meniadakan. Yang perlu kita pilih adalah masa depan.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah generasi bukanlah seberapa keras ia meneriakkan sejarah, melainkan seberapa jauh ia membuat kehidupan generasi berikutnya menjadi lebih baik. Lima belas Agustus mengajarkan Aceh bagaimana menghentikan perang. Tujuh belas Agustus mengingatkan Indonesia tentang arti kemerdekaan. Sekarang tugas kita lebih besar: mengubah keduanya menjadi keberanian untuk membangun.
Itulah kemerdekaan yang tidak sekadar dirayakan: kemerdekaan yang dipikirkan, perdamaian yang dijaga, sejarah yang dihormati, dan masa depan yang dikerjakan.
