Menuntaskan Paradoks Sabang: Mengurai “Bebas yang Terpenjara”
OPINI RESPONS
Oleh: T.M. Jamil
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala.
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh
Tulisan sahabat saya, Tabrani Yunis, di *Media Potret* baru-baru ini yang berjudul *“Pelabuhan Bebas Sabang yang Tak Akan Pernah Bebas”* bukan sekadar kritik musiman. Bagi saya, tulisan tersebut adalah sebuah *gugatan eksistensial* yang menelanjangi coretan buram perjalanan Sabang yang “katanya” sibuk menata diri.
Ketika Tabrani menulis dan saya pun menyentil bahwa kata *”bebas”* hanya lahir dari keikhlasan untuk “membebaskan” dan menyindir eksistensi para *munafikun,* ia sedang membidik jantung masalah kita: *kesenjangan menganga antara orasi politik dan realisasi empiris.*
Sebagai akademisi, mari kita bedah anatomi kemacetan Sabang ini melalui pisau analisis realita, regulasi, teori, hingga krisis kepemimpinan.
1. Realita dan Fenomena: Bebas yang Mengalami Anomali
Secara empiris, status *Free Trade Zone* (FTZ) Sabang hari ini mengalami *anomali fungsi*. Sabang yang dirancang menjadi *hub* logistik internasional layaknya Batam atau Singapura, justru terjebak dalam ritme ekonomi domestik yang statis.
* *Fakta Pelabuhan:* Infrastruktur canggih seperti Dermaga CT-1 dan CT-2 megah berdiri, namun sepi dari *mother vessel* (kapal kargo raksasa).
* *Fenomena Konsumsi:* Status “bebas” Sabang bergeser dari kawasan produksi/ekspor menjadi sekadar kawasan konsumsi tersier skala mikro (wisata belanja cokelat dan cengkih bagi pelancong domestik).
* *Ketergantungan Kuota:* Aktivitas perdagangan komoditas utama kerap kali disandera oleh sistem kuota yang ketat, membuat para pelaku usaha lokal frustrasi.
2. Aturan Normatif: Disharmoni Regulasi *”Setengah Hati”*
Secara yuridis, fondasi Sabang sebenarnya sangat kokoh. Wilayah ini dipayungi oleh *UU No. 37 Tahun 2000* tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta diperkuat oleh *UU No. 11 Tahun 2006* tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
*Namun, mengapa aturan ini macet di lapangan?*
> *Penyakit Regulasi:* Terjadi benturan ego sektoral yang masif. Kewenangan penuh yang diamanatkan undang-undang sering kali “dikebiri” oleh aturan turunan setingkat Peraturan Menteri (Permen) atau petunjuk teknis dari kementerian terkait (Bea Cukai, Perdagangan, dan Perhubungan).
Jakarta seolah memberi status “Bebas” dengan tangan kanan, namun menariknya kembali dengan tangan kiri melalui birokrasi manifes yang rumit. Inilah wujud dari ketidakikhlasan regulasi yang disinggung oleh Tabrani.
3. Tinjauan Teoretis: *Institutional Decoupling* dan Politik Pencitraan
Dalam diskursus ilmu politik dan organisasi, fenomena Sabang ini sangat tepat dijelaskan melalui teori *Institutional Decoupling* (Pemisahan Institusional). Teori ini menyatakan bahwa sebuah lembaga sering kali dibentuk secara ideal di atas kertas hanya untuk mengejar legitimasi formal atau pencitraan, namun dalam praktiknya bertolak belakang.
Istilah *munafikun* dalam konteks ini adalah metafora bagi para aktor kebijakan yang mengidap sindrom *Lip-Service Politics:*
* *Di Podium:* Sabang diteriakkan sebagai masa depan ekonomi Serambi Mekkah.
* *Di Belakang Meja:* Kebijakan strategis dijegal, insentif fiskal radikal ditahan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) kerap dijadikan kapling politik untuk membagi-bagi jabatan, ketimbang diisi oleh para profesional berkelas dunia.
Jiwa Kepemimpinan *(Leadership)*: Jiwa yang Hilang
Mengapa Batam bisa melesat, sedangkan Sabang melambat? Jawabannya ada pada aspek *Transformational & Courageous Leadership* (Kepemimpinan yang Berani dan Transformatif).
Untuk mendobrak kebuntuan Sabang, kita tidak butuh sekadar pemimpin administratif yang bermain aman di zona nyaman. Kita membutuhkan figur pemimpin yang memiliki:
* *Political Will* yang Kuat: Berani pasang badan bernegosiasi dengan pemerintah pusat demi kedaulatan ekonomi sesuai UUPA.
* *Integritas Anti-Rente:* Mampu membersihkan lingkaran dalam pengelolaan kawasan dari para pemburu rente (rent-seeking) yang memanfaatkan celah regulasi demi keuntungan pribadi.
* *Visi Unifikasi:* Mampu menyatukan ego tiga wilayah: Pemerintah Aceh, Pemko Sabang, dan Pemkab Aceh Besar agar berjalan dalam satu komando yang solid.
*Catatan Akhir: Menagih Keikhlasan Politik*
Saya sepakat dengan Tabrani Yunis. Kebebasan Sabang tidak akan pernah terwujud selama kita memelihara kepura-puraan politik. Menyelamatkan Sabang membutuhkan *radikalitas konsistensi*—keselarasan total antara teori, orasi, regulasi, dan eksekusi.
Sudah saatnya BPKS disterilkan dari intervensi politik praktis dan diserahkan kepada kaum teknokrat profesional yang berorientasi pada hasil *(result-oriented).* Jika Jakarta dan elit lokal tidak memiliki keikhlasan untuk benar-benar “membebaskan” Sabang dari jerat birokrasi yang gemuk dan kepentingan jangka pendek, maka selamanya Pelabuhan Bebas Sabang hanya akan menjadi sebuah ironi abadi: *merdeka di atas kertas, namun terpenjara di dunia nyata.*
Catat dan Camkan: Tidak ada pelabuhan yang benar-benar bebas, apabila pemikiran para pemimpinnya masih terpenjara. Dan *Undang-undang* dapat membebaskan sebuah kawasan, tetapi hanya *integritas* yang mampu membebaskan masa depannya.
