Oleh: Hanif Arsyad.
Bencana banjir bandang di Aceh Utara sebulan lalu belum benar-benar berakhir. Air memang telah surut, tetapi krisis justru menetap dalam bentuk yang lebih sunyi dan berkepanjangan: genangan lumpur, sumur warga yang tercemar, dan trauma kolektif yang terus dipelihara oleh kelambanan negara.
Dua hari lalu, bersama relawan Yayasan Askar Ramadhan, kami mengunjungi sejumlah desa di kawasan Jambo Aye, Aceh Utara. Sepanjang jalan desa, parit dan saluran air masih penuh lumpur. Akibatnya, air terus tergenang di depan rumah-rumah warga. Setiap hujan turun, genangan itu berubah menjadi simulasi banjir bandang—air bercampur lumpur yang datang tiba-tiba, menghidupkan kembali ingatan pahit bencana sebulan lalu. Trauma warga pun tak pernah benar-benar reda.
Masalah paling mengkhawatirkan adalah kondisi air bersih. Hampir seluruh sumur warga tidak lagi layak konsumsi. Air berwarna hitam, berbau, dan jelas tercemar. Secara ekologis, ini dapat dijelaskan: tanah yang jenuh air dan lumpur kehilangan daya serapnya. Kontaminasi pun merembes ke sumber air tanah. Dalam kondisi seperti ini, sumur bukan lagi solusi, melainkan sumber risiko kesehatan.
Ironisnya, hingga fase pascabencana ini, belum terlihat kehadiran alat berat dari pemerintah daerah untuk membersihkan saluran, mengeruk lumpur, atau memulihkan sistem drainase. Negara seolah berhenti bekerja setelah status tanggap darurat dicabut. Padahal, justru pada fase pascabencana inilah kebutuhan masyarakat paling mendasar—air bersih, sanitasi, dan rasa aman—harus dijamin secara serius.
Penanganan yang lamban ini terasa semakin menyakitkan karena bencana di Aceh Utara nyaris tak terdengar gaungnya di media sosial. Ia tidak viral. Terjadi di pelosok. Tidak menghadirkan visual dramatis yang mengundang empati warganet. Akibatnya, penderitaan warga seolah tak cukup penting untuk dipercepat penanganannya.
Perlu ditegaskan, dampak banjir bandang ini bagi masyarakat setempat sangat luar biasa. Dalam banyak aspek kehidupan—kehilangan mata pencaharian, rusaknya sumber air, dan ketidakpastian masa depan—dampaknya dirasakan lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan bencana besar sekalipun, termasuk tsunami 2004 yang kala itu ditangani dengan respons nasional dan internasional yang masif.
Pemerintah daerah Aceh Utara tidak bisa terus mengandalkan distribusi air bersih melalui mobil tangki yang datang seminggu dua kali. Bantuan semacam itu bersifat darurat, bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah langkah berkelanjutan: pengerukan lumpur secara menyeluruh, normalisasi saluran air, rehabilitasi sumur warga, pembangunan sumber air bersih alternatif, serta pendampingan kesehatan masyarakat untuk mencegah wabah penyakit berbasis air.
Lebih dari itu, negara harus hadir secara nyata, bukan simbolik. Kehadiran itu diwujudkan melalui kebijakan cepat, alokasi anggaran yang memadai, dan kerja lapangan yang terlihat oleh warga. Tanpa itu, narasi pemulihan hanyalah slogan administratif yang tidak menyentuh realitas.
Air bersih adalah hak dasar warga negara. Ketika hak itu diabaikan, terutama setelah bencana, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan moral dan kebijakan. Aceh Utara tidak membutuhkan simpati sesaat, tetapi keberpihakan yang nyata dan berkelanjutan.
Jika negara terus abai hanya karena penderitaan ini tidak viral, maka kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja?
Diskusi