Kata Kasar “Ndasmu, Tolol, Kabur Aja Dulu, Dan Londo Ireng” Keluar Deras Dari Mulut Pejabat
Oleh Yani Andoko
Dari “Konyol” Menjadi “Mengkhawatirkan“
Akhir-akhir ini, kita sering mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pejabat negara kasar, merendahkan, dan terkesan “konyol”. Mulai dari anggota DPR yang menyebut wartawan dengan kata-kata tidak pantas, hingga pernyataan yang meremehkan profesi ahli gizi. Tapi, ini bukan sekadar “salah lidah” atau candaan yang lepas kendali. Ini adalah cermin dari sebuah penyakit kronis yang menggerogoti demokrasi kita: matinya kepercayaan publik.
Bagi sebagian orang, pernyataan seperti “otak kamu ada nggak” atau “tidak perlu ahli gizi” mungkin terdengar sebagai kelucuan politik. Namun, bagi rakyat yang memberi amanat, ini adalah hinaan. Dan ketika hinaan itu berulang kali terjadi tanpa konsekuensi, ada satu hal yang mati perlahan: kepercayaan.
Bayangkan sebuah rumah tangga besar bernama Indonesia. Di rumah ini, para pejabat adalah manajer yang disewa untuk mengurus kepentingan seluruh penghuni. Namun, alih-alih melayani, para manajer ini justru menghina, merendahkan, dan bertingkah seolah-olah merekalah pemilik rumah. Apa yang akan terjadi? Tentu saja, penghuni rumah akan kehilangan kepercayaan, memberontak, atau pergi meninggalkan rumah tersebut.
Gejala, Akar, Dampak, Dan Solusi
Gejala: Ketika “Penguasa” Bukan “Pelayan”
Dalam pidatonya, Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, mengingatkan sebuah falsafah: “Sayyidul qawm khadimuhum” pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Namun, realitas yang kita saksikan justru terbalik. Banyak pejabat bertingkah seolah-olah mereka adalah “tuan”, dan rakyat adalah “kawula”.
Kata-kata kasar seperti “ndasmu” atau “tolol” yang dilontarkan pejabat kepada wartawan atau kritikus bukan sekadar ketidaksopanan. Ini adalah manifestasi mentalitas feodal yang menganggap kritik sebagai “pemberontakan”, bukan sebagai “masukan”.
Mari kita telusuri beberapa contoh fenomenal yang terekam dalam ingatan publik:
Pernyataan Kontroversial Pejabat Respons Publik
“Otak kamu ada nggak?” Anggota DPR Dikecam Dewan Pers; publik menilai merendahkan profesi jurnalis
“Ndasmu” Presiden Prabowo Memicu gelombang kritik; dianggap melanggar etika kepemimpinan
“Kabur aja dulu” Pejabat terkait Sindiran terhadap kritikus yang dinilai tidak konstruktif
“Londo Ireng” Presiden Prabowo Debat panjang; sebagian menafsirkan sebagai rasis
“Tidak perlu ahli gizi” Wakil Ketua DPR Dikecam profesi kesehatan; dinilai meremehkan kompetensi
“Cukup aku WNI” Alumni LPDP Menggambarkan krisis kepercayaan kaum terdidik
Data survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Mei 2025 memperkuat fakta ini: partai politik, KPU, dan DPR adalah lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah, masing-masing hanya sekitar 43%. Mengapa? Karena rakyat lelah mendengar janji manis yang tak pernah terwujud dan melihat perilaku pejabat yang jauh dari teladan.
Fenomena “Kabur Aja Dulu”: Ketika Kepercayaan Runtuh
Salah satu indikator paling nyata dari matinya kepercayaan adalah fenomena “Cukup Aku WNI”. Seorang alumni LPDP (beasiswa prestisius negara) memposting di media sosial:
“Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA.”
Postingan ini sontak memicu polemik. Ada yang menuduhnya tidak nasionalis, tidak berterima kasih pada negara yang telah membiayai pendidikannya. Tapi di balik ketersinggungan, ada pertanyaan yang lebih dalam: mengapa kaum terdidik kita, yang justru paling diuntungkan oleh fasilitas negara, kehilangan harapan pada negeri ini?
Seorang pengamat menilai bahwa unggahan itu bukan soal nasionalisme, melainkan kegelisahan sosial akibat tata kelola pemerintahan yang buruk, ketidakadilan hukum, dan masa depan yang tidak pasti. Ini adalah “exit sentiment” kecenderungan mencari alternatif di luar sistem karena kepercayaan kepada negara sudah runtuh.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di kalangan elite. Survei terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi milenial dan Gen Z Indonesia memiliki keinginan untuk bekerja atau menetap di luar negeri. Alasan utamanya bukan sekadar gaji, tapi kepercayaan yang hilang pada sistem: ketidakpastian hukum, korupsi yang merajalela, dan ketidakmampuan negara menjamin masa depan yang layak.
Akar Masalah: Mengapa Kepercayaan Bisa Mati?
Budaya Feodal Yang Tak Kunjung Padam
Indonesia adalah negara yang baru berusia 80 tahun sebagai republik, tapi budaya feodal sudah mengakar selama berabad-abad. Mentalitas “raja”, “tuan”, dan “kawula” masih membekas kuat, terutama di kalangan elit politik. Ketika seseorang naik jabatan, ia cenderung merasa “di atas” rakyat, bukan “di antara” rakyat.
Cerita dari lapangan: Seorang kepala desa di Jawa Tengah mengaku bahwa ketika ia pertama kali menjabat, banyak tetangganya yang tiba-tiba menyebutnya “Bapak” dengan nada sungkan. Hubungan pertemanan yang setara berubah menjadi hubungan patron-klien yang timpang. Ini bukan kesalahan individu semata, tapi cermin budaya yang masih memuja kekuasaan.
Korupsi yang Menjadi “Budaya”
Survei Transparency International menunjukkan Indonesia konsisten berada di peringkat bawah dalam indeks persepsi korupsi. Ketika pejabat terang-terangan korup, lalu masih berani merendahkan rakyat, ini adalah penghinaan ganda: rakyat bukan hanya dicuri uangnya, tapi juga dihina martabatnya.
Data pahit: Indonesia kehilangan sekitar Rp 100 triliun per tahun akibat korupsi. Uang ini setara dengan biaya pembangunan 10.000 sekolah atau 1.000 rumah sakit. Tapi ketika rakyat protes, pejabat justru mengatakan “jangan demo, ganggu pembangunan”. Ironi yang memilukan.
Gaya Hidup Hedonistik Dan “Flexing” Pejabat
Tidak sedikit pejabat yang memamerkan kekayaan dan kemewahan di tengah krisis ekonomi. Ini seperti menyiram bensin ke api kemarahan publik. Sebuah podcast analisis krisis menyebut budaya “flexing” ini sebagai bom waktu yang memicu amarah publik, terutama ketika banyak rakyat kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Kasus viral: Seorang pejabat menayangkan koleksi mobil mewahnya di media sosial, sementara di daerahnya sendiri, banyak anak putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu membayar seragam. Reaksi publik? Kemarahan, caci maki, dan semakin dalamnya jurang ketidakpercayaan.
Ilusi Pemimpin “Merakyat”
Kita sering terpesona oleh pemimpin yang blusukan ke pasar atau masuk gorong-gorong. Namun, seperti diingatkan oleh pengamat, blusukan bukanlah ukuran keberhasilan. Ukuran sebenarnya adalah apakah kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada rakyat, atau justru hanya strategi komunikasi politik untuk membangun legitimasi semu.
Contoh nyata: Seorang gubernur rajin blusukan setiap minggu, diabadikan dengan kamera, diunggah ke semua platform media sosial. Tapi ketika banjir datang, ia tidak hadir. Ketika harga pangan naik, kebijakannya justru memperparah keadaan. Blusukan, dalam hal ini, hanya pencitraan kosong yang semakin merusak kepercayaan.
Dampak: Ketika Demokrasi Kehilangan Nafas
“Exit” vs “Voice”: Rakyat Memilih Pergi
Albert Hirschman, dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty, menjelaskan bahwa ketika konsumen (atau rakyat) kecewa, mereka punya dua pilihan: bersuara (voice) atau pergi (exit). Di Indonesia, fenomena “Kabur Aja Dulu” menunjukkan bahwa semakin banyak rakyat memilih opsi kedua: pergi.
Ini bukan hanya soal fisik (pindah ke luar negeri), tapi juga pergi secara psikologis: apatis, tidak peduli pada politik, tidak mau memilih, dan tidak percaya bahwa perubahan mungkin terjadi.
Demonstrasi Dan Gejolak Sosial
Pada Juni 2026, mahasiswa kembali turun ke jalan. Mereka datang bukan untuk “mengganggu ketertiban”, tapi untuk memberi peringatan bahwa ada jarak yang jauh antara penguasa dan rakyat. Tuntutan mereka sederhana: keadilan, kesejahteraan, dan harga diri.
Refleksi historis: Ketika kepercayaan publik mati, sejarah mengajarkan bahwa yang muncul adalah gelombang perlawanan. Tahun 1998 adalah bukti paling gamblang: rezim yang paling kuat sekalipun bisa tumbang jika rakyat sudah kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Pertanyaannya: apakah kita ingin mengulang sejarah?
Demokrasi Kehilangan Substansi
Seorang akademisi mengkhawatirkan bahwa Indonesia bergerak menuju “otoritarianisme terselubung” di mana prosedur demokrasi tetap dijalankan, tetapi ruang kebebasan sipil dan akuntabilitas terus menyempit.
Indikatornya:
Kritik di media sosial direspons dengan pelaporan pidana.
Aktivis yang lantang dikriminalisasi dengan UU ITE.
Lembaga pengawas negara kehilangan independensinya.
· Peran pers dibatasi dengan ancaman dan intimidasi.
Ini adalah demokrasi tanpa nafas prosedur tetap ada, tapi ruhnya, yaitu kepercayaan dan partisipasi rakyat, perlahan mati.
Krisis Ekonomi Dan Kepercayaan Yang Saling Memperkuat
Kepercayaan publik dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Ketika kepercayaan tinggi, investasi mengalir, biaya transaksi rendah, dan pertumbuhan terjadi. Ketika kepercayaan rendah, investor pergi, biaya transaksi tinggi, dan ekonomi stagnan.
Data terkini: Indeks kepercayaan konsumen Indonesia, meskipun masih di zona optimis, mulai menunjukkan tren menurun. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan mulai melemah ini adalah alarm awal yang seharusnya didengar.
Pelajaran Dan Gagasan: Apa Yang Bisa Kita Pelajari?
Kejujuran Adalah Mata Uang Politik
Teori tata kelola pemerintahan mengajarkan bahwa kejujuran adalah modal sosial yang paling berharga. Krisis ekonomi bukanlah penyebab utama jatuhnya sebuah pemerintahan. Penyebab utamanya adalah kegagalan menjaga kepercayaan karena pemerintah tidak jujur dan tidak transparan.
Kisah dari Malaysia: Ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui kelemahan pemerintahannya dan meminta maaf kepada rakyat, langkah ini justru meningkatkan kepercayaan publik. Kejujuran, meskipun pahit, adalah jalan paling singkat menuju pemulihan kepercayaan.
Pemimpin yang Baik Membangun Sistem, Bukan Pencitraan
Pemimpin yang baik tidak hanya pandai bicara atau sering tampil di layar kaca. Pemimpin yang baik adalah mereka yang membangun sistem yang membuat korupsi sulit terjadi, memperkuat meritokrasi, dan memastikan lembaga negara bekerja secara independen.
Konsep “Holding Power”: Dalam tradisi kepemimpinan Jawa, ada istilah “memayu hayuning bawana” memperindah keindahan dunia. Pemimpin sejati adalah mereka yang menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan, bukan mereka yang menciptakan kemewahan bagi diri sendiri.
Kepercayaan Adalah Jembatan
Tanpa kepercayaan, kebijakan yang paling teknokratis sekalipun akan menemui tembok perlawanan sosial. Dengan kepercayaan, rakyat akan lebih memahami mengapa kebijakan berat perlu diambil. Kepercayaan adalah jembatan antara penguasa dan rakyat.
Contoh dari negara lain: Di Selandia Baru, ketika Perdana Menteri Jacinda Ardern menghadapi krisis COVID-19, ia menggunakan komunikasi yang jujur, transparan, dan empatik. Hasilnya?
Masyarakat patuh dan tingkat kepercayaan publik melonjak. Di Indonesia, komunikasi yang merendahkan malah memicu resistensi dan ketidakpatuhan.
Nilai-Nilai Yang Harus Dihidupkan Kembali
Rasa Hormat: Setiap manusia, apapun statusnya, layak diperlakukan dengan hormat.
Emphaty: Pejabat harus bisa merasakan apa yang dirasakan rakyat.
Akuntabilitas: Setiap keputusan dan pernyataan harus bisa dipertanggungjawabkan.
Transparansi: Tidak ada yang perlu disembunyikan dari rakyat.
Integritas: Konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Kritik Sosial: Sebuah Refleksi Menjadi
Kita sering bertanya, di mana letak kesalahan kita sebagai rakyat?
Mungkin kita terlalu mudah memberikan kekuasaan kepada mereka. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi hingga lupa mengawasi. Mungkin kita takut bersuara karena ancaman dan intimidasi. Tapi satu yang pasti: kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi.
Dua jenis cermin:
Cermin untuk Pejabat: Lihatlah diri Anda. Apakah Anda masih ingat janji-janji saat kampanye? Apakah Anda masih merasakan penderitaan rakyat yang Anda pimpin? Apakah Anda masih ingat bahwa jabatan adalah amanat, bukan mahkota?
Cermin untuk Rakyat: Lihatlah diri kita. Apakah kita masih peduli? Apakah kita masih mau mengawasi? Apakah kita masih berani bersuara, atau sudah menyerah pada apatisme?
Sintesis: Menemukan Jalan Pulang
Pengalaman empirik menunjukkan bahwa krisis kepercayaan tidak pernah berakhir dengan baik. Dalam setiap peradaban, ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada penguasanya, yang terjadi adalah:
Keruntuhan kekuasaan (seperti jatuhnya Orde Baru).
Pergulatan sosial yang berkepanjangan (seperti di banyak negara Timur Tengah).
Atau kehancuran peradaban itu sendiri.
Referensi akademis: Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity menunjukkan bahwa kepercayaan adalah fondasi utama kemakmuran ekonomi. Negara dengan tingkat kepercayaan tinggi memiliki biaya transaksi rendah dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Sebaliknya, negara dengan kepercayaan rendah terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakstabilan.
Orisinalitas gagasan: Kita perlu membangun “ekosistem kepercayaan” yang melibatkan tiga pilar:
Pilar Hukum: Penegakan hukum yang tegas dan adil untuk semua.
Pilar Pendidikan: Mendidik generasi muda tentang pentingnya kepercayaan dan tanggung jawab sosial.
Pilar Media: Media yang independen dan bertanggung jawab sebagai jembatan antara rakyat dan penguasa.
Kembali Pada Nurani
Fenomena “kata-kata konyol” pejabat sebenarnya adalah cermin dari krisis moral dan budaya politik yang bermasalah. Ini bukan sekadar soal “kesleo lidah”, tapi soal hilangnya rasa hormat kepada rakyat yang memberi amanat.
Pertanyaannya sekarang: ke mana arah kekuasaan ini akan dibawa? Apakah akan terus menjadi sarana memperkaya diri dan kelompok, atau justru menjadi instrumen untuk memperluas kemaslahatan rakyat?
Ada firasat bahwa hari-hari kekuasaan yang merendahkan rakyat dan mengabaikan amanat akan segera berakhir. Firasat ini bukanlah ramalan pesimis, melainkan optimisme yang berani bahwa rakyat akan sadar dan bangkit.
Sejarah telah membuktikan bahwa rezim yang tidak berpihak pada rakyat tidak akan bertahan. Tahun 1998, 1974, dan 1966 adalah pelajaran berharga.
Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa sering kita memilih, tapi dari seberapa hormat pemimpin berbicara kepada yang dipimpin. Dan saat ini, kita semua rakyat, media, dan para pejabat yang masih punya nurani harus bersatu untuk mengingatkan: kekuasaan adalah amanat, bukan mahkota.
“Ketika penguasa mulai merendahkan rakyat, itu pertanda mereka sudah lupa bahwa kursi mereka ada di sana karena rakyat. Bangkitlah, karena jika rakyat diam, demokrasi akan mati dalam keheningan.”
Kepercayaan adalah jembatan yang menghubungkan penguasa dan rakyat. Jika jembatan itu runtuh, hanya waktu yang akan menentukan apakah kita bisa membangunnya kembali atau akankah kehancuran yang akan kita dapatkan?
Batu, 15 Juli 2026
Yani Andoko
