Dilema Orang Tua Mencari Pendidikan yang Layak untuk Anak

Oleh Yelli Sustarina 

Euforia tahun ajaran baru telah usai. Foto anak-anak berseragam baru sudah tenggelam oleh unggahan liburan, promo belanja, dan tentang perpolitikan di media sosial. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pun telah selesai. Anak-anak mulai mengenal guru, hafal letak kelas, dan perlahan masuk ke rutinitas baru.

Namun, bagi saya, justru setelah semua itu berlalu, kegelisahan sebagai orang tua baru benar-benar dimulai. Sebab urusan pendidikan ternyata tidak selesai ketika anak diterima di sekolah. Ia baru saja memulai.

Beberapa bulan sebelum anak sulung saya memasuki jenjang Sekolah Dasar, saya melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan hampir semua orang tua. Saya berkeliling melihat beberapa sekolah di Banda Aceh. Bertanya kepada teman yang anaknya sudah bersekolah, menghubungi orang tua murid, mencari informasi kurikulum, hingga diam-diam membandingkan satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Saya tidak sedang mencari sekolah yang paling terkenal. Saya juga tidak sedang berburu sekolah yang paling banyak prestasinya. Saya hanya ingin menemukan satu tempat yang membuat saya pulang dengan perasaan tenang.

Semakin banyak sekolah yang saya cari informasi, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Ternyata biaya masuk sekolah swasta rata-rata berada di atas lima juta rupiah. Belum lagi uang bulanan yang berkisar lima ratus ribu hingga satu juta rupiah, tergantung sekolahnya.

Bagi keluarga dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional, angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah keputusan. Saya pun berpikir, mungkin biaya yang mahal sebanding dengan kualitas yang diperoleh anak.

Yang lebih mengejutkan, ternyata tidak sedikit anak dari sekolah swasta yang masih harus mengikuti bimbingan belajar (bimbel) agar mampu mengikuti kurikulum sekolah. Seorang teman yang mengelola lembaga bimbel bercerita, bahwa ada orang tua yang memasukkan anaknya ke bimbel karena khawatir anaknya tidak mampu mengikuti target sekolah. Jika tidak mampu mengejar, anak bisa diminta mencari sekolah lain.

Saya mulai bertanya dalam hati. Jika sekolah yang biayanya mahal saja masih membutuhkan “sekolah kedua” bernama bimbingan belajar, lalu sebenarnya apa yang sedang kita cari dari pendidikan? Apakah sekolah sedang mendidik anak, atau sedang berlomba menghasilkan nilai?

Pendidikan Gratis, tetapi Belum Tentu Terjangkau

Sebagian orang mungkin akan berkata, “Kalau swasta mahal, masih ada sekolah negeri.” Benar. Pendidikan dasar negeri memang tidak memungut biaya pendidikan. Namun sebagai orang tua, saya tetap harus menyiapkan biaya seragam, sepatu, tas, buku, hingga perlengkapan lain yang jumlahnya bisa mencapai hampir satu juta rupiah.

Itu baru permulaan. Di sekolah negeri, tantangan lain menanti. Banyak guru harus mengajar 30 hingga 40 murid dalam satu kelas. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga mengurus berbagai administrasi, laporan pembelajaran, hingga menjalankan berbagai program pemerintah. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, merupakan kebijakan yang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan gizi anak. Namun dalam praktiknya, jika tidak didukung tenaga administrasi yang memadai, koordinasi pelaksanaan program ini juga dapat menambah beban operasional sekolah sehingga waktu guru untuk fokus mengajar menjadi berkurang. Padahal tugas utama guru adalah mendidik.

Di sisi lain, orang tua juga masih dihantui persoalan bullying, kekerasan di sekolah, hingga keterbatasan perhatian guru akibat jumlah murid yang terlalu banyak. Lalu saya kembali bertanya. Apakah yang kita perjuangkan hanya agar anak masuk sekolah, atau agar mereka benar-benar memperoleh pendidikan yang layak?

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, tingkat partisipasi pendidikan dasar sudah sangat tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Aceh Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun telah mencapai 99,42%, usia 13–15 tahun sebesar 97,77%, dan usia 16–18 tahun turun menjadi 81,55%. Angka ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Aceh sudah sangat baik, tetapi semakin banyak anak yang tidak lagi bersekolah ketika memasuki usia SMA.

Artinya, tantangan pendidikan hari ini bukan lagi sekadar membuka pintu sekolah, melainkan memastikan anak mampu bertahan hingga menyelesaikan pendidikannya. Namun, akses saja belum cukup.

Beberapa hari lalu saya melihat sebuah video dari Aceh Barat. Anak-anak SD Negeri Alue Lhok, Kecamatan Pante Ceureumen, harus menyeberangi sungai setiap hari karena jembatan penghubung Gampong Canggai dan Gampong Jambak putus diterjang banjir sejak berbulan-bulan lalu. Mereka mempertaruhkan keselamatan demi sampai ke sekolah.

Pemandangan itu menyentak saya. Di kota, sebagian orang tua sibuk memilih sekolah terbaik. Di pelosok, masih ada anak-anak yang berjuang sekadar agar bisa tiba di sekolah. Bukankah keduanya sama-sama sedang mencari hak yang sama? Hak untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan yang Mengerti Anak

Pada akhirnya saya memilih jalur nonformal (homeschooling) melalui Pendidikan Kurikulum Berbasis Masyarakat (PKBM). Bukan karena saya menganggap sekolah formal buruk. Bukan pula karena saya merasa homeschooling adalah pilihan terbaik untuk semua keluarga.

Saya memilihnya karena itulah jalan yang paling mungkin kami tempuh. Namun pilihan ini juga memiliki konsekuensi. Saya harus menyusun kurikulum sendiri, mengatur jadwal belajar, menyediakan bahan ajar, mengikuti pelatihan, membeli media pembelajaran, hingga meluangkan waktu mendampingi anak setiap hari. 

Biayanya tidak selalu lebih murah. Bahkan dalam beberapa hal, justru lebih besar karena semua kebutuhan belajar ditanggung sendiri.

Pilihan apa pun ternyata membutuhkan pengorbanan. Karena itu saya merasa persoalan pendidikan tidak bisa lagi dipandang hitam-putih: sekolah negeri atau swasta, formal atau nonformal.

Yang dibutuhkan masyarakat sesungguhnya adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. 

Pemerintah memiliki peran besar untuk mewujudkan hal tersebut.

Pertama, memastikan kualitas pendidikan merata hingga pelosok, bukan hanya membuka akses sekolah. Kedua, mengurangi beban administratif guru sehingga mereka kembali fokus mendidik.

Ketiga, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna. 

Keempat, memberikan ruang yang lebih luas bagi berbagai model pendidikan, termasuk pendidikan nonformal yang tetap memenuhi standar mutu.

Persoalan pendidikan juga tidak berhenti ketika anak lulus SMA. Setiap tahun, masih ada ribuan calon mahasiswa di Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri, tetapi tidak melakukan daftar ulang.

Penyebabnya beragam, mulai dari biaya hidup di kota tempat kuliah, UKT, kondisi ekonomi keluarga yang berubah, hingga tidak memperoleh bantuan KIP Kuliah. 

Fakta ini menunjukkan bahwa berhasil diterima di perguruan tinggi belum tentu berarti memiliki kesempatan untuk benar-benar kuliah.

Saya membayangkan, mungkin ada anak yang sejak SD berjalan kaki berkilo-kilometer menuju sekolah. Berhasil lulus SMA. Berhasil lulus ke perguruan tinggi negeri. Namun akhirnya harus mengubur mimpinya karena orang tuanya tidak mampu membiayai kehidupan selama kuliah.

Bukankah itu ironi? Sebagai seorang ibu, saya tidak berharap semua anak belajar dengan cara yang sama seperti anak saya. Saya hanya berharap, suatu hari nanti tidak ada lagi orang tua yang harus memilih antara kualitas pendidikan dan kemampuan ekonomi. Tidak ada lagi guru yang kehilangan waktunya untuk mengajar karena terlalu sibuk mengurus administrasi. 

Tidak ada lagi anak yang mempertaruhkan nyawa untuk sampai ke sekolah. Dan tidak ada lagi mahasiswa yang harus melepaskan bangku kuliah karena alasan biaya.

Pendidikan yang baik bukanlah pendidikan yang menyeragamkan semua anak. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu melihat setiap anak sebagai pribadi yang unik, lalu menghadirkan ruang belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Karena sejatinya, yang dicari orang tua bukan sekolah yang paling mahal atau paling bergengsi. Yang kami cari hanyalah satu hal:  tempat terbaik bagi anak-anak kami untuk bertumbuh.

Ns. Yelli Sustarina, S.Kep

Fasilitator pendidikan nonformal Bumoe Learning Community, Anggota Perempuan Peduli Leuser, dan Forum Aceh Menulis (FAMe)