Ketika Angka Raksasa Di APBN Tak Sampai Ke Piring Dan Ruang Kelas
Oleh Yani Andoko
Setiap tahun, kita mendengar pidato APBN dengan angka-angka yang membuat dada berdegup. Rp757,8 triliun untuk pendidikan. Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Rekor. Terbesar sepanjang sejarah. Tapi di pasar-pasar tradisional di ujung timur Indonesia, ibu-ibu tetap merogoh kocek lebih dalam untuk sekilo beras. Di pelosok Lampung, seorang guru honorer mengajar dengan gaji Rp350 ribu per bulan, sementara anak-anaknya sendiri bertanya-tanya apakah sekolah besok masih bisa dilanjutkan .
Inilah celah yang membuat APBN terasa “berjarak”: angka besar memang ada di atas kertas, tetapi kesenjangan distribusi dan biaya logistik yang tinggi membuatnya tidak sampai ke akar masalah.
Antara Stok Melimpah Dan Harga Melambung
Di gudang Bulog, beras menumpuk. Stok cadangan pangan pemerintah mencapai 5,25 juta ton. Program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) digalakkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan: Rp12.500 per kilogram di zona 1, Rp13.100 di zona 2, dan Rp13.500 di zona 3 . Tapi realisasi penyaluran baru mencapai 280 ribu ton dari target 828 ribu ton pada 2026 . Di pasar, harga beras masih melambung di atas HET.
Mengapa? Karena produksi beras terkonsentrasi di Jawa dan Sulawesi, sementara Maluku dan Papua adalah zona defisit. Biaya logistik yang mencapai 14,29% dari PDB menjadi biang keladi . Membawa satu kontainer beras dari Surabaya ke Papua bisa menelan biaya angkut hingga 30-40% dari harga jual.
Kapal-kapal pengangkut beras dari Kuala Tungkal, Jambi, misalnya, hanya bersandar di Batam, lalu beras harus dibongkar dan dimuat ulang ke kapal RoRo menuju Tanjungpinang dan Bintan. Waktu dan biaya berlipat ganda .
Yang lebih mencengangkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa biaya logistik yang membengkak sampai Rp4 triliun itu, 70% di antaranya mengalir ke luar negeri dinikmati perusahaan asing yang menguasai bisnis storage di pelabuhan .
Jadi, rakyat membayar mahal, tapi keuntungannya kabur ke negara lain. Ini bukan sekadar masalah distribusi, ini soal kedaulatan ekonomi.
Guru di Ujung Negeri: Gaji Di Bawah UMR, Tugas Di Atas Panggilan
Di SD Negeri 1 Tanjung Raja, Lampung, Iryani harus merekrut guru honorer dari warga setempat dengan syarat “bisa membaca dan menulis serta punya pengalaman mengajar”. Gajinya? Rp300 ribu sampai Rp350 ribu per bulan, dari sisa dana operasional sekolah .
Ini terjadi di saat anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun, dengan Rp274,7 triliun dialokasikan untuk gaji dan kesejahteraan guru serta dosen . 92% guru kini sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memiliki sertifikat pendidik sebuah pencapaian besar yang patut diapresiasi .
Tapi apa artinya sertifikasi jika gaji pokok saja masih di bawah standar hidup layak?
“Pemerintah seharusnya yakin bahwa guru berkualitas dan sejahtera dapat membawa perubahan untuk bangsa melalui ruang-ruang kelas,” kata Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Abdul Wahid Nara .
Namun kenyataannya, “kami para guru berupaya mandiri untuk bisa belajar dari para ahli atau guru lain agar proses belajar di kelas bisa makin baik” .
Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, bahkan menyebut gaji guru saat ini lebih rendah dari buruh pabrik yang sudah memiliki UMR. “Kita belum menempatkan guru sebagai profesi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Harus ada kesepakatan bersama bahwa guru itu profesi penting, setara dengan tenaga kesehatan atau tenaga profesional lainnya” .
Subsidi, Logistik, Dan Celah Yang Menganga
Kita juga tidak bisa menutup mata pada persoalan subsidi LPG 3 kg. Anggaran subsidi energi membebani APBN, dan pemerintah berencana memperketat penyaluran agar hanya menyasar yang berhak. Namun pengamat ekonomi energi dari Unpad, Yayan Satyakti, mengingatkan bahwa berdasarkan data Susenas 2025, distribusi konsumsi LPG 3 kg justru hampir merata di seluruh tingkatan masyarakat .
“Kelompok desil 1 mengonsumsi sekitar 8,4% dari total volume nasional, sedangkan desil 10 mengonsumsi 10,8%. Ini adalah subsidi universal yang menyandang nama subsidi tertarget,” tegasnya . Artinya, bukan orang kaya yang mengambil porsi besar; semua orang mengambil porsi yang sama. Jika pemerintah membatasi subsidi hanya untuk desil 9-10, potensi penghematan hanya sekitar Rp13,2 triliun per tahun atau realistisnya hanya Rp9,4 triliun setelah memperhitungkan efektivitas di lapangan . Untuk biaya politik yang ditanggung, nilainya kurang sebanding.
Memotong Rantai yang Terputus:
Gagasan yang Bisa Dikerjakan
Masalahnya bukan APBN-nya terlalu kecil. Uangnya ada. Masalahnya adalah sistem distribusi dan infrastruktur yang masih carut-marut. Inilah beberapa gagasan yang bisa menjadi jalan keluar:
Pertama, reformasi logistik nasional harus jadi prioritas. Integrasi multimoda menggabungkan moda transportasi darat, laut, dan kereta api dalam satu sistem terdistribusi diperkirakan mampu menurunkan biaya logistik hingga 25% dan memangkas waktu pengiriman 30% .
KAI sudah bergerak: peningkatan kapasitas angkut gerbong dari 50 ton menjadi 70 ton, dengan satu rangkaian hingga 60 gerbong mampu mengangkut 4.200 ton dalam satu perjalanan . Ini harus diperluas ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya Jawa.
Kedua, penyaluran bantuan pangan seperti SPHP harus “dibom” ke daerah dengan harga tertinggi, bukan hanya ke daerah yang dekat dengan gudang Bulog. Target 828 ribu ton penyaluran SPHP di 2026 harus dievaluasi secara berkala, dan mekanisme distribusi dibuat lebih fleksibel .
Ketiga, alokasi anggaran pendidikan yang tersebar ke 26 kementerian dan lembaga harus dipangkas . Anggota Komisi X mengusulkan agar anggaran pendidikan terlebih dahulu diberikan kepada tiga kementerian yang betul-betul menjalankan fungsi pendidikan: Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag Ini akan memperjelas tanggung jawab dan mencegah kebocoran.
Keempat, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar penyaluran subsidi perlu dipadankan dengan data Regsosek dan data daya listrik PLN. Validasi NIK hanya menyelesaikan masalah identitas, bukan indikator kelayakan . Dan untuk guru, skema gaji yang memastikan tidak ada lagi guru honorer bergaji Rp350 ribu per bulan adalah harga mati yang tak bisa ditawar.
Dari Angka Ke Rasa
APBN adalah instrumen perjuangan, bukan sekadar eksibisi angka. Ketika Presiden menyebut “pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul” dan mengalokasikan rekor anggaran, itu adalah pernyataan politik yang menggembirakan . Namun janji “negara hadir” hanya akan terasa ketika ibu di Papua bisa membeli beras dengan harga yang sama seperti di Jakarta, dan ketika guru di Lampung digaji layak tanpa harus mengorbankan martabatnya sendiri .
Angka besar di atas kertas memang menggoda untuk dirayakan. Tapi kita semua tahu di ujung sana, di ruang kelas dan pasar-pasar pinggiran, yang diukur bukanlah triliunan, melainkan kesejahteraan yang benar-benar sampai. Itulah ujian sesungguhnya.
Batu, 14 Agustus 2026
Yani Andoko
