Seporsi Kebijakan: MBG + Kopdes = Cheat Code Aceh Buat Nerf Kemiskinan

Oleh: Khairul Ridha

Jujur saja, membicarakan kemiskinan Aceh hari ini sudah tidak bisa lagi menggunakan cara pandang lama yang menempatkan setiap program berjalan sendiri-sendiri. Kemiskinan bukan persoalan yang bisa diselesaikan oleh satu kementerian, satu SKPA, satu pemerintah daerah, atau bahkan satu jenis intervensi.

Persoalannya terlalu complex untuk dimainkan sebagai solo game. Harus mabar, harus connect, dan yang paling penting harus punya one clear direction. Karena ketika pemerintah pusat bicara tentang pangan dan gizi, daerah bicara tentang pertumbuhan ekonomi, desa bicara tentang pemberdayaan masyarakat, sementara koperasi dan UMKM bicara tentang pasar, semuanya sebenarnya sedang bermain di arena yang sama: bagaimana pendapatan masyarakat naik, ekonomi lokal hidup, dan risiko kemiskinan semakin manageable.

Dalam konteks itu, Aceh sebenarnya sedang berada pada momentum yang cukup menarik. Pemerintah pusat membawa dua power up besar yang jika dibaca hanya sebagai program sektoral mungkin terlihat biasa saja, tetapi jika di-combo dengan arah pembangunan Aceh, kabupaten/kota, sampai gampong, efeknya bisa menjadi game changer. 

Dua kebijakan tersebut adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. MBG menghadirkan kebutuhan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan, sementara Kopdes berpotensi menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar. 

Ketika keduanya di-connect dengan kebijakan pembangunan daerah, potensi ekonomi gampong, serta instrumen fiskal seperti Dana Otonomi Khusus, di situlah peluang membangun development ecosystem yang lebih kuat mulai terbuka.

MBG jangan hanya dilihat sebagai program yang membagikan makanan kepada anak-anak sekolah. Dari perspektif ekonomi pembangunan, MBG juga dapat dibaca sebagai kebijakan yang menciptakan demand. Setiap hari ada kebutuhan terhadap beras, telur, ikan, sayuran, buah, daging, dan berbagai komoditas pangan lainnya. 

Permintaannya berpotensi berlangsung secara reguler. Nah, di sinilah the real question: siapa yang akan memenuhi kebutuhan tersebut? Apakah sebagian besar akan datang dari rantai pasok yang panjang, ataukah petani, nelayan, peternak, UMKM dan pelaku ekonomi lokal Aceh bisa ikut take the stage?

Di sinilah Kopdes seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai lembaga baru yang sekadar dibentuk untuk memenuhi target kelembagaan. Kopdes harus didorong menjadi real economic player. Petani kecil yang selama ini menghasilkan komoditas dalam skala terbatas dapat dikonsolidasikan, nelayan memperoleh akses pasar, peternak mengetahui kebutuhan dan standar kualitas, sementara UMKM pangan dapat masuk ke dalam proses pengolahan dan penyediaan makanan. 

Koperasi kemudian menjadi connector antara produksi masyarakat dengan pasar yang lebih besar. Dalam skema seperti ini, dapur MBG tidak sekadar membeli bahan pangan, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi lokal yang menciptakan real economic circulation di tingkat masyarakat.

Bayangkan jika sebagian kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi melalui produksi petani, nelayan, peternak dan UMKM yang terhubung dengan Kopdes. Uang yang dibelanjakan tidak langsung fly away melalui rantai distribusi yang panjang, tetapi sebagian tetap stay and circulate di ekonomi lokal. 

Petani memperoleh kepastian pasar, koperasi memperoleh volume transaksi, pelaku usaha memperoleh peluang, dan masyarakat memperoleh efek pengganda ekonomi. Ini bukan lagi sekadar soal satu program makan, tetapi bagaimana belanja publik dapat menjadi market makerbagi ekonomi rakyat. 

Dalam bahasa yang lebih simple but powerful, MBG bisa menjadi demand engine, sementara Kopdes menjadi local supply engine. Kalau keduanya benar-benar connected, maka yang tercipta adalah circular economy versi gampong.

Namun, semua itu tidak akan berjalan otomatis. Salah satu persoalan klasik pembangunan adalah banyaknya program yang sebenarnya memiliki tujuan saling mendukung, tetapi berjalan dalam parallel universe. 

Data kemiskinan berada di satu tempat, data petani di tempat lain, data UMKM di tempat berbeda, sementara data kebutuhan pangan program nasional memiliki sistem sendiri. Akibatnya, program terlihat banyak, kegiatan terlihat aktif, anggaran terserap, tetapi impact-nya belum tentu on point. Dari perspektif perencanaan pembangunan, di sinilah pentingnya connecting the dots. 

Data MBG harus dibaca bersama data produksi pangan, Kopdes terhubung dengan sentra pertanian dan perikanan, sementara program penanggulangan kemiskinan mengetahui kelompok masyarakat yang dapat dilibatkan dalam rantai pasok. 

Jangan sampai program is running, but the ecosystem is not working.

Kalau ingin melihat big picture-nya, perjalanan kemiskinan Aceh sebenarnya menunjukkan bahwa perubahan besar memang mungkin terjadi. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan Aceh pada 2006 masih 28,28 persen, sedangkan nasional 17,75 persen. Hampir dua dekade kemudian, pada Maret 2026, kemiskinan Aceh berada pada 12,34 persen, sementara nasional sudah mencapai 8,07 persen. 

Artinya, Aceh berhasil menurunkan kemiskinan sekitar 15,94 poin persentase, sedangkan nasional turun sekitar 9,68 poin. Secara point reduction, Aceh bahkan mengalami penurunan sekitar 6,26 poin lebih besar daripada nasional. 

That’s a serious progress.

Perjalanan tersebut tentu tidak selalu smooth. Aceh sempat mengalami kenaikan kemiskinan ketika pandemi, tetapi kemudian kembali turun dari 14,45 persen pada 2023 menjadi 14,23 persen pada Maret 2024, lalu major improvement menjadi 12,64 persen pada September 2024, 12,33 persen pada Maret 2025 dan 12,22 persen pada September 2025. 

Maret 2026 angka tersebut naik tipis menjadi 12,34 persen. Jadi, the long-term trend is positive, tetapi the game is not over. Aceh masih memiliki gap sekitar 4,27 poin persentase dengan nasional. Tantangannya sekarang bukan hanya bagaimana menurunkan angka kemiskinan, tetapi bagaimana membuat masyarakat yang sudah keluar dari kemiskinan semakin resilient agar tidak mudah back to zero ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, gagal panen atau bencana.

Karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan Aceh perlu bergerak dari sekadar poverty reduction menuju poverty resilience dan economic mobility. Masyarakat tidak cukup hanya dibantu melewati garis kemiskinan, tetapi harus memiliki pendapatan yang lebih stabil, produktivitas lebih tinggi dan akses pasar yang lebih kuat. 

Di sinilah sektor pertanian, perikanan dan ekonomi perdesaan menjadi penting. Ketika pendapatan petani meningkat, akses pasar membaik dan biaya distribusi menurun, dampaknya akan terasa langsung terhadap daya beli rumah tangga. Sebaliknya, ketika petani hanya menjadi price taker, sementara nilai tambah berada di sepanjang rantai distribusi, maka kemiskinan akan jauh lebih sulit ditekan. 

Jadi, we need to move the game upstream—bukan hanya mengurus bantuan ketika masyarakat sudah miskin, tetapi memperkuat sumber pendapatannya sejak awal.

Karena itu, MBG dan Kopdes dapat menjadi kombinasi kebijakan yang cukup powerful. MBG menghadirkan stable demand, sementara Kopdes memperkuat local supply chain. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan mappingkomoditas dan sentra produksi. 

Desa menjadi ruang utama eksekusi. Koperasi menjadi simpul agregasi produksi dan pasar. Sementara pemerintah provinsi dapat memperkuat regulasi, data, konektivitas kebijakan dan infrastruktur strategis. Kalau desainnya properly connected, maka rantai pasok pangan untuk kebutuhan masyarakat dapat semakin banyak melibatkan pelaku ekonomi lokal. Ini bukan sekadar nice idea, tetapi bisa menjadi practical pathway untuk memperkuat pendapatan masyarakat.

Di sinilah Dana Otonomi Khusus juga memiliki relevansi strategis. Otsus tidak seharusnya hanya dibaca sebagai sumber pembiayaan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai salah satu instrumen fiskal yang dapat menjadi strategic fiscal booster. 

Tentu penurunan kemiskinan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu program atau satu sumber pembiayaan. Kemiskinan merupakan outcome dari banyak faktor: pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi, serta berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 

Tetapi Otsus dapat memainkan power move apabila diarahkan untuk memperkuat produktivitas, konektivitas dan pendapatan masyarakat.

Investasi pada jalan produksi, irigasi, sarana pascapanen, cold storage, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi pemasaran serta penguatan kelembagaan ekonomi desa dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. 

Ketika MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar, daerah harus memastikan kapasitas produksi lokal siap. Ketika Kopdes dibentuk untuk memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi harus memiliki basis usaha yang nyata. Ketika petani menghasilkan komoditas, harus tersedia pasar dan sistem distribusi yang membuat mereka memperoleh harga yang layak. 

Jadi, don’t just spend the budget—build the system.

Momentum ini menjadi semakin relevan karena Dana Otonomi Khusus Aceh sedang memasuki fase transisi menuju berakhirnya skema yang berlaku saat ini pada 2027, sementara pembahasan mengenai keberlanjutan Otsus terus berkembang. Ini memberikan satu pesan penting: apabila Aceh memasuki fase berikutnya, fokusnya tidak boleh lagi sekadar apakah anggaran tersedia atau tidak. 

Pertanyaan yang lebih next level adalah bagaimana setiap rupiah pembiayaan pembangunan benar-benar dapat dihubungkan dengan perubahan yang ingin dicapai. Kalau Otsus berlanjut, maka bigger budget without better impact is not the answer. Yang dibutuhkan adalah better spending, better targeting, better outcome.

Bayangkan skenario 2026–2027 ketika dapur MBG mulai memiliki supply chain yang lebih jelas, Kopdes mengonsolidasikan produksi masyarakat, pemerintah daerah sudah memiliki mappingkomoditas, dan infrastruktur produksi serta penyimpanan diperkuat. 

Petani tidak lagi berpikir sekadar “panen lalu jual”, tetapi mulai mengetahui siapa pasarnya, berapa volumenya, standar kualitasnya dan bagaimana meningkatkan nilai tambah. Anak muda desa pun tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi dapat masuk sebagai pengelola koperasi, digital marketer, pengolah pangan maupun penyedia jasa logistik. Anak sekolah mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan pasar, UMKM memperoleh peluang, koperasi mendapatkan transaksi dan desa mendapatkan perputaran ekonomi. 

That’s what real impact looks like.

Itulah konsep “SEPorsi Kebijakan”. Dari pusat ada MBG, Kopdes dan perlindungan sosial. Dari provinsi ada data, regulasi, integrasi kebijakan dan dukungan infrastruktur strategis. Kabupaten/kota melakukan mapping komoditas dan sentra produksi. 

Desa menjadi ruang eksekusi. Koperasi menjadi simpul ekonomi. Sementara Otsus menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat fondasinya. Kurang satu porsi, rasanya hambar. Kalau lengkap, the impact can go all the way down to the kitchen table—sampai ke meja makan keluarga.

Pada akhirnya, perjalanan dari 28,28 persen kemiskinan pada 2006 menjadi 12,34 persen pada Maret 2026 bukan sekadar deretan angka statistik. Itu adalah track record hampir dua dekade. Aceh telah membuktikan bahwa kemiskinan bisa diturunkan secara signifikan, bahkan secara point reductionpenurunannya lebih besar dibandingkan nasional. 

Tetapi the gap is still there. Karena itu, pekerjaan berikutnya bukan sekadar membuat angka kemiskinan turun, tetapi memastikan masyarakat benar-benar naik kelas.

MBG bisa menjadi demand engine. Kopdes menjadi local economic connector. Pertanian dan perikanan menjadi basis produksi. Otsus menjadi strategic fiscal booster. Dan perencanaan pembangunan menjadi the bridge yang menghubungkan semuanya.

Aceh sudah move forward. Sekarang waktunya level up: dari poverty reduction menuju economic mobility, dari sekadar program menuju real impact, dan dari kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri menuju satu development ecosystem yang benar-benar bekerja untuk masyarakat.

Because the real cheat code is not bigger spending. It is better connection, better execution, and real impact.