Ketika Bola Jadi “Doa” Dan Politik Jadi “Segala-galanya
“
Oleh Yani Andoko
Debat Yang Mengubah Cara Kita Melihat Bola
Di sebuah sore di penghujung tahun 2000, terjadi duel intelektual yang tak pernah terbayangkan. Sindhunata, budayawan dan wartawan senior Kompas, menulis kritik tajam yang menganalogikan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang sedang digempur parlemen seperti catenaccio, sistem pertahanan gerendel ala Italia yang pragmatis dan membosankan.
Hanya hitungan hari kemudian, Gus Dur membalas. Bukan dengan amarah, melainkan dengan esai tandingan berjudul “Catenaccio Hanyalah Alat Belaka”. Sang presiden berargumen bahwa bertahan total hanyalah instrumen taktis sesaat, sementara visi besarnya tetaplah sebuah permainan terbuka yang cair total football.
Debat ini membuktikan satu hal: sepak bola bukan sekadar metafora jenaka untuk menyederhanakan politik. Ia adalah pisau bedah yang luar biasa tajam untuk membaca kesehatan demokrasi sebuah bangsa. Dan di Indonesia, pisau itu kini sedang tumpul karena terlalu sering digunakan untuk hal-hal di luar lapangan.
Ketika Sepak Bola Bukan Lagi Rumah, Tapi Panggung
Kita semua pernah merasakannya. Selebrasi gol, sorak sorai, tangis haru itu adalah bahasa universal yang tak perlu diterjemahkan. Tapi di Indonesia, aroma stadion bercampur dengan aroma politik. Begitu erat, hingga kadang kita lupa mana yang lebih utama: bola atau kekuasaan?
Romo Sindhunata, dalam buku terbarunya Bola, Luka, dan Harapan (2026), menulis sebuah kalimat yang merangkum segalanya:
“Sepak bola adalah doa yang ditendang ke langit, kadang jatuh sebagai luka, kadang kembali sebagai harapan.”
Doa. Bukan strategi, bukan kepentingan. Doa adalah sesuatu yang tulus, yang datang dari hati, yang diperjuangkan dengan penuh harap. Tapi ketika politik masuk, doa itu sering berubah jadi sandiwara.
Stadion sebagai Simbol Kekuasaan
Coba perhatikan: setiap kali ada pertandingan besar, kursi kehormatan selalu dipenuhi oleh pejabat. Mereka melambai, tersenyum, berfoto bersama. Bukan karena mereka penggemar berat, tapi karena momen itu adalah panggung publik yang sempurna. Kamera televisi menyorot, suporter bersorak, dan citra pun terbangun.
Kritik terhadap politisi yang “menumpang” popularitas sepak bola bukanlah hal baru. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika para penguasa ini kemudian ikut campur dalam keputusan teknis. Mulai dari pemilihan pelatih, naturalisasi pemain, hingga penentuan venue pertandingan semua tak luput dari “sentuhan” kekuasaan.
Akibatnya, logika sepak bola sering kalah oleh logika politik.
“Saya Lebih Merasa Seperti Politisi Olahraga”
Thomas Tuchel pernah berkata, “Saya merasa lebih seperti politisi olahraga atau Menteri Olahraga daripada seorang pelatih, selama menjadi pelatih PSG”. Kutipan ini diangkat oleh Adi Prinantyo dalam bukunya untuk menunjukkan bahwa dalam sepak bola, interaksi kekuasaan memang tak terhindarkan.
Tapi ada batasnya. Seperti dalam politik, sepak bola membutuhkan interaksi kekuasaan yang lancar agar sebuah klub atau federasi bisa sehat dan berprestasi. Masalahnya, di Indonesia, interaksi itu sering kali terlalu lancar hingga menggerus esensi olahraga itu sendiri.
Ketua Partai Jadi Ketua Klub
Bukan rahasia lagi bahwa banyak klub sepak bola di Indonesia memiliki “hubungan darah” dengan partai politik atau pejabat publik. Fenomena ini sudah berlangsung lama dan menjadi semacam tradisi. Ketua partai politik jadi ketua klub? Bukan hal aneh. Dalam narasinya, itu dilakukan “demi menyelamatkan klub, demi prestasi, demi kebanggaan daerah”. Tapi publik mulai bertanya-tanya: apakah yang sedang dikelola adalah organisasi olahraga, atau justru instrumen kekuasaan?
FIFA punya prinsip tegas: independensi. Intervensi politik dalam sepak bola adalah dosa besar. Tapi di Indonesia, garis antara “dukungan” dan “intervensi” sering kabur. Stadion berubah jadi ruang simbolik kekuasaan. Suporter sadar atau tidak direduksi menjadi basis legitimasi politik. Klub tampak hidup selama figur itu berkuasa, lalu goyah ketika kekuasaan berakhir.
Ini bahaya utamanya: klub tak dibangun di atas fondasi pembinaan jangka panjang dan profesionalisme, melainkan logika kekuasaan jangka pendek. Prestasi jadi urusan sekunder. Eksistensi figur jadi pusat perhatian.
Kasus Naturalisasi: Sepak Bola Atau Politik?
Salah satu contoh paling kontemporer adalah wacana naturalisasi pemain diaspora. Di satu sisi, langkah ini strategis untuk memperkuat tim nasional. Namun, prosesnya sering diwarnai oleh kepentingan politik. Beberapa nama diusulkan bukan karena kebutuhan teknis tim, melainkan karena “hubungan” atau “koneksi” tertentu.
Akibatnya, proses naturalisasi menjadi ajang perdebatan publik yang panjang. Padahal, negara seperti Vietnam atau Thailand melakukannya dengan lebih sistematis dan profesional. Mereka tidak menjadikannya sebagai panggung politik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pembinaan tim nasional.
Membaca Realitas Lewat Data Dan Cerita
Mari kita lihat data sederhana. Sepanjang 20 tahun terakhir, Indonesia hanya sekali lolos ke Piala Asia (2007 sebagai tuan rumah bersama) dan tidak pernah tampil di Piala Dunia. Sementara Vietnam, yang 20 tahun lalu berada di bawah kita, kini telah tampil di Piala Asia 2019 dan 2023, serta menjuarai Piala AFF 2018 dan 2024.
Apa yang dilakukan Vietnam? Mereka membangun sistem pembinaan usia muda yang konsisten. Pelatih-pelatih lokal diberi kesempatan dan kepercayaan. Kompetisi berjalan teratur. Semua itu dilakukan dengan relatif minim intervensi politik.
Di Indonesia? Sistem berubah setiap pergantian ketua PSSI. Program pembinaan berganti-ganti. Pelatih lokal sering diabaikan.
Cerita dari Bawah: Harapan yang Tak Pernah Padam
Di tengah kegalauan ini, ada cerita-cerita kecil yang menguatkan. Di kampung-kampung, anak-anak tetap bermain bola di lapangan tanah. Mereka berlari tanpa beban, menendang dengan tawa, merayakan gol dengan selebrasi ala idola mereka. Mereka tidak peduli siapa ketua PSSI atau berapa anggaran pembinaan. Mereka hanya ingin bermain.
Cerita ini mengingatkan pada Sindhunata. Dalam peluncuran bukunya di Sleman, ia mengingatkan soal rivalitas PSIM Jogja dan PSS Sleman. Ia bilang, fanatisme suporter tidak boleh menjadi “segala-galanya” hingga merusak keindahan pertandingan. Ia menekankan:
“Nanti kalau PSIM kehilangan PSS, atau PSS kehilangan PSIM, kita juga kurang semangat melihatnya. Sepak bola jadi menarik karena kita memang memihak, tidak mungkin tidak memihak.
Namun, bagaimana pemihakan ini tidak menjadi segala-galanya.”
Pesan ini bisa dibaca lebih luas. Dalam sepak bola Indonesia, politik sering menjadi “segala-galanya” yang mengalahkan esensi olahraga itu sendiri. Dan Sindhunata mengajak kita untuk merenung: meskipun sistem bermasalah, kita tetap bisa merawat solidaritas dan harapan di dalamnya.
Belajar Dari Mereka yang Berhasil
Guus Hiddink pernah berkata, “Akhirnya sportlah yang menang!”. Kata-kata ini diucapkannya saat membawa Rusia underdog mengalahkan Belanda yang bertabur bintang di Euro 2008. Bagi Hiddink, profesionalisme, fairness, dan sportivitas adalah nilai-nilai universal yang tak boleh dikorbankan, bahkan demi nasionalisme sekalipun
.
Di Indonesia, kita belum sampai di sana. Sepak bola masih terlalu sering jadi “tempat bermain” para penguasa, bukan “rumah” bagi para pemain dan pelatih. Tapi Sindhunata mengingatkan bahwa di balik luka dan air mata, selalu ada harapan.
Harapan bahwa suatu hari nanti, bola akan kembali menjadi doa yang ditendang ke langit bukan sekadar alat kekuasaan yang digulirkan di atas rumput.
Jepang: Visi Setengah Abad
Jepang adalah contoh lain yang patut kita renungkan. Mereka memiliki visi jangka panjang: “Juara Piala Dunia 2050”. Bayangkan, sebuah visi yang dicanangkan untuk dicapai setengah abad kemudian. Artinya, program yang dibangun hari ini adalah untuk generasi yang bahkan belum lahir.
Mereka tidak sekadar meniru gaya negara lain. Mereka mempelajari dan mengadaptasi ilmu modern dengan budaya dan kekuatan SDM mereka sendiri. Mereka membangun pemain yang cerdas secara taktik, bukan hanya andalan fisik. Hasilnya? Jepang kini menjadi kekuatan Asia yang disegani, bahkan mampu mengalahkan tim-tim Eropa.
Apa yang Indonesia lakukan? Kita masih sibuk mengganti pelatih setiap kali gagal, mengganti ketua umum setiap periode, dan mengubah program setiap kali ada pergantian kekuasaan. Kita kehilangan konsistensi, padahal konsistensi adalah kunci utama pembangunan sepak bola.
Menuju Lapangan Yang Lebih Bersih
Apa yang harus kita lakukan? Ada tiga langkah mendasar yang bisa mulai kita perjuangkan.
Pertama: Memisahkan Sepak Bola dari Politik Praktis
FIFA sudah jelas: negara tidak boleh ikut campur dalam urusan federasi. Namun di Indonesia, batas itu sering diabaikan. Kita perlu menegakkan kembali prinsip independensi. PSSI harus dikelola oleh profesional, bukan oleh politisi aktif. Jabatan ketua umum dan exco bukanlah tempat untuk mencari kekuasaan, melainkan amanah untuk memajukan olahraga.
Kedua: Membangun Sistem, Bukan Figur
Indra Sjafri pernah mengatakan bahwa keberhasilan sepak bola tidak ditentukan oleh siapa ketua umumnya, tetapi oleh seberapa kuat sistem yang dibangun. Ini adalah pelajaran yang harus kita pegang teguh.
Sistem yang kuat berarti pembinaan usia muda yang terstruktur, kompetisi yang teratur, pelatih yang berkualitas, dan infrastruktur yang merata. Semua ini harus berjalan tanpa intervensi politik. Jika sistem sudah terbangun, pergantian figur tidak akan mengguncang roda pembinaan.
Ketiga: Menjaga Semangat Dari Bawah
Sindhunata mengajarkan kita bahwa meskipun sistem di atas bermasalah, kita tetap bisa merawat harapan dari bawah. Suporter, pemain amatir, pelatih di daerah mereka adalah fondasi sejati sepak bola Indonesia. Mereka tidak menunggu kebijakan dari atas untuk mulai mencintai dan memainkan olahraga ini.
Kita perlu melindungi mereka dari kepentingan politik. Biarkan sepak bola menjadi ruang yang murni, tempat anak-anak berlari tanpa beban, tempat suporter bersorak tanpa agenda, tempat pemain bertanding untuk kebanggaan, bukan untuk kekuasaan.
Saatnya Bola Kembali Menjadi “Doa”
Perjalanan panjang telah kita lalui. Kita telah melihat bagaimana politik merasuk ke dalam setiap sudut sepak bola Indonesia. Kita telah merasakan luka ketika harapan digantikan oleh kepentingan. Kita telah menyaksikan bagaimana stadion yang seharusnya menjadi tempat berkumpulnya kebahagiaan, malah menjadi panggung sandiwara kekuasaan.
Tapi Sindhunata mengingatkan bahwa di balik semua luka, selalu ada harapan. Sepak bola, pada dasarnya, adalah permainan yang indah. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan manusia tanpa memandang latar belakang. Ia adalah ruang di mana mimpi dibangun dan dirayakan.
Sudah saatnya kita mengambil kembali sepak bola dari tangan-tangan yang salah. Bukan dengan kebencian, bukan dengan amarah. Tapi dengan kesadaran bahwa sepak bola adalah milik kita semua. Milik anak-anak yang bermain di lapangan tanah. Milik suporter yang setia di tribun. Milik pemain yang berjuang di lapangan.
Romo Sindhunata menulis:
“Dalam tawa dan tangis, dalam luka dan harapan, sepak bola tetap mengajak kita untuk percaya bahwa keindahan masih mungkin terjadi. Bahwa di tengah kekacauan, ada ruang untuk solidaritas. Bahwa di tengah kepentingan, ada ruang untuk kejujuran.”
Mari kita wujudkan. Bukan dengan mengganti satu penguasa dengan yang lain. Tapi dengan membangun sistem yang melindungi sepak bola dari mereka yang hanya ingin memanfaatkannya. Dengan menjaga semangat dari bawah, dari mereka yang benar-benar mencintai olahraga ini.
Lapangan hijau bukan panggung kekuasaan. Ia adalah ruang sakral di mana doa-doa ditendang ke langit. Dan doa, seperti yang kita tahu, selalu punya cara untuk kembali sebagai harapan.
Batu, 3 Agustus 2026
Yani Andoko
