Membedah MBG Dengan Akal Sehat dan Nurani
Oleh Aswan Nasution
Penulis menaruh minat pada cerita reflektif tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan batin manusia. Melalui tulisan berusaha menangkap emosi sederhana yang sering terlewat dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Saat ini bertempat tinggal di Serbelawan ni Huta. Sebuah kota kecil di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di sini, semua lelaki dewasa di panggil “Ketua”
Sejak zaman kakek-nenek kita dahulu, memberi makan anak yatim, piatu, dan anak-anak yang sedang tumbuh adalah perbuatan paling mulia di bawah kolong langit.
Maka ketika pemerintah mengumandangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), batin kita selaku orang beriman tentu bergetar gembira; terbayang di pelupuk mata anak-anak sekolah di pelosok negeri, dengan pipi kemerahan, lahap mengunyah makanan sehat demi menyongsong masa depan bangsa.
Namun, alangkah terkejutnya kita ketika program yang suci ini belakangan riuh rendah bukan karena gizi yang masuk ke perut anak-anak, melainkan karena perdebatan anggaran yang meliuk-liuk di atas meja birokrasi. Sungguh jenaka melihat bagaimana niat mulia memberi sepiring nasi bisa berubah menjadi panggung politik yang penuh dengan kepulan asap kecurigaan.
Kita tidak boleh tergesa-gesa berteriak telah terjadi “perampokan negara” atau korupsi massal hanya karena mendengar kabar angin yang berembus di media sosial. Syariat Islam mengajarkan kita untuk tabayyun, melakukan verifikasi, dan bersandar pada data resmi serta audit yang sahih sebelum menjatuhkan vonis.
Menuduh tanpa bukti yang nyata hanyalah mencerminkan kedangkalan berpikir. Kebijakan publik yang besar ini tidak memerlukan caci maki, melainkan sebuah analisis yang kritis, jernih, dan mendalam. Pertanyaan besarnya bukanlah sekadar “siapa yang salah” atau siapa yang berniat memperkaya diri, melainkan sebuah perkara yang jauh lebih mendasar: Apakah masalah utama Program Makan Bergizi Gratis ini terletak pada kesucian niat programnya, atau justru pada desain tata kelolanya yang ringkih?
Programnya Mulia, Mengapa Tata Kelolanya Menjadi Masalah?
Secara konsep lahiriah, memberi makan anak-anak sekolah untuk memotong rantai stunting, meningkatkan kehadiran di kelas, dan menggerakkan ekonomi warung-warung desa adalah ide yang luar biasa bernilai. Banyak negara di dunia, dari belahan bumi Barat hingga Asia, telah berhasil menaikkan derajat generasi mudanya melalui program serupa. Perut yang kenyang dan bergizi adalah modal utama bagi otak untuk menangkap pelajaran agama, sains, dan budi pekerti. Jadi, mari kita sepakati dahulu di awal: niat program ini sudah sangat betul dan luhur.
Akan tetapi, di sinilah watak manusia diuji. Dalam ilmu administrasi negara yang universal, berlaku sebuah hukum yang tak tertulis namun mutlak: “Semakin luas jangkauan sebuah program, dan semakin gemuk anggaran yang digelontorkan, maka semakin kuat pula benteng pengawasan yang harus dibangun.”
Manusia, jika dihadapkan pada gundukan uang yang menggunung tanpa penjagaan yang ketat, sering kali mendadak lupa pada moralitas. Jika sistem pengawasan dibiarkan longgar, program sosial yang awalnya dirancang untuk mengetuk pintu langit sebagai amal jariah, dengan seketika bisa merosot derajatnya menjadi ladang perburuan rente ekonomi bagi segelintir lingkaran elite.
Penyakit Lama Bernama Sentralisasi Kekuasaan
Kalau kita selidiki dengan saksama, riak-riak kritik yang muncul di tengah masyarakat sebenarnya bermuara pada satu titik penyakit lama dalam birokrasi kita: syahwat sentralisasi yang terlalu tinggi. Amat mengherankan melihat bagaimana urusan dapur, penunjukan pengelola masakan, penentuan anak mana yang berhak menerima sepiring nasi, alokasi anggaran belanja bawang dan cabai, hingga urusan bayar-membayar, semuanya harus bergantung dan diputuskan oleh satu lembaga pusat di ibu kota.
Bagaimana mungkin orang-orang yang duduk di ruangan sejuk di Jakarta bisa mengetahui dengan pasti apakah anak-anak di pedalaman Sumatra Utara lebih suka makan ikan sale atau telur dadar? Ketika seluruh otoritas ditarik ke pusat, maka rantai birokrasi menjadi sangat panjang, kaku, dan yang paling berbahaya, membuka ruang subur bagi konflik kepentingan. Teori administrasi publik modern pun sudah angkat tangan melihat model begini; model yang terlalu terpusat pada satu tangan dalam mengurus hajat hidup jutaan perut anak bangsa adalah model yang paling rentan roboh dan rawan penyimpangan.
Menimbang Dua Jalan: Model Dapur atau Uang Langsung?
Kini timbul sebuah ikhtilaf, sebuah perdebatan yang cukup menggelitik akal sehat kita. Mana yang lebih maslahat bagi negara: membangun ribuan dapur umum baru dari sabang sampai merauke, atau memberikan uang bantuan gizi itu langsung ke tangan para ibu di rumah-rumah miskin? Kedua jalan ini tentu memiliki timbangan kelebihan dan kelemahannya masing-masing dalam neraka kebijakan.
Mari kita bedah model dapur umum terlebih dahulu. Kelebihannya jelas; kualitas makanan bisa dikontrol dengan ketat oleh ahli gizi, takaran kalori terukur, dan kita mendapat kepastian bahwa makanan itu benar-benar masuk ke mulut si anak di sekolah. Namun, aduhai, kelemahannya pun tidak kalah mengerikan. Operasionalnya luar biasa mahal, potensi penggelembungan harga (mark-up) bahan baku sangat terbuka, dan program sosial ini rawan bergeser menjadi sekadar “proyek fisik” pembangunan gedung dapur yang berujung pada bagi-bagi jatah kontraktor.
Bagaimana dengan model bantuan uang langsung kepada keluarga? Kelebihannya adalah ongkos birokrasinya jauh lebih murah dan tidak repot membangun sarana fisik baru. Tetapi kelemahannya pun nyata di depan mata; tidak ada jaminan uang tersebut akan dibelikan susu atau telur oleh orang tuanya.
Jangan-jangan, uang gizi anak justru habis dipakai sang ayah untuk membeli rokok atau membayar cicilan kendaraan bermotor. Berdasarkan realitas sosial tersebut, pikiran jernih kita akan melihat bahwa pilihan terbaik bukanlah memilih salah satu secara kaku, melainkan mengombinasikan keduanya dengan bijaksana sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Jangan Bakar Kelambunya Hanya Karena Marah Pada Nyamuknya
Melihat sengkarut tata kelola yang ada, sebagian kalangan dengan nada berang mengusulkan agar program MBG ini dibubarkan saja seluruhnya. Menurut hemat kami, pandangan seperti itu tidaklah mencerminkan kebijaksanaan. Dalam mazhab kebijakan publik yang matang, sebuah program sosial tidak boleh dibubarkan selama tujuan sosial dasarnya—yaitu mengentaskan gizi buruk anak-anak miskin—masih sangat relevan dan dibutuhkan oleh rakyat.
Jika ada nyamuk di dalam kelambu kita, jangan rumahnya yang dibakar, melainkan nyamuknya yang harus ditepis dan kelambunya yang diperbaiki.
Membubarkan program MBG secara total sama saja dengan merenggut hak dan manfaat riil yang seharusnya diterima oleh jutaan anak-anak polos di pelosok negeri. Yang harus segera diakhiri dan dibongkar adalah sistemnya yang tidak efisien, mekanismenya yang gelap, serta celah-celah rente yang menganga lebar.
Memperbaiki sistem akan menyelamatkan uang negara sekaligus memastikan hak si miskin tertunaikan tanpa kurang satu apa pun.
Khazanah Solusi: Jalan Lurus Memperbaiki Sistem
Daripada kita menghabiskan energi untuk berdebat kusir tanpa ujung tentang lanjut atau hentikan, alangkah lebih mulia jika kita merumuskan reformasi tata kelola yang realistis, cerdas, dan bermartabat melalui lima langkah berikut:
• Fokus pada Kelompok Prioritas Utama: Janganlah bernafsu untuk langsung memberi makan seluruh populasi anak secara serentak dari hari pertama jika napas anggaran kita masih tersengal-sengal. Kembalikan sasaran utama program ini kepada mereka yang paling membutuhkan: anak-anak di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), keluarga miskin ekstrem, ibu hamil, balita, serta anak-anak yang berada dalam garis merah risiko stunting.
Mulailah dengan langkah kecil yang selamat sebelum melangkah besar.
• Audit Nasional yang Terbuka:
Transparansi adalah obat penawar paling mujarab bagi penyakit korupsi. Setiap unit dapur yang beroperasi harus diaudit secara berkala, dan hasilnya dibuka ke publik. Berapa jumlah anak yang dilayani, berapa kapasitas dapurnya, berapa biaya operasional riil per porsi, dan siapa vendor yang memasok beras serta lauk-pauknya. Biarkan masyarakat ikut mengawasi, karena uang yang dipakai adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat.
• Penerapan Sistem Digital Real-Time:
Di zaman kemajuan teknologi ini, tidak ada alasan lagi bagi birokrasi untuk menggunakan laporan manual yang mudah dimanipulasi. Setiap dapur wajib menggunakan sistem digital; lengkap dengan pelacakan GPS, foto distribusi makanan setiap hari, dan pemindaian QR Code bagi anak penerima manfaat. Jika teknologi ini diterapkan dengan jujur, maka keberadaan “dapur fiktif” yang hanya ada di atas kertas akan musnah dengan sendirinya.
• Membuka Kompetisi Secara Terbuka:
Negara harus menghapus segala bentuk monopoli dalam penyediaan makanan. Berikan kesempatan yang sama dan adil kepada pihak sekolah, pesantren, koperasi desa, UMKM lokal, yayasan sosial, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk ikut berpartisipasi.
Persaingan yang sehat secara alamiah akan menurunkan biaya operasional dan meningkatkan mutu makanan menjadi jauh lebih baik.
• Melibatkan Pemerintah Daerah Penuh:
Program nasional yang dirancang di Jakarta sering kali layu di daerah karena mengabaikan realitas lokal. Pemerintah daerah, dari gubernur hingga kepala desa, harus dilibatkan penuh karena merekalah yang paling mengerti kondisi geografis masyarakatnya, fluktuasi harga pangan lokal, dan kebutuhan nyata anak-anak di wilayah mereka.
Menatap Cermin Kebijakan
Akhirnya, berhentilah kita memandang polemik Makan Bergizi Gratis ini dengan kacamata permusuhan politik yang sempit. Fokus sejati kita harus diarahkan pada sebuah pertanyaan luhur yang jauh lebih bernilai bagi masa depan umat: Bagaimana cara negara dapat memberi makan dan mencerdaskan anak-anak Indonesia tanpa membuka celah sedikit pun bagi praktik pemborosan, rente, dan korupsi?
Sebab dalam urusan mengelola negara, solusi terbaik yang mendatangkan berkah dari Allah Swt bukanlah dengan cara meruntuhkan segala hal yang sudah dibangun atau membangun kembali dari nol dengan keangkuhan baru. Jalan yang paling lurus adalah dengan berani memperbaiki apa yang sudah baik, meluruskan apa yang bengkok, dan membuang jauh-jauh apa yang buruk demi kemaslahatan seluruh anak bangsa di masa depan. Selamat berfikir dengan akal yang sehat dan hati yang bersih!
Horas … Horas ..Horas
