Waled Nu di Sembilan Bintang: Catatan Muktamar NU, dari Jombang ke Samalanga
Oleh: Tgk. Ilham Mirsal. MA.
Ahlul Halli wal ‘Aqdi. AHWA. Istilah ini mendadak beken lagi minggu ini. Gara-gara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambakberas, Jombang.
Izinkan saya melihat dari kacamata berbeda. Kacamata putra Aceh dan alumni santri dayah. Kebetulan saya pernah berkesempatan duduk di balik meja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Kramat Raya, saat setahun lalu berkunjung ke sana.
Fokus tulisan saya satu: Tgk. KH. Nuruzzahri Yahya. Di Aceh, kami memanggil beliau Waled Nu. Waled Samalanga.
Bagi Anda yang di Jawa, nama beliau mungkin baru terdengar santer saat tabulasi suara AHWA dibacakan. Mengagetkan. Waled Nu meraih 477 suara cabang. Berada di urutan kedua terbanyak, tepat di bawah KH Nurul Huda Jazuli dari Ploso, Kediri (485 suara).
Hanya selisih delapan suara dengan kiai sepuh dari jantung pesantren Jawa Timur. Itu dahsyat. Itu bukti pengakuan arus bawah NU se-Indonesia terhadap kapasitas ulama dari “Ujung Barat”.
Beberapa tahun lalu, saya berkesempatan sowan ke kediaman beliau di Dayah Ummul Ayman, Samalanga. Ada fotonya di sini, saat saya berdiri takzim di samping beliau yang bersahaja dengan janggut putihnya yang khas.
Di matras sederhana di ruang tamu beliau itu, saya merasakan betul karisma seorang guru. Tenang, dalam ilmu, tapi punya perhatian besar pada nasib umat, terutama pendidikan anak yatim dan masa depan santri.
Maka, ketika melihat tabulasi suara itu, jujur saja, dada saya berdesir. Ada harapan membubung. “Apakah ini saatnya Rais Aam atau setidaknya wakilnya datang dari Serambi Mekkah?” pikir saya.
Waled Nu bukan sekadar simbol regional. Beliau adalah hulu keilmuan di Aceh saat ini. Beliau pernah mengecap pendidikan di Jombang, di Universitas Hasyim Asy’ari dan Darul Hadits. Genealogi keilmuannya nyambung total dengan sanad Tebuireng dan Sidogiri.
Secara kapasitas? Sudah level “bintang sembilan”.
Tapi, Muktamar tetaplah Muktamar. Politik kiai punya jalannya sendiri. Keputusan AHWA akhirnya menetapkan duet KH Miftachul Akhyar (Rais Aam) dan Gus Kikin (Ketua Umum Tanfidziyah).
Dua-duanya: Arek Suroboyo dan Jombang. Jawa Timur (lagi).
Saya mendadak tersadar. Saya lupa satu hal fundamental dalam geopolitik organisasi di republik ini: Waled Nu adalah orang luar Pulau Jawa.
Ada semacam “hukum tak tertulis” yang masih sulit ditembus. Bahwa pemimpin tertinggi PBNU, episentrumnya haruslah di Jawa.
Padahal, kalau mau jujur-jujuran soal sejarah ke-NU-an, ada tesis menarik: Sebenarnya NU (secara struktural) mungkin baru belakangan kuat di Aceh. Tapi, Aceh itu sudah “lebih NU” bahkan sebelum NU itu dilahirkan tahun 1926 di Surabaya.
Amaliahnya, tradisi dayahnya, penghormatannya pada silsilah keilmuan, corak fikih Syafi’iyyah dan akidah Asy’ariyah-nya, sudah mendarah daging di Aceh berabad-abad lampau.
Waled Nu adalah representasi otentik dari arus lama Islam Nusantara yang berpusat di Aceh itu.
Saya kecewa Waled tidak jadi Rais Aam?
Awalnya iya. Ada kebanggaan yang terusik sebagai orang daerah.
Tapi, setelah merenung, saya kembali melihat foto Waled Nu di infografis “9 Perolehan Suara Tertinggi AHWA”. Di situ beliau tersenyum tipis. Sangat tenang.
Di kultur kiai sepuh, jabatan bukan untuk dikejar, apalagi diminta. Masuknya beliau dalam tim sembilan AHWA, formatur elit penentu arah NU lima tahun ke depan, sudah merupakan kemenangan moral bagi ulama luar Jawa.
Waled Nu kini duduk sebagai salah satu dari sembilan pemegang mandat “menguraikan masalah rumit dan mengikatkan yang terberai”. Beliau adalah jangkar dari Barat agar PBNU tidak terlalu “Jawa-sentris”.
Sebagai murid, saya hanya bisa mendoakan. Agar Waled Nu diberi kesehatan ekstra untuk bolak-balik Samalanga-Jakarta. Untuk terus menyuntikkan ruh spiritualitas dayah Aceh ke dalam ‘aqdi-putusan PBNU.
Muktamar sudah usai. Gus Kikin dari Tebuireng telah terpilih menahkodai tanfidziyah. Dan Waled NU, guru karismatik kami dari Aceh, kini berdiri kokoh menjaga gawang spiritualitas di jajaran Dewan Elite Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kami di Aceh bangga.
(Aceh Selatan, 1 September 2026).
