Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman,
Akal Sehat yang Kian Langka
Indonesia hari ini menyaksikan politik yang semakin jauh dari nalar. Koalisi partai dibentuk bukan karena kesamaan visi, tetapi karena perhitungan kursi. Kebijakan publik sering lahir dari tekanan elite, bukan kebutuhan rakyat.
Di media sosial, opini publik digiring oleh buzzer politik. Polarisasi identitas semakin tajam. Rakyat kebanyakan lebih sering dibuai janji populis ketimbang diajak memahami persoalan yang nyata.
Dalam kondisi seperti ini, akal sehat—kemampuan untuk menimbang benar dan salah secara jernih—menjadi komoditas langka. Padahal, tanpa akal sehat, demokrasi hanyalah panggung transaksional.
Politik Jadi Pasar Gelap
Politik uang dan mahar pencalonan sudah menjadi rahasia umum. Banyak calon legislatif dan kepala daerah harus menyiapkan miliaran rupiah hanya untuk “tiket” dari partai.
Akibatnya, begitu berkuasa, prioritas utama mereka bukan pelayanan publik. Fokusnya justru mengembalikan modal politik—melalui proyek, korupsi anggaran, atau kebijakan titipan sponsor.
Demokrasi yang seharusnya menjadi arena kompetisi gagasan berubah menjadi pasar gelap kekuasaan. Akal sehat publik pun tak punya ruang.
Koalisi Besar, Demokrasi Kerdil
Setelah Pemilu 2024, hampir semua partai utama bergabung ke pemerintahan. Dari satu sisi, ini menjanjikan stabilitas politik. Tapi dari sisi demokrasi, kondisi ini berbahaya.
Hilangnya oposisi membuat kebijakan pemerintah berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Suara kritik mudah dianggap gangguan. Kebijakan berpotensi lebih melayani elite ketimbang rakyat.
Tanpa oposisi yang kuat, demokrasi kian kehilangan daya kontrol. Dan ketika publik tak lagi punya tempat menyampaikan aspirasi, apatisme bisa berubah menjadi konflik.
Buzzer dan Polarisasi Emosi
Media sosial kini jadi senjata utama politik. Buzzer politik dan influencer berbayar menggiring opini. Fakta sering dikaburkan, kritik dibungkam dengan serangan pribadi.
Akibatnya, diskusi publik kehilangan substansi. Isu penting—dari ketimpangan ekonomi hingga kerusakan lingkungan—tenggelam oleh drama politik.
Polarisasi identitas dipelihara demi suara. Padahal, luka sosial akibat polarisasi bisa bertahan lama, bahkan setelah pesta demokrasi usai.
Mengapa Akal Sehat Mendesak?
Akal sehat adalah benteng terakhir rakyat. Tanpa itu, pemilih mudah termakan hoaks, janji kosong, dan politik uang.
Bagi elite, akal sehat adalah pengingat: kekuasaan hanyalah sarana, bukan tujuan. Tanpa legitimasi moral, kekuasaan mudah runtuh.
Sejarah dan teori politik memberi pelajaran. JĂĽrgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang rasional. Machiavelli pun, meski dikenal pragmatis, memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa legitimasi cepat kehilangan pijakan.
Jika Akal Sehat Hilang…
Hilangnya akal sehat membawa tiga dampak nyata.
Pertama, krisis kepercayaan publik. Survei menunjukkan kepercayaan masyarakat pada DPR dan partai politik terus menurun.
Kedua, konflik sosial berbasis identitas. Polarisasi politik bisa jadi bara api yang sulit dipadamkan.
Ketiga, kebijakan jangka pendek. Proyek mercusuar dan bansos menjelang pemilu populer, tapi sering mengabaikan masalah struktural seperti ketimpangan, pendidikan, dan lingkungan.
Demokrasi tanpa akal sehat ibarat rumah megah di atas fondasi rapuh: sekali diterpa badai, bisa roboh.
Menghidupkan Kembali Akal Sehat
Apa yang bisa dilakukan?
- Literasi politik dan media. Publik perlu diajarkan cara mendeteksi hoaks, memahami demokrasi, dan menilai calon secara objektif.
- Reformasi politik. Transparansi dana kampanye, pemberantasan politik uang, dan pembatasan dominasi oligarki mutlak diperlukan.
- Peran media independen dan akademisi. Mereka harus berani menyuarakan kritik berbasis data meski menghadapi tekanan.
Penutup: Nafas Demokrasi
Demokrasi bukan tujuan akhir. Ia hanyalah alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Akal sehat adalah bahan bakar agar alat itu berfungsi.
Jika akal sehat mati, demokrasi hanya menjadi ajang transaksi. Bangsa ini bisa berjalan, tetapi tanpa arah.
Pertanyaannya: apakah kita masih mau memelihara akal sehat sebagai penuntun? Atau rela membiarkannya terkubur oleh pragmatisme kekuasaan?
Dayan Abdurrahman
Pemerhati Isu Politik dan Budaya
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
