Oleh: Azharsyah Ibrahim
Alam semesta, dalam kesunyiannya, sesungguhnya adalah komunikator yang paling jujur. Ia tidak mengenal retorika politik, tidak pula piawai menyusun eufemisme untuk menutupi kegagalan. Sebagaimana disinggung dalam sebuah pesan religius yang mendalam, alam senantiasa “berbicara tanpa dusta”. Ia mengabarkan kondisi dirinya apa adanya, ketika dirawat secara bermartabat, ia memberi manfaat; namun ketika dikuras dan dikhianati, ia mengirimkan balasan berupa bencana.
Di Aceh, bahasa semesta ini belakangan terasa semakin nyaring dan menyakitkan. Fenomena banjir bandang yang terus berulang di berbagai wilayah, mulai dari Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Pidie Jaya hingga kawasan pesisir lainnya tidak dapat lagi dilabelkan sebagai sekadar “takdir” yang turun dari langit. Ini adalah jawaban atas cara kita memperlakukan bentang alam. Ketika hutan digunduli dan habitat satwa dijarah, alam sedang mengirimkan nota protesnya.
Paradox Kelimpahan dan Kerusakan
Secara teologis, manusia ditempatkan sebagai khalifatullah atau pemakmur bumi. Mandatnya jelas: memberdayakan, bukan mengeksploitasi tanpa batas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan diskoneksi yang tajam antara kesadaran spiritual dan praktik ekologis.
Data menunjukkan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah buah tangan manusia sendiri—sebuah kebenaran yang bahkan telah ditekankan dalam teks suci jauh sebelum sains modern memetakan krisis iklim. Di Aceh, kita menyaksikan betapa hutan yang seharusnya menjadi penyangga dan penyimpan air alami kini kehilangan fungsinya akibat perambahan. Dampaknya linear: musim hujan berubah menjadi teror banjir bandang, sementara musim kemarau menjelma menjadi penderitaan kekeringan yang mencekam.
Mitigasi: Antara Proyek dan Substansi
Pertanyaan krusialnya adalah di mana peran pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam menerjemahkan “bahasa semesta” ini ke dalam kebijakan mitigasi yang konkret?
Selama ini, pola penanganan bencana kita cenderung bersifat reaktif—sibuk menyalurkan bantuan masa panik, namun gagap dalam strategi preventif jangka panjang. Mitigasi bencana tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan tanggul beton atau normalisasi sungai yang sering kali bersifat “proyek musiman”. Kita perlu mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah serius dalam menegakkan tata ruang dan menghentikan laju deforestasi di hulu.
Ketika musim hujan tiba, solusi yang ditawarkan sering kali hanya bersifat kuratif. Padahal, solusi jangka panjang terletak pada restorasi ekosistem. Tanpa pohon-pohon besar di hulu, air hujan akan langsung meluncur ke hilir membawa material lumpur dan kayu, menciptakan kehancuran yang kita sebut banjir bandang. Pemerintah harus berani mengambil langkah tidak populer: menutup celah-celah illegal logging dan memastikan kawasan hutan lindung benar-benar terlindungi, bukan justru dilegalkan melalui perubahan status kawasan demi kepentingan investasi sesaat.
Dari Air Bah ke Debu ISPA
Ketidakmampuan kita mengelola alam juga menciptakan siklus penderitaan yang tak berujung. Jika di musim hujan kita tenggelam, maka di musim kemarau kita terpanggang. Hilangnya tutupan hutan membuat cadangan air tanah merosot tajam, menyebabkan kekeringan di area pertanian yang mengancam ketahanan pangan.
Tak hanya itu, lahan-lahan yang gundul dan kering di musim panas menjadi sumber polusi debu yang masif. Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi “langganan” masyarakat, terutama anak-anak. Alam kembali berbicara melalui sesak napas yang kita rasakan. Ini adalah bukti nyata bahwa kegagalan kita menjaga kelestarian lingkungan berdampak langsung pada biaya kesehatan dan ekonomi publik yang sangat mahal.
Menuju Kesadaran “Alam Saghir“
Dalam kearifan lokal, terdapat konsep alam saghir (alam kecil) yang ada pada diri manusia. Jika alam besar (alam kabir) sudah menunjukkan ketidakseimbangannya, maka manusia sebagai subjek harus melakukan muhasabah atau refleksi mendalam.
Mitigasi bencana yang efektif harus dimulai dari perubahan paradigma. Kita dituntut untuk bersahabat dengan alam: mengurus bukan menguras, menyayangi bukan mencemari. Bagi masyarakat, ini berarti berhenti membuang limbah ke sungai yang akhirnya hanya akan mengirimkan kembali virus dan bakteri ke pintu rumah kita. Bagi pemerintah, ini berarti kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, bukan sekadar pertumbuhan angka ekonomi di atas kertas yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Khulasah
Mensyukuri nikmat alam tidak cukup hanya dengan lisan melalui ucapan tahmid. Syukur yang sejati harus mewujud dalam perbuatan nyata (bil arkan). Di Aceh, wujud syukur itu adalah dengan membiarkan hutan tetap berdiri tegak, menjaga sungai tetap jernih, dan memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki nurani ekologis.
Jangan sampai kita menunggu alam bicara lebih keras lagi melalui bencana yang lebih besar. Sekarang adalah waktunya bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk belajar kembali “membaca” fenomena alam di sekitar kita. Hanya dengan bersikap bijaksana dan ramah terhadap lingkungan, kita dapat memastikan bahwa bumi yang kita tempati ini tetap layak bagi generasi mendatang. Sudah saatnya kita berhenti mendustai alam, karena alam tidak pernah mendustai kita. Wallahu a’lam bishawab.
Diskusi