NU Bukan Mesin Suara
Oleh Yani Andoko
Ketika Jamaah Hajat Jadi Tim Sukses
Beberapa bulan lalu, saya menghadiri pengajian rutin di sebuah pesantren kecil di Jawa Tengah. Suasana khas pengajian terasa: para ibu duduk bersila di lantai, bapak-bapak di belakang, dan kiai bu muda dengan sorban putih tengah membacakan kitab kuning.
Bau dupa dan kopi tubruk bercampur di udara. Lantunan shalawat terdengar merdu dari pengeras suara. Tapi tiba-tiba, seorang pengurus desa menyela. Bukan untuk bertanya soal makna ayat, melainkan untuk mengingatkan bahwa besok ada acara deklarasi calon bupati.
“Mohon bantuannya, Pak Kiai, agar warga NU bisa hadir semua,” katanya dengan nada setengah memohon.
Saya melihat gelengan halus sang kiai. Ia hanya menjawab singkat, “Insya Allah, kami doakan semuanya baik-baik saja. Tapi jamaah ini datang untuk belajar agama, bukan untuk kampanye.”
Suasana hening sejenak. Pengurus desa itu tersenyum canggung, lalu mundur perlahan. Kiai melanjutkan pembacaan kitab seolah tak terjadi apa-apa. Namun saya tahu, keheningan itu berbicara banyak. Itulah pertarungan senyap antara idealisme dan pragmatisme yang terus berlangsung di tubuh NU.
Adegan itu menggambarkan satu hal: godaan menjadikan NU sebagai mesin politik tak pernah usai. Setiap lima tahun, setiap kali ada pemilu kepala daerah atau presiden, NU selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama: maukah kau menjadi kendaraan kekuasaan, atau tetap menjadi pemilih kritis yang merdeka?
Di sinilah warisan KH. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, menjadi relevan. Beliau telah meletakkan fondasi tegas: NU bukan alat kekuasaan, bukan mesin elektoral, dan tidak boleh menjadi ban serep penguasa. Namun, apakah warisan itu masih kita jaga? Atau justru kita sendiri yang perlahan menguburnya dalam-dalam?
Pesan: “Lepaskan Jabatan NU Jika Mau Jadi Pejabat”
Saya masih ingat kutipan terkenal Gus Dur yang sering diulang-ulang oleh para kiai hingga hari ini. Sebuah pesan yang sederhana tetapi mengandung kedalaman makna luar biasa:
“Kalau mau jadi presiden atau menteri, lepaskan dulu jabatan struktural di NU. Jangan bawa-bawa NU.”
Ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah pemisahan tegas antara organisasi dakwah dan kekuasaan negara. Gus Dur paham betul bahwa kekuasaan itu memabukkan. Seperti yang pernah ditulis oleh Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Ketika seorang pengurus NU merangkap jabatan menteri, ia akan menghadapi dilema yang tak pernah selesai: membela kepentingan negara atau membela NU? Mengikuti arahan presiden atau mengikuti suara kiai?
Gus Dur memilih jalan tengah yang jenius. Ia membolehkan kader NU menjadi pejabat, tetapi atas nama pribadi, bukan atas nama NU. Dengan begitu, ketika pejabat itu membuat kebijakan yang merugikan rakyat, NU tetap bisa mengkritik tanpa dianggap “menyerang kadernya sendiri”. Kemerdekaan NU tetap terjaga. Sebaliknya, jika kader itu membuat kebijakan baik, NU boleh bangga, tetapi tidak bisa mengklaimnya sebagai “prestasi organisasi”.
Pengalaman empirik menunjukkan bahwa aturan ini sering dilanggar diam-diam. Banyak pengurus NU yang tetap memegang jabatan struktural sambil maju calon kepala daerah. Mereka beralasan “hanya duduk di struktur hingga pencalonan rampung”, lalu “mengundurkan diri” setelah lolos.
Tapi di mata masyarakat, citra NU sudah tercoreng: terkesan menjadi tim sukses yang terstruktur. Bahkan lebih parah, ketika calon itu kalah, ia tetap memegang jabatan struktural NU, seolah tak terjadi apa-apa. Ini adalah bentuk “politik bunglon” yang merusak kredibilitas NU.
Saya pernah berbincang dengan seorang pengurus MWC (Majelis Wakil Cabang) di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata: “Pak, kalau aturan itu benar-benar ditegakkan, setengah pengurus NU di sini harus mundur semua. Karena mereka semua calon kepala desa atau calon bupati.” Saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Inilah realita pahit yang sering kita tutup mata.
Idealisme: NU Adalah Masyarakat Sipil, Bukan Alat Negara
Gus Dur selalu menempatkan NU sebagai bagian dari civil society masyarakat sipil yang merdeka dan kritis. Posisi ini bukan sekadar status, melainkan konsekuensi perjuangan. Menurut Gus Dur, rakyatlah yang punya negara, bukan sebaliknya. Karena NU adalah bagian dari rakyat, maka posisinya adalah sebagai subjek yang mengawasi dan mengkritisi negara, bukan objek yang diperintah.
Konsep ini sebenarnya berakar pada tradisi Islam klasik, yaitu konsep hisbah fungsi kontrol sosial dalam masyarakat Muslim. Para ulama memiliki tugas untuk mengawasi penguasa dan mengingatkan jika mereka melenceng dari kebenaran. Dalam tradisi NU, fungsi ini diemban oleh para kiai dan pesantren yang menjadi pusat moral masyarakat.
Bayangkan jika NU menjadi alat negara: maka ia akan kehilangan fungsi kontrol sosialnya. Ketika pemerintah zalim, NU diam. Ketika korupsi merajalela, NU membela. Ketika rakyat ditindas, NU justru ikut menindas. Pada titik itu, NU bukan lagi “penjaga moral” bangsa, melainkan “tukang stempel” kekuasaan.
Inilah yang Gus Dur sebut sebagai “pengkhianatan terhadap sejarah perjuangan NU” .
Gus Dur bahkan memberikan contoh nyata ketika beliau menjabat presiden: ia sengaja tidak memberi proyek ke NU. Beliau ingin NU tetap mandiri dan tidak terjerat politik balas budi. Sikap ini mungkin dianggap “tidak membesarkan organisasi sendiri”, tetapi bagi Gus Dur, kemandirian adalah harga mati.
Ketika ditanya mengapa ia tidak memberi proyek ke NU, Gus Dur menjawab dengan khas: “Saya bukan ketua NU lagi, saya presiden. Tugas saya adalah mengurus semua rakyat, bukan hanya NU.”
Idealisme ini juga tercermin dalam Khittah 1926, yang ditegaskan kembali dalam Muktamar Situbondo 1984. Keputusan bersejarah itu membubarkan partai politik NU dan mengembalikannya sebagai organisasi sosial-keagamaan murni. Nuansa politik memang tidak sepenuhnya hilang karena warga NU tetap menjadi warga negara yang berhak memilih tetapi NU sebagai lembaga tidak lagi menjadi peserta pemilu. Itulah bentuk “istikamah” yang paling konkret.
Keputusan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Sebelum 1984, NU sempat menjadi partai politik sejak 1952 hingga 1973, lalu bergabung dalam PPP. Pengalaman pahit menjadi partai membuat Gus Dur dan para kiai menyadari bahwa politik praktis hanya menguras energi dan memecah belah warga. Mereka memilih jalan yang lebih mulia: menjadi gerakan moral dan kebudayaan.
Pelajaran: Politik Itu Memecah Belah, Ukhuwah Itu Abadi
Saya pernah mewawancarai seorang kiai sepuh di Kediri, Mbah Sholeh namanya. Usianya sudah hampir 90 tahun, tetapi matanya masih tajam dan ingatannya masih kuat. Beliau bercerita tentang pengalaman pahit Pemilu 1971, ketika NU masih menjadi partai politik.
“Waktu itu,” katanya dengan suara bergetar, “warga NU yang tadinya akrab saling mengunjungi, tiba-tiba terbelah menjadi dua kubu. Ada yang pro-NU, ada yang pro-PNI.
Hubungan kami yang biasa baik berubah menjadi tegang. Yang paling menyedihkan, jamaah hajat yang biasa kumpul bakdo maghrib mulai berangsur-angsur sepi. Yang datang hanya yang satu kubu. Yang lain memilih ke pengajian sebelah.”
Beliau menunduk sebentar, lalu melanjutkan: “Saya menangis waktu itu, Nak. Bukan karena kalah atau menang, tapi karena masjid yang dulu penuh jadi sepi. Saudara-saudara saya yang saya anggap keluarga tiba-tiba menjadi orang asing.”
Itulah pelajaran berharga yang Gus Dur wariskan: politik itu memecah belah, sedangkan ukhuwah Islamiyah dibangun di atas kesamaan iman dan tradisi pesantren, bukan pada pilihan di bilik suara.
Gus Dur ingin agar apapun pilihan politik warga NU, mereka tetap bisa sholat berjamaah, bersilaturahmi, dan bergotong royong. Tidak ada “kafir politik” dalam kamus NU. Seorang warga yang memilih calon A dan yang memilih calon B tetaplah saudara. Inilah nilai yang sering luntur di tengah panasnya kontestasi kekuasaan.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Ahmad Zainul Hamdi (2022) dalam Jurnal Maarif menunjukkan bahwa polarisasi politik di kalangan warga NU semakin tajam dalam lima tahun terakhir. Media sosial menjadi panggung pertarungan antara pendukung calon yang berbeda-beda. Yang memperparah, ada kecenderungan untuk mengafirkan satu sama lain hanya karena perbedaan pilihan politik. Ini adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan, karena bertentangan dengan nilai dasar NU yang moderat dan inklusif.
Ketika NU menjadi mesin pemenangan, maka yang kalah akan tersisih, yang menang akan lupa janji. Rakyat kecil yang menjadi basis NU hanya dijadikan komoditas suara, lalu ditinggalkan. Gus Dur ingin mencegah hal itu dengan menjauhkan NU dari arena politik praktis.
Gagasan: “Pemilih Kritis” Versus “Mesin Suara”
Salah satu gagasan paling orisinal dari Gus Dur adalah konsep “NU sebagai pemilih kritis” . Menurutnya, warga NU tidak boleh menjadi pemilih yang naif atau pemilih yang mudah dibeli. Mereka harus memiliki kesadaran politik yang matang. Dalam berbagai pidatonya, Gus Dur menjabarkan ciri-ciri “pemilih kritis”:
Aktif menilai rekam jejak calon, bukan tergiur atribut partai atau janji manis. Warga NU harus bertanya: “Siapa calon ini? Apa prestasinya? Apa integritasnya?”
Kritis terhadap kebijakan, tidak membabi buta mendukung penguasa. Warga NU harus berani bertanya: “Kebijakan ini untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk segelintir orang?”
Mengedepankan akhlak, bukan sekadar popularitas atau kekayaan calon. Warga NU harus menilai: “Apakah calon ini jujur? Apakah ia dekat dengan rakyat kecil?”
Mengawasi setelah pemilu, karena dukungan di bilik suara bukan izin untuk korupsi. Warga NU harus terus memantau: “Apakah janji kampanye ditepati? Apakah rakyat semakin sejahtera?”
Gagasan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Maraknya politik uang, hoaks, dan politisasi agama membuat warga NU rentan menjadi “mesin suara” yang mudah diarahkan. Padahal, sebagai organisasi terbesar di Indonesia dengan sekitar 40-50 juta anggota (perkiraan bervariasi), NU memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Jika warga NU menjadi pemilih kritis, maka para calon pemimpin akan berlomba-lomba menawarkan program yang pro-rakyat, bukan sekadar bagi-bagi amplop.
Namun, implementasi gagasan ini sering menemui hambatan. Struktur NU yang hierarkis dan patron-klien membuat warga cenderung mengikuti arahan kiai. Jika kiai memihak calon tertentu, maka massa akan mengikutinya. Di sinilah tantangan terbesar: bagaimana menjaga kiai tetap kritis dan tidak mudah dirayu oleh kekuasaan?
Gus Dur sendiri menyadari tantangan ini. Beliau pernah berkata bahwa tugas terberat adalah mengingatkan kiai agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik. Sebab, ketika kiai sudah terjebak, maka seluruh jamaahnya akan ikut terjebak. Maka Gus Dur selalu mengingatkan bahwa kiai harus menjadi “penerang” , bukan “tukang stempel” .
Nilai-Nilai: Jaga Jarak, Jaga Martabat
Ada tiga nilai utama yang ingin ditanamkan Gus Dur melalui prinsip ini, dan ketiganya saling berkaitan erat:
Pertama, Kemandirian. NU tidak boleh bergantung pada negara. Bantuan pemerintah itu penting, tetapi bukan berarti NU harus tunduk pada kehendak penguasa. Gus Dur ingin NU tetap berdiri di atas kaki sendiri, mengandalkan kekuatan pesantren dan gotong royong warga.
Dalam sejarahnya, NU didirikan oleh para kiai yang mandiri dan tidak bergantung pada kekuasaan kolonial atau kerajaan. Kemandirian ini adalah jati diri NU yang harus dijaga.
Kedua, Kejujuran. NU tidak boleh menjadi “tukang stempel” yang membenarkan kebijakan zalim. Sebaliknya, NU harus berani menyuarakan kebenaran, meskipun pahit di telinga penguasa. Ini adalah fungsi kenabian yang dijaga oleh para ulama. Dalam Islam, ada prinsip “kalimatul haq” kata kebenaran yang harus disampaikan meskipun konsekuensinya berat. Gus Dur adalah contoh sempurna dari kiai yang selalu menyampaikan kebenaran, bahkan kepada penguasa.
Ketiga, Kebersamaan. Di atas segala perbedaan politik, NU harus tetap menjadi payung besar yang melindungi semua warganya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengucilan. Semua warga NU, apapun pilihannya, tetap bersaudara. Prinsip “ukhuwah Islamiyah” (persaudaraan sesama Muslim) dan “ukhuwah wathaniyah” (persaudaraan sesama bangsa) harus selalu diutamakan di atas kepentingan politik praktis.
Nilai-nilai ini terlihat sederhana, tetapi sangat sulit dijaga di tengah godaan kekuasaan. Banyak pengurus NU yang tergoda menerima proyek, jabatan, atau fasilitas sebagai imbalan dukungan politik. Perlahan, NU kehilangan kemandiriannya. Perlahan, NU menjadi alat. Perlahan, martabat NU terkikis.
Saya pernah mendengar cerita dari seorang aktivis NU di Kalimantan. Ia bercerita bahwa ada calon bupati yang menawari setiap pengurus NU di wilayahnya uang puluhan juta rupiah hanya untuk “menggerakkan massa”.
Beberapa pengurus menerima, beberapa menolak. Yang menerima beralasan: “Ini untuk pembangunan pesantren, Pak. Tidak apa-apa.” Tapi yang menolak menjawab dengan tegas: “Kalau uang ini untuk pesantren, tolong langsung berikan ke pesantren, bukan ke saya. Saya tidak mau jadi perantara suap.”
Cerita ini menunjukkan bahwa pertaruhan moral di NU sangat nyata. Di satu sisi ada godaan besar, di sisi lain ada idealism yang tetap dijaga. Pertanyaannya, siapa yang lebih banyak? Dan bagaimana kita bisa memperkuat sisi idealisme?
Kritik Sosial: Ketika NU Jatuh Ke Jurang Pragmatisme
Saya tidak bisa menutup mata bahwa sebagian pengurus NU saat ini mulai terjebak dalam pragmatisme politik. Ada fenomena yang mengkhawatirkan dan perlu kita kritisi bersama:
Pertama, fasilitas pesantren digunakan untuk kampanye. Banyak pesantren yang mengadakan acara deklarasi calon tertentu, dengan dalih “acara sosial” atau “silaturahmi”. Padahal, jelas-jelas itu kampanye terselubung. Para calon bergantian “numpang” pengajian untuk menyampaikan visi-misinya. Bahkan ada yang lebih parah: pesantren dijadikan markas kampanye.
Kedua, kiai dijadikan “komoditas politik” . Calon pemimpin berbondong-bondong mendatangi kiai, meminta doa dan restu, lalu mengklaim “dukungan penuh NU” meskipun hanya bertemu satu atau dua kiai. Media kemudian memberitakan: “Kiai NU Dukung Calon X.” Padahal, kiai yang lain tidak setuju. Ini merusak citra NU sebagai organisasi yang independen dan merusak otoritas kiai itu sendiri.
Ketiga, struktur NU dikerahkan secara halus. Meskipun secara resmi NU tidak mengeluarkan arahan, tetapi jaringan pengurus dari tingkat ranting hingga pusat sering digerakkan untuk memenangkan calon tertentu. Ini adalah bentuk “mesin politik” yang tidak terlihat. Biasanya dilakukan melalui “pertemuan keluarga” atau “silaturahmi” yang sebenarnya adalah rapat koordinasi pemenangan.
Keempat, politik uang merambah NU. Ini yang paling berbahaya. Banyak warga NU yang menerima uang untuk memilih calon tertentu, dengan dalih “shodaqoh” atau “bantuan”. Padahal, Gus Dur sangat keras menolak politik uang. Beliau pernah bercerita bahwa ketika menjadi presiden, banyak orang yang menawari uang untuk dukungan politik, dan beliau selalu menolak. “Jangan beli suara rakyat dengan uang, karena nanti mereka akan menjualmu dengan harga lebih murah,” kata Gus Dur.
Fenomena-fenomena di atas bukan isapan jempol. Banyak peneliti yang mendokumentasikannya, termasuk Martin van Bruinessen dalam bukunya NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1999). Bruinessen mencatat bahwa sejak era reformasi, ada kecenderungan NU untuk “ditarik” kembali ke politik praktis, meskipun secara formal sudah keluar dari politik pada 1984.
Saya teringat tulisan Gus Dur dalam bukunya “Menggerakkan Tradisi” (2001). Beliau menulis dengan tajam:
“Jika NU dijadikan alat politik, maka ia akan kehilangan esensinya sebagai gerakan keagamaan. Yang tersisa hanya kulit kosong: atribut NU dipakai, tetapi nilai-nilai dakwah ditinggalkan. NU akan menjadi seperti wayang: indah dari luar, tetapi kosong dari dalam.”
Kritik ini sangat keras, tetapi justru itulah yang membuat Gus Dur dicintai. Ia tidak pernah takut berbicara kebenaran, bahkan kepada penguasa sekalipun. Beliau adalah contoh nyata dari kiai yang istikamah pada prinsip-prinsipnya.
Sintesis: Pengalaman, Refleksi, Dan Harapan
Pengalaman saya mengikuti dinamika NU selama lebih dari satu dekade sebagai pengamat sekaligus bagian dari warga NU menunjukkan bahwa prinsip Gus Dur tentang “NU bukan mesin politik” menghadapi ujian berat di setiap siklus pemilu. Tekanan dari calon-calon pemimpin sangat besar. Mereka datang dengan amplop tebal, janji proyek, dan tawaran posisi strategis. Tidak semua pengurus NU mampu menolak.
Tetapi di sisi lain, ada juga kiai-kiai yang tetap teguh. Mereka menolak deklarasi di pesantren, menolak suap politik, dan mengingatkan jamaahnya untuk memilih dengan hati nurani. Mereka adalah “gigi patah” yang digambarkan Gus Dur: berani menggigit penguasa yang zalim, meskipun harus patah.
Contoh nyata: pada Pemilu 2019, sejumlah kiai di Jawa Timur secara terbuka menolak politisasi pesantren. Mereka mengeluarkan seruan agar pesantren tidak dijadikan tempat kampanye. Sikap ini mendapat apresiasi luas, tetapi juga mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa kiai bahkan menerima ancaman.
Namun mereka tetap teguh.
Saya juga mencatat bagaimana Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam lain, memiliki pengalaman serupa. Mereka juga konsisten menjaga jarak dengan kekuasaan. Ketua Umum Muhammadiyah selalu mengingatkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ada tradisi panjang dalam Islam Indonesia yang menjaga organisasi keagamaan tetap merdeka dari politik praktis.
Namun, ada juga perbedaan penting. Muhammadiyah memiliki struktur yang lebih terpusat dan disiplin kader yang lebih ketat. Sedangkan NU memiliki struktur yang lebih longgar dan desentralistik, dengan otonomi kiai yang sangat kuat. Ini membuat NU lebih rentan terhadap politisasi, karena masing-masing kiai bisa memiliki afiliasi politik yang berbeda-beda.
Di sinilah tantangan terbesar: bagaimana menjaga agar keragaman afiliasi politik kiai tidak mengganggu persatuan organisasi dan tidak merusak citra NU sebagai entitas yang independen?
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh para pemikir NU adalah penguatan kultur kritik di kalangan kiai dan santri. Para kiai harus saling mengingatkan jika ada di antara mereka yang melanggar batas.
Santri juga harus diberi pendidikan politik yang kritis agar tidak mudah dimobilisasi. Pesantren harus menjadi laboratorium demokrasi, bukan mesin pemenangan.
Gus Dur sendiri pernah memberikan resep sederhana: “Didiklah santri agar tidak hanya bisa membaca kitab kuning, tetapi juga bisa membaca koran. Beri mereka wawasan kebangsaan dan kesadaran politik. Karena santri yang cerdas akan menjadi pemilih yang kritis.”
Resep ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di era digital, warga NU dibanjiri informasi dari media sosial. Banyak hoaks dan provokasi yang beredar. Tanpa bekal literasi politik yang baik, warga NU bisa dengan mudah diadu domba dan dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu.
Refleksi Kritis: Antara Idealisme Dan Realitas
Saya ingin jujur: tidak mudah menjadi pemilih kritis di tengah hiruk-pikuk politik praktis. Ada banyak tekanan yang datang silih berganti. Ada tekanan dari keluarga yang memilih calon berbeda. Ada tekanan dari lingkungan pesantren yang sudah “dibelokkan” oleh calon tertentu. Ada tekanan ekonomi berupa “bantuan” yang diberikan oleh tim sukses.
Tetapi justru di situlah letak pengorbanan dan perjuangan. Menjadi pemilih kritis berarti harus siap kehilangan jatah, siap dikucilkan, dan siap tidak populer. Inilah yang Gus Dur sebut sebagai “jalan sunyi” yang harus ditempuh oleh mereka yang ingin menjaga kemerdekaan berpikir dan bertindak.
Saya teringat pada sebuah peristiwa di sebuah desa di Madura. Seorang kiai menolak kedatangan calon bupati yang ingin “silaturahmi” ke pesantrennya. Kiai itu tahu bahwa calon tersebut memiliki rekam jejak korupsi dan dekat dengan pengusaha tambang yang merusak lingkungan. Ia lebih memilih menjaga kredibilitas pesantren daripada mendapatkan proyek pembangunan.
Akibatnya, pesantren itu tidak mendapatkan bantuan infrastruktur dari pemerintah desa. Tetapi warga sekitar justru semakin hormat kepada kiai tersebut. Mereka tahu bahwa kiai itu tidak bisa dibeli. Dan ketika ada masalah sosial atau sengketa tanah, mereka lebih percaya kepada kiai itu daripada kepada penguasa.
Inilah yang disebut “modal sosial” kepercayaan yang dibangun di atas integritas dan konsistensi. NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Tetapi modal sosial itu akan luntur jika NU terus-menerus terlibat dalam politik transaksional.
Menjaga Suluh Gus Dur
Di penghujung esai ini, saya ingin mengutip salah satu pernyataan Gus Dur yang paling berkesan dan sering saya dengar di berbagai pengajian:
“NU itu seperti lampu penerang. Jika lampu dipasang di dalam istana, ia hanya menerangi istana. Tapi jika lampu dipasang di luar istana, ia menerangi seluruh rakyat.”
Pesan ini mengingatkan kita bahwa posisi NU yang sesungguhnya adalah di tengah masyarakat, bukan di lingkaran kekuasaan. NU harus menjadi penerang bagi rakyat kecil, penjaga moral bangsa, dan pengawas kritis terhadap setiap kebijakan negara. NU tidak boleh menjadi “lampu istana” yang hanya menerangi penguasa dan melupakan rakyat.
Sudah saatnya kita terutama generasi muda NU menjaga warisan Gus Dur dengan sungguh-sungguh. Tolak godaan menjadikan NU sebagai mesin pemenangan. Jaga kemandirian NU. Dan yang terpenting, jadikan NU sebagai kekuatan moral yang mampu mengkritisi kekuasaan tanpa rasa takut.
Ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan:
Menguatkan literasi politik di kalangan santri dan warga NU. Buatlah pengajian-pengajian yang membahas isu-isu kebangsaan dan politik secara kritis. Buka ruang diskusi yang sehat untuk perbedaan pendapat.
Menegakkan aturan larangan rangkap jabatan secara konsisten. Jangan ada toleransi bagi pengurus NU yang merangkap jabatan politik. Jika mereka mau maju, mereka harus mundur dari struktural.
Menolak politik uang dan transaksional di lingkungan NU. Berani mengatakan “tidak” pada tawaran uang, proyek, atau fasilitas yang bertujuan memengaruhi pilihan politik.
Menghidupkan kembali tradisi kritis para kiai. Dorong kiai untuk tetap bersuara tentang isu-isu kebangsaan, tetapi tidak memihak calon tertentu. Jadikan pesantren sebagai pusat kajian kebangsaan.
Memperkuat jaringan NU di tingkat akar rumput. Jangan biarkan struktur NU hanya menjadi “jaringan atas” yang mudah diatur oleh kekuasaan. Perkuat ranting dan anak ranting agar tetap merdeka.
Jika kita gagal menjaga amanah ini, maka sejarah akan mencatat: NU tidak lagi menjadi milik kiai dan santri, tetapi milik bandar-bandar politik. Dan pada saat itu, suluh Gus Dur akan padam selamanya. Masjid-masjid akan kembali sepi, pengajian akan ditinggalkan, dan yang tersisa hanyalah atribut-atribut kosong tanpa makna.
Kita tidak ingin itu terjadi, bukan?
NU harus tetap menjadi milik rakyat kecil. NU harus tetap menjadi benteng moral bangsa. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, kritis, dan istikamah dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.
“Mari kita rawat pesantren, didik santri, dan jaga ukhuwah. Karena kekuatan NU tidak terletak pada kursi kekuasaan, tetapi pada jutaan hati yang terus berdoa dan berjuang untuk keadilan. Merekalah suluh yang akan menerangi Indonesia, dari desa hingga istana.”
Batu, 17 Agustus 2026
Yani Andoko
