C’est Mon Commentaire, Menyoal Demokrasi Transendental dari gagasan Prof. Fuad Mardhatillah
Oleh M. Azril Ihksan
Pengamat Politik Muda
Saya menilai demokrasi pada dasar paling bawahnya tidak boleh dibatasi oleh mekanisme pemilu, pembagian kekuasaan, atau pencarian legitimasi politik semata. Ketika kehilangan fondasi etisnya, demokrasi mudah turun nilainya menjadi arena perebutan kekuasaan, politik uang, dan manipulasi opini publik.
Oleh karena itu, Prof. Fuad berangkat membawa pertimbangan baru yang lahir sebagai tesis melampaui prosedur formal, yaitu Demokrasi Transendental.
Saya tertarik menguliti gagasan transendental ini. Gagasan ini menantang bahwasanya legitimasi politik tidak hanya lahir dari kedaulatan rakyat, tetapi juga dari kesadaran diri di hadapan Allah.
Demokrasi merupakan ruang dialektika (space of dialectic) antara panggilan profetik (kenabian) dan integritas altruistik (sikap kepahlawanan). Panggilan profetik ini memanggil kehadiran nilai keadilan (al-’adl), kebenaran (al-haqq), keterbukaan (tabligh), serta kasih sayang (rahmah) dalam seluruh panggung kehidupan masyarakat.
“Berbagai krisis demokrasi yang dewasa ini terjadi, pada dasarnya bukan hanya krisis sistemik, melainkan yang lebih mendasar lagi sebagai krisis karakter.”
Pak Fuad menyoroti bagian kuat menyoal “Democracy Crisis” yang terjadi saat ini hakikinya bukan sekadar krisis sistemik, melainkan krisis karakter akibat jebakan kuat pragmatisme, populisme, dan oligarki. Tali ukur keberhasilan demokrasi seharusnya tidak dilihat dari tingginya angka partisipasi elektoral saja, melainkan dari meningkatnya keadilan sosial, kejujuran publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Terlihat di sini, orientasi politik harus bergeser penuh dari sekadar kemenangan kekuasaan menuju kematangan akhlak suatu bangsa”
Saya menyoroti bagian jantung ide teks ini: kerangka Tauhidul ‘Ulum, di mana seluruh kenyataan dipahami sebagai kesatuan sehingga politik, ilmu, dan etika tidak terpisahkan dari tugas kekhalifahan di bumi. Kedaulatan mutlak tetap milik Allah, sedangkan kedaulatan rakyat merupakan amanah sejarah yang dijalankan sesuai nilai ketuhanan.
“Paradigma ini dipayungi oleh tiga unsur utama: Tauhid sebagai orientasi ontologis, Ilmu sebagai landasan epistemologis, dan Akhlak sebagai nilai aksiologis.“
Dari pilar tersebut, lahirlah konsep kepemimpinan sentripetal tauhidik yang menghimpun energi sosial menuju ridha Allah dan kemaslahatan umat. Sebaliknya, kekuasaan yang menjauhi pusat tauhid akan melahirkan kepemimpinan sentrifugal yang mendorong egoisme dan perpecahan sosial.
Perpindahan politik tidak cukup melalui reformasi kelembagaan formal, melainkan harus menyentuh ranah transformasi kesadaran nurani para pelakunya.
Kajian secara filosofis di sini menyebut istilah “Silogisme Demokrasi Transendental” yang menegaskan bahwa jika Allah adalah Pemilik Kedaulatan Mutlak dan manusia adalah khalifah pengelola kehidupan sosial, maka amanah tersebut hanya bisa diwujudkan melalui ilmu, akhlak, dan keadilan.
Hasil simpulan silogisme Demokrasi Transendental akhirnya terlihat bukan sekadar proyek politik kekuasaan, melainkan sebuah proyek peradaban untuk memuliakan martabat manusia dan menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.
