Akademisi Dari Empat Perguruan Tinggi Digaet Untuk Atasi Banjir Kota Bandar Lampung

Oleh Ir. Azhar, M.T.

Dosen Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung

Topografi kota Bandar Lampung tergolong bervariasi, memadukan wilayah pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga kawasan yang berbatasan dengan kaki Pegunungan Bukit Barisan. Bagian selatan kota yang menghadap Teluk Lampung didominasi dataran rendah, sementara sebagian besar wilayah lainnya berupa lahan bergelombang dan perbukitan dengan ketinggian yang terus meningkat ke arah barat dan utara. Kondisi ini menjadikan Bandar Lampung memiliki bentang alam yang tidak seragam, dengan perpaduan kawasan pesisir dan bukit yang membentuk karakter khas kota.

Keberagaman topografi tersebut berpengaruh langsung terhadap pola perkembangan kota. Banyak kawasan permukiman dan jaringan jalan dibangun mengikuti kontur perbukitan, sehingga jalan-jalan menanjak dan menurun menjadi pemandangan umum.

Di sisi lain, kawasan perbukitan juga berperan sebagai daerah tangkapan air yang penting, meskipun pada beberapa lokasi diperlukan perhatian terhadap potensi erosi dan longsor akibat perubahan penggunaan lahan. Dengan demikian, Bandar Lampung dapat digambarkan sebagai kota yang berkembang di antara teluk dan perbukitan, dengan lanskap yang dinamis dan relief yang relatif kompleks dibandingkan kota-kota dataran rendah.

Dampak dari topografi yang demikian adalah Kota Bandar Lampung sering disergap banjir ketika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Air hujan yang jatuh di kawasan perbukitan mengalir dengan cepat menuju daerah-daerah yang lebih rendah, terutama kawasan dataran dan cekungan perkotaan yang telah padat terbangun.

Ketika kapasitas drainase tidak mampu menampung volume limpasan tersebut, genangan dan banjir pun mudah terjadi. Kondisi ini semakin diperparah oleh berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan, sehingga sebagian besar air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir ke saluran-saluran air dan sungai.

Di sisi lain, karakter topografi yang berbukit juga menyebabkan persoalan banjir di Bandar Lampung tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah drainase perkotaan. Banjir merupakan hasil interaksi antara kondisi bentang alam, perubahan tata guna lahan, dan pertumbuhan kota yang berlangsung semakin intensif.

Karena itu, upaya pengendaliannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari perlindungan kawasan perbukitan sebagai daerah tangkapan air, peningkatan kapasitas sistem drainase, normalisasi alur sungai, hingga penataan ruang yang lebih memperhatikan daya dukung lingkungan. Tanpa langkah-langkah tersebut, banjir akan terus berulang dan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari dari perkembangan kota yang tumbuh di antara bukit dan teluk.

Guna mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi berulang kali, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengundang para akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, unsur pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat untuk duduk bersama merumuskan langkah strategis penanggulangan banjir. Pertemuan tersebut dikemas dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertema “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang diselenggarakan di IIB Darmajaya pada April 2026. Kegiatan ini merupakan inisiatif kolaboratif yang melibatkan IIB Darmajaya, Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (ITERA), dan Universitas Bandar Lampung (UBL) sebagai bentuk kontribusi dunia akademik dalam membantu merumuskan solusi atas persoalan banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung.

Pentingnya forum tersebut tercermin dari dukungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memandang banjir sebagai salah satu isu prioritas pembangunan daerah. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan musiman semata, melainkan telah menjadi tantangan pembangunan yang berdampak pada infrastruktur, aktivitas ekonomi masyarakat, kesehatan lingkungan, hingga rasa aman warga.

Tingginya curah hujan, kapasitas drainase yang belum optimal, penyempitan aliran sungai, alih fungsi lahan, dan persoalan tata ruang menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya mengandalkan solusi jangka pendek.

Karena itu, forum ini diarahkan untuk menghasilkan peta jalan penanganan banjir yang berbasis data, kajian ilmiah, dan kolaborasi lintas sektor. Pembahasan mencakup normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase terpadu, rehabilitasi daerah resapan air, pengendalian tata ruang, penguatan regulasi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan antarwilayah agar penanganan banjir memiliki arah kebijakan yang jelas, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Forum ini sekaligus menunjukkan bagaimana perguruan tinggi dapat mengambil peran sebagai pusat solusi bagi persoalan daerah. Melalui kolaborasi akademik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari rekayasa infrastruktur, teknologi pemetaan, kajian lingkungan, kebijakan publik, hingga aspek sosial kemasyarakatan, diharapkan lahir rekomendasi yang konkret dan realistis bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Harapannya, kota ini tidak hanya tumbuh maju secara fisik, tetapi juga memiliki ketahanan lingkungan yang kuat, lebih tertata, dan lebih tangguh dalam menghadapi ancaman banjir di masa mendatang.

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penyedia solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Melalui penelitian, pengumpulan data, kajian ilmiah, serta analisis yang objektif, para akademisi dapat membantu pemerintah memahami akar permasalahan secara lebih mendalam sehingga kebijakan yang diambil tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan mampu menjawab persoalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penanganan banjir, misalnya, kontribusi akademisi dapat mencakup kajian hidrologi, tata ruang, rekayasa infrastruktur, lingkungan, hingga aspek sosial yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi merupakan salah satu ciri penting tata kelola pembangunan yang modern dan berbasis pengetahuan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan program, sementara akademisi memiliki kapasitas untuk menyediakan landasan ilmiah yang dapat memperkuat kualitas keputusan tersebut.

Sinergi keduanya memungkinkan berbagai kebijakan publik dirancang berdasarkan data, fakta, dan hasil penelitian, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau pertimbangan jangka pendek. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dalam penyelesaian berbagai persoalan publik, baik banjir, lingkungan, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan ekonomi, merupakan kebutuhan yang semakin penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ketika pemerintah menghadapi persoalan yang semakin kompleks, kebutuhan terhadap suara akademisi justru semakin besar. Sebab, tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif atau politik. Banyak persoalan publik memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap data, teori, pengalaman empiris, dan proyeksi jangka panjang—sesuatu yang menjadi bidang keahlian utama dunia akademik.

Oleh karena itu, kemauan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan perguruan tinggi patut diapresiasi sebagai langkah menuju tata kelola pembangunan yang lebih rasional, partisipatif, dan berbasis pengetahuan.

Sikap Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah melibatkan banyak akademisi untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut menunjukkan bahwa persoalan publik yang kompleks memerlukan pendekatan yang melampaui batas-batas birokrasi. Pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk lebih membuka ruang partisipasi akademik dalam proses perumusan kebijakan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan.

—-*