Artikel · Potret Online

Mengapa Dolar Naik Saat Ekonomi Disebut Kuat?

Penulis  Aswan Nasution
Mei 31, 2026
8 menit baca 11
96bedee5-5ad4-4352-9d59-f2d731cc6c01
Foto / IlustrasiMengapa Dolar Naik Saat Ekonomi Disebut Kuat?

Oleh: Aswan Nasution
Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini bertempat tinggal di Serbelawan ni Huta, Simalungun, Sumatera Utara

Menteri Keuangan bilang ekonomi kita aman. Gubernur Bank Indonesia menyebut indikator makro kita kokoh. Pertumbuhan ekonomi nasional konsisten bertengger di angka lima persen. Inflasi pun masih jinak di bawah kendali radar pemerintah. Bahkan, cadangan devisa kita dilaporkan masih bertumpuk tinggi di brankas negara. Di atas kertas laporan resmi, struktur ekonomi Indonesia tampak seperti bodi mobil baru: kinclong, kekar, dan siap melaju.


Namun, ketika Anda melangkah keluar dari ruang seminar ekonomi dan masuk ke pasar tradisional, ceritanya mendadak berubah. Nilai tukar rupiah terus babak belur merosot hingga menembus angka Rp17.800 per dolar Amerika Serikat.

Di sinilah letak teka-tekinya. Mengapa mata uang kita terus melemah justru di saat para pejabat berulang kali menegaskan bahwa fundamental ekonomi domestik kita sedang kuat-kuatnya?


Jawabannya sederhana: nilai tukar mata uang tidak pernah berdiri sendiri di dalam ruang hampa yang steril. Kurs sebuah negara bukan cuma sekadar kalkulasi angka matematika di atas kertas laporan ber-kop surat dinas.

Pergerakan rupiah adalah cerminan dari dinamika psikologi pasar global, persepsi investor internasional, hingga tingkat kepercayaan riil terhadap masa depan ketahanan ekonomi suatu bangsa. Ketika sentimen global memburuk, angka statistik yang dipamerkan di dalam negeri sering kali mendadak kehilangan taringnya di hadapan gejolak pasar valuta asing.

Dunia hari ini sedang tidak berjalan dengan tenang. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan palagan peperangan di Eropa Timur telah melempar pasar keuangan global ke dalam pusaran ketidakpastian yang pekat.

Investor global, yang sifat dasarnya penakut dan peragu, langsung memasang mode bertahan. Mereka buru-buru menarik dana mereka dari negara-negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia, untuk diselamatkan ke tempat yang dinilai paling aman (safe haven). Tempat aman itu adalah dolar Amerika Serikat.


Peralihan dana besar-besaran ini memicu hukum ekonomi paling dasar: kelangkaan. Ketika semua orang di belahan bumi ini berebut memburu dolar AS, nilainya otomatis melesat naik. Celakanya, ketegangan geopolitik tersebut juga memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

Amerika Serikat, yang juga sedang pening menghadapi ancaman inflasi di dalam negerinya, merespons situasi ini melalui bank sentral mereka, The Federal Reserve (The Fed). Langkah yang diambil The Fed sangat telak: mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Bagi investor global, kebijakan ini adalah pengumuman pesta pora. Menaruh dana di bank-bank Amerika Serikat mendadak menjadi jauh lebih menggiurkan karena menawarkan imbal hasil tinggi dengan risiko yang nyaris nol. Arus modal pun mengalir deras keluar (capital outflow) dari Jakarta menuju New York, meninggalkan rupiah yang terengah-engah karena kekurangan pasokan dolar di pasar domestik.


Mengapa kaburnya modal global bisa membuat rupiah kita begitu menderita? Di sinilah kita harus berani menengok isi perut struktur ekonomi kita sendiri. Indonesia, terlepas dari segala narasi swasembada, kenyataannya masih mengidap penyakit kronis berupa ketergantungan yang teramat tinggi terhadap barang-barang impor.

Kita masih rajin mendatangkan pasokan energi, bahan bakar, komponen elektronik, hingga bahan baku industri dari luar negeri.
Semua transaksi pembelian barang impor tersebut wajib dibayar menggunakan mata uang dolar AS. Ketika kondisi global memburuk dan nilai dolar semakin perkasa, biaya untuk mendatangkan bahan baku tersebut otomatis melonjak drastis.

Industri dalam negeri kita dipaksa mengeluarkan lebih banyak rupiah hanya untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama demi membayar komoditas impor. Tekanan ganda ini membuat permintaan domestik terhadap dolar AS ikut melonjak, yang pada gilirannya semakin menyudutkan posisi rupiah ke titik terendah.


Para pelaku pasar keuangan tidak bodoh. Mereka tidak hanya melihat keindahan angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi hari ini. Investor jangka panjang selalu menghitung risiko struktural yang bakal terjadi sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

Mereka menilai seberapa konsisten kebijakan energi kita, seberapa kuat koordinasi antara kebijakan fiskal menteri keuangan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia, serta seberapa besar potensi pembengkakan beban anggaran negara di masa depan akibat subsidi yang salah sasaran.

Pelemahan rupiah, dengan demikian, adalah sebuah sinyal peringatan dini bahwa struktur ekonomi kita belum benar-benar mandiri.
Bagi masyarakat awam, perdebatan tentang The Fed, volatilitas pasar modal, atau pergerakan indeks IHSG mungkin terasa seperti dongeng pengantar tidur yang jauh dan membosankan.

Namun, ketika nilai rupiah terus merosot, dampak ekonominya tidak lagi tinggal di layar televisi. Ia pelan-pelan berjalan, mengetuk pintu, lalu masuk langsung ke dalam urusan dapur rumah tangga. Pelemahan kurs adalah hantaman nyata yang menggerogoti isi dompet masyarakat harian.


Bagaimana mekanismenya? Ingat kembali bahwa sebagian besar industri manufaktur dan pangan kita masih menggunakan bahan baku impor. Ketika ongkos impor membengkak akibat dolar yang mahal, biaya produksi di pabrik-pabrik dalam negeri ikut terkerek naik. Pengusaha yang tidak mau merugi tentu akan langsung mengambil langkah pragmatis: membebankan kenaikan biaya produksi tersebut kepada harga jual produk di tingkat konsumen.


Efek berantainya langsung terasa pada harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar. Harga minyak goreng, beras, telur, hingga daging ayam—yang sebagian besar rantai produksinya masih bersinggungan dengan komponen impor seperti pakan dan pupuk—mulai merangkak naik kelas menjadi barang mahal. Ironisnya, kenaikan harga barang-barang konsumsi harian ini hampir tidak pernah diikuti oleh kenaikan pendapatan atau gaji yang sepadan bagi para pekerja.


Akibat dari fenomena ini adalah ambruknya daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke bawah. Kelompok inilah yang paling rentan dan babak belur ketika terjadi inflasi barang pokok. Mereka tidak punya bantalan finansial yang cukup tebal untuk menahan gempuran kenaikan harga. Dompet mereka diperas dari dua arah sekaligus: pengeluaran untuk makan sehari-hari membengkak, sementara sisa uang untuk ditabung atau keperluan lain nyaris kandas tak berbekas.


Perubahan perilaku konsumsi pun mulai terlihat jelas di lapangan. Ibu-ibu rumah tangga kini mulai melakukan manuver taktis. Mereka mulai emoh berbelanja ke pusat perbelanjaan modern atau ritel waralaba, dan memilih kembali ke pasar tradisional demi memburu selisih harga ratusan perak. Kebiasaan makan di luar rumah atau jajan di kafe akhir pekan mulai dipangkas habis. Memasak sendiri di rumah bersama keluarga mendadak menjadi pilihan paling realistis demi menyelamatkan anggaran belanja bulanan agar tidak jebol.


Namun, penderitaan masyarakat ternyata belum selesai di situ. Untuk menahan agar rupiah tidak terjun bebas makin dalam dan mengendalikan laju inflasi, Bank Indonesia terpaksa mengeluarkan senjata pamungkasnya: menaikkan suku bunga acuan domestik. Kebijakan moneter ini memang perlu diambil demi menjaga agar investor asing tidak kabur, tetapi ia membawa efek samping yang sangat pahit bagi sektor riil dan masyarakat luas.


Begitu Bank Indonesia menaikkan suku bunga, perbankan nasional akan langsung kompak menaikkan suku bunga kredit mereka. Dampaknya instan dan merata. Biaya cicilan rumah (KPR), cicilan kendaraan bermotor, hingga pinjaman modal bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mendadak melonjak naik.

Ruang bernapas bagi konsumsi rumah tangga pun menjadi semakin sempit dan terjepit.
Masyarakat kini dipaksa menghadapi jeratan ganda yang menyesakkan dada. Di satu sisi, mereka harus membayar lebih mahal untuk sepiring nasi dan lauk akibat kenaikan harga pangan yang dipicu oleh mahalnya komponen impor. Di sisi lain, sisa pendapatan mereka habis terkuras untuk membayar lonjakan nilai cicilan utang bank yang semakin mencekik.

Jika situasi ini dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, ekonomi domestik kita berisiko mengalami stagnasi akibat lumpuhnya mesin konsumsi masyarakat.


Melihat skala masalahnya yang begitu masif, kita harus sampai pada satu kesimpulan yang jernih: menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sama sekali bukan hanya tugas tunggal Bank Indonesia. Sangat keliru jika kita menganggap bahwa urusan kurs adalah tanggung jawab penuh para bankir sentral di Thamrin.

Bank Indonesia memang punya wewenang melakukan intervensi pasar valas atau memainkan instrumen suku bunga, tetapi intervensi moneter tersebut hanyalah obat penurun panas jangka pendek, bukan penyembuh penyakit utamanya.

Tekanan terhadap mata uang rupiah akan terus terjadi secara berulang setiap kali ada gejolak global, selama masalah struktural ekonomi kita tidak pernah dibongkar dan diperbaiki. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan intervensi cadangan devisa untuk meredam dolar. Yang kita butuhkan adalah transformasi struktural yang nyata dan berani di sektor riil, sebuah wilayah yang berada di bawah wewenang penuh jajaran kementerian dan pemerintah eksekutif.


Pemerintah harus fokus membangun ketahanan energi nasional agar kita tidak terus-menerus mendiktekan nasib APBN pada naik-turunnya harga minyak dunia. Industri dalam negeri harus dipaksa dan didorong untuk memproduksi bahan baku substitusi impor, sehingga pabrik-pabrik kita tidak lagi kelabakan berburu dolar setiap kali mau beroperasi. Koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah yang gemar belanja dengan kebijakan moneter BI yang ketat harus berjalan selaras, tanpa ada ego sektoral yang menonjol


Menjaga kehormatan rupiah adalah kerja bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa: dari pembuat kebijakan di istana, pelaku industri skala raksasa, hingga pilihan kita sebagai konsumen untuk mulai mencintai dan mengonsumsi produk-produk lokal.

Stabilitas nilai tukar sebuah bangsa pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa sering pejabatnya berpidato meyakinkan pasar, melainkan oleh seberapa mandiri, sehat, dan kokohnya struktur ekonomi riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat di atas meja dapur mereka.
Horas… Horas… Horas.

✦ ✦ ✦
Apakah tulisan ini bermanfaat?
Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi tidak selalu sejalan dengan isi tulisan.
Tentang Penulis
Aswan Nasution, Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini masih bertempat tinggal di Serbelawan ni Huta, Sebuah kota kecil di Kabupaten Simalungun , Sumatera Utara. Di mana Semua lelaki dewasa dipanggil “Ketua”. Apabila ingin menghubunginya bisa kirimkan ke emailnya aswannasution09@gmail.com.
Diskusi
Upload foto profil (opsional)
Memuat komentar...