Ramadan #11
Oleh Dayan Abdurrahman
Aceh tidak pernah kekurangan semangat keagamaan. Di Banda Aceh, di Lhokseumawe, di Meulaboh, di Sigli, di Langsa, bahkan di kota-kota kecil seperti Bireuen dan Takengon, denyut religiusitas terasa hidup. Subuh berjamaah bukan hal asing. Majelis taklim aktif. Pengajian berjalan rutin.
Pesantren-pesantren besar seperti MUDI Mesjid Raya Samalanga, Dayah Darussalam Labuhan Haji, dan berbagai dayah tradisional lainnya terus melahirkan generasi santri. Di sisi lain, kampus-kampus seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi pusat pendidikan modern dan kajian intelektual Islam kontemporer. Energi spiritual dan intelektual Aceh sebenarnya sangat besar.
Namun pertanyaan sederhana—yang mungkin terasa tidak nyaman—perlu diajukan dengan jujur:
Mengapa energi spiritual yang begitu kuat belum sepenuhnya terasa dalam kualitas tata kelola dan kesejahteraan publik?
Ini bukan kritik untuk menjatuhkan. Ini refleksi untuk membangun.
Ketika Spirit Tidak Otomatis Menjadi Sistem
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh masih termasuk tinggi dibanding rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia bergerak naik, tetapi belum melompat signifikan. Padahal Aceh menerima dana otonomi khusus yang besar sejak pasca-Indian Ocean tsunami.
Artinya, secara fiskal Aceh tidak kekurangan sumber daya. Tetapi sumber daya tanpa sistem yang efisien tidak otomatis menghasilkan lompatan kesejahteraan.
Di sinilah kita mulai melihat bahwa religiusitas pribadi dan tata kelola publik adalah dua ranah yang berbeda jika tidak sengaja dihubungkan.
Kita rajin beribadah, tetapi apakah sistem anggaran kita juga “bertakwa”?
Kita rajin berdakwah, tetapi apakah proses rekrutmen birokrasi kita juga adil?
Kita sering berbicara amanah, tetapi apakah sistem pengawasan kita kuat?
Warisan Sejarah yang Pernah Menyatu
Aceh pernah menunjukkan bahwa agama dan sistem bisa berjalan bersama. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, kepemimpinan seperti Iskandar Muda tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga tertata dalam administrasi dan hukum. Ulama seperti Abdurrauf as-Singkili memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum dan etika sosial.
Artinya, integrasi nilai dan tata kelola bukan cerita kosong. Ia pernah hidup dalam sejarah Aceh.
Hari ini tantangannya berbeda. Negara modern menuntut transparansi digital, indikator kinerja, efisiensi birokrasi. Jika nilai agama tidak diterjemahkan ke dalam desain sistem, maka ia akan tinggal sebagai simbol, bukan solusi.
Aceh dalam Konteks Nasional
Kita juga harus adil. Masalah tata kelola bukan hanya Aceh. Indonesia secara umum masih menghadapi tantangan dalam indeks persepsi korupsi menurut Transparency International. Banyak daerah dengan identitas religius kuat tetap menghadapi problem yang sama.
Tetapi justru karena Aceh memiliki identitas khusus dan sejarah panjang Islam, ekspektasi publik terhadap kualitas tata kelola menjadi lebih tinggi.
Religiusitas tinggi harusnya menjadi keunggulan kompetitif moral.
Jika dikelola dengan baik, Aceh bisa menjadi model provinsi yang menunjukkan bahwa nilai Islam tidak bertentangan dengan good governance—bahkan memperkuatnya.
Peran Pesantren dan Kampus
Pesantren tidak hanya mencetak ahli ibadah, tetapi bisa menjadi pusat literasi etika publik. Kampus seperti Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry memiliki kapasitas riset untuk mengembangkan model tata kelola berbasis nilai.
Bayangkan jika penelitian ekonomi, hukum, dan kebijakan publik dikaitkan langsung dengan prinsip amanah, keadilan distribusi, dan transparansi. Itu bukan mimpi. Itu soal kemauan desain.
Tokoh dan Kepemimpinan Hari Ini
Aceh hari ini memiliki banyak tokoh agama, akademisi, dan pemimpin publik yang masih hidup dan memiliki pengaruh. Tanggung jawab mereka bukan hanya menjaga simbol religius, tetapi memperkuat sistem.
Kepemimpinan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas tata kelola seringkali sangat dipengaruhi oleh komitmen personal pemimpin. Leadership adalah pengungkit. Tanpa integritas di pucuk pimpinan, sistem akan sulit bergerak.
Namun perubahan tidak hanya datang dari elite.
Di ruang-ruang diskusi, di kampus, di media, lahir pemikiran-pemikiran baru. Salah satunya adalah upaya mengintegrasikan moral privat dan sistem publik melalui pendekatan konseptual yang lebih sistemik.
Dalam konteks ini, Dayan Abdurrahman tampil bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai salah satu penggagas pemikiran integratif: bagaimana kesalehan tidak berhenti pada ritual, tetapi menjadi desain kebijakan. Bukan untuk mencari posisi, melainkan untuk menawarkan perspektif konstruktif bagi masa depan Aceh.
Analoginya Sederhana
Bayangkan Aceh seperti rumah besar dengan pondasi spiritual yang kuat. Tetapi jika tata ruangnya tidak tertata, listrik tidak efisien, dan manajemen rumah tangganya lemah, maka rumah itu tidak nyaman dihuni.
Iman adalah pondasi.
Tata kelola adalah arsitektur.
Pondasi kuat tanpa arsitektur yang baik tidak cukup.
Ke Depan: Mengubah Arah
Jika tren hari ini dibiarkan, generasi muda Aceh bisa menjadi generasi yang taat secara ritual tetapi skeptis secara sosial. Mereka bisa mulai bertanya: mengapa simbol kuat, tetapi sistem lemah?
Namun jika integrasi dilakukan, Aceh justru bisa melompat.
Bayangkan dalam 15 tahun ke depan:
Kemiskinan turun signifikan.
Transparansi anggaran berbasis digital.
Pendidikan meningkat.
Pesantren dan kampus menjadi pusat inovasi etika publik.
Aceh bisa menjadi contoh bahwa Islam bukan sekadar identitas, tetapi model tata kelola.
Penutup
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Ia adalah ajakan untuk menyambungkan yang selama ini terpisah.
Ramai di masjid adalah kekuatan.
Tetapi kekuatan itu harus mengalir ke sistem.
Aceh tidak kekurangan iman. Aceh hanya perlu memastikan bahwa iman itu bekerja di meja rapat, di ruang anggaran, di kantor pelayanan, dan dalam setiap keputusan publik.
Dan mungkin, di situlah masa depan Aceh ditentukan:bukan pada seberapa sering kita berbicara tentang akhirat,
tetapi seberapa serius kita mengelola dunia sebagai amanah.
Komentar