Oleh Denny JA
Malam itu, di sebuah ruang doa kecil di Roma, lilin-lilin menyala pelan. Seorang imam tua berbisik, “Dunia sedang kehilangan arah.”
Tak jauh dari sana, di layar ponsel para jurnalis, muncul kata-kata keras dari seorang presiden. Di sisi lain, suara seorang paus menjawab dengan nada yang berbeda: bukan kemarahan, melainkan peringatan.
Seperti dua arus besar yang berlawanan, satu berbicara tentang kekuatan, satu lagi tentang nurani. Di antara keduanya, dunia berdiri dalam sunyi yang menegangkan.
Saya teringat perjalanan saya bertahun-tahun lalu, menyusuri Vatikan, melihat bagaimana satu suara kecil dari seorang paus bisa mengguncang kekuasaan besar.
Kini, saya menyaksikan ulang momen itu. Bukan lagi sejarah lama, melainkan sejarah yang sedang ditulis di depan mata kita.
-000-
Perang kata antara Presiden Trump dan Paus Leo XIV bukan sekadar pertukaran pernyataan. Ia adalah benturan dua dunia.
Paus Leo XIV menolak ancaman untuk “melenyapkan peradaban Iran” dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.
Ia bahkan menyebut logika perang sebagai “ilusi kekuasaan absolut.” Dalam bahasa religius yang jarang terdengar dalam konflik geopolitik modern, ia menegaskan bahwa Tuhan tidak mendengar doa dari tangan yang berlumur darah.
Pesan ini bukan sekadar kritik. Ia adalah penolakan moral terhadap cara dunia dijalankan.
Di sisi lain, Trump merespons dengan keras. Ia menyebut Paus lemah, terlalu liberal, dan tidak memahami keamanan dunia. Ia bahkan menyiratkan bahwa Paus berpihak pada lawan.
Dalam satu langkah yang mengejutkan, Trump menggunakan simbol religius untuk memperkuat posisinya. Ia mem-posting citra dirinya dengan nuansa keagamaan, bahkan menyerupai figur Yesus. Ini bukan sekadar politik. Ini adalah upaya merebut legitimasi moral.
Dalam pesawat menuju Aljazair, Paus Leo XIV berkata, ‘Saya tidak takut terhadap pemerintahan Trump… Itu adalah tugas saya, juga tugas Gereja,’ menegaskan bahwa seruan damainya berakar pada Injil, bukan kalkulasi politik.”
Trump membalas lewat Truth Social dan di hadapan wartawan, menyebut Leo ‘lemah’, ‘mengerikan’, bahkan berkata, ‘Jika saya tidak berada di Gedung Putih, Leo tidak akan berada di Vatikan,’ sambil menuduh Paus menuruti ‘keinginan kaum kiri radikal’.”
Bagi Trump, keamanan nasional adalah moralitas tertinggi. Ia memandang perlindungan warga negara dari ancaman global jika Iran memiliki nuklir. Ini sebagai mandat suci yang tidak boleh dikompromikan oleh retorika pasifis yang dianggapnya abai terhadap realitas geopolitik.
Mengapa ini terjadi. Karena dunia sedang berubah. Kita hidup di era di mana kekuasaan politik tidak lagi tunduk pada otoritas moral.
Negara berbicara dalam bahasa kepentingan. Agama berbicara dalam bahasa kemanusiaan.
Konflik ini adalah cerminan dari ketegangan itu. Di satu sisi, dunia membutuhkan keamanan. Di sisi lain, dunia membutuhkan makna. Ketika keduanya tidak lagi sejalan, konflik menjadi tak terhindarkan.
Di balik kata-kata itu, ada realitas yang lebih sunyi. Perang Iran 2026 telah menelan korban, menciptakan ketakutan akan eskalasi yang lebih luas, bahkan kemungkinan konflik global. Dalam konteks itulah suara Paus menjadi peringatan, dan suara presiden menjadi keputusan.
Saya pernah berdiskusi dengan seorang pemuka agama di Timur Tengah. Ia berkata, “Masalah dunia bukan kekurangan kekuatan. Masalahnya adalah kekuatan tidak lagi tahu batas.”
Kata-kata itu kini terasa sangat relevan. Perang kata ini adalah gejala dari krisis yang lebih dalam: krisis tentang siapa yang berhak menentukan benar dan salah.
-000-
Di dalam ruang hampa di antara keamanan dan makna itulah politisi paling berkuasa dan pemimpin rohani paling tua kini saling menantang, berebut hak terakhir untuk mendefinisikan apa itu peradaban yang layak diwariskan.
Sepanjang sejarah, konflik antara Paus dan penguasa negara bukan hal baru. Pada abad ke-11, Paus Gregorius VII berhadapan dengan Kaisar Henry IV dalam konflik Investiture Controversy.
Kaisar harus berjalan dalam salju menuju Canossa untuk meminta pengampunan. Itu adalah simbol bahwa kekuasaan dunia tunduk pada otoritas spiritual.
Konflik ini bermula dari pertanyaan sederhana namun sangat mendasar: siapa yang berhak mengangkat pemimpin gereja, raja atau Paus.
Pada masa itu, para raja Eropa biasa menunjuk uskup karena mereka ingin mengendalikan kekayaan dan pengaruh gereja. Paus Gregorius VII menolak praktik ini dan menegaskan bahwa urusan gereja harus bebas dari campur tangan politik.
Henry IV melawan, tetapi akhirnya dikucilkan dari gereja. Tanpa dukungan gereja, kekuasaannya goyah. Dalam ketakutan kehilangan tahtanya, ia datang ke Canossa pada musim dingin, berdiri berhari-hari di luar kastil Paus, tanpa mahkota dan tanpa perlindungan, sebagai tanda penyesalan.
Pada abad ke-20, Paus Pius XI mengkritik rezim fasis dan Nazi. Ia menolak ideologi yang menempatkan negara di atas manusia.
Dalam kasus itu, konflik terjadi karena negara mencoba menggantikan Tuhan dengan kekuasaan.
Paus Pius XI menyampaikan kritik ini melalui dokumen resmi gereja yang dikenal sebagai ensiklik, seperti Mit brennender Sorge. Ia secara langsung mengecam ideologi Nazi di Jerman.
Ia menolak ajaran yang memuja ras tertentu sebagai lebih tinggi dari manusia lain, serta menolak konsep negara absolut yang menuntut ketaatan tanpa batas.
Dalam pandangan Paus, manusia memiliki martabat yang berasal dari Tuhan, bukan dari negara. Karena itu, tidak ada pemerintah yang berhak mengorbankan manusia demi ideologi.
Sikap ini membuat hubungan Vatikan dengan rezim totaliter menjadi tegang, bahkan berisiko, karena Paus berdiri melawan kekuasaan yang saat itu sangat kuat dan represif.
Namun kasus Trump dan Paus Leo XIV berbeda. Ini bukan lagi dunia di mana Paus bisa menjatuhkan penguasa. Ini dunia di mana penguasa berani menantang Paus secara terbuka.
Tidak ada lagi rasa takut pada otoritas moral. Yang ada adalah kompetisi legitimasi.
Perbedaannya sangat jelas. Dulu, Paus adalah pusat moral dunia. Kini, ia adalah salah satu suara di tengah kebisingan global.
Tetapi justru di situlah kekuatannya. Ketika semua suara menjadi keras, suara yang tenang sering menjadi yang paling menggema.
-000-
Dua buku ini meluaskan wawasan kita untuk memahami perang kata antara Presiden Trump dan Paus Leo XIV.
Buku The Power of the Powerless, ditulis oleh Václav Havel, tahun 1985.
Havel menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak selalu berasal dari posisi formal. Ia menunjukkan bahwa kebenaran memiliki kekuatan tersendiri, bahkan ketika berhadapan dengan rezim yang represif.
Dalam konteks esai ini, Paus Leo XIV berada dalam posisi yang digambarkan Havel. Ia tidak memiliki kekuatan militer atau politik, tetapi memiliki kekuatan moral.
Havel menekankan bahwa ketika individu atau institusi memilih untuk hidup dalam kebenaran, mereka menciptakan tekanan terhadap sistem kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan atau manipulasi.
Buku ini membantu kita memahami bahwa dalam jangka panjang, kekuasaan yang tidak didasarkan pada kebenaran akan menghadapi krisis legitimasi.
-000-
Kedua, buku The Clash of Civilizations karya Samuel P. Huntington, 1996.
Huntington berargumen bahwa konflik masa depan tidak lagi berbasis ideologi atau ekonomi, melainkan peradaban. Ia menjelaskan bagaimana perbedaan nilai, agama, dan identitas menjadi sumber utama konflik global.
Dalam konteks perang kata ini, kita melihat benturan antara dua cara memandang dunia. Trump mewakili dunia yang berorientasi pada kekuatan dan kepentingan nasional.
Paus mewakili dunia yang berorientasi pada nilai universal dan moralitas global.
Huntington menunjukkan bahwa konflik seperti ini sulit diselesaikan karena masing-masing pihak berbicara dalam bahasa yang berbeda.
Relevansi buku ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar konflik personal, melainkan bagian dari dinamika peradaban yang lebih luas.
-000-
Pada akhirnya, perang kata ini mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Dunia tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bertahan, tetapi juga nilai untuk hidup.
Ketika kekuasaan dan moralitas berjalan terpisah, manusia kehilangan arah. Trump mungkin berbicara untuk melindungi negara. Paus berbicara untuk melindungi kemanusiaan.
Di antara keduanya, kita semua dipaksa memilih.
Apakah kita percaya bahwa kekuatan menentukan kebenaran, atau kita percaya bahwa kebenaran harus membatasi kekuatan.
Di tengah kebisingan ini, kita menyadari bahwa peradaban hanya akan tegak jika kekuasaan politik bersedia memeluk kembali otoritas etik. Penguasa politik perlu memastikan bahwa setiap keputusan besar tetap memiliki detak jantung kemanusiaan.
Peradaban tidak runtuh karena kekurangan kekuasaan, tetapi karena kekuasaan kehilangan batasnya.
Dan ketika kekuasaan tidak lagi mengenal batas, satu-satunya harapan yang tersisa adalah keberanian untuk mengingatkan bahwa manusia lebih penting daripada kemenangan.***
Jakarta, 15 April 2026
REFERENSI
1. The Power of the Powerless – Václav Havel, Routledge, 1985
2. The Clash of Civilizations – Samuel P. Huntington, Simon & Schuster, 1996-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
Diskusi