Oleh Rosadi

Kemarin kita sudah bejek anggota DPRD Padang Pariaman yang kunker di saat saudaranya banyak tewas. Ini lebih parah lagi, kepala daerah malah asyik umrah di saat 173 terbukur longsor. Yok, kita kenalan Bupati Aceh Selatan, terserah kalian menggelarinya apa. Siapkan Koptagul, simak narasinya, wak!

Nama Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan. Ia lahir pada 9 Maret 1975 di Peulumat, Labuhanhaji Timur, tempat di mana warga dulu percaya, anak itu kelak jadi kebanggaan kampung. Perjalanannya melejit dari pengusaha sukses, sarjana ekonomi, magister sosial, hingga Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Tahun 2024 ia meraih 36,32% suara sah, cukup untuk mengantarkannya dilantik sebagai Bupati Aceh Selatan ke-21 pada 17 Februari 2025. Saat itu, banyak yang menyambutnya ibarat matahari baru, pemimpin muda yang katanya dekat dengan rakyat, bijak, dan paham penderitaan warganya.

Namun, biografi yang awalnya penuh pujian perlahan berubah menjadi drama yang begitu epik dan menyakitkan. Tragedi itu mencapai puncaknya pada Desember 2025, ketika Aceh digulung bencana tanda tangan. Data resmi per 1 Desember 2025 mencatat 173 orang meninggal, 204 hilang, 1.435 luka ringan, 403 luka berat, dan 443.001 jiwa mengungsi di 828 titik. Aceh Selatan termasuk wilayah terdampak paling parah. Rumah hilang, tanah bergerak, sawah tertimbun lumpur, dan warga berlarian menyelamatkan diri. Di Cot Bayu, Trumon Tengah, kamera udara memperlihatkan seluruh permukiman tenggelam seperti desa yang dihapus dari peta.

Justru di saat genting itu, publik menemukan bab paling dramatis dari perjalanan Mirwan. Ia tidak berada di Aceh Selatan. Ia sedang memakai pakaian ihram di Tanah Suci, berangkat umrah pada 2 Desember 2025 tepat di tengah kekacauan yang menelan hidup rakyatnya.

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, pada 27 November 2025, Mirwan sempat mengirim surat resmi ke Pemerintah Aceh menyatakan, Kabupaten Aceh Selatan tidak sanggup menangani bencana tanpa dukungan provinsi. Sebuah pengakuan resmi ketidakmampuan. Tragisnya, surat itu justru menjadi batu yang menghantam marwahnya sendiri. Publik kemudian mengetahui, usai menyatakan“tidak sanggup,” ia malah kabur meninggalkan rakyatnya sendiri yang masih berjibaku antara mati dan hidup.

Reaksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meledak di hadapan publik. Ia menegaskan, seorang bupati yang “kabur” atau lari dari bencana sebaiknya mundur dari jabatannya. “Pemimpin tidak boleh cengeng,” tegasnya tajam. “Tidak boleh lari ketika rakyat sedang kesulitan.” Sebuah sindiran yang menghantam tepat di jantung persoalan. Apa artinya jabatan jika di saat rakyat menggigil di pengungsian, pemimpinnya justru berjalan tenang menuju Ka’bah?

Pemerintah pusat pun terkejut. Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, hanya mengetahui keberangkatan itu dari media. Ia dengan bahasa diplomatis menyatakan, Kemendagri sangat menyayangkan tindakan tersebut. Ini ungkapan halus dari kemarahan resmi negara.

Sementara itu, di lapangan, warga Aceh Selatan menghadapi kenyataan pahit. Mereka menunggu pemimpin mereka di posko, tetapi yang datang hanyalah relawan, hujan, dan kabar, bupati mereka sedang ibadah di negeri jauh. Foto-foto banjir dari BNPB menunjukkan betapa wilayah seperti Trumon Raya dan Bakongan Raya masih porak-poranda pada hari-hari saat Mirwan berada di Tanah Suci. Tanah retak, air belum surut, dan anak-anak duduk di terpal dingin menunggu bantuan.

Begitulah biografi seorang pemimpin yang awalnya ditinggikan setinggi langit lalu jatuh bukan karena musuh politik, bukan karena fitnah, tetapi karena keputusannya sendiri. Sebab tidak ada yang lebih melukai rakyat dari ketika pemimpin mereka memilih pergi pada saat rakyat menjerit meminta tolong.

Pada akhirnya, sejarah mencatat, di tengah 173 nyawa melayang, bupati mereka tidak hadir.
Ia sedang jauh, di tanah suci, bukan untuk rakyatnya, tetapi hanya untuk dirinya sendiri.

Foto Ai hanya ilustrasi

camanewak

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar