Ketika “Kedaulatan Rakyat” Hanya Tersisa Di Papan Nama
Oleh Yani Andoko
Kalimat Manis Yang Mulai Hambar
Kita semua hafal kalimat emas itu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat.”
Diajarkan di sekolah, tertulis di undang-undang, diucapkan dengan lantang di setiap pidato politik. Kedengarannya menyenangkan, seperti mendengar janji cinta di hari pertama. Tapi setelah bertahun-tahun, kalimat itu mulai terasa seperti lagu lawas yang sering diputar, tapi tak ada lagi yang menghayati maknanya.
Di sinilah kita sekarang. Bukan lagi di era perlawanan terbuka, tapi di era kelelahan. Publik lelah, bukan karena tak peduli, tapi karena merasa suaranya nyaris tak pernah mengubah apa pun. Yang tersisa bukanlah demokrasi yang bernapas, melainkan pertunjukan besar dengan gimmick sebagai bintang utamanya. Dan kedaulatan?
Ia seperti tamu undangan yang tak pernah datang namanya tertera di kartu, tapi kursinya kosong.
Pertanyaan yang kemudian menggantung di udara: Apakah kedaulatan rakyat benar-benar milik kita? Ataukah ia hanya fosil retorika yang kita rawat karena takut kehilangan muka di hadapan sejarah?
Menyusuri Denyut Kedaulatan Yang Mulai Loyo
Definisi Yang Bergeser: Dari Substansi Ke Simbol
Kedaulatan rakyat secara yuridis-formal memang tak terbantahkan. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Namun dalam praktik sehari-hari, definisi ini mengalami pergeseran.
Sejarawan sastra dan politik Indonesia, Benedict Anderson, dalam Imagined Communities (1983), mengingatkan bahwa konsep-konsep kebangsaan dan kedaulatan sering kali dibangun sebagai “imajinasi kolektif”. Artinya, ia ada karena kita sepakat untuk mempercayainya.
Namun ketika kepercayaan itu terus-menerus dikhianati oleh realitas, imajinasi itu mulai rapuh seperti rumah panggung yang tiangnya dimakan rayap.
Kita memilih wakil rakyat setiap lima tahun. Kita datang ke bilik suara dengan harapan. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Keputusan-keputusan penting anggaran negara, kebijakan investasi, hingga pengelolaan sumber daya alam sering kali diambil tanpa melibatkan suara publik secara bermakna.
Rakyat tidak diajak berdialog; rakyat hanya diberi tahu. Dan jika pun ada dialog, ia terbatas, formalitas, dan penuh skenario.
Di sinilah kedaulatan mulai kehilangan substansinya: ia menjadi sekadar prosedur, bukan praktik.
Kedaulatan Yang Mengungsi Ke Pinggiran
Dalam teori, kedaulatan rakyat adalah fondasi. Dalam praktik, ia bekerja seperti lampu neon di siang bolong tetap menyala, tapi tak terlihat. Mengapa? Karena ruang untuk bersuara secara kritis telah digantikan oleh ruang gemerlap konten hiburan.
Coba perhatikan. Setiap kali pejabat membuat kebijakan kontroversial, yang muncul di linimasa bukanlah analisis mendalam, melainkan video mereka menari, bernyanyi, atau bercanda bersama selebritas. Isu harga pangan, pendidikan, atau lingkungan perlahan ditelan hiruk-pikuk konten viral.
Kisah Nyata: Seorang aktivis lingkungan dari Kalimantan bercerita kepada saya tentang aksinya mengkritik proyek tambang yang merusak hutan adat. Ia membuat video edukasi panjang berisi data, peta, dan kesaksian warga. Tayangannya? Hanya 50. Sementara di hari yang sama, video seorang kepala daerah menari mengikuti tren TikTok meraup 5 juta penonton. “Kami kalah sebelum bicara,” katanya dengan nada lelah. “Orang lebih suka tertawa dari pada berpikir.”
Ini bukan sekadar soal preferensi konten. Ini adalah perang ruang publik. Dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), Jürgen Habermas menggambarkan ruang publik sebagai arena di mana warga negara berkumpul untuk mendiskusikan masalah bersama secara rasional.
Namun hari ini, ruang publik kita telah berubah menjadi panggung hiburan, di mana logika pasar dan algoritma lebih berkuasa dari pada logika publik.
Dan di sinilah kedaulatan dikhianati: bukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh tawa dan algoritma.
Gimmick Sebagai Penghilang Kesadaran Kolektif
Frasa “gimmick” berasal dari dunia pertunjukan sebuah trik atau alat untuk menarik perhatian. Dalam politik, gimmick adalah kemasan yang mengaburkan isi. Ia bekerja dengan sempurna di era media sosial karena tiga alasan:
Algoritma menyukai emosi, bukan nalar. Konten yang memicu tawa, amarah, atau kejutan lebih cepat menyebar. Analisis kebijakan yang membosankan tak pernah menang dalam perlombaan ini.
Gimmick menciptakan ilusi kedekatan. Seorang pejabat yang berselfie dengan rakyat atau membagikan momen “ngopi bareng” menciptakan kesan bahwa ia adalah “salah satu dari kita” padahal jarak kuasa dan akses tetap sangat lebar.
Gimmick mengalihkan perhatian dari isu struktural. Ketika publik sibuk memperdebatkan pakaian menteri atau gaya rambut presiden, kita melupakan bahwa lapangan kerja menyusut, utang negara membengkak, dan kesenjangan semakin menganga.
Referensi: Noam Chomsky dan Edward S. Herman dalam Manufacturing Consent (1988) menyebut bahwa media massa berfungsi sebagai mesin pembentuk persetujuan publik. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke hiburan-hiburan trivial. Di era digital, mesin ini bekerja jauh lebih cepat, dan gimmick adalah bahan bakarnya.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika gimmick mulai menggantikan kritik. Di beberapa kanal berita, acara “talkshow politik” lebih banyak menampilkan para pembawa acara yang berdebat dengan nada tinggi tapi tanpa data. Kritik tereduksi menjadi “saling serang” yang menghibur, bukan “saling adu argumen” yang mencerahkan. Rakyat yang lelah kemudian memilih “Ah, sudahlah. Semua sama saja.”
Padahal, tidak semua sama. Tapi ketika gimmick merajai ruang publik, perbedaan antara yang benar dan salah, antara kebijakan yang pro-rakyat dan pro-kapital, menjadi kabur ditenggelamkan oleh riuh rendah tontonan.
Kedaulatan Di Warung Kopi Dan Gang-Gang Sepi
Namun, ada yang menarik. Kedaulatan tak pernah mati total. Ia hanya berubah rupa dan berpindah tempat.
Di warung kopi, dengan asap rokok dan kopi tubruk, orang-orang masih bicara jujur tentang harga beras, tentang sekolah anak mereka, tentang proyek desa yang mangkrak.
Tak ada kamera, tak ada “like”. Hanya obrolan yang lahir dari keresahan bersama. Seorang pengemudi ojek online di Yogyakarta pernah berkata kepada saya, “Di grup ojol, kami lebih berani ngomong soal blokir aplikasi, soal potongan harga yang merugikan, dari pada di media sosial. Di medsos, bisa diinjak-injak sama buzzer.”
Di gang-gang kecil di pinggir kota, para ibu arisan membicarakan dampak buruk perusahaan limbah terhadap air sumur mereka tanpa takut dicap “anti-pembangunan”. Mereka memetakan sendiri mana sumur yang mulai berubah warna, mana anak yang mulai batuk-batuk setelah pabrik beroperasi.
Itu adalah bentuk pengetahuan warga yang oleh ilmuwan seperti James C. Scott dalam Seeing Like a State (1998) disebut sebagai metis pengetahuan praktis yang lahir dari bawah, yang sering diabaikan oleh negara karena terlalu “kecil” dan “tidak ilmiah”.
Di ruang gelap, di rumah-rumah kontrakan yang sederhana, para aktivis yang tak bisa tampil di depan umum masih merancang gerakan, menyusun argumen, dan menyimpan mimpi tentang perubahan. Mereka tahu bahwa nyaring di media sosial tak selalu berarti efektif. Kadang, diam yang terencana lebih berdampak dari pada teriak yang kebablasan.
Di jalan-jalan sepi, saat larut malam, mereka yang kehilangan harapan pada panggung besar tetap berjalan perlahan, tapi belum berhenti. Mereka masih melangkah. Mungkin hanya dengan membeli barang dagangan tetangga, atau mengantarkan anaknya mengaji, atau sekadar menyapu halaman. Tapi itu adalah bentuk kedaulatan yang paling dasar: mengelola kehidupannya sendiri di tengah kegagalan sistem.
Kedaulatan di tempat-tempat ini bukanlah slogan. Ia adalah pengalaman: rasa sakit ketika negara tak hadir, dan kebersamaan ketika warga saling menolong di tengah kesulitan. Ia bukan milik partai atau presiden. Ia milik mereka yang masih bertahan.
Dilema “Kelelahan Publik” Dan Learned Helplessness
Saya pernah berbincang dengan seorang pemuda yang dulu aktif dalam gerakan mahasiswa di Jakarta. Kini ia memilih diam. Bukan karena ia setuju dengan keadaan, tapi karena ia lelah. “Setiap kali berteriak, yang terjadi adalah diskusi di media sosial yang berujung perdebatan identitas, bukan solusi. Energiku habis untuk hal yang sia-sia,” katanya. “Akhirnya, aku lebih milih ngurus kebun hidroponik di belakang rumah. Setidaknya aku bisa lihat hasilnya.”
Kelelahan ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai learned helplessness kondisi di mana seseorang berhenti berusaha karena merasa apa pun yang dilakukan tidak mengubah hasil (Seligman, 1975). Ini adalah kematian politik yang pelan, yang justru lebih berbahaya dari represi terbuka. Represi memicu perlawanan; kelelahan memicu kepasrahan.
Di Indonesia, fenomena ini diperparah oleh siklus politik yang berulang: janji, euforia, lalu kekecewaan. Setiap lima tahun kita seperti berada di rollercoaster yang sama. Harapan dibangun tinggi, lalu dihancurkan perlahan oleh kenyataan.
Data: Sebuah survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya sekitar 45%. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 memang tinggi secara angka, tapi jika dilihat dari kualitas partisipasi seperti kemampuan memilih berdasarkan program, bukan identitas angkanya masih rendah.
Artinya, banyak orang datang ke bilik suara karena kewajiban, bukan karena keyakinan.
Ketika rakyat lelah dan diam, kedaulatan itu de facto dengan diam-diam berpindah ke tangan segelintir orang. Bukan karena mereka merebutnya dengan paksa, tapi karena kita melepaskannya karena capek.
Kritik Sosial: Kedaulatan Yang Tinggal Nama
Jika kita jujur, saat ini kedaulatan rakyat lebih sebagai legitimasi daripada praktik. Nama itu masih dipakai dalam setiap sambutan, dalam setiap landasan hukum, dan di setiap kampanye. Namun di balik itu, isinya semakin kosong seperti botol minuman mahal yang sudah diminum habis, hanya labelnya yang masih utuh.
Kritik pertama: Demokrasi kita telah menjadi demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Prosedur berjalan: pemilu, sidang, pengesahan. Tapi substansi: apakah rakyat benar-benar ikut menentukan arah? Apakah kebijakan benar-benar mencerminkan suara terbanyak? Atau hanya mencerminkan suara terkuat?
Kritik kedua: Media massa dan platform digital yang seharusnya menjadi ruang publik kini menjadi mesin gimmick. Berita utama lebih sering diisi oleh pernyataan kontroversial seorang tokoh daripada analisis data. Talkshow lebih mengutamakan rating daripada kebenaran. Ini bukan sekadar bisnis; ini adalah ancaman bagi kedaulatan itu sendiri.
Kritik ketiga: Budaya politik kita mulai kehilangan ruang dialog. Yang berkembang adalah budaya monolog dan gempuran narasi. Setiap orang berbicara ke dindingnya sendiri, dengan lingkarannya sendiri. Yang terjadi adalah fragmentasi, bukan integrasi. Akibatnya, tidak ada publik yang benar-benar bersatu untuk menuntut perubahan. Yang ada adalah kumpulan kubu yang saling memaki.
Gagasan Dan Nilai: Kedaulatan Kecil Sebagai Jalan Pulih
Dari semua kegalauan ini, saya belajar satu hal: kedaulatan tak harus selalu digaungkan di panggung utama. Ia bisa dirawat di level mikro, melalui tindakan-tindakan kecil yang berkelanjutan.
Gagasan yang bisa kita coba:
Mulai dari lingkaran terkecil. Diskusi di rumah, di komunitas, di tempat kerja. Jangan tunggu “pemimpin” untuk memulai. Diskusi tentang anggaran RT, keluhan warga, atau kualitas layanan publik bisa menjadi sekolah demokrasi paling konkret.
Gunakan media sosial sebagai alat edukasi, bukan alat serang. Satu utas yang membongkar kebijakan dengan data dan narasi jelas meski hanya dibaca 100 orang lebih berharga daripada ribuan tayangan tarian tak bermakna.
Dalam kata-kata mantan jurnalis investigasi Tjipta Lesmana, “Kebenaran memang tak seksi, tapi ia bertahan lebih lama.”
Dukung jurnalis warga, peneliti independen, dan guru-guru yang masih mengajarkan muridnya untuk bertanya, bukan sekadar menghafal. Mereka adalah garda terdepan dalam mempertahankan ruang kritis.
Bangun ketahanan ekonomi dan sosial lokal. Kedaulatan politik tak mungkin tegak tanpa kedaulatan ekonomi. Ketika warga mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka lebih sulit diintimidasi atau dibeli. Ini adalah pelajaran dari gerakan koperasi dan ekonomi kerakyatan yang mulai redup.
Pilih pertarungan dengan bijak. Tidak semua isu perlu kita tanggapi; pilih yang paling dekat dan paling berdampak. Kelelahan sering terjadi karena kita mencoba melawan semua hal sekaligus. Fokuskan energi pada satu atau dua isu, lalu kawal dengan konsisten.
Nilai yang ingin saya tanam: Kedaulatan bukan produk jadi, ia adalah proyek yang selalu dalam proses. Ia tak pernah selesai. Dan dalam proses itu, gimmick adalah racun pelan yang membuat kita tertidur dalam kenyamanan semu.
Sementara kedaulatan sejati menuntut kewaspadaan, bukan tepuk tangan.
Pelajaran Dari Pengalaman Empirik
Pengalaman pribadi sering kali menjadi guru terbaik. Saya ingat ketika ibu saya dulu terlibat dalam kelompok arisan di kampung. Mereka bukan aktivis, bukan politikus. Mereka hanya ibu-ibu rumah tangga. Namun ketika sebuah pabrik pengolahan sampah mulai beroperasi di dekat kampung dan menimbulkan bau tak tertahankan, merekalah yang pertama bergerak. Bukan dengan spanduk besar, bukan dengan unjuk rasa ke DPR, tapi dengan mengirim perwakilan ke lurah, ke camat, dan ke dinas lingkungan.
Mereka membawa data: foto, kesaksian warga, dan catatan hari-hari saat bau paling menyengat. Mereka tak pandai berpidato, tapi mereka gigih. Enam bulan kemudian, pabrik itu dipaksa menambahkan alat penyaring yang sebelumnya “lupa” dipasang. Tanpa dana besar, tanpa koneksi politik, tanpa gimmick. Hanya dengan kegigihan dan data.
Itu adalah kedaulatan yang sesungguhnya: bukan di panggung, tapi di tanah.
Api Kecil Di Jalan Sepi
Mungkin kedaulatan rakyat saat ini benar-benar “tinggal nama saja”. Tapi nama itu bukanlah hal yang remeh. Ia adalah kenangan akan janji, pengingat bahwa ada utang sejarah yang belum dibayar, dan ia adalah api kecil yang masih bisa kita jaga.
Di jalan-jalan sepi, di warung-warung tanpa layar, di ruang gelap yang tak terlihat di sanalah kedaulatan bersembunyi, menunggu untuk dipanggil kembali. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan ketekunan, kesabaran, dan kejujuran.
Kita mungkin tak akan melihat perubahan besar dalam waktu dekat. Mungkin kita hanya akan melihat satu RTLH (Rumah Tak Layak Huni) yang diperbaiki, satu sumur yang dibersihkan, satu kebijakan desa yang diperbaiki. Tapi itu sudah cukup. Karena kedaulatan tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak, tapi dari seberapa banyak kita hadir untuk memperbaiki hal-hal kecil yang nyata.
Pada akhirnya, kedaulatan bukanlah hadiah dari penguasa. Ia adalah tanggung jawab yang harus dipungut dari lantai, dibersihkan dari debu, dan dihidupkan lagi meski hanya dengan napas pelan.
Maukah kita menjadi penjaga api itu?
Batu, 15 Mei 2026
Yani Andoko
