Kepala Sekolah Aceh Terlalu Lama Menjabat?

Ketika Regenerasi Kepemimpinan Pendidikan Berjalan “Lelet“

*CATATAN KRITIS*

Oleh :  Teuku Muhammad Jamil

Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala

Sebuah organisasi tidak pernah runtuh karena kekurangan orang pintar. Organisasi runtuh ketika kehilangan keberanian melakukan regenerasi.

Karena itu, tulisan sahabat saya, *Tabrani Yunis,* berjudul *”Ketika Revitalisasi Kepala  SMA dan SMK Aceh Lelet”* patut diapresiasi. Ia bukan sekadar mengangkat isu mutasi kepala sekolah, melainkan sedang mengetuk kesadaran kita bahwa pendidikan Aceh sedang diuji oleh satu persoalan mendasar : *apakah sistem kepemimpinannya masih bergerak, atau justru sedang membeku?*

Terus terang, ketika pertama kali membaca tulisan tersebut, saya spontan bertanya :

*”Kok bisa?”*

Bukankah dalam organisasi modern, regenerasi merupakan keniscayaan? Bukankah dalam birokrasi publik, rotasi adalah instrumen penyegaran? *Bukankah dalam dunia pendidikan, inovasi lahir dari sirkulasi gagasan, bukan dari kenyamanan jabatan?* Lalu, *mengapa proses revitalisasi kepemimpinan sekolah justru terkesan berjalan lambat?*

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah hak publik. *Sebab sekolah negeri bukan milik kepala sekolah, bukan pula milik dinas pendidikan.* Sekolah adalah milik rakyat yang dibiayai oleh uang rakyat.

Dalam teori good governance, jabatan publik memiliki karakter utama : sementara, akuntabel, dan dapat dievaluasi. Begitu salah satu karakter itu hilang, jabatan perlahan berubah dari amanah menjadi zona nyaman. Dan sejarah birokrasi mengajarkan bahwa zona nyaman adalah musuh terbesar inovasi.

*Saya tidak pernah mengatakan semua kepala sekolah harus diganti.* Justru banyak kepala sekolah yang layak dipertahankan karena prestasi, integritas, dan kepemimpinannya.

Namun, mempertahankan seseorang tanpa mekanisme evaluasi yang terbuka akan melahirkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada kebijakan itu sendiri.

Dalam administrasi publik dikenal sebuah adagium : *ketertutupan birokrasi selalu melahirkan spekulasi.*

Ketika informasi tidak hadir, rumor akan mengambil alih. Ketika penjelasan tidak diberikan, publik akan menyusun jawabannya sendiri. Di situlah kepercayaan mulai terkikis.

*Persoalan sebenarnya bukan soal siapa yang menjadi kepala sekolah.*

Persoalannya adalah apakah setiap guru yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama untuk memimpin.

Jika kesempatan itu hanya berputar pada orang-orang tertentu, maka birokrasi pendidikan perlahan kehilangan ruh meritokrasi. Yang berkembang bukan lagi budaya prestasi, melainkan budaya menunggu.

Bahkan lebih berbahaya lagi apabila muncul persepsi bahwa jabatan hanya berpindah melalui kedekatan, bukan melalui kemampuan.

*Persepsi seperti ini, meskipun belum tentu benar, sangat berbahaya bagi moral organisasi.*

Dalam dunia pendidikan, persepsi sering kali lebih merusak daripada keputusan itu sendiri.

*Aceh sedang membangun sekolah-sekolah yang lebih baik.*

Gedung diperbaiki.

Laboratorium dibangun.

Peralatan diperbarui.

Tetapi satu pertanyaan filosofis layak diajukan :

*Apa arti revitalisasi bangunan apabila kepemimpinannya tidak ikut direvitalisasi?*

Sekolah bukan sekadar kumpulan ruang kelas. Sekolah adalah ekosistem nilai. Dan nilai pertama yang harus hidup adalah keadilan.

Keadilan memberi kesempatan. Keadilan membuka ruang regenerasi. Keadilan menghadirkan harapan bagi guru-guru terbaik untuk mengabdi.

*Saya berharap Pemerintah Aceh dan Dinas Pendidikan Aceh tidak memandang kritik semacam ini sebagai gangguan.*

Justru kritik adalah cermin. *Semakin bersih cermin itu, semakin mudah melihat apa yang perlu diperbaiki.*

Publik tidak sedang meminta semua kepala sekolah diganti. *Publik hanya meminta satu hal yang sangat sederhana :*

Jelaskan kepada masyarakat.

Apakah proses penataan masih berlangsung?

Apa indikator evaluasinya?

Berapa kepala sekolah yang sudah memenuhi masa tugas?

Berapa yang akan dimutasi?

Apa dasar objektif mempertahankan atau mengganti seseorang?

*Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan jauh lebih berharga daripada membiarkan masyarakat menebak-nebak.*

Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan keputusan yang benar. Demokrasi membutuhkan keputusan yang dapat dijelaskan. Dan pendidikan tidak hanya membutuhkan kepala sekolah yang hebat.

*Pendidikan membutuhkan sistem yang memastikan bahwa setiap guru hebat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.*

Sebab ketika regenerasi berhenti, yang sesungguhnya sedang berhenti bukan sekadar pergantian jabatan.

*Yang berhenti adalah harapan.* Dan ketika harapan mulai mati di lingkungan pendidikan, sesungguhnya masa depan sebuah bangsa sedang dipertaruhkan.

Akhirnya, *”Bangunan sekolah boleh direvitalisasi dengan miliaran rupiah. Tetapi bila regenerasi kepemimpinannya dibiarkan mandek, sesungguhnya yang sedang kita pelihara bukan kemajuan pendidikan, melainkan kenyamanan kekuasaan.”*