Dompet Menipis, Pikiran Tertekan: Psikologi Di Balik “In This Economy”
Oleh Yani Andoko
Ketika Angka Tenang, Hati Gelisah
Pernahkah Anda berdiri di depan rak beras di supermarket, lalu menghela napas panjang bukan karena beratnya karung, tapi karena beratnya harga? Atau saat melihat struk belanja yang tiba-tiba melonjak meski barang yang dibeli sama seperti bulan lalu? Anda tidak sendiri.
Sebuah survei nasional menunjukkan bahwa 55,8 persen masyarakat Indonesia merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat signifikan sebuah realita yang sayangnya tak sejalan dengan data makro yang dirilis otoritas.
Bank Indonesia mencatat inflasi Agustus 2025 di angka 2,31 persen, sebuah angka yang oleh para ekonom disebut “terkendali” dan “masih dalam target”. Namun, coba tanyakan pada ibu rumah tangga di pasar tradisional, atau pekerja kantoran yang harus menyusun ulang anggaran bulanan: apakah harga beras, gula, minyak, dan cabai terasa terkendali? Di dunia nyata, data dan realita seringkali tak berjabat tangan.
Ini bukan tentang angka. Ini tentang rasa. Tentang kepanikan yang menjalar dari dompet ke pikiran, dari pikiran ke perilaku, lalu kembali lagi ke dompet. Inflasi psikologis kesenjangan antara data makro yang “tenang” dan realitas harian yang “mencekik” adalah monster tak terlihat yang menggerogoti lebih cepat dari kenaikan harga itu sendiri. Dan inilah yang justru paling berbahaya.
Dari “Hemat” Ke “Bertahan”
a. Fase yang Tak Terbantahkan: Trading Down, Delaying, hingga Cancelling
Jika Anda mulai beralih dari beras premium ke medium, dari daging sapi ke ayam, dari kopi kedai ke kopi sachet, selamat: Anda berada di fase trading down. Ini bukan darurat. Ini adalah awal dari rasionalisasi. Tubuh ekonomi sedang menyesuaikan diri.
Tapi perhatikan lebih dalam. Survei menunjukkan pengeluaran untuk barang-barang besar seperti elektronik dan pakaian terus menurun dari 2,89 persen terhadap total belanja (2019) menjadi hanya 1,95 persen (2024). Itu tanda fase berikutnya: delaying. TV baru ditunda, sepatu baru dibatalkan, perbaikan rumah diundur.
Ketika pangan sudah menyedot lebih dari 60 persen pendapatan, kita memasuki fase paling genting: cancelling. Pengeluaran untuk rekreasi, hiburan, bahkan pendidikan dan kesehatan mulai dipangkas habis. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa.
Data BPS menunjukkan porsi belanja untuk makanan, minuman, dan tembakau meningkat, sementara porsi untuk rekreasi, pakaian, dan barang tahan lama menyusut drastis. Ini bukan lagi gaya hidup hemat ini adalah survival mode.
b. Fenomena Rojali-Rohana: Tanda Diam-Diam
Pernah dengar istilah Rojali dan Rohana kependekan dari “rombongan jarang beli dan hanya nanya-nanya”? Ini bukan sekadar gimmick atau meme di media sosial. Ini adalah cermin retaknya mesin konsumsi kelas menengah. Mereka datang ke mal bukan untuk berbelanja, tapi sekadar menikmati AC, mengisi waktu, dan berpura-pura masih punya gaya hidup yang “normal”.
Ironisnya, mal yang dulu adalah simbol konsumerisme kini menjelma menjadi ruang “bermain” gratis di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang mencekik.
Fenomena ini adalah metafora sempurna untuk kondisi kelas menengah saat ini: mereka masih terlihat ada di ruang-ruang konsumsi, tapi sebenarnya tidak berdaya untuk berpartisipasi. Kehadiran fisik tak lagi diikuti oleh transaksi. Ini adalah kehadiran sebagai penonton, bukan pelaku.
c. Ironi Lipstick Effect: Kesenangan Kecil Di Tengah Keprihatinan
Di tengah semua keprihatinan ini, ada data yang menarik perhatian: pengeluaran untuk kosmetik dan perawatan pribadi justru meningkat dari 1,14 persen menjadi 1,27 persen, dan inflasi jasa perawatan pribadi melonjak dari 3,56 persen menjadi 8,71 persen dalam setahun.
Inilah yang dalam ekonomi disebut lipstick effect: ketika ekonomi lesu dan masa depan suram, orang tetap membeli barang-barang kecil yang memberi kepuasan instan lipstik, skincare, parfum, atau bahkan kopi kekinian. Mengapa?
Karena itu memberi rasa kendali di tengah ketidakpastian. Di saat semua hal besar terasa di luar kendali (harga rumah, biaya pendidikan, keamanan kerja), membeli lipstik atau secangkir kopi mahal adalah bentuk perlawanan halus sebuah pelarian psikologis yang murah, tapi berbahaya jika tak terkendali.
Bayangkan ini: seorang pekerja kantoran dengan gaji Rp 6 juta sebulan, setiap hari membeli kopi susu di gerai kekinian seharga Rp 30 ribu. Dalam sebulan, itu berarti Rp 900 ribu atau 15 persen dari seluruh gajinya. Ia sadar itu mahal dan tidak rasional. Tapi di tengah tekanan pekerjaan dan kecemasan ekonomi, ritual itu adalah satu-satunya “hadiah kecil” yang ia mampu. Ini adalah psikologi defensif yang kita semua pahami.
d. Duck Syndrome Dan Quiet Poverty: Tampak Tenang, Tenggelam
Tak hanya soal belanja. Ada fenomena lebih dalam yang jarang dibicarakan: duck syndrome tampak tenang di permukaan, tapi kaki mengayuh keras di bawah air. Kelas menengah saat ini dituntut untuk tetap tampil sukses, stabil, dan bahagia di media sosial, padahal dompet menjerit dan utang menumpuk.
Feed Instagram penuh dengan liburan, fine dining, dan selfie bahagia. Tapi di balik layar, rekening hampir kosong dan tagihan kartu kredit menggunung.
Bahkan, muncul istilah baru yang lebih mengerikan: quiet poverty atau kemiskinan senyap.
Ini adalah kemiskinan yang menyerang mereka yang berpendidikan, berpekerjaan tetap, mampu membeli kopi kekinian dan pakaian bermerek, tapi sebenarnya tidak punya tabungan, hidup dari gaji ke gaji, dan jika kehilangan pekerjaan besok, langsung jatuh miskin.
Ini adalah kemiskinan yang tak terlihat, tak terdata, tapi nyata. Kemiskinan kaum urban yang “baik-baik saja” sampai tiba-tiba tidak.
Seorang bankir swasta mengaku bahwa banyak nasabahnya dengan pendapatan di atas Rp 15 juta per bulan yang sebenarnya tidak punya dana darurat. Mereka tidak bisa bertahan lebih dari dua bulan tanpa gaji. Mereka adalah anggota “kelas menengah palsu” kaya di laporan pendapatan, miskin di neraca keuangan.
e. Antara Budaya Dan Ekonomi: Gengsi di Atas Kebutuhan
Ada dimensi lain yang tak bisa diabaikan: budaya. Sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan gengsi sosial, masyarakat Indonesia kerap terjebak dalam perilaku konsumtif yang tidak rasional demi mempertahankan kelas sosial di mata orang lain. Fenomena ini diperkuat oleh budaya kolektif dan gotong royong yang kadang berubah menjadi tekanan sosial.
Pernahkah Anda ikut arisan dan merasa “harus” memberi amplop tebal walau dompet tipis? Atau memaksakan diri mentraktir kerabat di restoran mahal padahal sebulan ke depan harus makan mi instan? Ini bukan soal ekonomi, tapi soal tekanan sosial dan fear of missing out (FOMO). Dalam budaya Indonesia, “kehilangan muka” di depan keluarga atau komunitas terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan uang.
Fenomena ini diperparah oleh media sosial yang menciptakan standar gaya hidup tak realistis. Setiap unggahan wisata kuliner, liburan eksotis, atau pembelian barang baru dari teman-teman menciptakan tekanan psikologis:
“Seharusnya saya juga bisa.” Akibatnya, banyak orang rela berutang atau menguras tabungan hanya untuk membeli penampilan sebuah jebakan psikologis yang membuat kemiskinan senyap semakin meluas.
f. Politik Ekonomi dan Harapan: Mampukah Kita Bangkit?
Di tengah pusaran ini, kita melihat geliat baru dalam kepemimpinan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir dengan gaya “koboi” blak-blakan, berani, dan kadang kontroversial. Ia mengusung pesan yang membumi: “Belanja enggak apa-apa, tapi sesuaikan dengan kantong. Jangan ngutang. Kalau bisa yang penting cash flow positif, uang beredar diputar di sini, jangan ditimbun.”
Yang menarik, pesan ini tak hanya bernilai ekonomi, tapi juga psikologis. Purbaya mengajak masyarakat untuk tetap percaya pada roda ekonomi bahwa konsumsi sehat, bukan penimbunan, yang akan memulihkan kepercayaan. Dalam fikih muamalah, ini sejalan dengan larangan menimbun uang (iktinaz), sebuah konsep bahwa uang harus produktif, bukan diam.
Pemerintah bergerak cepat: memindahkan dana likuid Rp200 triliun ke bank-bank himbara untuk menambah pasokan kredit, menjalankan program padat karya, dan mengoptimalkan belanja APBN. Langkah ini, setidaknya dari sisi kebijakan, adalah bentuk intervensi yang responsif.
Namun, publik tetap bertanya: apakah semua ini cukup? Ketika kenaikan UMP nasional rata-rata hanya 3-4 persen per tahun, sementara harga beras melonjak lebih dari 10 persen di awal 2024, kesenjangan tetap menganga.
Survei menunjukkan 33,8 persen responden mengaku pendapatan rumah tangga mereka menurun dalam 6 bulan terakhir. Dan ironisnya, 56,1 persen masyarakat justru memilih menahan uang karena takut ekonomi memburuk.
Ketakutan ini membuat perputaran uang melambat dan memperparah situasi.
g. Referensi Akademis: Apa Kata Ilmu Ekonomi Dan Psikologi?
Ilmu ekonomi perilaku telah lama meneliti fenomena ini. Richard Thaler, peraih Nobel Ekonomi 2017, memperkenalkan konsep mental accounting bahwa manusia tidak memperlakukan uang secara homogen. Kita mengotak-kotakkan uang secara emosional: uang THR dianggap “uang bonus” yang boleh dihabiskan, sementara uang gaji dianggap “uang sakral” untuk kebutuhan pokok.
Dalam inflasi psikologis, saat uang gaji tak cukup, orang cenderung mengganggu keseimbangan mental account ini, yang memicu stres.
Dan Ariely dalam Predictably Irrational menunjukkan bahwa ekspektasi dan emosi sangat mempengaruhi persepsi nilai. Ketika kita yakin harga akan naik, kita menjadi lebih sensitif terhadap setiap perubahan kecil dan justru bertindak irasional (misalnya panic buying). Ini menjelaskan fenomena saat harga minyak goreng naik sedikit, antrean panjang langsung terbentuk.
Sementara itu, psikologi sosial menambahkan konsep relative deprivation perasaan kekurangan relatif ketika membandingkan diri dengan orang lain yang lebih beruntung. Ini menjelaskan mengapa kelas menengah bawah terasa lebih tertekan: mereka melihat kelas atas tetap berkonsumerisme, sementara mereka harus berhemat.
h. Pelajaran Dari Pandemi dan Krisis 1998: Indonesia Bisa Bertahan
Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami krisis yang jauh lebih parah. Krisis 1998 membuat inflasi melonjak hingga 77 persen dan kelas menengah nyaris musnah. Namun, dari kebangkitan itu, lahir generasi wirausaha baru dan kesadaran literasi keuangan yang lebih baik.
Pandemi COVID-19 juga mengajarkan kita satu hal penting: ketahanan adalah soal mental dan strategi, bukan hanya soal uang. Banyak UMKM yang bertahan bukan karena punya modal besar, tapi karena adaptif dan kreatif. Mereka mengubah produksi, beralih ke pasar online, dan membangun jejaring ekonomi berbasis komunitas.
Ini adalah pelajaran berharga: krisis adalah ruang bagi inovasi. Saat daya beli turun, ruang untuk produk-produk lokal, inovasi murah, dan ekonomi berbagi justru terbuka lebar. Generasi muda yang kreatif justru melihat peluang di tengah keprihatinan.
i. Gagasan dan Nilai yang Ditawarkan
Dari analisis ini, ada beberapa gagasan yang bisa kita tawarkan:
1.Perlunya Ekonomi yang Berempati
Kebijakan publik tidak bisa hanya mengandalkan data makro. Ada “inflasi sensorik” apa yang dirasakan, didengar, dan dilihat masyarakat di pasar yang harus menjadi instrumen kebijakan. Pemerintah perlu mendengar denyut nadi rakyat, bukan sekadar membaca grafik.
2. Literasi Keuangan yang Membumi
Literasi keuangan bukan sekadar tentang investasi saham atau reksadana. Yang lebih penting adalah pengelolaan arus kas, pengendalian utang, dan perlindungan risiko. Ini harus diajarkan dengan cara yang sederhana, dari tetangga ke tetangga, bukan dari atas ke bawah.
3. Membangun Ekonomi Berbasis Komunitas
Di tengah krisis, solidaritas dan tolong-menolong menjadi modal sosial yang paling berharga. Arisan, koperasi, dan kelompok usaha bersama harus dihidupkan kembali. Ini bukan hanya ekonomi, tapi juga pengikat sosial.
4. Menjaga Kesehatan Mental Finansial
Tekanan ekonomi memicu stres, kecemasan, dan depresi. Kita perlu membangun “ruang aman” untuk membicarakan keuangan tanpa malu dan tanpa takut dihakimi. Kita perlu mengingatkan satu sama lain bahwa hidup bukan hanya tentang angka di rekening.
Pesan untuk Jiwa dan Dompet
Inflasi psikologis adalah kenyataan pahit yang kita hadapi bersama. Ini bukanlah masalah individu melainkan gejala dari kerapuhan struktur ekonomi dan sosial yang lebih dalam. Namun, di tengah pusaran ketidakpastian, masih ada pelajaran yang bisa kita petik.
Pertama, jangan biarkan angka menguasai jiwa. Harga memang naik, tapi kita masih punya kendali atas cara kita merespons. Hemat bukanlah kehinaan, melainkan kebijaksanaan. Mengurangi konsumsi bukan berarti mengurangi martabat ia adalah langkah cerdas untuk bertahan.
Kedua, jaga solidaritas. Di saat individu melemah, komunitaslah yang menjadi jaring pengaman. Berbicaralah dengan tetangga, kerabat, dan komunitas tentang kondisi nyata. Beban yang dibagi akan terasa lebih ringan. Seperti kata pepatah, “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.”
Ketiga, kritik sosial yang membangun. Kita perlu terus menyuarakan ketimpangan ini bukan untuk memperburuk keadaan, tapi untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Kritik yang sehat adalah bahan bakar demokrasi yang hidup.
Keempat, tanamkan nilai kesederhanaan. Budaya konsumtif yang menjebak harus dilawan dengan kesadaran kolektif bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita membeli, tapi dari seberapa berkualitas hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri sendiri.
Pada akhirnya, perekonomian sebuah bangsa bukanlah sekadar diukur dari PDB atau inflasi, tetapi dari seberapa tenang hati rakyatnya saat membuka dompet di kasir, dan seberapa kuat mereka menyongsong hari esok meskipun hari ini terasa berat.
Inflasi psikologis, perasaan bahwa semua terasa lebih berat daripada angka, adalah kemiskinan yang paling tak terlihat, tapi paling terasa. Dan untuk mengatasinya, dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang tepat, tapi juga empati yang nyata dari pemerintah, dari sesama, dan yang terpenting, dari kita pada diri kita sendiri.
Karena ketika angka-angka tak lagi berpihak, hanya jiwa-jiwa yang kuat yang akan tetap bertahan.
Batu, 10 Juni 2026
