Dua Wajah Optimisme: Membaca Kontras Antara Ekonom dan Publik Terhadap Ekonomi Indonesia
Oleh Prof. Didik J. Rachbini, Ph.iD.
Sebuah paradoks menarik tengah terjadi dalam meneropong masa depan perekonomian nasional. Hasil survei persepsi terbaru yang dirilis oleh Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) dalam Sidang Pleno di Bogor (26–28 Agustus 2026) menunjukkan kontras tajam jika dibandingkan dengan persepsi publik secara umum.
Optimisme Komunitas Ekonom (Survei ISEI)
Survei tahunan berbasis online yang melibatkan 4.012 responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis (purposive sampling) ini mencatatkan nada yang menenangkan.
Pertumbuhan Ekonomi: Responden optimis terhadap kinerja Semester I-2026 dengan indeks 60,0. Kinerja pertumbuhan sekitar 5% dinilai sebagai fondasi kokoh. Optimisme ini bahkan meningkat untuk Semester II-2026 dengan indeks mencapai 62,3.
Kinerja Perdagangan: Neraca perdagangan diprediksi tetap positif. Indeks optimisme ekspor melebihi impor tercatat 60,3 pada semester pertama dan naik menjadi 62,0 untuk semester kedua.
Kemampuan Pemerintah: Anggota ISEI percaya bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kapabilitas yang memadai untuk mendorong perekonomian nasional ke arah yang lebih baik.
Realita dan Kekhawatiran Publik (Survei SMRC)
Sebaliknya, temuan ini sangat bertolak belakang dengan rilis survei publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026. Penilaian masyarakat umum berada pada level terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi Ekonomi: Sebanyak 49,4% masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk. Hanya 15,7% yang merasa ekonomi dalam kondisi baik, sementara sisanya menilai tidak ada perubahan atau tidak menjawab.
Titik Lemah: Ketakutan publik didorong oleh tekanan nyata harian, seperti penurunan daya beli, peningkatan harga pangan dan energi, serta tingkat pengangguran dan inflasi.
Titik Temu: Kepastian Hukum Masih Rapuh
Menariknya, kedua kelompok ini sepakat dalam satu hal: penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Para ekonom mencatatkan indeks keyakinan yang rendah terhadap jaminan kepastian hukum (hanya 53,4). Angka ini sejalan dengan survei SMRC, di mana 37,6% publik menilai penegakan hukum buruk/sangat buruk, 30,2% menilai sedang, dan hanya 26,4% yang menilai baik.
Mengapa Persepsinya Berbeda?
Perbedaan tajam ini terletak pada sudut pandang dan kedalaman informasi. Responden ISEI melihat indikator makro secara sistematis dan realistis berdasarkan data struktur ekonomi. Sementara itu, persepsi masyarakat umum terbentuk dari pengalaman empiris harian di lapangan—seperti harga bahan pokok yang merangkak naik dan sulitnya mencari lapangan kerja.
Ekspektasi para ekonom untuk enam bulan ke depan memang optimis. Namun, optimisme makro tersebut hanya akan menjadi angka di atas kertas jika pemerintah gagal mengatasi tantangan riil masyarakat: menjaga daya beli, menekan inflasi pangan, menepis risiko defisit APBN, serta membenahi kepastian hukum yang menjadi fondasi investasi.
Penulis: Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D. (Ekonom Senior & Pengurus Pusat ISEI)
