Literasi Saja Tidak Akan Menyelamatkan Aceh
Oleh: Dayan Abdurrahman
Tulisan Profesor Burhanuddin mengenai pentingnya literasi dalam menyiapkan generasi Aceh di tengah banjir informasi merupakan refleksi yang penting dan relevan. Di tengah derasnya arus media sosial, kecerdasan buatan, serta ledakan informasi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.
Peringatan beliau mengenai pentingnya literasi layak mendapat perhatian serius. Sebagai seorang murid yang banyak belajar dari para dosen dan senior akademik, saya melihat tulisan tersebut sebagai bentuk kegelisahan intelektual yang lahir dari kepedulian terhadap masa depan generasi Aceh.
Saya sepakat dengan gagasan dasar yang beliau sampaikan bahwa literasi tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kemampuan membaca dan menulis. Literasi hari ini mencakup kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, memahami konteks, membedakan fakta dari opini, serta mengolah pengetahuan menjadi keputusan yang rasional. Dalam dunia yang dipenuhi informasi, kemampuan untuk berpikir menjadi jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan untuk mengakses informasi itu sendiri.
Namun justru karena saya sepakat dengan premis tersebut, saya merasa diskusi ini perlu didorong lebih jauh. Pertanyaan yang menurut saya perlu diajukan bukan lagi apakah literasi penting atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang sering kita keluhkan benar-benar disebabkan oleh lemahnya literasi, atau justru oleh persoalan lain yang lebih struktural dan lebih mendalam.
Selama bertahun-tahun kita begitu yakin bahwa pendidikan dan literasi merupakan kunci utama kemajuan. Narasi ini terus diulang dalam seminar, ruang kelas, pidato pejabat, hingga dokumen-dokumen pembangunan. Seolah-olah jika masyarakat membaca lebih banyak buku, memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik, dan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka kemajuan akan datang dengan sendirinya. Namun pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan kemajuan sosial ternyata tidak sesederhana itu.
Data Programme for International Student Assessment (PISA) memang menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain. Fakta ini tidak dapat dibantah. Akan tetapi persoalan yang lebih menarik justru muncul setelah data itu dibaca. Jika suatu hari Aceh berhasil meningkatkan kualitas literasi secara signifikan, apakah sistem sosial, ekonomi, dan politik kita telah siap untuk menyerap hasil dari peningkatan tersebut?
Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif, tetapi justru di situlah letak inti persoalan yang sering terlewat dalam berbagai diskusi pendidikan. Kita terlalu sering membicarakan bagaimana meningkatkan kualitas individu, tetapi terlalu sedikit membicarakan kualitas sistem yang akan menerima individu tersebut. Kita mendorong anak-anak untuk berpikir kritis, tetapi apakah ruang sosial kita benar-benar menghargai pemikiran kritis? Kita mendorong kreativitas, tetapi apakah institusi kita memberi ruang bagi kreativitas untuk berkembang? Kita mendorong inovasi, tetapi apakah sistem birokrasi kita cukup terbuka untuk menerima gagasan baru?
Dalam banyak situasi, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu menggembirakan.
Kita sering meminta generasi muda untuk berani bertanya, tetapi tidak jarang mereka dianggap mengganggu ketika mulai mempertanyakan sesuatu yang mapan. Kita mendorong mahasiswa untuk berpikir independen, tetapi dalam kehidupan sosial dan birokrasi mereka sering berhadapan dengan budaya yang lebih menghargai kepatuhan dibanding argumentasi. Kita berbicara tentang meritokrasi, tetapi dalam praktiknya berbagai posisi strategis masih sering dipengaruhi oleh faktor kedekatan, jaringan sosial, loyalitas kelompok, dan hubungan personal.
Jika kondisi ini masih berlangsung, maka muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: untuk apa kita melahirkan generasi yang kritis jika sistem yang mereka masuki justru lebih menghargai kepatuhan daripada kapasitas?
Di titik inilah saya melihat bahwa persoalan Aceh tidak semata-mata terletak pada rendahnya literasi, melainkan pada lemahnya kemampuan institusi untuk mengubah literasi menjadi mobilitas sosial, inovasi, dan kemajuan kolektif. Kita mungkin berhasil melahirkan individu-individu yang semakin terdidik, tetapi belum tentu berhasil menciptakan lingkungan yang memungkinkan pendidikan tersebut menghasilkan dampak yang nyata.
Banyak negara berhasil menunjukkan bahwa literasi hanya menjadi kekuatan transformasi ketika bertemu dengan institusi yang sehat. Finlandia sering dipuji karena kualitas pendidikannya yang tinggi. Namun keberhasilan Finlandia tidak hanya lahir dari budaya membaca. Ia juga ditopang oleh tingkat kepercayaan sosial yang tinggi, tata kelola publik yang relatif bersih, penghargaan terhadap profesi guru, serta sistem yang memberikan ruang bagi kemampuan individu untuk berkembang. Pendidikan mereka bekerja karena didukung oleh lingkungan sosial yang sehat.
Singapura juga memberikan pelajaran yang menarik. Keberhasilan mereka dalam pendidikan bukan semata-mata hasil dari sekolah yang disiplin atau kurikulum yang kuat. Pendidikan di Singapura terhubung dengan sistem ekonomi yang kompetitif, birokrasi yang efisien, dan budaya institusional yang relatif menghargai kompetensi. Dengan kata lain, investasi pendidikan memiliki jalur yang jelas menuju produktivitas ekonomi dan kemajuan sosial.
Pelajaran dari berbagai negara tersebut menunjukkan satu hal penting. Literasi tidak pernah bekerja sendirian. Literasi hanyalah salah satu unsur dalam ekosistem pembangunan yang jauh lebih besar. Ketika institusi publik lemah, tata kelola tidak efektif, dan peluang sosial tidak terdistribusi secara adil, maka pendidikan sering kali kehilangan daya transformasinya.
Dalam konteks Aceh, pertanyaan ini menjadi semakin relevan. Selama hampir dua dekade pascaperdamaian, investasi pendidikan terus meningkat. Jumlah lulusan perguruan tinggi bertambah. Akses internet semakin luas. Informasi dapat diperoleh hanya melalui genggaman tangan. Akan tetapi pada saat yang sama, kita masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Produktivitas ekonomi belum mengalami lompatan yang sebanding dengan peningkatan pendidikan. Inovasi masih terbatas. Kualitas tata kelola publik masih menjadi perdebatan. Banyak anak muda terdidik yang mengalami kesulitan menemukan ruang aktualisasi yang sesuai dengan kapasitas mereka.
Di sinilah saya melihat bahwa persoalan terbesar kita bukan semata-mata bagaimana membuat masyarakat lebih literat, tetapi bagaimana menciptakan struktur sosial yang mampu mengubah literasi menjadi kekuatan nyata. Sebab pengetahuan tidak secara otomatis menghasilkan kemajuan. Pengetahuan harus bertemu dengan kesempatan. Pendidikan harus bertemu dengan institusi yang sehat. Kemampuan harus bertemu dengan sistem yang menghargai kemampuan itu sendiri.
Kita tentu membutuhkan guru yang lebih kreatif, sekolah yang lebih baik, dan budaya membaca yang lebih kuat. Namun kita juga membutuhkan birokrasi yang lebih meritokratis, ruang publik yang lebih terbuka terhadap kritik, sistem ekonomi yang lebih produktif, dan budaya politik yang lebih menghargai kompetensi dibanding kedekatan. Tanpa itu semua, literasi berisiko berhenti sebagai kemampuan individual yang tidak pernah sepenuhnya berubah menjadi energi sosial.
Karena itu, saya percaya bahwa diskusi mengenai masa depan generasi Aceh harus bergerak melampaui ruang kelas. Kita tidak hanya perlu bertanya bagaimana membuat anak-anak mampu membaca dunia. Kita juga perlu bertanya apakah dunia yang mereka masuki bersedia menghargai apa yang telah mereka pelajari.
Pada titik ini, saya tetap sejalan dengan kegelisahan Profesor Burhanuddin mengenai pentingnya literasi. Akan tetapi saya juga percaya bahwa literasi bukanlah tujuan akhir. Literasi hanyalah pintu masuk. Setelah pintu itu terbuka, pertanyaan yang jauh lebih besar menunggu untuk dijawab: apakah Aceh telah memiliki institusi, budaya, dan sistem sosial yang mampu mengubah kecerdasan warganya menjadi kemajuan bersama?
Mungkin di situlah pekerjaan rumah terbesar kita hari ini. Sebab sejarah menunjukkan bahwa kemajuan tidak pernah lahir hanya dari masyarakat yang terdidik. Kemajuan lahir ketika pendidikan, keadilan institusi, kesempatan ekonomi, budaya kerja, dan tata kelola publik berjalan ke arah yang sama. Dan tanpa keberanian untuk membicarakan seluruh dimensi tersebut secara jujur, diskusi mengenai literasi akan selalu berisiko berhenti sebagai nasihat yang baik, tetapi belum tentu mampu menjelaskan mengapa kemajuan yang kita harapkan belum sepenuhnya hadir.
