Mengeringkan Banjir Culas Ibu Pertiwi

Oleh Hery Purnobasuki

Guru Besar FST Universitas Airlangga

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat BerkelanjutanUniversitas Airlangga

Di bumi pertiwi yang tak henti dirundung duka, rintihan warga akibat deru bencana kerap hanya dianggap angin lalu bagi para pemburu rente yang kalap. Saat kebakaran hutan, lumpur banjir, tanah longsor, dan abu erupsi mengubur asa rakyat kecil, mesin korupsi justru berputar semakin kencang di balik meja pengadaan darurat. 

Air mata pengungsi dipoles menjadi angka-angka tender yang siap disunat, mengubah penderitaan massal menjadi pesta pora segelintir elite yang tak kenal rasa malu. Di tengah tangis nestapa yang belum sempat mengering, keserakahan melaju tanpa jeda, merampok sisa-sisa kemanusiaan di negeri yang sedang terluka parah.

Membendung korupsi di negeri ini sering kali terasa seperti menambal bendungan jebol hanya bermodal permen karet bekas kunyahan. Kita hidup di sebuah panggung komedi tragis, tempat di mana duka rakyat dan serakahnya elite beradu balap dalam sebuah karnaval ironi yang tak kunjung usai.

Karnaval Duka dan Mesin Pengganda

Di negeri yang konon bertanah surga ini, air mata warga kerap berubah menjadi komoditas paling laku bagi para pemburu rente. Bencana alam datang silih berganti, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga kekeringan yang mencekik lumbung pangan pedesaan. 

Namun di balik baliho simpati dan deretan kamera konferensi pers, ada tangan-tangan lincah yang sibuk menghitung persentase potongan dana bantuan sosial. Duka lantas bukan lagi momentum untuk berbenah nurani, melainkan ajang tender pengadaan darurat yang nihil audit ketat.

Energi korupsi bekerja mirip hukum termodinamika jalanan, yakni tidak pernah benar-benar musnah melainkan hanya berganti wujud dari amplop cokelat menjadi transfer rekening anak paman. Ketika anggaran mitigasi bencana disunat, jembatan penyeberangan anak sekolah dibangun dengan semen oplosan yang rontok disapu hujan pertama. 

Rakyat jelata diminta terus bersabar sembari memamerkan ketabahan di media sosial, sementara pejabatnya pamer jam tangan miliaran rupiah dengan dalih hasil warisan leluhur.

Keanehan ini bukan lagi anomali, melainkan sudah berevolusi menjadi sebuah kebiasaan sosial yang diamini bersama. Orang miskin diminta mengetatkan ikat pinggang sampai napas tersengal, sementara para pengambil kebijakan melonggarkan kantong celana dinas mereka lebar-lebar. Jika duka rakyat bisa dikonversi menjadi kilowatt listrik, negeri kita mungkin sudah menjadi eksportir energi terbesar di galaksi bimasakti.

Teater Hukum dan Panggung Sandiwara

Menyaksikan penegakan hukum terhadap garong uang rakyat belakangan ini jauh lebih menghibur daripada pertunjukan sirkus keliling. Sang koruptor yang saat memeras anggaran tampak begitu gagah perkasa, mendadak berubah menjadi sosok paling religius dan rapuh begitu rompi oranye disematkan di tubuhnya. 

Kursi roda tiba-tiba menjadi properti wajib, lengkap dengan tatapan sayu dan keluhan sakit kepala menahun yang mendadak kambuh menjelang sidang vonis.

Hukuman yang dijatuhkan pun sering kali terasa seperti diskon belanja akhir tahun di pusat perbelanjaan mewah. Hukuman penjara belasan tahun bisa terpangkas rapi berkat remisi hari raya, kelakuan baik, hingga alasan kemanusiaan yang mendadak melimpah ruah. Di dalam lembaga pemasyarakatan, sel tahanan mereka kerap bertransformasi menyerupai kamar hotel bintang tiga dengan pendingin ruangan dan sambungan internet nirkabel super cepat. 

Penjara bukan lagi tempat tobat yang mencekam, melainkan sekadar ruang peristirahatan sementara sebelum mereka kembali menikmati sisa harta timbunan yang luput dari penyitaan.

Pemberantasan rasuah akhirnya terjebak dalam lingkaran teater hukum yang naskahnya sudah ditebak sejak babak pertama dimulai. 

Publik dipaksa bertepuk tangan atas operasi tangkap tangan yang heboh, padahal di belakang layar, pasal-pasal tuntutan perlahan dipreteli sampai seringan kapas. Selama hukum masih bisa ditawar layaknya sayur kangkung di pasar tradisional, membendung hasrat mencuri sama saja dengan mengharap serigala vegetarian.

Labirin Birokrasi dan Sertifikasi Kejujuran

Upaya pencegahan korupsi di sektor birokrasi kita juga tak kalah jenaka karena selalu dijawab dengan tumpukan dokumen administratif baru. Setiap kali skandal suap terbongkar, respons standar pemerintah adalah membentuk satuan tugas baru, meluncurkan aplikasi digital anyar, atau mewajibkan penandatanganan pakta integritas bermeterai. Seolah-olah selembar kertas bertanda tangan basah dan seremonial sumpah jabatan sanggup menahan godaan miliaran rupiah yang meluncur di bawah meja rapat.

Digitalisasi layanan publik yang digadang-gadang memutus pungli pun sering kali sekadar memindahkan meja transaksi kotor ke layar gawai. Jalur resmi aplikasi sengaja dibuat lambat dan berbelit, sehingga calo digital dengan biaya percepatan tetap tumbuh subur melayani pemohon yang frustrasi. 

Kita gemar menciptakan sistem yang rumit bukan untuk mempermudah hidup warga, melainkan untuk menciptakan celah baru tempat tarif siluman bisa disisipkan secara halus.

Integritas diuji bukan saat seseorang berada di ruang hampa tanpa godaan, melainkan ketika kewenangan absolut bertemu dengan lemahnya pengawasan independen. Ketika lembaga pengawas dilemahkan taringnya dan diisi oleh kompromi politik, sistem pencegahan tercanggih pun hanya menjadi pajangan etalase birokrasi. 

Kejujuran akhirnya menjadi barang langka yang hanya dihafal dalam modul pelatihan kepemimpinan, lalu segera dilupakan begitu anggaran proyek cair ke rekening dinas.

Menyalakan Nurani di Tengah Kepasrahan

Di tengah kepungan komedi gelap ini, kepasrahan warga tentu menjadi bahan bakar paling empuk bagi langgengnya kekuasaan para maling berdasi. Publik kerap terjebak pada sikap maklum yang berbahaya, menganggap korupsi adalah takdir alamiah bangsa yang tak mungkin diubah lagi. Kita menertawakan tingkah polah pejabat korup lewat lelucon viral di internet, namun tanpa sadar membiarkan rasa geram menguap begitu saja menjadi sekadar hiburan pelepas lelah harian.

Membendung energi culas ini membutuhkan perubahan sudut pandang radikal dari setiap orang yang masih peduli pada masa depan negeri. Kita harus mulai berhenti memberi ruang penghormatan sosial kepada orang-orang yang kaya mendadak tanpa rekam jejak kerja yang masuk akal. Hukuman sosial dari lingkungan sekitar, mulai dari sanksi pengucilan hingga penolakan terhadap narasi pembenaran kemewahan bodong, harus berjalan beriringan dengan tuntutan pemiskinan koruptor tanpa kompromi.

Pendidikan nurani juga bukan sekadar pelajaran budi pekerti normatif di ruang kelas formal, melainkan keberanian nyata menolak kompromi kecil dalam keseharian. Ketegasan seorang warga untuk tidak menyuap aparat lalu lintas adalah fondasi yang sama nilainya dengan keberanian seorang auditor membongkar mega skandal perbankan. 

Jika kita terus membiarkan duka negeri ini dirampok oleh mereka yang berhati bebal, maka jangan heran bila kelak anak cucu kita hanya mewarisi tanah air yang kering kerontang tanpa sisa martabat sedikit pun.