Retak Jaring di Serambi Mekkah: Kriminalitas Sebagai Cermin Krisis Ekonomi Aceh

Oleh: Irwan Saputra, S.HI., M.H.

Ada sebuah paradoks yang kerap luput dari perhatian kita: sebuah daerah yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal, justru tengah menghadapi kenaikan angka kriminalitas yang terus merangkak dari tahun ke tahun. Paradoks ini bukan untuk disesali semata, melainkan untuk dibaca secara jernih sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang retak di dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.

Data resmi Polda Aceh mencatat bahwa angka tindak pidana umum di provinsi ini meningkat dari sekitar 5.200 kasus pada 2021 menjadi 6.755 kasus pada akhir 2025. Rendahnya angka kriminalitas pada awal rentang waktu tersebut memang dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19. Namun begitu kehidupan sosial kembali berjalan normal, kasus kejahatan perlahan merayap naik seiring tekanan ekonomi, inflasi, dan memburuknya kondisi sektor riil. Lebih dari sekadar angka, tren ini adalah alarm sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak.

Yang menarik untuk dicermati adalah pergeseran corak kriminalitas itu sendiri. Jika dahulu kejahatan didominasi oleh pencurian konvensional seperti curanmor, curat, dan penggelapan, kini ancaman datang dari arah yang berbeda: penipuan daring, kejahatan siber, judi online, hingga jeratan pinjaman online ilegal.

Di sisi lain, peredaran narkotika tetap bertahan sebagai ancaman struktural, didorong oleh posisi geografis Aceh yang rawan menjadi jalur perdagangan gelap. Pergeseran ini bukan semata persoalan teknologi, melainkan cerminan dari bagaimana kesulitan ekonomi menemukan ekspresinya dalam bentuk-bentuk kejahatan yang lebih modern dan sulit dijangkau oleh penegakan hukum konvensional.

Memahami kriminalitas dari kacamata angka-angka semata akan mengantarkan kita pada kesimpulan yang dangkal. Kejahatan tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tekanan ekonomi, kegelisahan psikologis, dan rapuhnya jaring pengaman sosial. Dalam konteks Aceh, ketiga faktor ini menemukan relevansinya secara nyata dan getir.

Secara makro, ekonomi Aceh memang tumbuh sebesar 4,09 persen secara tahunan pada awal 2026, ditopang oleh aktivitas konstruksi dan konsumsi masyarakat. Namun di balik angka itu tersembunyi perlambatan yang cukup terasa, terutama setelah hantaman Siklon Tropis Senyar pada akhir 2025. Bencana hidrometeorologi tersebut bukan hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat: sawah terendam, jalur distribusi terhenti, dan aktivitas produksi tersendat.

Dampaknya berantai; pengangguran meningkat, pendapatan rumah tangga melemah, sementara inflasi tahunan Aceh sempat menyentuh angka 5,31 persen pada Maret 2026. Bagi masyarakat kelas bawah, angka inflasi bukan statistik biasa, melainkan penanda mahalnya beras, naiknya harga ikan, dan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan harian.

Kerumitan ini semakin dalam jika kita mengingat bahwa lebih dari 31 persen masyarakat Aceh masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, dua sektor yang paling rentan terhadap bencana dan fluktuasi pasar.

Ketika banjir menghapus modal petani dalam semalam, atau nelayan tidak dapat melaut selama berhari-hari karena cuaca buruk, pendapatan seketika menghilang tanpa ada bantalan yang memadai. Di titik inilah tekanan finansial mulai bermetamorfosis menjadi krisis sosial.

Kriminologi menawarkan kerangka yang berguna untuk memahami dinamika ini. Robert K. Merton, melalui strain theory-nya, menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika terjadi jurang yang terlalu lebar antara tujuan yang diharapkan masyarakat—memenuhi kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, atau sekadar bertahan hidup—dengan akses legal untuk mencapainya. Merton menyebut kondisi ini sebagai anomie, yakni tegangan sosial dan psikologis yang lahir dari ketidakselarasan antara harapan dan kenyataan. Dalam situasi tersebut, sebagian individu memilih apa yang Merton sebut sebagai innovation: upaya mencapai tujuan ekonomi melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Di Aceh, bentuk innovation ini tidak lagi terbatas pada pencurian biasa. Ia telah mengambil wajah baru berupa penipuan digital, kejahatan siber berbasis ekonomi, hingga lingkaran gelap judi online dan pinjaman online ilegal. Ketika utang dari pinjol mulai menumpuk dan kekalahan demi kekalahan menghantam para penjudi daring, korban perlahan berubah menjadi pelaku.

Penggelapan, penipuan, bahkan kekerasan kerap muncul sebagai upaya menutup lubang finansial yang semakin dalam. Di sinilah kita melihat bagaimana kriminalitas modern bekerja: bukan semata lahir dari niat jahat, tetapi juga dari kepanikan ekonomi yang tidak tertangani.

Perspektif Rational Choice Theory melengkapi pembacaan ini. Teori ini melihat pelaku kejahatan sebagai individu yang pada dasarnya bertindak secara kalkulatif, menimbang risiko dan keuntungan secara pragmatis. Ketika pengawasan sosial mulai longgar, penegakan hukum digital belum optimal, dan tekanan hidup terus menghimpit, tindakan kriminal dapat dipandang sebagai pilihan yang masuk akal demi bertahan hidup.

Bagi seorang kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan di wilayah pesisir atau pedalaman Aceh, pertimbangan moral bisa bergeser menjadi pertimbangan survival. Insting mempertahankan hidup seringkali bekerja lebih cepat dan lebih kuat daripada rasa takut terhadap ancaman hukum formal. Dalam kondisi semacam ini, hukum kehilangan daya cegahnya, karena rasa lapar dan putus asa adalah kekuatan yang jauh lebih nyata dari ancaman jeruji besi.

Dari sinilah kita dapat menarik kesimpulan bahwa melihat kriminalitas hanya dari sudut pandang hukum pidana adalah cara pandang yang terlalu sempit. Penambahan aparat keamanan, peningkatan patroli, dan pemenjaraan mungkin diperlukan, tetapi semua itu hanya obat penahan nyeri, bukan penyembuh penyakitnya. Selama struktur ekonomi Aceh masih rapuh, selama ketergantungan pada belanja pemerintah masih dominan, dan selama sektor riil belum mampu menyerap tenaga kerja secara bermakna, maka motivasi untuk melakukan kejahatan akan terus diperbarui oleh keadaan.

Oleh karena itu, pemberantasan kriminalitas tidak boleh hanya terjadi di ruang sidang atau kantor polisi. Ia harus dimulai dari meja kebijakan ekonomi: menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi pascabencana, mendorong investasi yang inklusif dan menyentuh lapisan bawah, memperkuat ketahanan sektor pertanian dan perikanan, serta memutus secara serius rantai judi daring dan pinjaman online ilegal hingga ke akarnya.

Keamanan sejati tidak diukur dari banyaknya patroli di jalan, tetapi dari seberapa terjaminnya dapur masyarakat Aceh tetap mengepul. Sebab ketika kebutuhan dasar terpenuhi, jaring sosial yang selama ini retak pun akan perlahan kembali menguat.