Rehab-Rekon Aceh: Ketika Publikasi Berlari, Rakyat Masih Menunggu Pulang
Oleh: Teuku Muhammad Jamil
Ketika Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya publikasi dalam memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya strategi komunikasi pemerintah, tetapi juga kepercayaan publik.
Publikasi memang penting. Namun, publikasi tidak pernah boleh mendahului kenyataan.
Dalam kebijakan publik, komunikasi adalah instrumen untuk menjelaskan realitas, bukan untuk menggantikannya. Masyarakat yang kehilangan rumah, pekerjaan, lahan pertanian, dan rasa aman tidak akan menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya konferensi pers atau pemberitaan media. Mereka menilai dari perubahan yang benar-benar mereka rasakan.
Data resmi Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi menunjukkan bahwa kebutuhan hunian tetap (huntap) di Aceh mencapai 37.373 unit. Hingga akhir Juli 2026, baru 401 unit yang selesai dan siap dihuni, sementara sekitar 1.832 unit masih dalam proses pembangunan. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran pemulihan sekitar Rp58,973 triliun untuk mendukung proses rehab-rekon.
Data tersebut tidak menunjukkan kegagalan.
Sebaliknya, data itu menunjukkan bahwa pekerjaan besar masih berada di depan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukanlah narasi bahwa Aceh telah pulih, melainkan komitmen bahwa pemulihan akan diselesaikan secara adil, cepat, transparan, dan berpihak kepada korban.
Dalam ilmu administrasi publik, rehabilitasi bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak. Rekonstruksi juga bukan hanya mendirikan rumah-rumah baru. Yang sesungguhnya direhabilitasi adalah kehidupan masyarakat, sedangkan yang direkonstruksi adalah harapan serta kepercayaan rakyat kepada negara.
Sebuah rumah memang dapat dibangun dalam hitungan bulan.
Namun, membangun kembali rasa aman masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang konsisten, jujur, dan dapat dipercaya.
Di sinilah publikasi menemukan maknanya.
Publikasi bukan alat membangun citra, melainkan sarana akuntabilitas. Pemerintah seharusnya membuka secara berkala kepada masyarakat berapa rumah yang telah selesai, berapa yang masih dalam proses, berapa keluarga yang masih tinggal di hunian sementara, berapa anggaran yang telah terserap, serta apa saja kendala yang menyebabkan target belum tercapai.
Keterbukaan seperti itulah yang akan memperkuat legitimasi pemerintah.
Sebaliknya, apabila narasi keberhasilan lebih cepat daripada kenyataan yang dirasakan masyarakat, maka publikasi justru akan kehilangan daya yakinnya.
Aceh memiliki sejarah panjang dalam menghadapi bencana. Dari setiap musibah, rakyat Aceh selalu menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Karena itu, negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran, setiap kebijakan, dan setiap keputusan benar-benar berorientasi pada pemulihan kehidupan korban, bukan sekadar pada penyelesaian administrasi.
Rehab-rekon tidak boleh berhenti pada laporan. Ia harus berakhir pada kepulangan.
Pada hari ketika seluruh keluarga yang kehilangan rumah telah kembali tinggal dengan layak. Pada hari ketika anak-anak kembali belajar tanpa trauma. Pada hari ketika petani kembali mengolah sawahnya dan nelayan kembali melaut dengan tenang.
Barulah saat itu kita dapat mengatakan bahwa Aceh benar-benar telah pulih.
Sampai hari itu tiba, publikasi tetap penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap berita tentang pemulihan benar-benar lahir dari kenyataan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar dari lembaran laporan di atas meja birokrasi.
Sebab ukuran keberhasilan rehab-rekon bukanlah seberapa sering pemerintah berbicara tentang pemulihan, melainkan seberapa banyak rakyat yang benar-benar telah merasakan pulih.
Sekilas tentang Penulis
Teuku Muhammad Jamil adalah akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Guru Besar, Peneliti dan pengamat politik serta kebijakan publik. Aktif menulis berbagai opini mengenai tata kelola pemerintahan, demokrasi, pembangunan daerah, pendidikan tinggi, dan kebijakan publik. Selain mengajar di Sekolah Pascasarjana USK, ia juga dikenal sebagai peneliti dan narasumber dalam berbagai forum ilmiah maupun diskusi kebangsaan, dengan perhatian khusus pada isu-isu tata kelola pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
