Politik Para Bangsawan
Oleh Agung Marsudi
Demokrasi di Indonesia berjalan di atas dua lantai. Lantai bawah adalah pemilu—kampanye, suara rakyat, dan hasil perhitungan. Lantai atas adalah politik para bangsawan: kesepakatan di ruang-ruang tertutup, pembagian kursi antar-keluarga dan kelompok, serta pengaruh yang tidak tertulis di undang-undang. Para bangsawan ini leluasa bernegosiasi dengan oligarki, bukan dengan penghuni lantai bawah.
Mereka bukan musuh. Mereka adalah blantik, makelar atau pialang kekuasaan. Kadang muncul sebagai penyeimbang. Mereka bisa memperlancar kebijakan, tetapi juga bisa menghentikannya. Mereka bisa memberikan “palugada” saat partai membutuhkan, namun bisa pula menariknya begitu kepentingan mereka terancam. Partai-partai besar Indonesia yang kini masuk koalisi tampaknya memiliki jaringan elit yang berjalan di atas sistem politik semacam ini.
“Pemilu menentukan siapa yang duduk di kursi. Kesepakatan para bangsawan menentukan apa yang bisa dilakukan orang yang duduk di kursi itu.”
Pemimpin yang baik tidak hanya mengurusi nasib rakyatnya, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan elit. Itulah seni tersulit dalam pemerintahan, apalagi menjelang 2029.
Di Indonesia, sejarah adalah mata uang politik. Siapa yang mampu menghubungkan dirinya dengan sejarah kebangsawanan, ia memperoleh modal legitimasi yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Bayangkan: ayahnya dulu presiden, anaknya pernah menjadi presiden, cucunya ketua dewan, cicitnya anggota dewan. Namun tak mau disebut politik dinasti. Satu-satunya partai di Indonesia yang memakai kata “demokrasi” dalam namanya, tapi ketuanya tidak pernah berganti.
Di istana, para elit partai, pemilik modal, dan tokoh-tokoh berpengaruh sudah lama merasa rumah megah itu milik mereka. Inilah realitas kekuasaan di Indonesia: kekuasaan seperti warisan para bangsawan. Itu sebabnya rakyat takut ke istana—karena di sana masih banyak hantu Belanda.
Di mata rakyat, elit itu sulit, pelit, dan pahit.
Solo, 31 Agustus 2026
