Menghukum Uleebalang, Merayakan Kebodohan
Menggugat Reduksionisme Historis Aceh
Oleh: Teuku Muhammad Jamil
Ada kemalasan berpikir yang akut dalam cara kita membaca sejarah Aceh. Setiap kali lembaran *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek) dibuka, refleks publik sering kali langsung menuding, menghakimi, dan memvonis Uleebalang sebagai pengkhianat bangsa dan agama. Narasi picik dan banal ini terus diturunkan dari generasi ke generasi tanpa pernah diuji dengan nalar ilmiah yang kritis.
Pertanyaannya: *Apakah sejarah memang sesederhana itu, atau nalar kita yang terlalu malas untuk menyelam lebih dalam?*
Sejarawan otoritatif Aceh, *Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian,* mencatat fakta bahwa pada rentang 1874–1876 puluhan Uleebalang menandatangani *Korte Verklaring,* yang kemudian bertambah pada awal abad ke-20. Namun, menyimpulkan fakta tersebut sebagai bukti tunggal “pengkhianatan massal” adalah sebuah kesesatan logika *(fallacy)* dan bentuk *presentisme sejarah* yang sangat tidak bertanggung jawab—yaitu kebiasaan konyol mengadili dilema eksistensial masa lalu dengan kenyamanan dan moralitas murah dari atas kursi empuk hari ini.
Realitas perang tidak pernah berjalan di atas dogmatisme hitam dan putih. Belanda tidak hanya menggempur Aceh dengan meriam dan mesiu, tetapi dengan senjata yang jauh lebih mematikan: *politik devide et impera* yang terstruktur dan sistematis. Strategi kolonial paham betul bahwa eksistensi Aceh hanya bisa dilumpuhkan jika tripod kekuasaan—Sultan, Ulama, dan Uleebalang—berhasil dicincang dari dalam.
Di bawah kepungan benteng kolonial, tekanan militer yang brutal, dan ancaman kebinasaan total, para Uleebalang dihadapkan pada panggungan pilihan yang sama-sama berdarah:
1. *Terus bertempur hingga pemusnahan massal (total destruction),*
2. *Mengambil kompromi taktis demi menyelamatkan rakyat dari pembantaian dan kemelaratan,* atau
3. *Tenggelam dalam kooptasi kekuasaan Belanda.*
Mengeneralisasi seluruh spektrum pilihan tersebut sebagai satu kata “pengkhianatan” adalah tindakan pembodohan sejarah. Sejarah perlawanan dunia membuktikan bahwa elite lokal di tanah jajahan selalu dijepit oleh realitas tragis: memilih antara menjadi martir yang memusnahkan rakyatnya sendiri, atau kompromis yang menyelamatkan sisa-sisa peradaban yang masih bernapas.
Sebelum kolonialisme mengacak-acak tatanan sosial Aceh, *Uleebalang adalah pilar sah dan integral dari eksistensi Kesultanan Aceh.* Mereka bukan sekadar aristokrat penikmat takhta, melainkan administrator hukum, pelindung wilayah, pemungut pajak, dan penegak hukum adat yang berdiri sejajar bersama Sultan dan Ulama. Bahkan, tatanan peradilan Kesultanan memaktubkan *Qadhi Uleebalang* sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar hukum Islam dan Adat. Memangkas seluruh perjalanan identitas Uleebalang hanya menjadi satu fragmen kelam perang adalah tindakan amputasi sejarah yang jahat.
Lebih tragis lagi, ketidakmampuan kita membedakan antara *kejahatan politik kolonial* dan *fungsi institusional Uleebalang* justru membuktikan satu hal: *Strategi adu domba Belanda berhasil melampaui zamannya.*
Ketika hari ini kita sibuk mendaur ulang kebencian, saling menunjuk siapa pengkhianat, dan mewariskan dendam kesumat, sesungguhnya kita sedang bersorak gembira menari di atas skenario yang ditulis oleh para perancang kolonial satu abad lalu. Kita sedang merayakan kemenangan *devide et impera* di era modern.
Kita menutup mata pada kenyataan bahwa dari rahim keturunan Uleebalang pula lahir para pejuang Republik, akademisi, birokrat, ulama, dan pemikir yang mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia. Identitas politik dan keberanian moral tidak pernah diwariskan secara genetis; ia dibentuk oleh kesadaran zaman.
Jika hari ini Aceh ingin bangkit dari jebakan kemunduran, kita harus berani menghentikan *fetisisme dendam*. Aceh pernah mencapai puncak kejayaan bukan ketika elemen pembentuknya saling mengutuk, melainkan ketika *Sultan memimpin dengan legitimasi, Ulama menuntun dengan moral-keagamaan, dan Uleebalang mengelola wilayah dengan keteguhan.*
Sejarah bukanlah panggung peradilan moral spontan untuk memuaskan hasrat menghakimi masa lalu, melainkan cermin dialektis untuk menguji kematangan berpikir sebuah bangsa. Mereka yang terus memelihara dendam sejarah adalah korban teraniaya dari nalar dangkal yang mudah diperalat. Sebaliknya, mereka yang membongkar sejarah dengan kacamata kritis-ilmiah adalah penjaga persatuan sejati yang menolak dibodohi oleh hantu-hantu masa lalu.
Jangan wariskan dendam atas nama sejarah; wariskanlah ilmu agar bangsa ini tidak terus-menerus menjadi korban dari kebodohannya sendiri.
—
Sekilas Penulis
*Teuku Muhammad Jamil,* adalah Guru dan Akademisi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) yang menaruh perhatian besar pada kajian politik, pemerintahan, sejarah, dan dinamika sosial masyarakat Aceh. *Ia menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Ilmu Sosial di Universitas Airlangga, Surabaya,* dengan disertasi berjudul *”Ulama dan Uleebalang dalam Masyarakat Aceh Kontemporer.”*
Selama puluhan tahun, penulis aktif melakukan penelitian, mengajar, menulis, dan menjadi narasumber berbagai forum ilmiah mengenai politik lokal, kebijakan publik, pemerintahan daerah, serta transformasi sosial di Aceh. Berbagai artikel opini dan analisisnya telah dipublikasikan di media lokal maupun nasional sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan perspektif akademik yang kritis, objektif, dan berbasis data.
Bagi penulis, *sejarah bukanlah panggung menghakimi generasi terdahulu, melainkan instrumen pembongkaran nalar bagi generasi sekarang agar tidak jatuh dalam lubang pembodohan yang sama.* Tulisan ini merupakan komitmen akademik untuk membongkar narasi tunggal, memperkuat kesadaran kritis, serta menolak segala bentuk politik adu domba yang pernah dan masih berusaha mencabik persatuan Aceh.
