Pelabuhan Bebas Sabang yang Tak Akan Pernah Bebas

Oleh Tabrani Yunis

Pada tetesan terakhir di gelas yang berisi kopi Americano di meja kopi Gerobak Arabica Coffee yang letaknya hanya beberapa meter dari POTRET Gallery di jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Banda Aceh, tangan yang sejak tadi scrolling di TikTok, terhenti. Ada sebuah content lewat dan meninggalkan inspirasi dan mengembalikan sebuah ingatan, Sabang yang selama ini diplesetkan dengan Santai Bangat. Ya, itulah Sabang.

Sabang, siapa yang tidak tahu atau mengenal Sabang, sebuah kota kecil dengan status kota Sabang, di ujung barat Indonesia bukan hanya dikenal masyarakat lokal, tetapi juga mancanegara berkat pesona bahari kelas dunia, ikon budaya, dan daya tarik geologi unik. 

Sabang di pulau Weh ini menawarkan kombinasi pantai eksotis, spot diving internasional, hingga monumen bersejarah yang menjadikannya destinasi unggulan. Tidak pelak lagi bahwa Sabang memiliki banyak sekali daya tarik. Ada beberapa daya tarik utama Sabang yang selama ini kita kenal. Sabang memiliki banyak kawasan wisata bahari Internasional. 

Para pelancong atau turis yang datang ke Sabang karena ini menikmati keindahan pantai Iboih. Sebuah pantai yang menawan dengan air jernih kebiruan, menjadi tempat yang sangat tepat untuk snorkeling dan diving dengan terumbu karang yang masih sangat terjaga.

Daya tarik kedua adalah  pulau Rubiah. Konon di pulau Rubiah, kota seakan menemukan surga bawah laut dengan ekosistem ikan tropis, populer di kalangan wisatawan asing. Tidak jauh dari kota Sabang, juga ada Pantai Sumur Tiga dengan pasir putih panjang, yang menawarkan suasana tenang cocok untuk relaksasi.

Sabang yang terletak di ujung paling barat Indonesia itu, memiliki ikon nasional, dengan sebutan kilometer nol yang ditandai dengan sebuah tugu yang disebut dengan Kilometer Nol Indonesia. Sebutan yang dilandasi oleh titik paling barat Indonesia, simbol persatuan “Dari Sabang sampai Merauke.”

Potensi lain yang tidak kalah menarik dari keindahan alam itu adalah kekayaan wisata alam dan geologi. Sabang memiliki sebuah gunung api yakni, Gunung Api Jaboi dengan kawah vulkanik aktif dengan fenomena geotermal. Bukan hanya itu. Sabang juga punya air terjun. Orang-orang menyebutnya dengan air terjun Pria Laot. Para pencinta trekking bisa melakukan aktivitas trekking hutan asri menuju air terjun setinggi 15 meter.

Selain kekayaan alam wisata, Sabang juga sangat terkenal dengan wisata budaya dan sejarah. Lho, kok bisa ya?

Ya, di Sabang ternyata juga menyimpan kekayaan sejarah dengan bisa kita nikmati suasana benteng Anoi Itam.

Benteng yang merupakan situs peninggalan sejarah dengan panorama laut.

Perjalanan ke Sabang belum pula lengkap bila belum sempat berkunjung ke  Gua Sarang. Gua berupa tebing karang dengan gua alami, yang menjadi spot foto populer dan selfie alias swafoto.

Pokoknya Sabang memang memikat karena memiliki keunikan geografis di titik paling barat Indonesia, yang menjadi simbol nasional dan daya tarik wisatawan mancanegara.  Tidak salah kalau banyak yang mengatakan bahwa Sabang adalah kawasan ekowisata dan diving kelas dunia. Wajar saja kalau pulau Weh dikenal sebagai salah satu spot diving terbaik di Asia Tenggara.

Bagi orang luar Aceh, para wisatawan nasional dan mancanegara akan merasa sangat rugi datang ke Aceh, bila tidak menyeberang sampai ke Sabang. Ruginya karena untuk ke Sabang  tidak membutuhkan waktu berjam-jam, apalagi berhari-hari. Hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat dari Banda Aceh. Jarak tempuh 45 menit ini menjadikannya Sabang mudah dijangkau wisatawan. 

Nah, berbicara soal Sabang, rasanya tidak habis-habisnya untuk diceritakan. Bagaikan melukis di atas air atau laut kala kita menyeberangi lautan Sabang dari Ulelheu ke Pelabuhan Balohan, Sabang. Ya. terlalu banyak yang harus diceritakan. Oleh sebab itu hal yang menarik dan sangat penting untuk diulas adalah mimpi Sabang yang selalu kandas dan tak pernah terwujud, walau sudah berkalang tahun mimpi itu mengawang-ngawang.

Ada cerita yang memilukan dari lantai 4 kantor Walikota Sabang, yang terletak di jalan Diponegoro no. 20 kota Ateuh, Sukakarya. Sabang.  Hari itu,  28 April 2026  Walhi Aceh mengadakan semiloka  yang mengangkat tema “ Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi melalui  optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang”. 

Semiloka itu juga dimaksudkan sebagai momentum melihat Sabang dari perspektif refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Mualem dan Dek Fad, yang menampilkan pembicara dari pihak pemerintah Provinsi dan juga dari BPKS serta dari Walhi Aceh dan juga ikut serta Muslim Daud, anggota DPR RI.

Eksistensi semiloka ini sangat penting bagi Sabang, pemerintah kota Sabang dan bahkan Pemerintah Aceh. Dikatakan penting, karena dikaitkan dengan masa jabatan Kepala Pemerintah Aceh, yakni Mualem dan Dek Fad yang masa kerjanya sudah dua tahun berjalan. Sayangnya kedua orang penting yang memiliki otoritas dan kewenangan serta kepentingan membangun Sabang, tidak hadir satu pun.

Bayangkan saja, acara yang diselenggarakan dalam rangka refleksi dua tahun rezim Mualem dan Dek Fadh itu, tidak dihadiri langsung oleh kedua orang yang akan menjadi sosok yang diperbincangkan dalam forum tersebut. 

Ironisnya dalam acara tersebut terbetik ungkapan bahwa pemerintah pusat tidak serius membangun Sabang, tidak sungguh-sungguh menjadikan Sabang sebagai pelabuhan bebas. Kita setuju dengan ungkapan itu.

Namun, ketidakhadiran Muzakir Manaf alias Mualem  dan Dek Fad dalam Semiloka ini juga menjadi bukti nyata bahwa mereka tidak serius membicarakan masalah pengembangan Sabang. Apalagi pemerintah Aceh saat itu mendegradasi orang yang bukan atau tidak bisa memberikan solusi terhadap persoalan pembangunan dan pengembangan Sabang ke depan. Sehingga, Sabang dari waktu ke waktu hanya tenggelam bebas dalam isu pelabuhan bebas.

Janji yang terus mengambang

Ketika berbicara Sabang, selalu saja melekat dengan dua kata, yakni pelabuhan Bebas. Pelabuhan bebas yang terus didera cerita-cerita yang utopia. Mengapa demikian?

Sejarah telah mencatat sekian lama. Sabang. Sebagai warga Sabang dan Aceh, mengenal Sabang tentu bukan kenal sejak kemarin, umumnya mengenal Sabang sepanjang umur, apalagi yang dilahirkan di Sabang, pasti tahu sampai ke akar-akarnya.

Sabang sudah sejak lama disebut-sebut sebagai pelabuhan bebas, tapi sayangnya sampai sekarang tidak pernah bebas. Ada apa gerangan yang terjadi dengan Sabang yang seperti disebut di awal tulisan sangat kaya dengan berbagai daya tarik yang sangat memikat dan berada di posisi yang sangat strategis dalam peta dunia ini?

Semua tahu bahwa status pelabuhan Sabang di Pulau Weh memiliki sejarah yang sangat dinamis. Dari pusat perdagangan internasional yang sempat menyaingi Singapura, basis militer, hingga pasang surut statusnya sebagai Pelabuhan Bebas (Free Port).  Ya kata orang sangat dinamis, walau kondisinya begitu statis.

Bayangkan  saja, sejak zaman kolonial Belanda, Sabang disebut -sebut pernah mengalami masa keemasan pelabuhan bebas pada tahun 1881 -1942.  Menurut catatan sejarah bahwa pada tahun 1881 merupakan awalnya  kolonial Belanda membangun Sabang sebagai stasiun pengisian batu bara (Kolen Station) dan air bersih untuk kapal-kapal uap internasional yang melewati Selat Malaka.  Lalu di tahun  1895 pengelolaan Sabang  diambil alih oleh Zeehaven en Kolen Station atau dikenal sebagai Sabang Maatschappij.  

Di tahun 1900, Pemerintah Hindia Belanda resmi menetapkan Sabang sebagai Pelabuhan Bebas (Vrijhaven). Status ini membuat Sabang berkembang pesat menjadi pelabuhan transit komoditas alam dari Aceh dan Nusantara ke Eropa dan Amerika. 

Konon pada era ini, fasilitas Sabang sangat modern, bahkan sempat menjadi pesaing berat Singapura (Temasek). Selain pelabuhan, Pulau Rubiah di Sabang juga difungsikan sebagai Pusat Karantina Haji tertua di Indonesia. 

Sayangnya, masa keemasan itu berakhir saat Jepang menguasai Asia Tenggara pada tahun 1942, status pelabuhan bebas Sabang ditutup untuk aktivitas perdagangan komersial internasional.  Sebab, pelabuhan ini dialihfungsikan sepenuhnya oleh Jepang sebagai Basis Pertahanan Militer/Maritim karena letaknya yang strategis di mulut Selat Malaka. Akibatnya, Sabang menjadi target pemboman sekutu yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur pelabuhannya.  

Ceritanya tidak hanya sampai di situ, karena dinamika itu berlanjut setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Sabang masuk ke pangkuan Indonesia.

Oleh sebab itu,  di masa awal kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950, setelah kedaulatan Indonesia diakui (pasca-KMB), pemerintah melikuidasi Sabang Maatschappij dan menetapkan Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia.  

Di tahun 1963–1964, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden untuk menghidupkan kembali status Sabang sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas guna memulihkan ekonomi nasional. Lalu, pada tahun 1970, melalui UU No. 3 Tahun 1970, status Sabang diperkuat lagi menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 30 tahun.  

Sayangnya, sebelum sempat berkembang dan benar-benar bebas, pada tahun  1985 (Efektif 1986), masa kejayaan ini berakhir ketika pemerintah Orde Baru mencabut status Pelabuhan Bebas Sabang melalui UU No. 10 Tahun 1985, dengan alasan-alasan klise, seperti maraknya penyelundupan barang ke daratan Sumatera serta kebijakan sentralisasi ekonomi.  Akibatnya Sabang pun berubah status menjadi pelabuhan domestik biasa dan mengalami kelesuan ekonomi.  Sedih bukan?

Ya, tentulah sangat menyedihkan. Namun sejarah kembali berulang. Pada tahun 2000 karena aspirasi masyarakat Aceh dan momentum reformasi mendorong Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerbitkan Perpu yang kemudian disahkan menjadi UU No. 37 Tahun 2000. Undang-undang ini resmi menghidupkan kembali status Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone & Free Port) untuk jangka waktu 30 tahun.

Nah, pengelolaannya diserahkan kepada lembaga khusus bernama BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang).  Kemudian, pasca-2005 (Perjanjian Damai Helsinki): Keamanan yang pulih membuat Pelabuhan Sabang kembali berdenyut. Kedengarannya begitu membahagiakan. Namun, ketika kita melihat Sabang  setelah berada dalam tata kelola BPKS, selama 26 tahun hingga kini, pertanyaan kita yang menggantung adalah apakah selama ini pelabuhan bebas Sabang adalah pelabuhan bebas?

Untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya terselip dalam semiloka yang dilaksanakan oleh Walhi Aceh pada tanggal 28 April 2026 dan hasil amatan langsung selama beberapa kali ke Sabang. Ketika kita berada di Sabang, kita rindu melihat kapal-kapal asing bersandar di pelabuhan bebas Sabang. Tak ada satu pun kapal singgah. Jangankan melihat kapal-kapal bersandar mengisi minyak atau mengisi air, pelabuhan bebas saja tak kita ketahui. 

Selain itu, pemerintah yang memberikan status Sabang sebagai kawasan bebas, tidak pernah hadir dengan sepenuh hati dan sungguhsungguh. Perilaku pemerintah baik, pusat maupun pemerintah Aceh ibarat memberikan pisau atau parang kepada seseorang. Mata pisaunya diberikan. Ke Sabang, tapi pusat dan Pemerintah Aceh yang pegang gagangnya. Sehingga wajar kalau Sabang tidak berubah, kecuali pimpinan BPKS dan Kruenya yang terus berubah dan berganti sesuai dengan siapa rezim yang berkuasa, sebagai jabatan ucapan terima kasih atas segala jasa dan dukungannya saat kampanye atau selama proses suksesi.

Bayangkan saja, sudah 26 tahun BPKS bersama pemerintah kota Sabang membangun Sabang, jangankan melihat kapal-kapal singgah, pelabuhan bebasnya saja tak ada dan tak berdenyut? Sabang tetaplah Sabang yang terbuang. Tidak ada perkembangan yang signifikan, apalagi mewujudkan pelabuhan bebas Sabang seperti posisi pulau Batam. Celakanya lagi, jangankan bergerak cepat, Sabang sering pula disemat dengan kepanjangan yang berkonotasi negatif, yakni Santai Bangat.

Melihat Sabang yang bagai kerakap tumbuh di batu itu, membuat kita merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa Sabang yang berada dalam kelola dua kekuatan, yakni Pemerintah kota Sabang dan BPKS, hidupnya bagaikan kerakap tumbuh di batu?

Padahal,  dalam hal pengembangan Sabang, tata kelola Sabang tidak hanya  bersumber dari satu sumber pendanaan, atau pembiayaan seperti PAD Sabang, tetapi juga bersumber dari APBN dalam bentuk APBK dan sumber anggaran dari BPKS yang sumbernya juga dari pusat. 

Sayangnya wajah Sabang tetap terlihat seperti icon malas, yakni Sabang yang Santai Bangat.

Melihat Sabang yang bermimpi menjadi kawasan bebas Sabang, hanya akan menjadi hal yang utopis. Jadi masyarakat Aceh umumnya dan Sabang khususnya, jangan pernah berharap dan bermimpi Sabang menjadi pelabuhan bebas. Sebab pelabuhan Bebas Sabang memang tidak akan pernah bebas. Mengapa demikian?

Silakan dianalisis sendiri dahulu ya