Gaza: Board of Peace (BoP) antara Ilusi dan Kenyataan
Oleh: Teuku Johar Gunawan
Setelah Hamdalah dan Shalawat.
Di tengah ruang konferensi yang mewah di Washington, di tengah janji miliaran dolar dan bayangan mimpi “Mediterranean Riviera” proyek real estate menantu Trump di Gaza,
kenyataannya BoP, Board of Peace – badan perdamaian ala Trump –bukan tugu harapan, tetapi monumen menyedihkan di tengah terus dibunuhnya warga Gaza oleh Zionis Israel.
BoP diumumkan pada Februari 2026 dan Trump menjanjikan sebagai solusi yang pasti bagi konflik di Gaza. Dengan janji miliaran dolar dari AS dan lainnya, maka mereka merancang rencana induk. Menantu Trump Jared Kushner dan Steve Witkoff (pro Zionis Israel) menjanjikan mimpi akan mengubah Gaza menjadi daerah pusat perdagangan dengan teknologi tinggi, dan menjadi tujuan turis yang mewah – tentu dengan hotel-hotel dan pusat-pusat perbelanjaan dan semua fasilitas pendukungnya.
Detailnya seperti banyak disiarkan: 200an hotel, pusat data (data centers), bandara baru. Semua itu dijual dan diiklankan sebagai “Gaza Baru” yang dibangun di atas tewasnya dan dibunuhnya 72800 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus) jiwa warga Gaza oleh Zionis Israel sejak Oktober 2023. BoP menjadi institusi jadi-jadian yang tidak mempunyai nilai karena strukturnya dibuat untuk menormalisasi genosida yang berkelanjutan di Gaza dan juga perampasan tanah di Gaza. Pemimpinnya Trump, adalah pencetus perang illegal terhadap Iran. Melalui BoP maka pembersihan etnis (ethnic cleansing) mendapat jalannya melalui narasi baru sebagai “rekonstruksi” di mana warga Palestina hanya menjadi obyek politik dan bukan subyek politik.
Suara Palestina Diabaikan
Mereka tidak melibatkan Palestina sama sekali di dalam BoP. Padahal perdamaian tidak bisa didatangkan dari luar, tetapi mesti dibangun dari dalam. Tetapi BoP justru berangkat dari pemikian kolonial bahwa Palestina tidak mampu mengelola masa depan mereka sendiri. Malah ada rencana untuk mendatangkan tentara dari beberapa negara termasuk dari Indonesia sebagai kekuatan polisi transisi dan pasukan stabilisasi internasional yang akan dikomandani oleh
jenderal dari negara asing. Rencana itu dikritik sebagai operasi kolonial atau operasi penjajahan.
Tidak adanya perwakilan Palestina, bukanlah kebetulan, hal ini memang disengaja. Dengan tidak menghadirkan perwakilan Palestina, maka BoP memastikan tidak ada suara yang akanmenantang narasi mereka bahwa “Gaza hanyalah tanah kosong” yang menunggu untuk dikembangkan – seperti cara berpikirnya developer perumahan.
Dengan tidak adanya pemimpin dari warga Gaza memungkinkan BoP mendiskusikan “masa depan” Gaza tanpa peduli kepada realita hari ini tentang adanya kuburan massal, orang-orang yang kelaparan (anak-anak dan wanita), dan pengungsian. Dengan demikian BoP menciptakan situasi di mana suara yang ada hanyalah penjajah Zionis Israel dan para pendukungnya (termasuk Indonesia – jika terus berada di sana).
Dinamika ini mencerminkan realita pahit bahwa BoP hakikatnya adalah proses dehumanisasi warga Palestina di Gaza di mana mereka hanya dianggap sebagai masalah demografi yang perlu “diselesaikan” ketimbang sebuah bangsa yang mempunyai hak bawaan dan cita-cita luhur untuk merdeka dari penjajahan oleh siapapun.
Jadi hakikat pesan BoP jelas: bahwa tanah anda berharga, tetapi hidup anda dan institusi politik anda tidak relevan. Karenanya yang pertama ingin dicapai oleh BoP adalah pelucutan persenjataan unit perlawanan rakyat Gaza (Hamas) sementara Zionis Israel tetap bebas dengan persenjataannya. Sehingga dengan demikian Palestina kehilangan salah satu institusinya dan kehilangan daya tawarnya.
Pencurian Tanah berbungkus Pengembangan Wilayah
Di jantung BoP ada menantu Trump, Kushner dengan “Rencana Kushner” (Kushner Plan) dengan sekian halaman presentasinya yang lebih mirip penawaran pengembang real estate yang siap memangsa ketimbang usulan proses perdamaian.
Proyek pengembangan real estate ini bentuk rencana canggih untuk menguasai dan “mencuri” tanah Palestina. Dengan menjadikan pinggir pantai Gaza menjadi daerah pengembangan perdagangan dan turisme komersil, maka rencana itu jelas akan meminggirkan warga Gaza terhadap aset yang paling berharga dari mereka yaitu laut dan pantainya.
Dan usulan untuk membangun Rafah pertama sekali, sementara warga Gaza ada di tenda-tenda di sana maka artinya warga Gaza akan direlokasi kembali ke suatu zona sementara. Ini mirip skema pembersihan etnis di mana warga Gaza tidak mungkin bisa kembali lagi dengan alasan nantinya sudah ada infrastruktur di sana. Maka kehancuran Gaza oleh Zionis Israel tidak dipandang sebagai tragedi tetapi dipandang sebagai peluang baru bagi pengembangan dan investasi.
Pendekatan itu jelas menunjukkan bahwa perang yang dilancarkan oleh Zionis Israel adalah proyek pengambilan lahan dan tanah warga Gaza – sementara warga Gaza diharapkan nantinya bisa merasa “bersyukur” atas kesempatan untuk bisa melayani ekonomi baru sebagai pekerja upah murah pada hotel-hotel dan tempat hiburan yang dibangun di atas kuburan-kuburan para syuhada, orangtua, anak, istri dan nenek moyang mereka.
Mitos Gencatan Senjata
BoP menjanjikan gencatan senjata dan menganggap bahwa tidak ada lagi pembunuhan. Narasi ini tentu jauh dari kenyataan. Karena sejak gencatan senjata di Oktober 2025, Zionis Israel tetap saja melanjutkan pembunuhan terhadap warga sipil di Gaza tanpa perasaan bersalah dan kebal hukum. Sampai Mei 2026 dilaporkan oleh Kementrian Kesehatan Palestina ada 905 orang terbunuh dan 2700 luka-luka. Hampir tiada hari tanpa berita terbunuhnya warga sipil Gaza.
Diamnya BoP atas kejahatan Zionis Israel itu dapat dikategorikan sebagai keterlibatan. Termasuk keberadaan Indonesia di dalamnya berarti terlibat di dalam pembiaran tewasnya ratusan jiwa manusia termasuk anak-anak dan wanita meskipun ada gencatan senjata. Bahkan sikap Presiden Indonesia beberapa waktu lalu yang menekankan perlunya juga menjaga keamanan warga Israel telah mengabaikan kenyataan di depan mata bahwa sesungguhnya ancaman keamanan itu
adalah justru datang dari Zionis Israel itu sendiri dan warganya yang mendukung genosida Gaza. Dengan BoP melanjutkan rencana rekonstruksi untuk proyek real estate tersebut di tengah terus dibunuhnya warga Gaza oleh Zionis Israel, maka BoP mengirim pesan yang
sangat jelas bahwa darah orang Palestina boleh tumpah sebagai ongkos melakukan bisnis!!
Kritik paling tajam terhadap BoP adalah bahwa dewan buatan Trump tersebut melegitimasi rezim Zionis Israel yang secara eksplisit telah menunjukkan niat genosida. Istilah “genosida” tidak digunakan sembarangan; ini merupakan definisi hukum berdasarkan Konvensi Genosida 1948, yang mensyaratkan adanya “niat untuk memusnahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.” Bukti niat ini dalam perilaku Zionis Israel sangatlah kuat.
Mulai dari retorika pejabat tinggi mereka yang menyerukan agar Gaza “dihapus”, hingga penghancuran sistematis rumah sakit, universitas, dan situs budaya, pola ini tak terbantahkan.
Dengan memasukkan Benjamin Netanyahu sebagai bagian dari BoP dan memperlakukannya sebagai seolah seorang negarawan yang layak dipercaya, ini adalah kerusakan moral tingkat tinggi. BoP telah mengabaikan kejahatan genosida dan seolah menganggap bahwa kemarahan dunia kepada Zionis Israel sebagai retorika politik semata dan darah warga Palestina yang tumpah di Gaza dan tempat lainnya adalah sebagai “korban sampingan” atau collateral damage.
Ketika pembunuhan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan sekitarnya dianggap sekadar “api kecil”, maka perlawanan menjadi kewajiban moral. Bangsa-bangsa yang dijajah tidak akan meraih kebebasan dengan menghentikan perlawanan, sementara tanah mereka dirampas dan masa depan mereka dihapuskan.
Itu bukanlah perdamaian, melainkan normalisasi kekejaman dan impunitas kejahatan genosida Zionis Israel. Tidak akan ada perdamaian di mana pembunuhan terhadap warga Palestina dibenarkan dan pendudukan dianggap wajar.
Mungkin presiden perlu melihat sebuah dokumenter dari AlJazeera berjudul Kids Underfire An investigation into Israeli soldiers shooting children (Anak-Anak dalam Bahaya – Penyelidikan atas penembakan anak-anak oleh tentara Israel) untuk menyadari bahwa Zionis Israel adalah seperti devil in human form (iblis berwajah manusia) Pak Presiden.
Dan tidak bosan kita serukan agar: Indonesia perlu keluar dari BoP. Berdampingannya nama presiden Indonesia di BoP bersama nama pelaku dan pendukung genosida Gaza di tengah kejahatan Zionist yang tiada henti, jelas mencoreng harga diri kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan.
Jangan sampai Indonesia berada di tempat yang salah dalam sejarah – kenangan pahit bagi anak cucu dan generasi mendatang bangsa ini
Free Palestine
