Pakta Pertahanan Mekkah di Tengah Perang Iran
Oleh Ridwan al-Makassary
Pada 7 Agustus 2026, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menandatangani sebuah perjanjian yang disebut Mecca Joint Defence Agreement (Pakta Pertahanan Mekkah).
Poin kesepakatannya adalah serangan bersenjata terhadap satu negara tersebut dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Di atas kertas, ini adalah pakta pertahanan. Namun, dalam geopolitik Timur Tengah yang sedang terbakar, ia bisa dibaca sebagai embrio arsitektur keamanan baru dunia Muslim.
Tulisan ini memproblematisasi perjanjian tiga negara tersebut.Ada pertanyaan kunci yang memandu tulisan ini, yaitu, apakah Mecca Defense Pact merupakan langkah menuju kemandirian strategis negara-negara Muslim, atau justru awal dari terbentuknya blok militer baru yang berpotensi memperdalam jurang fragmentasi kawasan?
Memang, selama puluhan tahun, keamanan Teluk terlalu bergantung pada payung keamanan Amerika Serikat. Washington telah menyediakan pangkalan militer, sistem pertahanan udara, senjata, intelijen, dan jaminan strategis. Namun, perang Iran-Amerika-Israel 2026 memperlihatkan bahwa ketergantungan tersebut memiliki batas.
Ketika ancaman semakin kompleks dan perang menjalar melalui aktor-aktor non-negara, negara-negara kawasan mulai menyadari satu hal bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menjamin keamanan mereka selamanya.
Karenanya, kehadiran Mecca Pact patut dibaca bukan sekadar sebagai aliansi militer, melainkan sebagai gejala lahirnya regional security autonomy. Arab Saudi memiliki kepentingan langsung dalam menghadapi ancaman rudal dan drone dari Houthi di Yaman serta kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran di Irak.
Turki membawa kapasitas militer, industri pertahanan, drone dan pengalaman operasi regional. Sementara Pakistan memberikan kedalaman strategis, pengalaman militer dan—yang paling sensitif—status sebagai negara Muslim bersenjata nuklir.
Ketiganya memiliki kepentingan yang tidak selalu identik. Justru karena itu, pakta tersebut belum tentu merupakan“NATO Muslim”. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan,bahkan menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat defensif dan bukan ditujukan kepada negara tertentu.
Namun,geopolitik tidak selalu ditentukan oleh apa yang tertulis dalam dokumen. Ia sering ditentukan oleh bagaimana dokumenter sebut dibaca oleh pihak lain.
Iran adalah pihak pertama yang menghadapi dilema tersebut.Pada awalnya muncul peringatan dari kalangan Iran bahwa pakta tersebut tidak otomatis menjamin keamanan Saudi.
Tetapi, pada 10 Agustus, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengambil nada yang lebih hati-hati. Teheran menyatakan tidak memiliki alasan untuk mengkhawatirkan pakta itu dan bahkan menyambut kemungkinan terbentuknya mekanisme keamanan regional—asal inklusif dan benar-benar menjawab sumber ancaman kawasan.
Perubahan nada ini penting. Iran tampaknya memahami bahwa menentang mentah-mentah Mecca Pact justru dapat mengukuhkan narasi bahwa Iran adalah ancaman yang hendak dibendung oleh tiga negara Muslim tersebut. Tetapi realitas di lapangan berbicara lebih keras daripada diplomasi.
Tidak lama setelah pakta tersebut ditandatangani, Houthi kembali meningkatkan serangan terhadap fasilitas energi Saudi, yang memperlihatkan bahwa tanda tangan di Mekkah belum otomatis mengubah kalkulasi aktor bersenjata di medan perang. Sedangkan, di Irak, situasinya bahkan lebih rumit.
Kelompok Islamic Resistance in Iraq, yang terdiri dari sejumlah milisi yang berafiliasi dengan Iran, memang menunda sahutan terhadap serangan Saudi-Amerika terhadap posisi mereka. Namun penundaan bukan pembatalan. Perdana Menteri Irak bahkan melakukan komunikasi dengan kepala intelijen Saudi untuk mencegah wilayah Irak digunakan sebagai basis serangan terhadap negara lain.
Tampaknya kelemahan sekaligus ujian pertama Mecca Pactadalah bagaimana menghadapi ancaman yang tidak datang dalam bentuk tentara reguler? NATO sendiri dibangun terutama untuk menghadapi agresi negara terhadap negara. Sedangkan Timur Tengah hari ini berbeda, di mana rudal dapat diluncurkan oleh milisi (non-negara), dan juga Drone dapat menghantam instalasi minyak.
Juga, kapal dagang dapatmenjadi sasaran. Singkatnya, perang dapat bergerak melalui jaringan proksi yang hubungan komandonya tidak selalu transparan.
Maka, persoalan sesungguhnya bukan pada apakah Arab Saudi, Turki dan Pakistan memiliki kekuatan militer yang cukup. Persoalannya adalah apakah mereka memiliki kesatuan politik ketika harus mengambil keputusan perang.
Pakta pertahanan memang mudah ditandatangani ketika ancaman masih abstrak. Namun, ia menjadi sulit ketika sebuah rudal benar-benar jatuh di Riyadh, Ankara atau Islamabad.
Di titik inilah Mecca Pact harus diuji. Jangan sampai Mekkah hanya menjadi tempat lahirnya sebuah aliansi militer baru, sementara kawasan Muslim kembali terjebak dalam logika lama, yaitu membangun keamanan dengan memperbanyak blok, senjata dan kecurigaan.
Keamanan sejati Timur Tengah tidak mungkin hanya dibangun melalui deterrence. Lebih dari itu, ia membutuhkan diplomasi, dialog dan mekanisme keamanan kolektif yang melibatkan semua pihak—termasuk Iran.
Pungkasannya, ujian terbesarnya adalah apakah pakta ini akan menjadi jembatan menuju kemandirian keamanan regional, atau justru tembok baru yang membelah dunia Muslim.Mekkah, sejatinya, telah melahirkan banyak pesan tentang persaudaraan. Namun, tantangan utama para penandatangan pakta kini adalah membuktikan bahwa pesan tersebut tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi fondasi bagi perdamaian regional.
Tanpa itu, pakta pertahanan tersebuthanyalah pepesan kosong.
Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Centerfor the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
