Digitalisasi Pancasila
Pesan makan dan minum cukup gunakan gawai, absensi kantor cukup lewat kantor gunakan gawai, selesai. Kemudahan teknologi memang wajib disyukuri. Sayang masih ada negara yang ketinggalan zaman, Indonesia.
Sejauh ini Pancasila belum mencoba merenovasi tampilannya. Pancasila masih di buku pelajaran siswa diajarkan para guru di sekolah-sekolah. Pancasila masih belum open-minded, minimal berubah digital dong.
Komdigi masih sibuk dengan urusan para bosnya. Belum mengupgrade Pancasila agar segera digital. Kementerian pendidikan apalagi, inovasinya jelas tak ada. Lalu bagaimana digitalisasi Pancasila.
Misalnya begini ya, pernah kan ketika membuka website ditanya, “apakah Anda manusia”. Kemudian ada pertanyaan matematika 2+3=. Nah itu contoh. Pertanyaan itu bisa diganti, “apakah Anda Pancasilais” lalu kasih lagi pertanyaan “judi online melanggar Pancasila sila ke berapa?”.
Itu hanya contoh ya komdigi, bek bengeh peu lom meurajok. Jangan sedikit-sedikit main lapor, ini hanya ide agar Pancasila lebih dikenal daripada judi online. Agar Pancasila lebih populer dari politisi.
Ada banyak hal lain yang dapat dilakukan pemerintah bila memang Pancasilais. Atau jangan-jangan kalian bukan Pancasilais, jika bukan ya ganti saja. Kita diskusikan yang lebih baik. Misalnya kita ganti dengan Piagam Jakarta. Itu hanya contoh, jangan sewot.
Jadi, digitalisasi Pancasila itu sudah wajib dilaksanakan. Jangan hanya retorika, coba pemerintah ngopi sambil scroll Tiktok, Instagram, dan media sosial, berapa banyak konten terkait Pancasila. Bahkan Presidennya malah pidato soal goes to Yaman.
“Substansinya warga negara merasakan adanya Pancasila di gawai.”
Harusnya dia cerita sila dalam Pancasila, faktanya mulai kepala negara sampai kepala lorong tidak ada tuh diskusi soal Pancasila. Daripada jadi pajangan semata, daripada dijadikan dalil membubarkan organisasi, daripada menjadi dalil menghabisi lawan politik, sebaiknya diganti saja. Ini cuma pandangan ya, jangan merajok.
Dunia pendidikan juga aneh, entah apa-apa nama kurikulum. Kasih nama kurikulum Pancasila, selesai itu barang. Konsepnya sederhana saja. Teologi, sosiologi, hukum, antropologi, demokrasi. Dah selesai.
Kan sila pertama bicara soal Tuhan, terus lanjut sila hukum universal soal kemanusiaan dan keadilan. Soal penjabarannya tidak perlu saya sampaikan di sini. Lanjut ke sila berikutnya dan terakhir sila — kan pikir sendiri.
Maraknya hoaks di dunia digital harusnya menggerakan hati para pemegang kuasa. Sekali lagi saya tegaskan, jika pemerintah masih ingin Pancasila jika tidak ya ganti saja, jangan munafik. Atau kemungkinan lain, digitalisasi tidak menguntungkan secara elektabilitas.
Namun kita akan fokus lagi soal digitalisasi Pancasila. Yang tadi hanya template. Substansinya warga negara merasakan adanya Pancasila di gawai. Misal, tengah malam saya pengen banget rujak, lalu saya segera bergegas mencari rujak di pusat kota. Bukan rujak yang saya dapat, malah di depan sana ada perkelahian antar geng motor. Kemudian saya buka aplikasi Pancasila, saya laporkan peristiwa dan dalam sekejap datang pasukan Pancasila. Ya mirip pengantar makanan dan minuman.
Itu hanya contoh, teknisnya serahkan pada ahlinya. Pasukan Pancasila ini boleh dilakukan seleksi, mirip detektif swasta. Berlisensi. Sekali lagi, teknisnya kapan-kapan kita bahas.
Silakan menertawai ide konyol ini. Saya pun sambil senyum pesimis namun saya selalu percaya orang benar dan baik di negeri masih sangat banyak. Mereka belum berkumpul menjadi awan yang menghadirkan mendung lalu turun hujan. Mereka ada dan akan selalu ada. Bisa jadi Anda salah satunya.
Saya tahu, saat ini mayoritas kita krisis kepercayaan. Nilai-nilai semakin sering dipertanyakan. Banyak buku dan teori lama pun dimunculkan karena relevan dengan situasi dan kondisi hari ini.
Beberapa dari kita sudah mulai kelelahan. Lahir apatis yang menurut versinya bermanfaat bagi diri dan keluarga. Wajar Stoa laris manis, Madilog kembang lagi, filsafat rasionalisme mulai dipelajari. Krisis segala dimensi ternyata melahirkan banyak manfaat.
“Nilai benar-salah semakin sulit diraba. Rasa muak muncul di mana-mana. Rasa curiga mendahului fakta.”
Hal-hal yang dahulu diabaikan kini mulai populer. Solidaritas atau asshabiyah dalam teori Ibn Khaldun kian terasa. Kelelahan jiwa yang menciptakan komunitas semakin menjamur. Bila jalan keluar tidak ditemukan maka jalan ke dalam harus dicoba.
Kelelahan jiwa itu memudarkan sosiologis apalagi bernegara. Dan memang tak banyak yang mau mengakuinya. Realitasnya, nilai benar-salah semakin sulit diraba. Rasa muak muncul di mana-mana. Rasa curiga mendahului fakta. Ya, bisa jadi kita semua sedang ‘sakit jiwa’.
Dan Pancasila yang digadang-gadang sebagai falsafah berbangsa dan bernegara hanya slogan saja. Hanya pengetahuan umum saat ikut ujian CPNS. Manfaatnya hanya saat itu. Gila kan?
Anak-anak searching di internet, gak ada tuh tokoh yang benar-benar mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Malah dominan melanggar sila ketiga, memecah belah atas dasar tak ilmiah. Beda pandangan saja dianggap musuh, celakanya kritik dari rakyat malah rakyat dimusuhi.
Mental feodalisme itu warisan penjajah. Kenapa masih dipakai di era kentut sekalipun tak terasa lagi. Ini bukan soal gay, ini soal nikmatnya gawai sampai tak tahu kapan terakhir kentut.
“Ternyata, yang ganggu kekuasaan baru dianggap melanggar Pancasila. Ini negara atau kentut?”
Pancasila bukan kentut meski nasib keduanya kini 11 dua belas. Terkadang bernilai terkadang dianggap tidak ada. Yang masuk angin sangat menanti kehadiran kentut. Berusaha bagaimana caranya kentut hadir, demikian pula yang baru saja operasi. Selepas itu, kentut dilupakan kecuali baunya mengganggu.
Pancasila pun demikian. Dijadikan dalil membubarkan FPI, HTI, dahulu zaman kang Karno Masyumi, di zaman orba PKI. Selepas itu, korupsi dilakukan tidak ada satu pun yang bicara Pancasila. Ketika pejabat negara anti-kritik, bukankah dia melanggar Pancasila, kok didiamkan saja. Ketika pejabat saban hari berbohong mengapa tidak menggunakan dalil Pancasila. Ternyata, yang ganggu kekuasaan baru dianggap melanggar Pancasila. Ini negara atau kentut?
