Membaca Kegelisahan  Dr. Al Chaidar dalam Perspektif Sosiologi Politik 

Ulama Organik Kekerasan dan Sunyinya Akal Sehat.

Oleh: Teuku Muhammad Jamil*

Tulisan Sahabatku, Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, berjudul _”Ulama Organik Kekerasan sebagai Kategori Sosiologis”_ patut dibaca bukan semata-mata sebagai kritik terhadap fenomena keagamaan, melainkan sebagai kegelisahan intelektual atas perubahan watak ruang publik Indonesia. Terlepas dari apakah seluruh argumentasinya diterima atau diperdebatkan, tulisan tersebut mengandung pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan.

Mengapa ketika bahasa kebencian, intimidasi, dan simbol-simbol kekerasan mulai memperoleh ruang di tengah masyarakat, justru begitu banyak orang memilih diam?

Diam dalam ilmu sosial bukanlah sikap yang netral. Diam sering kali menjadi tanda bahwa suatu penyimpangan telah mulai diterima sebagai kewajaran. Sesuatu yang dahulu dianggap berbahaya, lambat laun dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah proses yang oleh para sosiolog disebut sebagai normalisasi sosial.

Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui negara, tetapi juga melalui hegemoni, yaitu kemampuan mengendalikan cara berpikir masyarakat sehingga mereka menerima suatu keadaan tanpa merasa sedang didominasi. Ketika narasi keras lebih mudah memperoleh legitimasi daripada narasi yang menyejukkan, sesungguhnya sedang terjadi perebutan hegemoni di ruang publik.

Pierre Bourdieu menyebut gejala itu sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Kekerasan tidak selalu berupa senjata atau tindakan fisik. Ia dapat hadir melalui bahasa, ceramah, stigma, pelabelan, bahkan narasi yang terus-menerus direproduksi hingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Dalam perspektif antropologi, Clifford Geertz mengingatkan bahwa agama adalah sistem makna yang seharusnya membimbing manusia menuju kehidupan yang bermartabat. Namun ketika agama direduksi menjadi alat mobilisasi identitas politik atau legitimasi permusuhan, maka yang lahir bukan lagi peradaban, melainkan polarisasi sosial.

_Lalu mengapa masyarakat memilih diam?_

Sebagian karena takut. Elisabeth Noelle-Neumann menyebutnya sebagai Spiral of Silence, ketika individu memilih bungkam karena khawatir dikucilkan atau diserang apabila menyampaikan pandangan yang berbeda.

Sebagian lagi mengalami kelelahan moral (moral fatigue). Konflik yang berulang membuat masyarakat kehilangan energi untuk bereaksi. Akibatnya, kekerasan verbal, ujaran kebencian, dan praktik intimidasi perlahan diterima sebagai realitas sehari-hari. Namun ada dimensi lain yang jauh lebih mengkhawatirkan.

Dalam setiap fase transisi kekuasaan—baik menjelang suksesi kepemimpinan maupun setelah pemimpin baru memperoleh legitimasi—sering muncul fenomena yang hampir selalu berulang. Loyalitas berubah arah. Bukan lagi kepada nilai atau institusi, tetapi kepada pusat kekuasaan yang baru.

Di sinilah lahir apa yang dalam bahasa masyarakat disebut “penjilat”, sementara dalam kajian sosiologi politik dapat dipahami sebagai aktor-aktor oportunistik. Mereka adalah para “musafir jabatan”, yaitu orang-orang yang berpindah mengikuti arah angin kekuasaan. Mereka tidak datang membawa gagasan, tetapi membawa pujian. Mereka tidak menawarkan solusi, melainkan kesetiaan yang berlebihan demi memperoleh posisi, akses, dan keuntungan.

Fenomena ini hampir selalu muncul ketika proses suksesi berlangsung. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlihat tiba-tiba tampil menjadi pendukung paling vokal. Mereka berubah menjadi “pahlawan kesiangan” yang berlomba menunjukkan kedekatan dengan pusat kekuasaan demi memperoleh “lahan rezeki”, jabatan, proyek, pengaruh, atau sekadar pengakuan.

_Di titik inilah persoalan mulai beraroma tidak sedap._

Sering kali muncul tim-tim kecil informal yang secara perlahan berperan sebagai penjaring, penyaring, bahkan penentu siapa yang boleh mendekat kepada pengambil keputusan. Mekanisme formal perlahan tergeser oleh jaringan informal. Kedekatan menjadi lebih penting daripada kapasitas.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, keadaan ini menunjukkan bahwa modal sosial lebih dihargai daripada modal intelektual. Yang memiliki jaringan memperoleh peluang, sedangkan yang memiliki kualitas belum tentu mendapatkan ruang.

Robert K. Merton telah lama mengingatkan bahwa birokrasi akan mengalami disfungsi apabila penghargaan diberikan berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi. Meritokrasi perlahan berubah menjadi patronase.

_Akibatnya sangat nyata._

Mereka yang memiliki integritas, keberanian berpikir, dan rekam jejak sering kali tersingkir karena dianggap terlalu kritis atau tidak cukup dekat. Sebaliknya, mereka yang mahir membangun citra loyalitas justru memperoleh tempat yang strategis.

Ironisnya, budaya seperti ini melahirkan organisasi yang kehilangan daya koreksi. Kritik dipandang sebagai ancaman, sementara pujian dianggap sebagai bukti kesetiaan. Padahal sejarah menunjukkan bahwa organisasi tidak pernah runtuh karena terlalu banyak kritik yang jujur. Organisasi justru runtuh ketika dikelilingi oleh orang-orang yang hanya pandai mengatakan apa yang ingin didengar pemimpin.

Dalam konteks inilah diam menjadi sangat berbahaya. Diam bukan lagi sekadar sikap pribadi, melainkan bagian dari reproduksi budaya patronase. Orang-orang baik memilih diam karena merasa percuma bersuara. Mereka sadar bahwa argumentasi sering kalah oleh kedekatan, integritas kalah oleh akses, dan prestasi kalah oleh relasi.

Apabila situasi seperti ini terus berlangsung, maka ruang publik akan kehilangan rasionalitasnya. Demokrasi akan berubah menjadi seremoni. Birokrasi berubah menjadi arena transaksi loyalitas. Agama kehilangan fungsi etikanya. Dan organisasi hanya menjadi panggung bagi mereka yang paling pandai mendekat kepada kekuasaan.

Karena itu, kegelisahan Dr. Al Chaidar seharusnya tidak dibaca sebagai ajakan untuk saling menyalahkan, melainkan sebagai panggilan moral agar bangsa ini kembali menempatkan akal sehat, integritas, ilmu pengetahuan, dan keberanian menyampaikan kebenaran sebagai fondasi kehidupan publik.

Sebab sejarah tidak hanya mencatat siapa yang melakukan kekerasan, tetapi juga siapa yang membiarkan kekerasan tumbuh melalui diamnya akal sehat.

Peradaban tidak runtuh hanya karena hadirnya orang-orang yang berteriak paling keras. Peradaban lebih sering runtuh ketika orang-orang yang berakal, berilmu, dan berintegritas memilih menjadi penonton.

______

*Tentang Penulis*

Teuku Muhammad Jamil, adalah akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), pengamat politik dan kebijakan publik, serta Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh. Fokus kajiannya meliputi sosiologi politik, demokrasi, kebijakan publik, pembangunan daerah, dan transformasi sosial. Melalui berbagai tulisan ilmiah dan opini di media massa, ia secara konsisten mendorong penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang berintegritas, serta pembangunan Aceh yang berlandaskan ilmu pengetahuan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.