Menakar Kadar Integritas Wakil Rakyat

Oleh: Azharsyah Ibrahim

Gelombang Ketidakpercayaan

Demo besar yang bergemuruh pada September 2025 bukanlah peristiwa spontan. Ia adalah letupan dari bara yang dipendam bertahun-tahun. 

Ketidakpercayaan rakyat terhadap para pemegang kekuasaan sudah lama menumpuk, hanya menunggu satu percikan kecil untuk meledak. Tragedi seorang pengemudi ojek daring yang tewas di tengah aksi saat itu, menjadi pemicu. 

Tetapi api sebenarnya telah lama menyala dengan kebijakan yang tidak pro-rakyat, kesenjangan yang makin lebar, dan gaya hidup mewah para elite politik yang mencolok.  

Aksi jalanan itu mengirim pesan bahwa rakyat merasa dikhianati. Mereka yang duduk di kursi empuk sebagai “wakil” justru sibuk memelihara privilese. Tunjangan perumahan puluhan juta rupiah per bulan, fasilitas berlapis, hingga gaya hidup penuh flexing dipamerkan di ruang publik. Sementara rakyat dipaksa berhemat, menanggung harga pangan yang naik-turun, dan hidup dalam rasa cemas yang tak pernah reda.  

Hedonisme dan Bungkamnya Wakil Rakyat

Di era media sosial, gaya hidup pejabat menjadi tontonan sehari-hari. Jam tangan miliaran rupiah, liburan eksklusif, pesta mewah, semuanya dipertontonkan tanpa rasa segan. Budaya flexing ini menjadi luka kolektif. Ketika rakyat antri beras murah, wakilnya sibuk membidik angle terbaik untuk konten kemewahan.  

Namun yang lebih menyakitkan adalah diamnya wakil rakyat ketika harga BBM naik pada Februari 2025. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM, memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Data BPS menunjukkan inflasi melonjak hingga 5% akibat kenaikan ini, sementara tarif angkutan umum naik 20% dan UMKM terpukul oleh biaya operasional yang membengkak.  

Dalam sistem demokrasi, wakil rakyat seharusnya menjadi lembaga kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka bungkam seribu bahasa. Tidak ada desakan kuat untuk meninjau ulang kebijakan, tidak ada keberanian mengkritik pemerintah, bahkan tidak ada empati yang nyata terhadap rakyat yang menjerit.  

Integritas yang Dipertanyakan dan Krisis Representasi

Integritas wakil rakyat kini dipertanyakan. Sejatinya, menjadi wakil rakyat adalah amanah, bukan karier untuk menumpuk kemewahan. Integritas diukur bukan dari tebalnya dompet, melainkan kesanggupan hidup sederhana, mendengar jeritan rakyat, dan memperjuangkan kepentingan bersama.  

Wakil rakyat sejati adalah mereka yang berani menolak fasilitas berlebihan, yang menakar setiap rupiah anggaran dengan pertanyaan, apakah ini memberi manfaat nyata bagi rakyat atau sekadar memanjakan elite? Mereka yang mampu menahan diri dari godaan flexingdan memilih hadir di tengah rakyat, merasakan beban hidup yang sama, itulah yang layak disebut berintegritas.

Kenaikan harga BBM memperlihatkan betapa rapuhnya representasi politik kita. BBM adalah “urat nadi” ekonomi Indonesia, mulai transportasi publik, logistik pangan, hingga UMKM bergantung padanya. Ketika harga naik, efek domino menghantam seluruh lapisan masyarakat. Tetapi wakil rakyat tidak hadir sebagai penyangga, melainkan sebagai penonton.  

Krisis ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal etika politik. Demokrasi kehilangan makna ketika wakil rakyat lebih sibuk menjaga kenyamanan pribadi daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.  

Khulasah

Demo September tahun 2025 lalu hanyalah awal puncak gunung es dari akumulasi ketidakpercayaan. Rakyat turun ke jalan bukan karena ingin gaduh, melainkan karena sudah terlalu lama ditindas kebijakan yang tak memihak. 

Mereka muak melihat jurang antara ucapan manis “wakil rakyat” dengan kenyataan gaya hidup yang hedonis. 

Integritas wakil rakyat kini dituntut untuk kembali ditegakkan. Mereka seharusnya peka dan mencerminkan itu dalam laku kesehariannya dengan cara memangkas privilese, berhenti pamer, bekerja nyata untuk menutup jurang kesenjangan, dan berani bersuara ketika kebijakan pemerintah menyakiti rakyat.  

Jika integritas tidak kembali ditegakkan, maka demonstrasi September 2025 lalu hanyalah permulaan dari gelombang yang lebih besar. Karena pada akhirnya, rakyat akan selalu mencari cara untuk mengingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan mereka, bukan di meja makan mewah para wakilnya.