Yang Jarang Diucapkan Tentang Aceh
Membaca Dua Dekade Perdamaian Melalui Pola Kebijakan, Narasi, dan Pertanyaan-Pertanyaan yang Terus Bergema
Oleh: Dayan Abdurrahman
Dua puluh tahun telah berlalu sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Konflik bersenjata yang selama puluhan tahun membentuk sejarah Aceh akhirnya berhenti melalui jalan dialog. Sejak saat itu, tidak ada lagi dentuman senjata yang mendominasi pemberitaan. Jalan-jalan kembali ramai, sekolah dibangun, investasi mulai masuk, dan demokrasi lokal berkembang. Dalam banyak forum internasional, Aceh bahkan sering disebut sebagai salah satu contoh penting keberhasilan penyelesaian konflik secara damai.
Namun, perdamaian ternyata tidak mengakhiri semua percakapan. Ia justru melahirkan percakapan baru.
Sebagian berlangsung secara terbuka melalui seminar, rapat pemerintah, diskusi akademik, dan pemberitaan media. Sebagian lagi hadir dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu diucapkan secara eksplisit, tetapi dapat dibaca dari arah kebijakan, evaluasi program, dan cara negara memandang Aceh. Tulisan ini tidak berusaha menebak isi pikiran siapa pun. Sebaliknya, tulisan ini mencoba membaca pola yang muncul selama dua dekade hubungan Aceh dan pemerintah pusat.
Perdamaian Telah Berhasil, Tetapi Apakah Sudah Bertransformasi?
Pertanyaan pertama yang tampaknya terus menyertai perjalanan Aceh adalah apakah perdamaian telah berubah menjadi transformasi.
Mengakhiri konflik bersenjata merupakan pencapaian besar. Akan tetapi, pembangunan perdamaian tidak berhenti pada berhentinya perang. Perdamaian yang matang seharusnya melahirkan ekonomi yang kuat, pendidikan yang maju, institusi yang dipercaya, birokrasi yang profesional, serta masyarakat yang memiliki kesempatan hidup lebih baik.
Di sinilah tantangan terbesar Aceh berada. Konflik memang telah berakhir, tetapi pekerjaan membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing ekonomi, dan memperbaiki tata kelola masih terus berlangsung. Dengan kata lain, perjalanan menuju perdamaian sosial dan kemajuan ekonomi memerlukan waktu yang jauh lebih panjang daripada proses menghentikan konflik itu sendiri.
Mengapa Dana Besar Belum Selalu Berbuah Kemajuan yang Merata?
Pertanyaan kedua hampir selalu muncul ketika Aceh dibahas di tingkat nasional.
Aceh memperoleh Dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat besar dibanding banyak daerah lain. Namun mengapa indikator pembangunan di beberapa sektor belum meningkat secepat yang diharapkan?
Pertanyaan ini sebenarnya tidak dapat dijawab hanya dengan melihat angka anggaran. Konflik berkepanjangan telah meninggalkan kerusakan fisik, sosial, dan kelembagaan. Tsunami 2004 menambah beban yang luar biasa besar. Di sisi lain, tantangan geografis, kapasitas birokrasi, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas tata kelola turut memengaruhi hasil pembangunan.
Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan sekadar besarnya sumber daya, melainkan bagaimana sumber daya tersebut diubah menjadi produktivitas, inovasi, pendidikan berkualitas, riset, industri lokal, serta kesempatan kerja yang berkelanjutan. Di sinilah ukuran keberhasilan pembangunan Aceh pada masa depan akan ditentukan.
Kekhususan Memerlukan Kepercayaan
Aceh memiliki kekhususan yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini merupakan bagian dari solusi politik yang lahir dari sejarah panjang.
Namun setiap bentuk otonomi asimetris selalu memerlukan satu fondasi utama, yaitu kepercayaan.
Pemerintah pusat perlu percaya bahwa kekhususan Aceh merupakan kekuatan bagi Indonesia, bukan ancaman terhadap persatuan. Sebaliknya, masyarakat Aceh juga perlu percaya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ruang bagi identitas lokal untuk berkembang secara bermartabat.
Kepercayaan tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui konsistensi kebijakan, dialog yang jujur, penghormatan terhadap kesepakatan, dan tata kelola yang baik.
Dari Daerah Penerima Menjadi Daerah Pemberi Gagasan
Selama bertahun-tahun Aceh lebih sering hadir dalam narasi sebagai daerah konflik, daerah bencana, atau daerah penerima bantuan.
Narasi tersebut memiliki dasar sejarah, tetapi tidak boleh menjadi identitas permanen.
Aceh memiliki pengalaman yang sangat berharga dalam rekonsiliasi, penyelesaian konflik, penguatan adat, pendidikan Islam, dan pembangunan pascabencana. Pengalaman ini seharusnya menjadi kontribusi bagi Indonesia bahkan dunia.
Perubahan cara pandang inilah yang penting. Aceh tidak cukup hanya berhasil membangun dirinya sendiri. Aceh juga perlu menjadi daerah yang mampu menawarkan gagasan, model kebijakan, serta pengalaman yang dapat dipelajari oleh wilayah lain.
Modal Terbesar Bernama Kepercayaan Sosial
Di tengah dunia yang semakin individualistik, Aceh masih memiliki modal sosial yang relatif kuat. Hubungan masyarakat dengan keluarga, ulama, lembaga adat, dan komunitas masih menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari.
Modal sosial semacam ini semakin diakui dalam berbagai kajian pembangunan modern. Negara yang maju bukan hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan antarmasyarakat, solidaritas sosial, dan kemampuan bekerja sama.
Karena itu, pembangunan Aceh tidak seharusnya hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah menjaga modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Aceh.
Tantangan Terbesar Berasal dari Dalam
Akan tetapi, refleksi yang jujur juga harus diarahkan kepada diri sendiri.
Korupsi, rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya budaya riset, minimnya hilirisasi sumber daya alam, birokrasi yang belum sepenuhnya efektif, serta rendahnya daya saing ekonomi merupakan tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyalahkan pemerintah pusat.
Perdamaian telah membuka ruang. Dana pembangunan telah tersedia. Kewenangan khusus juga telah diberikan. Kini ukuran keberhasilan Aceh semakin ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, integritas birokrasi, inovasi perguruan tinggi, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat.
Dengan kata lain, masa depan Aceh akan lebih banyak ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil di Aceh sendiri.
Pertanyaan yang Semestinya Menjadi Agenda Bersama
Setelah dua dekade perdamaian, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah Aceh akan tetap damai.
Pertanyaan yang jauh lebih strategis adalah: mampukah Aceh menjadi pusat pendidikan unggul di kawasan barat Indonesia? Mampukah Aceh menjadi laboratorium ekonomi syariah yang modern? Mampukah sumber daya alamnya diolah menjadi industri bernilai tambah? Mampukah perguruan tingginya menjadi pusat riset yang diperhitungkan? Dan mampukah pengalaman rekonsiliasinya menjadi inspirasi bagi kawasan lain di dunia?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya mulai mendominasi percakapan tentang Aceh.
Mengubah Cara Pandang
Hubungan Aceh dan pemerintah pusat akan semakin matang apabila kedua belah pihak meninggalkan cara pandang lama.
Pusat tidak lagi melihat Aceh hanya melalui lensa konflik masa lalu. Sebaliknya, Aceh juga tidak terus-menerus melihat pusat hanya melalui pengalaman sejarah yang menyakitkan.
Hubungan yang dewasa dibangun di atas kemitraan, bukan kecurigaan; dialog, bukan prasangka; serta tanggung jawab bersama, bukan saling menyalahkan.
Aceh adalah bagian penting dari Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia juga memperoleh banyak pelajaran berharga dari pengalaman Aceh. Hubungan keduanya bukan hubungan antara pihak yang lebih tinggi dan lebih rendah, melainkan hubungan antarsesama anak bangsa yang memiliki tanggung jawab membangun masa depan bersama.
Penutup
Barangkali, yang selama ini jarang diucapkan bukanlah adanya rasa curiga atau ketakutan semata. Yang lebih sering tidak diucapkan adalah bahwa perdamaian bukanlah garis akhir, melainkan titik awal sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar.
Perdamaian telah memberi Aceh kesempatan yang tidak dimiliki banyak daerah yang pernah mengalami konflik. Kesempatan itu kini harus diterjemahkan menjadi kualitas manusia, kekuatan ilmu pengetahuan, tata kelola yang bersih, ekonomi yang produktif, dan kepemimpinan yang visioner.
Jika itu dapat diwujudkan, maka dua puluh tahun mendatang orang tidak lagi berbicara tentang Aceh sebagai bekas daerah konflik atau penerima otonomi khusus. Mereka akan berbicara tentang Aceh sebagai salah satu contoh bagaimana sejarah yang penuh luka dapat diubah menjadi masa depan yang penuh harapan.
Dan mungkin, itulah bentuk kemenangan terbesar dari sebuah perdamaian: ketika yang dikenang bukan lagi perang yang pernah terjadi, melainkan peradaban yang berhasil dibangun sesudahnya.
