Dua Peradaban Maritim Islam: Aceh, Dubai, dan Hakikat Modal Sosial yang Bertahan Melampaui Sejarah
Sebuah Refleksi dari Tanah Rencong untuk Konferensi Internasional Sustainable Development, Dubai 2027
Dayan Abdurrahman
Saya lahir dan dibesarkan di Aceh, sebuah negeri yang dalam berbagai catatan sejarah dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam paling berpengaruh di kawasan Samudra Hindia.
Di tanah inilah saya belajar memahami kehidupan, menyaksikan perubahan zaman, mendengar kisah-kisah yang diwariskan para orang tua, serta mempelajari perjalanan panjang Aceh melalui pendidikan formal maupun pengalaman hidup sehari-hari.
Semua pengalaman tersebut perlahan menumbuhkan satu pertanyaan yang terus mengikuti perjalanan akademik saya: mengapa masyarakat yang memiliki fondasi sosial dan keagamaan yang begitu kuat dapat mengalami lintasan sejarah yang sangat berbeda dengan masyarakat lain yang memiliki akar peradaban yang serupa?
Pertanyaan itu kembali mengemuka ketika saya mempersiapkan refleksi ini untuk dibawa ke Konferensi Internasional tentang Sustainable Development di Dubai, baik melalui kehadiran langsung maupun partisipasi virtual.
Bagi saya, forum tersebut bukan sekadar ruang untuk mempresentasikan hasil penelitian, melainkan kesempatan mempertemukan dua kisah besar dunia Islam yang selama ini jarang ditempatkan dalam satu bingkai analisis, yaitu Aceh di ujung barat Nusantara dan Dubai di pesisir Teluk Arab.
Sekilas, kedua wilayah tersebut tampak sangat berbeda. Dubai dikenal sebagai simbol modernitas, pusat perdagangan global, kota yang dipenuhi gedung pencakar langit, serta salah satu contoh transformasi ekonomi paling spektakuler dalam beberapa dekade terakhir.
Sebaliknya, Aceh lebih sering dikenang melalui sejarah peperangan melawan kolonialisme, konflik bersenjata yang berkepanjangan, bencana tsunami tahun 2004, serta berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini.
Namun, apabila sejarah ditelusuri lebih dalam, kedua wilayah tersebut justru memperlihatkan kesamaan yang sangat mendasar. Keduanya lahir dari tradisi maritim. Keduanya berkembang melalui jalur perdagangan internasional.
Keduanya menjadi pintu pertemuan berbagai bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Yang lebih penting lagi, keduanya membangun kehidupan sosial dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai salah satu fondasi utama dalam mengatur hubungan antarmanusia, perdagangan, kepemimpinan, dan kehidupan bermasyarakat.
Sebagai dua masyarakat maritim, Aceh dan Dubai sama-sama memahami bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung. Laut menghadirkan perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, mobilitas manusia, dan dialog antarperadaban.
Karena itulah masyarakat pesisir cenderung memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap menjaga identitas budayanya. Nilai inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu bentuk modal sosial yang diwariskan lintas generasi.
Dalam literatur pembangunan, modal sosial sering dipahami sebagai jaringan kepercayaan, norma bersama, dan hubungan sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar terhadap perubahan.
Akan tetapi, sebagian besar teori tersebut dikembangkan berdasarkan masyarakat yang relatif stabil, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat menghadapi perang, konflik, kolonialisme, atau bencana berskala besar.
Di sinilah pengalaman Aceh menjadi menarik. Selama berabad-abad, Aceh mengalami berbagai guncangan sejarah. Kesultanan yang pernah menjadi kekuatan penting di Asia Tenggara mengalami kemunduran akibat kolonialisme.
Perang Aceh berlangsung puluhan tahun dan meninggalkan luka sosial yang panjang. Setelah kemerdekaan Indonesia, masyarakat Aceh kembali menghadapi dinamika politik, konflik internal, hingga bencana tsunami yang merenggut ratusan ribu jiwa. Jika menggunakan ukuran pembangunan konvensional, berbagai peristiwa tersebut seharusnya menghancurkan fondasi masyarakat.
Akan tetapi, kenyataan menunjukkan hal yang lebih kompleks. Kehidupan sosial Aceh tetap bertahan. Tradisi gotong royong terus hidup. Meunasah tetap menjadi ruang musyawarah masyarakat. Dayah terus menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan moral.
Solidaritas keluarga besar tetap menjadi mekanisme perlindungan sosial ketika institusi formal mengalami keterbatasan. Bahkan setelah tsunami, dunia menyaksikan bagaimana masyarakat Aceh mampu membangun kembali kehidupan mereka dengan kecepatan yang tidak hanya ditopang oleh bantuan internasional, tetapi juga oleh kekuatan hubungan sosial yang telah lama berakar.
Fenomena inilah yang mendorong saya mengajukan sebuah konsep yang saya sebut sebagai modal sosial residual (residual social capital). Konsep ini berangkat dari pengamatan bahwa modal sosial tidak selalu berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi semata.
Dalam kondisi tertentu, modal sosial justru menjadi cadangan kekuatan terakhir yang tetap bertahan ketika modal ekonomi, modal fisik, bahkan sebagian institusi mengalami keruntuhan. Ia bekerja sebagai energi sosial yang menjaga kepercayaan, solidaritas, identitas bersama, dan harapan kolektif sehingga masyarakat tidak kehilangan kemampuan untuk bangkit kembali.
Dalam perspektif ini, keberhasilan suatu masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya produk domestik bruto, tingginya gedung pencakar langit, atau melimpahnya sumber daya alam. Sama pentingnya adalah kemampuan mempertahankan nilai-nilai sosial yang memungkinkan masyarakat tetap saling percaya ketika menghadapi krisis.
Modal sosial residual bukanlah pengganti pembangunan ekonomi, tetapi fondasi yang memungkinkan pembangunan kembali dimulai ketika berbagai bentuk modal lainnya telah melemah.
Melalui perbandingan antara Aceh dan Dubai, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut sesungguhnya menawarkan dua wajah dari pelajaran yang sama. Dubai memperlihatkan bagaimana modal sosial dapat berkembang menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi ketika didukung stabilitas politik, visi kepemimpinan, dan kesinambungan institusi. Aceh, sebaliknya, menunjukkan bagaimana modal sosial tetap hidup bahkan ketika sejarah menghadirkan peperangan, bencana, dan ketidakpastian yang panjang.
Kedua pengalaman ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami hakikat ketahanan masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Jika Aceh mengajarkan bagaimana modal sosial mampu bertahan di tengah krisis, maka Dubai memperlihatkan bagaimana modal sosial dapat ditransformasikan menjadi energi pembangunan ketika didukung oleh tata kelola yang konsisten.
Dalam beberapa dekade terakhir, Dubai berkembang dari sebuah kota pelabuhan sederhana menjadi salah satu pusat perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata dunia. Transformasi tersebut tentu tidak hanya ditopang oleh investasi, teknologi, atau sumber daya ekonomi. Di balik pencapaian itu terdapat kepercayaan publik terhadap arah pembangunan, kemampuan institusi menjaga stabilitas, serta budaya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan fisik memperoleh daya dorong karena ditopang oleh modal sosial yang terus dipelihara.
Di sisi lain, pengalaman Aceh menunjukkan dimensi yang berbeda. Setelah melalui perang yang panjang dan bencana tsunami yang menghancurkan, masyarakat Aceh tidak hanya membangun kembali rumah, jalan, dan infrastruktur. Mereka juga membangun kembali hubungan antarmanusia.
Proses rekonsiliasi, gotong royong, penguatan lembaga adat, peran ulama, serta dukungan keluarga besar menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Semua itu mengingatkan kita bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar membangun apa yang tampak secara fisik, tetapi juga memulihkan rasa saling percaya, memperkuat identitas bersama, dan menumbuhkan kembali harapan kolektif.
Perbandingan antara Aceh dan Dubai memperlihatkan bahwa modal sosial memiliki dua fungsi yang saling melengkapi. Dalam kondisi yang stabil, modal sosial mempercepat inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun dalam kondisi krisis, modal sosial berubah menjadi mekanisme pertahanan masyarakat. Ia menjaga kohesi sosial, mengurangi konflik, memperkuat solidaritas, dan memungkinkan proses pemulihan berlangsung lebih cepat. Kedua fungsi tersebut sama pentingnya bagi pembangunan berkelanjutan.
Atas dasar itu, saya mengusulkan agar konsep modal sosial residual dipertimbangkan sebagai pelengkap dalam kajian pembangunan. Konsep ini menekankan bahwa kualitas suatu masyarakat tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia tumbuh ketika keadaan berjalan baik, tetapi juga dari seberapa kuat ia mampu bertahan ketika menghadapi guncangan.
Ketahanan tersebut lahir dari nilai-nilai yang diwariskan antargenerasi, kepercayaan yang dipelihara dalam kehidupan sehari-hari, serta budaya saling membantu yang terus hidup meskipun menghadapi tekanan sejarah.
Gagasan ini memiliki implikasi yang lebih luas bagi agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Selama ini, indikator pembangunan sering kali menitikberatkan pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan.
Semua indikator tersebut sangat penting. Namun, pengalaman berbagai masyarakat di dunia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan juga sangat bergantung pada kualitas hubungan sosial di dalam masyarakat. Tanpa kepercayaan, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap komunitas, berbagai investasi pembangunan dapat menjadi rapuh ketika menghadapi krisis ekonomi, konflik, perubahan iklim, ataupun bencana alam.
Bagi saya sebagai seorang akademisi yang lahir dan dibesarkan di Aceh, perjalanan menuju Dubai bukan hanya perjalanan geografis, tetapi juga perjalanan intelektual. Saya tidak datang untuk mengatakan bahwa Aceh lebih baik daripada Dubai, atau sebaliknya. Saya datang dengan keyakinan bahwa kedua wilayah ini memiliki pelajaran yang sama berharganya bagi dunia.
Dubai menunjukkan bagaimana visi jangka panjang, kepemimpinan yang konsisten, dan institusi yang kuat mampu mengubah modal sosial menjadi kemajuan ekonomi. Aceh menunjukkan bahwa bahkan ketika kemajuan material mengalami kemunduran, masyarakat masih dapat bertahan karena memiliki cadangan kepercayaan, solidaritas, dan identitas yang tidak mudah hilang.
Pada akhirnya, mungkin inilah pelajaran terbesar yang dapat dipersembahkan oleh dua peradaban maritim Islam tersebut kepada dunia. Kekuatan sebuah peradaban tidak hanya tercermin pada gedung-gedung yang menjulang tinggi, pelabuhan yang sibuk, atau angka-angka pertumbuhan ekonomi. Kekuatan itu juga hidup dalam kemampuan masyarakat menjaga amanah, merawat kepercayaan, menghormati sejarah, dan saling menopang ketika menghadapi masa-masa sulit. Kemajuan tanpa ketahanan akan mudah runtuh ketika diterpa krisis, sementara ketahanan tanpa visi pembangunan dapat membuat masyarakat berjalan di tempat. Masa depan yang berkelanjutan memerlukan keduanya secara bersamaan.
Karena itu, Aceh dan Dubai sesungguhnya bukanlah dua kisah yang saling bertolak belakang. Keduanya adalah dua bab dari narasi besar yang sama tentang bagaimana masyarakat maritim Islam membangun, bertahan, dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman.
Jika Dubai menjadi inspirasi tentang bagaimana modal sosial dapat melahirkan kemajuan, maka Aceh mengingatkan dunia bahwa modal sosial juga merupakan warisan yang tetap hidup ketika hampir semua yang lain hilang. Di antara kemajuan dan ketahanan itulah saya meyakini masa depan pembangunan berkelanjutan dapat menemukan salah satu fondasinya yang paling mendasar.
