Dengarkan Artikel
Oleh Rivaldi
Sudah lebih dari dua puluh tahun Aceh menandatangani perjanjian damai, menutup lembaran konflik panjang dan membuka babak baru sebagai daerah dengan otonomi khusus. Sejak itu, mengalir dana raksasa bernama Dana Otsus, dana yang digadang-gadang sebagai mesin utama Aceh, jembatan menuju kesejahteraan, dan kompensasi atas sejarah panjang konflik serta eksploitasi sumber daya. Namun setelah perjalanan dua dekade, pertanyaan yang semakin sulit dihindari adalah: siapa sebenarnya yang menikmati manfaat Otsus, dan siapa yang justru tersisih?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena realitas sosial Aceh hari ini jauh dari mimpi yang dulu dijanjikan. Infrastruktur dasar masih banyak yang compang-camping, pendidikan tertinggal di papan bawah nasional, dan ekonomi rakyat masih tercekat. Jika benar Dana Otsus mengalir triliunan setiap tahun, lalu mengapa Aceh masih seperti berdiri di tempat?
Yang Diuntungkan: Elite Politik, Birokrat, dan Jejaring Kekuasaan
Pertama-tama yang harus diakui: aliran Dana Otsus jauh lebih banyak menguntungkan para elite politik lokal, para pengambil keputusan, dan jejaring di sekitar mereka. Dana Otsus tidak pernah berjalan sebagai skema pemberdayaan rakyat, tetapi sebagai proyek yang diperebutkan, sebagai kue yang dibagi-bagi lingkar kekuasaan yang ada di daerah.
Begitu banyak cerita tentang proyek fiktif, pembangunan yang hanya setengah jadi, hingga program pemberdayaan yang tidak pernah menyentuh akar rumput. Tidak sedikit pula pejabat yang beralih dari tokoh perjuangan menjadi pengusaha proyek, dari suara rakyat menjadi pelindung jaringan rente.
Dana Otsus yang seharusnya menjadi alat pemulihan sosial-ekonomi justru sering menjadi sumber kekayaan baru bagi kelompok elite. Mobil mewah bertambah, rumah pribadi tumbuh, dan jaringan politik menguat. Ironisnya, ruang-ruang publik yang seharusnya dibangun dengan dana itu malah rapuh, mudah rusak, atau tidak pernah selesai.
Yang Dirugikan: Rakyat Biasa, Petani, Nelayan, dan Generasi Muda
Jika ada yang paling dirugikan oleh tata kelola Otsus yang gagal, jawabannya jelas: rakyat biasa. Petani yang lahannya sempit, nelayan yang perahunya sederhana, pedagang kecil yang bergantung pada daya beli yang rendah, hingga anak sekolah yang bermimpi melampaui batas kemiskinan, semua menjadi korban dari sistem yang tidak berjalan.
Dua dekade setelah damai, banyak desa masih kekurangan irigasi serta jalan produksi tak layak. Sekolah-sekolah di pedalaman masih kekurangan guru berkualitas. Banyak pemuda Aceh merantau demi pekerjaan karena ekonomi lokal tidak sanggup menampung mereka.
Padahal, jika Dana Otsus digunakan tepat sasaran, Aceh seharusnya mampu menjadi daerah dengan infrastruktur unggul, kualitas pendidikan meningkat, serta ekonomi rakyat yang bergerak.
Namun, apa yang kita lihat?
Fasilitas publik yang tidak merata.
Kemiskinan tetap tinggi dibanding provinsi lain.
Angka pengangguran dari kalangan muda selalu menonjol.
Kendala ekonomi rakyat nyaris tidak berubah.
Dengan kata lain, rakyat adalah pihak yang paling dirugikan bahkan lebih rugi dari masa sebelum Otsus, karena hari ini mereka melihat peluang perbaikan yang seharusnya ada, tetapi hilang ditelan mismanajemen.
Dua Puluh Tahun sudah tapi Infrastruktur Masih Belum Layak
Salah satu sektor yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah infrastruktur dasar: jalan, jembatan, irigasi, pelayanan umum, dan fasilitas kesehatan. Tetapi Aceh tidak tampak seperti daerah yang diguyur dana luar biasa selama 20 tahun.
Masih banyak daerah dengan:
- jalan rusak bertahun-tahun
- jembatan darurat yang tak kunjung permanen,
- Rumah sakit yang tidak merata di segala daerah
- fasilitas publik yang rusak padahal baru dibangun.
Ada yang bilang Aceh kekurangan dana? Tidak. Yang kurang adalah kejujuran, perencanaan, dan pengawasan.
Pendidikan Tertinggal, Padahal Itu Kunci Masa Depan
Ironisnya, di tengah dana Otsus, indeks pendidikan Aceh justru bergerak lambat. Banyak sekolah dasar dan menengah kekurangan tenaga pengajar kompeten. Program peningkatan kualitas guru berjalan tidak efektif. Sementara beasiswa luar negeri dan proyek pendidikan sering dinikmati segelintir kelompok yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Akibatnya, generasi muda Aceh tumbuh dengan modal pendidikan yang tidak kompetitif. Padahal, dua puluh tahun adalah waktu cukup panjang untuk membangun sistem pendidikan yang kuat.
Ekonomi Rakyat Masih Menjerit
Ekonomi Aceh masih tergantung pada APBA, bukan pada ekonomi produktif. Petani masih sendirian menghadapi harga pasar. Nelayan bergantung pada cuaca dan bahan bakar. UMKM terseok-seok tanpa pendampingan yang serius. Lapangan kerja sektor privat terbatas.
Dengan volume dana sebesar Otsus, Aceh seharusnya mampu membangun industri kecil-menengah, memperkuat produksi tani dan laut, bahkan menjadi pusat investasi regional. Namun apa daya, Otsus lebih sering menjadi sumber belanja konsumtif, bukan investasi jangka panjang.
Masalahnya Bukan Kurang Dana, Tapi Kurang Arah
Jika kita jujur, akar masalahnya bukan pada besaran dana, tetapi pada arah kebijakan dan kepemimpinan di tingkat lokal. Otsus terlalu lama dijadikan ruang pembiayaan proyek, bukan pembangunan.
Padahal rakyat Aceh tidak menuntut hal yang muluk:
Mereka hanya ingin jalan yang baik,
Pendidikan layak,
Layanan kesehatan yang bermutu,
Ekonomi yang memberi harapan.
Tapi ketika dana habis untuk program yang tidak jelas, proyek setengah hati, dan perencanaan yang tidak visioner, maka rakyat hanya mendapat sisa dari meja kekuasaan.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Ini adalah kegagalan kolektif elite politik Aceh, para pemimpin lembaga daerah, dan birokrasi yang tidak mampu membangun sistem transparan.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa rakyat juga ikut dirugikan oleh minimnya kontrol publik dan lemahnya ruang kritik. Ketika suara masyarakat dibungkam atau diabaikan, Otsus kehilangan ruh paling pentingnya: kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depannya sendiri.
Kesimpulan: Otsus Mengalir, Tetapi Harapan Bocor
Dua dekade Dana Otsus seharusnya cukup untuk mengubah wajah Aceh menjadi daerah yang maju. Namun realitas berkata lain. Yang diuntungkan adalah elite kekuasaan, sementara rakyat yang terpinggirkan tetap merasakan pahitnya janji kosong.
Otsus bukan gagal karena kurang dana, tetapi karena gagal dimaknai sebagai amanah.
Selama Aceh tidak membenahi tata kelola, tidak memperkuat pengawasan, dan tidak menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, maka berapa pun dana yang datang hanya akan mengalir di permukaan dan hilang sebelum sampai ke akar.
Dan pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan hanya rakyat hari ini, tetapi generasi masa depan Aceh yang kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka miliki.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
