Bahasa Prancis, Instruksi Minim Konteks, dan Kerisauan Publik

Oleh: Teuku Johar Gunawan

Setelah Hamdalah dan Shalawat. Majalah Tempo (edisi berbahasa Inggris) menurunkan berita dengan judul: “Prabowo: Indonesian Schools Should Teach French at All Levels”. Menurut Tempo, Pernyataan ini dibuat selama pembicaraan bilateral dengan presiden Prancis Macron. “We want to improve it further in the field of education. I have instructed that French be taught at all levels of schools inIndonesia, in view of future global developments,” (Kami ingin terus meningkatkan hal ini di bidang pendidikan. Saya telah menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di semua jenjangsekolah di Indonesia, mengingat perkembangan global di masa depan). 

Ada apa?

Membaca ini tak urung ada pertanyaan yang menggantung. Apa sebenarnya yang terjadi di Prancis sehingga presiden tiba-tiba saja memerintahkan yang demikian. Kata menginstruksikan artinya perintah dan langsung jalan. Seperti model perintah tentara yang kini berkembang di tanah air dengan jawaban yang menjamur hari-hari ini: “Siap! Siap!”. 

Seakan tidak ada diskusi.

Tidak ada dialog: mengapa bahasa Prancis? Mengapa sekarang? Apakah besok jika presiden pergi ke German, semua level sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa German? Atau jika presiden pergi ke Afrika Selatan, jika ada kerja sama dengan Afrika Selatan, semua sekolah perlu belajar bahasa isiZulu? 

Perintah ini tidak begitu jelas penyebabnya. Ketika di satu sisi Prancis berhasil menjual jet tempurnya untuk Indonesia, maka presiden kita meninggalkan pernyataan yang menimbulkan pertanyaan soal belajar bahasa Prancis.

Jika dikatakan bahwa pendorongnya adalah perkembangan global di masa depan tentu banyak bahasa menjadi penting untuk dipelajari. Tetapi karena instruksi ini jelas mengacu kepada bahasa Prancis, maka tentu saja menimbulkan pertanyaan. Belum lagi jika diingat peran Macron presiden Prancis yang sempat ikut serta membiarkan genosida Gaza oleh Zionis Israel selama pemerintahan US – di masa rezim Biden. 

Kedekatan Indonesia dengan Prancis tentu menimbulkan tanda tanya. Belajar bahasa itu memang selalu mempunyai keuntungan tersendiri. Apalagi jika datang dari kemauan dan kesukaan terhadap bahasa itu. Kita tidak ingin berdebat soal bahasa Prancis, karena setiap bahasa ada penggunanya di beberapa wilayah di dunia. 

Misal bahasa Inggris yang sudah lama menjadi lingua franca atau bahasa pengantar karena faktor sejarah penjajahan British dahulu di banyak tempat di dunia. Di daerah jajahannya maka bahasa Inggris menjadi bahasa kedua resmi seperti di Malaysia, India, Amerika Utara (kini USA), Canada dan banyak lagi tempat lainnya. Demikian juga Prancis pernah jadi penjajah di Afrika. 

Jika kita pergi ke Aljazair atau Algeria, maka penduduknya disamping berbahasa Arab, maka mereka juga fasih berbahasa Prancis. Atau jika kita pergi ke Canada, bahasa Prancis jadi bahasa resmi disamping Inggris terutama di wilayah Quebec termasuk kota Montreal di dalamnya. 

Demikian juga bahasa Arab yang sudah ribuan tahun jadi lingua franca ketika Islam tersebar di banyak belahan dunia, bahkan di Amerika ada program gratis yang dibiayai pemerintah Amerika untuk belajar bahasa Arab di negara-negara teluk misalnya. 

Bahasa Arab digunakan setidaknya di 22 negara. Beda dengan Indonesia yang lama dijajah Belanda selama 350 tahun, tapi bahasa Belanda tidak tinggal menjadi bahasa pengantar kedua di Indonesia. Nampaknya Belanda tidak berhasil

mewariskan bahasanya di Indonesia kecuali sedikit dari penduduk Nusantara yang bisa berbahasa Belanda seperti para pejuang kita dulu banyak yang mahir bahasa Belanda sehingga mampu melakukan perlawanan kepada Belanda baik secara fisik juga secara diplomatik dan juga melalui tulisan-tulisan.

Keberatan kita yang utama lebih kepada pola yang terus berulang dari presiden. Kita memperhatikan bahwa banyak program itu bersifat atas-bawah atau top-down. Perintah, lalu jalankan dan kadang tanpa percobaan. Kalangan sipil dari masyarakat Indonesia sering memberikan masukan dan kritik kepada presiden tentang banyak program pemerintah yang dinilai banyak menghabis dana (MBG, Koperasi Merah Putih, Food Estate dll), tapi banyak sekali dari kritikan tersebut seperti bertemu dengan tembok kokoh – artinya tidak didengarkan, dan sayangnya program tetap terus berjalan seperti seolah tidak pernah ada masukan.  Seperti kata pepatah: anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.

Jika ini pola kita bernegara, tentu itu menimbulkan kerisauan yang mendalam. Pemerintah dan para elit seolah hidup di menara gading dan rakyat hidup sendiri di bawahnya. Makin lama pemerintah kehilangan kepekaan kepada rakyatnya, dan rakyat – termasuk para intelektualnya –

Di satu sisi makin kesulitan memahami mengapa pemerintah melakukan hal ini atau hal itu. Rakyat hanya tahu beritanya tapi tidak tahu alasan sebenarnya di balik sebuah program. Semakin sering perintah itu datang dari atas menara gading dan rakyat terpaksa menerima perintah itu.Dan ujungnya rakyat juga yang sering menanggung biayanya – melalui pajak.

Ini jelas bukan persoalan pola komunikasi semata. Tapi ada yang lebih mendasar yaitu tidak terbukanya pemerintah untuk berdialog soal program. Padahal jangankan di dalam urusan bernegara, untuk urusan di perusahaan saja – yang ruang lingkupnya lebih kecil – maka ketika kita jadi pemimpin, kita tidak bisa seenaknya menentukan suatu program sesuai dengan hasrat dan mimpi kita dan mengeluarkan dana perusahaan tanpa alasan yang jelas, terlebih jika program itu akan memengaruhi dan berdampak kepada banyak orang di perusahaan. 

Maka setiap program mestilah dimulai dari pertanyaan mendasar yang harus dijawab bahkan jauh sebelum kita melangkah kepada tahapan pelaksanaannya: apa yang mendasarinya, mengapa harus dilakukan program ini, dan apa dampaknya. Barulah ada proses menghasilkan alternatif- alternatif, kemudian mendalami alternatif yang dipilih, kemudian mendesain pelaksanaan dari alternatif yang dipilih tersebut, dan kemudian baru pelaksanaannya dan monitoring pelaksanaan tersebut apakah efektif atau tidak. 

Jika ada program yang tidak efektif maka perlu distop atau direview ulang sebelum dilanjutkan. Tentu negara perlu beroperasi lebih canggih lagi dari itu dalam menentukan segala hal yang memengaruhi kehidupan banyak orang. 

Tidak bisa pemimpin suatu negara memerintahkan sesuatu padahal tidak ada kebutuhan yang jelas untuk hal itu. Contohnya adalah perintah bagisemua level sekolah untuk belajar bahasa Prancis. Jika semua level katakanlah dibatasi mulai pada SD, SMP, SMA saja minimal, jelas itu akan membutuhkan pengaturan operasional di seluruh Indonesia termasuk pendanaanya dan sumber daya pengajar. 

Dunia pendidikan kita jadi lebih mirip laboratorium yang sangat dinamis tapi akhirnya sering kehilangan arah. Belum lagi soal interaksi budaya asing yang terlalu dini pada level SD misalnya tanpa memperkuat budaya lokal, maka ada risiko. 

Kita paham bahwa tidak semua interaksi antar budaya menghasilkan segala sesuatu yang cemerlang. Hal-hal subtle (halus) seperti ini kadang terabaikan, di tengah dorongan ingin terkesan “maju”. Belum lagi Prancis relatif tidak banyak penuturnya dinIndonesia. 

Demikian juga buku-buku ilmu pengetahuan relatif tidak banyak yang ditulis dalam bahasa Prancis.

Jika dorongan perlunya belajar bahasa Prancis karena ada kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Prancis, maka mengapa Macron, presiden Prancis, ketika berkunjung ke Indonesia tidak mengatakan: akan memerintahkan sekolah-sekolah di Prancis pada semua level untuk belajar Bahasa Indonesia?

Atau mengapa presiden Indonesia ketika berkunjung ke Timur Tengah, misalnya, tidak mengatakan “akan menginstruksikan semua level sekolah untuk belajar bahasa Arab” – yang jelas lebih dekat di hati dan banyak manfaatnya, karena penduduk kita mayoritas muslim dan rakyat kita sehari-hari bergaul dengan bahasa Arab melalui Al-Quran dan hanya perlu sedikit lagi “dorongan” untuk menjadi lebih fasih atau lancar dan bisa memahami kitab suci ummat Islam? 

Dan agar mereka ketika pergi ke tanah suci tidak terpaksa menggunakan “bahasa tarzan” atau bahasa kode. Bayangkan jika seluruh rakyat yang mayoritas muslim ini bisa bahasa Arab dengan lancar, maka peluang bagi rakyat ini ke dunia Arab – yang bukan hanya Timur Tengah terbuka luas. 

Mereka bisa punya peluang di banyak tempat di Aljazair, Maroko, Libya, Iraq, dan seterusnya. Ada 22 negara setidaknya. Jadi apa sesungguhnya alasan dari instruksi presiden itu? Kita berdoa mudah-mudahan itu bukan representasi cerminan rendah diri yang tersembunyi dari bangsa kita ketika berhadapan dengan dunia Barat. Semoga