Ketika Kekuatan Militer Amerika Serikat Dirundung Kekalahan Politik
Oleh Ridwan Al-Makassary
Perang acap dimulai dengan janji-janji kemenangan. Namun, dalam kenyataanya hampir tidak pernah berakhir sesuai dengan janji-janji itu. Lima bulan setelah konflik Amerika Serikat (AS) vs Iran meletus, dunia justru menyaksikan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada dentuman rudal dan ledakan drone, yaitu hilangnya arah politik dari sebuah perang.
Apa yang semula diklaim sebagai operasi untuk memaksa Iran menerima tatanan keamanan baru di Timur Tengah kini berubah menjadi spiral kekerasan yang semakin sulit dikendalikan.
Lebih jauh, eskalasi serangan AS jauh ke wilayah Iran dibalas dengan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk, sementara Selat Hormuz sebagai jalur energi dunia kembali berada di bawah ancaman perang, yang membuat kapal tangker dan komersial berhenti beroperasi.
Akibatnya, negosiasi diplomatik yang sempat menjanjikan harapan damai melalui Memorandum Islamabad praktis kehilangan daya hidupnya. Ia mati sebelum berdampak.
Di sinilah kita melihat paradoks klasik politik internasional. Kekuatan militer mampu menghancurkan sasaran, tetapi tidak otomatis menghasilkan penyelesaian politik. Carl von Clausewitz menyebutkan bahwa perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain.
Namun, dalam perkembangan mutakhir perang Iran, justru politik yang semakin kehilangan ruang. Ketika saluran diplomasi menyempit, setiap keberhasilan taktis di medan tempur hanya memperbesar kegagalan strategis.
Singkatnya, serangan demi serangan mungkin mengubah peta militer, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa rasa saling percaya telah runtuh.
Perkembangan paling menarik adalah perubahan karakter perang itu sendiri. Konflik ini tidak lagi sekadar pertarungan dua negara, melainkan juga menjadi perang atas stabilitas sistem internasional. Selat Hormuz tetap bekerja menjadi urat nadi perdagangan energi dunia, sehingga setiap gangguan terhadap kawasan ini segera memengaruhi harga minyak, biaya logistik, inflasi, hingga ketidakpastian ekonomi global.
Dengan ujaran berbeda, rudal yang diluncurkan di Teluk Persia tidak hanya menghantam sasaran militer; ia juga mengguncang pasar di Asia, Eropa, dan Afrika. Dan yang paling menderita ada negara di Global South, termasuk Indonesia.
Sementara itu, perang ini juga menunjukkan batas dari apa yang selama ini disebut sebagai coercive diplomacy. Asumsinya sederhana, yaitu, tekanan militer yang cukup besar akan memaksa lawan bernegosiasi dengan syarat-syarat yang diinginkan pihak yang lebih kuat.
Tetapi, sejarah modern justru menunjukkan hal yang berbeda. Vietnam mengajarkan bahwa superioritas teknologi tidak menjamin kemenangan politik. Juga, Afghanistan menunjukkan bahwa negara dapat diduduki, tetapi kehendak politik masyarakat tidak mudah ditaklukkan.
Selain itu, Irak memperlihatkan bahwa mengganti rezim jauh lebih mudah daripada membangun stabilitas. Kini, Iran tampaknya sedang menambah daftar panjang pelajaran tersebut.
Pada perang yang berkecamuk ini, Teheran memilih memperluas biaya perang, bukan memenangkan perang secara konvensional. Serangan terhadap pangkalan Amerika, ancaman terhadap pelayaran internasional, dan kemampuan mempertahankan tekanan jangka panjang menunjukkan bahwa perang modern semakin bergeser dari logika perebutan wilayah menuju logika pengurasan daya tahan politik lawan.
Dalam perang seperti ini, kemenangan bukan ditentukan oleh siapa yang menghancurkan lebih banyak sasaran, melainkan siapa yang mampu bertahan lebih lama secara ekonomi, politik, dan psikologis.
Murungnya, yang lebih mengkhawatirkan adalah menghilangnya ruang aman bagi diplomasi. Dalam beberapa pekan terakhir, wacana mengenai ancaman pembunuhan terhadap pemimpin politik (presiden) maupun negosiator kembali mencuat. Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan yang beredar, fenomena ini menunjukkan bahwa diplomasi kini semakin dipandang sebagai bagian dari medan perang, bukan sebagai jalan pulang dari perang.
Padahal sejarah perdamaian justru dibangun oleh keberanian melindungi para perunding (negosiator), bukan mengancam mereka. Ketika diplomat kehilangan perlindungan moral, maka perang kehilangan rem etiknya. Harapan, memang,belum sepenuhnya padam.
Pakistan bersama sejumlah negara lain kembali berusaha membuka ruang komunikasi antara Washington dan Teheran. Upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa konflik yang terus membesar tidak lagi menjadi persoalan bilateral.
Stabilitas Timur Tengah adalah kepentingan bersama masyarakat internasional. Tidak ada negara yang benar-benar diuntungkan apabila kawasan tersebut terus hidup dalam siklus perang dan balas dendam tanpa akhir.
Di tengah semua perkembangan itu, sesungguhnya pertanyaan paling penting bukanlah siapa yang akan memenangkan perang ini. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masih ada kemauan politik untuk mengakhiri perang sebelum seluruh pihak kehilangan lebih banyak daripada yang ingin mereka menangkan?
Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua perang berakhir di meja perundingan. Tidak ada rudal yang mampu menggantikan fungsi dialog dan diplomasi. Tidak ada pesawat pembom yang dapat menandatangani perjanjian damai. Pada akhirnya, para pemimpin tetap harus duduk di ruangan yang sama untuk membicarakan masa depan yang tidak dapat diselesaikan oleh kekuatan militer semata.
Pungkasannya, ukuran sebuah negara yang kuat bukanlah kemampuannya memenangkan perang secara militer, melainkan keberaniannya menghentikan perang ketika kemenangan militer mulai berubah menjadi kekalahan politik.Artinya, kekuasaan mungkin dapat memaksa orang tunduk, tetapi hanya kebijaksanaan yang mampu membuat mereka kembali percaya. Dan dalam hubungan antarbangsa, kepercayaan selalu lebih langka daripada persenjataan militer.Inilah yang menjadi kelemahan Amerika Serikat saat ini.
Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
