Ketika Revitalisasi Kepala SMA/SMK di Aceh Lelet
Oleh Tabrani Yunis
Menyeruput segelas avocado espresso di Gerobak Arabica Gayo highland coffee siang ini terasa begitu segar di bawah siraman terik matahari yang menghangatkan kota Banda Aceh. Sembari menyeruput avocado espresso yang dingin, pikiran tertuju pada sebuah momen pendidikan di tanah rencong, Aceh tercinta. Seorang teman yang sering diskusi soal pendidikan, tiba-tiba bertanya, tentang isu revitalisasi kepala sekolah yang katanya, tak terwujud hingga kini.
Mendengar sebutan revitalisasi kepala SMA/ SMK dan SLB yang berdada di bawah payung Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Aceh itu mengingatkan penulis pada inisiatif Dinas Pendidikan Aceh yang kala itu berada di bawah rezim Martunis, DEA. Ya, kala itu ada sebuah kegiatan yang tergolong besar, kalau tidak bisa kita sebut dengan kata kolosal.
Dikatakan besar dan bahkan kolosal, karena pada saat itu, kepala Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Aceh bisa menggerakkan lebih 1000 calon kepala SMA/SMK dan SLB seluruh Aceh untuk berkumpul di kota Banda Aceh guna mengikuti AKKS. Ya kegiatan asesmen kompetensi kepala sekolah. Kegiatan yang bertujuan untuk menyaring calon kepala sekolah yang andal, yang memilik kompetensi ilmu dan pengetahuan serta berintegritas tinggi. Pendek kata, untuk menjaring calon-calon kepala sekolah hebat dan bermartabat.
Sayangnya, kegiatan kolosal itu hanya sampai pada tahap melakukan asesmen, tanpa pernah ada pengumuman tentang hasil asesmen, sehingga tidak ada tindak lanjut dari uji kompetensi kepala sekolah yang menghabiskan dana masing-masing calon kepala sekolah yang telah berharap mendapat angka hasil penilaian lewat AKKS tersebut. Sangat ironis.
Memang sangat ironis, sebab dengan kegiatan tersebut, banyak pihak yang berharap agar dengan hasil assessment itu, calon kepala sekolah dan kepala sekolah yang berstatus PLT dapat segera mendapat kepastian, tidak menggantung. Bukan hanya itu, para kepala sekolah yang sudah definitif dan berharap ada mutasi juga tidak kecewa. Namun sayang, hingga saat ini juga tidak ada isyarat jelas terjadinya revitalisasi kepala SMA/SMK/SLB di Aceh. Masalahnya juga tidak kita ketahui, apakah karena komunikasi politik yang tidak konek, kita tidak bisa menjelaskannya.
Artinya masalah revitalisasi kepala sekolah tidak terjadi sampai terjadi perubahan pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Aceh dari Martunis kepada Murthalamuddin hingga saat ini. Kita pun layak geleng kepala.
Bayangkan, pergantian kepala Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Aceh tersebut yang kini hampir setahun, persoalan kepala sekolah masih belum terselesaikan. Banyak sekolah yang masih dipimpin oleh kepala sekolah yang berstatus PLT berkelanjutan dan kepala sekolah yang sudah lama bercokol sebagai kepala sekolah, sehingga tidak terjadi penyegaran atau bahkan mutasi kepala sekolah. Padahal anehnya, kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi Aceh dengan tegas telah berbicara tentang revitalisasi ini media sosial yang bisa diakses oleh publik. Namun, ternyata itu juga masih sama seperti pemimpin pusat yang omon- omon.
Kalau lah bisa dipahami bahwa revitalisasi kepala sekolah di Aceh seharusnya menjadi momentum penting untuk memperkuat mutu pendidikan menengah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan proses ini tersendat, penuh ketidakpastian, dan bahkan menimbulkan stagnasi kepemimpinan.Apa yang terjadi saat ini, ketika hasil asesmen itu masih mengambang?
Mengambangnya AKKS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi Aceh yang kala itu berada di bawah kepemimpinan Martunis, Dinas Pendidikan Aceh telah melaksanakan asesmen calon kepala sekolah dengan melibatkan seribuan calon kepala sekolah itu, berdampak buruk. Apalagi proses ini dirancang untuk menjaring pemimpin sekolah yang berintegritas, profesional, dan visioner. Namun, hasil asesmen tidak segera ditindaklanjuti. Alih-alih melahirkan kepala sekolah definitif, banyak sekolah tetap dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT).
Tak dapat dimungkiri bahwa pengumuman hasil AKKS yang mengambang itu ikut berkontribusi buruk terhadap proses revitalisasi kepala sekolah SMA/SMK dan SLB di provinsi Aceh itu. Padahal revitalisasi itu sangat mendesak dan penting dilakukan mengingat banyaknya sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah berstatus PLT dan juga kepala sekolah yang secara periodisasi sudah kedaluwarsa dan terlalu lama berkuasa di satu sekolah yang dapat membuat gesekan antara kepala sekolah dengan guru dan juga calon kepala sekolah dar sekolah itu yang sudah ikut AKKS.
Selain itu sudah menjadi rahasia umum bahwa PLT memiliki kewenangan terbatas, sehingga kebijakan strategis di sekolah sering tertunda. Akibatnya, program pembelajaran tidak berjalan optimal, dan sekolah kehilangan arah kepemimpinan.
Tentu sangat tidak sehat sebuah sekolah dipimpin oleh PLT berkepanjangan. Ya, sekolah dipimpin oleh PLT artinya dipimpin oleh pejabat sementara yang tidak memiliki legitimasi penuh. Selanjutnya, sebagaimana diutarakan di atas, terjadi pula masa jabatan gandaZ Ada kepala sekolah yang menjabat lebih dari dua periode, yang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan.
Akibat dari terhambatnya revitalisasi ini program nasional untuk memperkuat SMA/ SMK dan SLB tidak berjalan maksimal karena kepemimpinan tidak stabil. Kemudian, hal yang sensitif dan sering menjadi masalah adalah terkait dengan masalah transparansi. Berlarut-larutnya proses revitalisasi dapat memperburuk suasana terkait masalah transparansi. Artinya kita akan dihadapkan dengan transparansi minim.
Proses penetapan kepala sekolah rawan dipengaruhi kepentingan politik dan nepotisme. Kita sangat sering mendengar dalam konstelasi politik saat ini tatkala dunia pendidikan telah terseret jauh ke pusaran politik praktis penguasa, kursi kepala sekolah bisa semakin menarik untuk dijadikan sebagai arena transaksi jabatan oleh mereka yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok, baik Internal maupun eksternal.
Jadi, ketika proses revitalisasi kepala Sekolah lelet, atau tak sanggup bergerak maju, proses yang lelet ini mengakibatkan dan memunculkan dampak ganda ( multi effects atau multi impact bagi dunia pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah menengah. Bukan hanya itu, ada penilaian negatif terhadap kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi Aceh, ketika terus terkendala dan mengambang.
Barangkali kita tidak sadari bahwa dampaknya bagi Pendidikan di provinsi Aceh, khususnya bisa membuat upaya meningkatkan mutu pembelajaran mengalami stagnan. Guru dan siswa kehilangan arah karena kepemimpinan tidak konsisten. Dampak kedua program revitalisasi dipandang gagal. SMA/ SMK dan SLB yang seharusnya menjadi pusat keunggulan justru tertinggal.
Dalam konteks keadilan, leletnya proses revitalisasi ini menimbulkan rasa ketidakadilan jabatan. Sebab,regenerasi kepemimpinan terhambat, kesempatan bagi guru potensial tertutup. Lalu, di mata publik, kepercayaan publik menurun. Ya, Masyarakat melihat pendidikan dikelola tanpa kepastian dan arah jelas.
Oleh sebab itu, revitalisasi kepala sekolah tidak boleh berhenti pada seremoni pelantikan. Dinas Pendidikan tingkat provinsi Aceh harus segera menetapkan hasil asesmen agar sekolah memiliki kepala definitif. Kedua, harus dibatasi masa jabatan kepala sekolah sesuai aturan, maksimal dua periode. Ke tiga, harus dilakukan sinkronisasi dengan program revitalisasi SMA/ SMK agar sekolah sasaran mendapat kepemimpinan kuat. Ke empat, menjamin agar proses revitalisasi berjalan transparan. Untuk itu, perlu melibatkan DPRA dan masyarakat untuk mencegah nepotisme. Ke lima harus pula dilakukan penguatan kapasitas kepala sekolah melalui pelatihan kepemimpinan pembelajaran, bukan sekadar administratif. Semua ini dapat dilakukan agar pendidikan Aceh yang katanya mau hebat, mau bangkit dan bermartabat, bisa diwujudkan, bukan hanya retorika di media sosial.
Nah, sebagai penutup, kita simpulkan bahwa revitalisasi kepala sekolah di Aceh seharusnya menjadi tonggak perubahan, bukan sekadar formalitas. Ketika asesmen dibiarkan mengambang dan PLT terus memimpin sekolah, maka pendidikan menengah di Aceh kehilangan arah. Jika pemerintah serius ingin memperbaiki mutu pendidikan, maka langkah pertama adalah memastikan setiap sekolah memiliki kepala definitif yang berkompeten, transparan, dan visioner. Hal ini sangat penting sebab sekolah-sekolah di Aceh membutuhkan kepala sekolah yang kompeten, berintegritas dan berorientasi ke masa depan. Sehingga dengan memiliki kepala sekolah yang kompetensi tinggi, berkomitmen dan visioner, diharapkan akan mampu memposisikan pendidikan Aceh di papan atas, tidak lagi di papan bawah.
