Antara Adab dan Algoritma: Mereposisi Guru Aceh sebagai Navigator Digital Berbasis Nilai
Oleh Dayan Abdurrahman
Beberapa waktu lalu, dalam suasana takziah di Bireuen, saya bertemu dengan sejumlah alumni yang sebagian besar kini menjadi guru, kepala sekolah, dan kepala madrasah. Kami datang untuk mengenang seorang kawan yang telah meninggal. Namun, di sela-sela makan dan percakapan, pembicaraan bergeser kepada dunia pendidikan.
Saya mendengarkan cerita mereka tentang ruang kelas, tentang siswa yang semakin sulit diajak belajar dengan cara-cara lama, tentang telepon pintar yang hampir selalu berada di tangan anak-anak, dan tentang guru yang merasa harus berhadapan dengan dunia digital yang berubah jauh lebih cepat daripada kemampuan sekolah untuk mengikutinya.
Saya tidak menangkap percakapan itu sebagai keluhan terhadap siswa. Saya juga tidak melihatnya sebagai kegagalan guru. Yang saya dengar adalah kegelisahan para profesional pendidikan yang sedang berhadapan dengan perubahan ekosistem pengetahuan.
Dahulu, guru memiliki posisi yang relatif jelas. Guru menguasai pengetahuan, buku menjadi sumber utama, ruang kelas menjadi pusat pembelajaran, dan siswa datang untuk menerima apa yang diajarkan. Kini struktur itu telah berubah. Siswa membawa mesin pencari, media sosial, video, gim, komunitas digital, dan kecerdasan artifisial ke dalam kehidupannya. Pengetahuan tidak lagi menunggu guru untuk diberikan. Ia hadir sepanjang waktu.
Karena itu, mengatakan bahwa anak-anak sekarang malas belajar merupakan penjelasan yang terlalu sederhana. Demikian pula mengatakan bahwa guru tidak siap teknologi. Persoalan yang lebih mendasar adalah kecepatan perubahan kehidupan siswa tidak diimbangi oleh kecepatan perubahan pedagogi sekolah.
Inilah yang dapat disebut sebagai digital generation gap. Kesenjangan itu bukan sekadar persoalan umur atau kemampuan mengoperasikan aplikasi. Guru senior tidak otomatis gagap teknologi, sebagaimana guru muda tidak otomatis memiliki pedagogi digital yang baik. Masalahnya adalah apakah sistem pendidikan menyediakan waktu, dukungan, pelatihan, komunitas belajar, dan ruang eksperimen agar guru mampu mengubah teknologi menjadi pengalaman belajar.
Aceh sebenarnya tidak sedang diam. Pada 2026, BPMP Aceh melaporkan berbagai agenda percepatan digitalisasi pembelajaran dan menyebut ribuan satuan pendidikan telah menerima dukungan perangkat/dukungan digitalisasi. Di lingkungan madrasah, pelatihan koding dan AI juga semakin intensif; bahkan pelatihan PGMNI Aceh pada Juli 2026 diikuti lebih dari 2.000 guru madrasah.
Artinya, persoalan kita bukan lagi apakah Aceh mengenal digitalisasi. Persoalannya telah naik satu tingkat: apakah digitalisasi tersebut benar-benar mengubah pedagogi?
Sebab sekolah tidak menjadi digital hanya karena guru menggunakan laptop, sekolah memiliki platform, atau siswa memegang telepon pintar. Sekolah menjadi digital ketika cara siswa belajar, cara guru mengajar, cara pengetahuan diperiksa, cara masalah dipecahkan, dan cara teknologi digunakan mengalami perubahan.
Karena itu, perdebatan tentang HP perlu diarahkan kembali. Larangan mungkin diperlukan untuk situasi tertentu, tetapi larangan tidak menghapus kenyataan bahwa HP merupakan bagian dari kehidupan siswa. Pertanyaan yang lebih produktif bukan lagi, “Bagaimana sekolah menjauhkan HP dari siswa?” melainkan, “Bagaimana sekolah mengubah HP dari gangguan menjadi alat belajar?”
Seorang guru di Bireuen, misalnya, dapat meminta siswa menggunakan HP untuk menelusuri sejarah kampungnya, mendokumentasikan tradisi masyarakat, mewawancarai tokoh lokal, membandingkan informasi dari internet dengan pengetahuan masyarakat, kemudian menyusun kesimpulan. Dalam proses itu siswa tidak sekadar menggunakan teknologi. Mereka belajar mencari, memeriksa, membandingkan, berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan menghasilkan sesuatu.
Di situlah kita perlu bergerak dari digitalisasi menuju transformasi pedagogis.
Namun Aceh mempunyai pertanyaan yang lebih dalam: teknologi itu hendak diarahkan ke mana?
Aceh memiliki tradisi pendidikan Islam yang panjang melalui dayah, madrasah, masjid, keluarga, dan hubungan guru-murid. Konsep adab, amanah, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan merupakan bagian penting dari khazanah pendidikan masyarakat Aceh. Maka Aceh tidak perlu memilih antara agama dan teknologi. Justru tantangannya adalah bagaimana wahyu memberikan arah bagi penggunaan teknologi, sementara rasionalitas memberikan metode untuk memahami dan menyelesaikan persoalan kehidupan.
Di sinilah saya menawarkan gagasan Value-Based Digital Pedagogy, atau pedagogi digital berbasis nilai.
Pedagogi ini tidak berhenti pada pertanyaan, “Aplikasi apa yang digunakan?” Ia bertanya lebih jauh: untuk apa teknologi digunakan, pengetahuan seperti apa yang sedang dibangun, nilai apa yang sedang dibentuk, dan manusia seperti apa yang hendak dilahirkan?
Kerangkanya dapat dirumuskan secara sederhana:
Wahyu memberi arah. Rasionalitas mencari jalan. Pedagogi mengubahnya menjadi pengalaman belajar. Teknologi memperluas kemampuan. Agensi memberi siswa ruang untuk memilih dan bertanggung jawab.
Dengan kerangka itu, agama bukan tambahan setelah pembelajaran selesai. Agama menjadi kompas di dalam pembelajaran.
Ketika siswa belajar menggunakan AI, misalnya, mereka tidak cukup diajarkan membuat prompt. Mereka juga harus belajar memeriksa kebenaran informasi, mencantumkan sumber, menghindari plagiarisme, dan bertanggung jawab atas hasil yang mereka gunakan. Nilai amanah dan sidq menjadi nyata dalam praktik.
Ketika siswa menerima informasi viral, mereka belajar tabayyun: memeriksa sumber, membandingkan bukti, dan tidak tergesa-gesa menyebarkan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya.
Ketika siswa berdiskusi secara daring, mereka belajar bahwa kebebasan berbicara tidak berarti bebas merendahkan orang lain.
Dengan demikian, nilai agama tidak ditempelkan pada teknologi; nilai agama mengarahkan cara teknologi digunakan.
Pada saat yang sama, wahyu tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan rasionalitas. Pendidikan yang bermutu membutuhkan kemampuan mengamati, menguji bukti, membaca data, membuat argumen, mengembangkan hipotesis, memecahkan masalah, dan mengevaluasi kesimpulan. Inilah ruang rasionalitas dan metodologi ilmiah.
Maka kita tidak perlu memilih antara wahyu dan rasio. Wahyu memberi orientasi nilai dan tujuan; rasio membantu manusia membaca realitas dan menemukan jalan penyelesaian. Teknologi kemudian memperluas daya manusia untuk belajar dan berkarya.
Di sinilah kompetensi abad ke-21 memperoleh tempat yang lebih bermakna.
Critical thinking dapat dipertemukan dengan tradisi tabayyun. Creativity diarahkan kepada kemanfaatan. Communication dibingkai oleh adab. Collaboration diperkaya oleh musyawarah dan gotong royong. Problem solving diarahkan kepada kemaslahatan. Digital literacy dikawal oleh amanah. Bahkan AI literacy harus dibangun bersama kejujuran dan tanggung jawab.
Dengan demikian, kita tidak membuat dua pendidikan yang terpisah—pendidikan agama di satu sisi dan pendidikan modern di sisi lain. Kita mengawinkan keduanya dalam satu pengalaman belajar.
Perubahan itu juga mengharuskan kita mengubah posisi guru.
Guru tidak lagi harus menjadi manusia yang mengetahui semua jawaban. Dalam dunia internet dan AI, tidak mungkin guru memenangkan perlombaan kecepatan informasi dengan mesin. Justru di sinilah peran guru menjadi lebih penting.
Guru perlu menjadi Teacher as Digital Navigator—navigator digital yang membantu siswa menemukan informasi, memeriksa sumber, memahami konteks, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan, menilai konsekuensi, dan mengambil keputusan.
AI dapat membantu siswa memperoleh jawaban. Guru membantu siswa bertanya apakah jawaban itu benar, relevan, etis, dan bertanggung jawab.
Guru tidak perlu lebih cepat daripada teknologi. Guru harus lebih bijaksana daripada teknologi.
Konsep ini juga mengubah cara kita memahami agensi siswa. Siswa bukan lagi sekadar penerima: mendengar, mencatat, menghafal, lalu diuji. Siswa harus bergerak menjadi manusia yang mampu bertanya, mencari, memverifikasi, berdiskusi, mencipta, merefleksi, dan mempertanggungjawabkan.
Agensi tidak berarti kebebasan tanpa batas. Dalam pendidikan Aceh, agensi harus bertemu dengan adab.
Agensi + adab = kebebasan yang bertanggung jawab.
Bayangkan sebuah pembelajaran tentang banjir di sebuah madrasah di Bireuen. Siswa mengamati sungai, mengambil gambar, mewawancarai masyarakat, mengumpulkan data, mencari informasi digital, menggunakan AI untuk membantu menyusun pertanyaan atau mengolah informasi, lalu memverifikasi hasilnya. Mereka mendiskusikan penyebab banjir, menghubungkannya dengan kerusakan lingkungan, tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kemudian membuat video atau rekomendasi solusi untuk masyarakat.
Dalam satu proyek sederhana terdapat sains, teknologi, AI, literasi informasi, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, problem solving, pengetahuan lokal, nilai Islam, dan tanggung jawab sosial.
Inilah pembelajaran yang mengawinkan wahyu dan rasionalitas dalam kehidupan nyata.
Guru tidak perlu menjadi programmer. Guru matematika tidak harus menjadi ahli AI. Guru agama tidak harus menjadi software engineer. Yang diperlukan adalah judgment pedagogis: kemampuan menentukan kapan teknologi digunakan, untuk tujuan apa, dengan metode bagaimana, risiko apa yang harus diantisipasi, dan nilai apa yang harus dijaga.
Karena itu, pelatihan guru juga harus berubah. Jangan berhenti pada bimtek satu atau dua hari tentang aplikasi. Guru membutuhkan siklus: menemukan persoalan kelas, merancang pembelajaran, mencoba, mengamati, merefleksikan, memperbaiki, dan berbagi praktik. Perkembangan di Aceh menunjukkan bahwa arah ini mulai terbentuk melalui pelatihan AI, pengembangan modul ajar berbasis AI, dan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Sekolah pun perlu mengembangkan kebijakan teknologi yang edukatif, bukan hanya represif. Guru senior dan guru muda perlu saling belajar. Universitas dapat menjadi mitra sekolah melalui pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar seminar. Sekolah dan perguruan tinggi dapat membangun laboratorium pembelajaran digital tempat guru menguji inovasi, mendokumentasikan praktik baik, dan memperbaikinya secara bersama-sama.
Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan menghasilkan siswa yang sekadar pandai menggunakan teknologi.
Kita membutuhkan lulusan yang berkelas: mampu berpikir kritis tetapi tetap beradab; memiliki iman tetapi tidak kehilangan daya nalar; menguasai teknologi tetapi tidak diperbudak algoritma; kreatif tetapi bertanggung jawab; memiliki pengetahuan tetapi juga kebijaksanaan; mampu berkompetisi secara global tetapi tetap memahami siapa dirinya dan dari mana ia berasal.
Inilah tantangan terbesar pendidikan Aceh.
Aceh tidak harus menjadi sekadar konsumen model pendidikan digital dari luar. Aceh dapat menjadi laboratorium untuk mengembangkan pendidikan yang mempertemukan wahyu, rasionalitas, teknologi, adab, dan kebutuhan abad ke-21.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah sekolah Aceh mampu memiliki teknologi terbaru. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita mampu memastikan bahwa teknologi tersebut melayani tujuan pendidikan.
Wahyu memberi arah. Rasio mencari jalan. Pedagogi membentuk pengalaman. Teknologi memperluas kemampuan. Adab menjaga manusia agar tidak kehilangan arah. Dan agensi membuat siswa mampu memilih serta mempertanggungjawabkan tindakannya.
Jika kelima unsur itu dapat dipertemukan, maka transformasi pendidikan Aceh tidak lagi sekadar persoalan mengejar zaman.
Ia menjadi kesempatan untuk menawarkan sesuatu kepada zaman.
Sebab pendidikan yang paling maju bukan pendidikan yang paling banyak teknologinya. Pendidikan yang paling maju adalah pendidikan yang mampu menggunakan teknologi untuk melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bernalar, kreatif, beradab, mandiri, dan bertanggung jawab.
Di antara adab dan algoritma, tugas guru Aceh bukan memilih salah satunya.
Tugasnya adalah memastikan algoritma tetap berada di tangan manusia yang memiliki arah.
