Jacob Ereste :
Gaduh Raja Ampat dan Empat Pulau Milik Aceh itu jelas ingin memperluas konflik yang memusingkan Presiden Prabowo. Tapi dengan itu dapat dipahami siapa lawan dan siapa kawan yang harus dibersihkan dari Kabinet Merah Putih agar bisa melaju mulus seperti rencana dan program yang dicanangkan untuk memperbaiki bobrok yang dibuat semena-mena oleh rezim sebelumnya.
Perluasan dari arena perseteruan itu pun bisa dipahami sebagai upaya untuk menutup sejumlah kasus besar yang tak hendak diselesaikan lantaran sejumlah pejabat memang terlibat di dalam berbagai kasus gede itu, mulai dari PSN (Proyek Strategis Nasional) yang menjual laut dan hutan hingga korupsi CSR Bank Indonesia sampai kasus Crude Palm Oil yang sudah terbukti melibatkan aparat penegak hukum di negeri ini.
Bagi warga masyarakat Aceh sendiri pun, kasus perampasan empat pulau di Singkil ini menjadi kesempatan untuk membuktikan diri bahwa Aceh tak hendak mengganggu, tapi selalu siap untuk mempertahankan hak hingga seluruh rakyat Aceh siap bergerak membuktikan cintanya terhadap Bumi Tanah Rencong yang ingin dijajah — apalagi sekedar didikte — melalui tata administrasi yang bobrok, penuh rekayasa dan akal-akal untuk mengeruk untung dalam wujud ekonomi maupun politik yang mengabdi pada rezim penguasa yang masih mencengkeramkan kukunya demi dan untuk kelanggengan dinasti.
Riak dan gejolak rakyat Aceh yang spontan menunjukkan komitmen terhadap hal dan harga diri yang tidak boleh diusik olek siapapun, termasuk oleh penguasa yang paling sakti sekalipun. Reaksi spontan rakyat Aceh ini dapat menjadi cermin dan pengajaran bagi rakyat Indonesia dari daerah lain — seperti Raja Ampat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur hingga Sulawesi yang dibuat gaduh akibat perut buminya yang dikeruk semena-mena tanpa menyisakan sedikitpun bagi masyarakat setempat.
Kasus perusahaan perkebunan sawit pun yang membelah hutan dengan SHGU dan SHM yang dijual secara gelap itu seperti sertifikat yang ada di pantai Utara, Tangerang Banten — jelas menunjukkan ada persekongkolan jahat dalam bentuk dan model korupsi terbaru dari rezim penguasa selama 10 tahun terakhir. Hingga banyak hal menjadi serba palsu yang dilegalkan secara paksa seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etika dan cacat moral itu.
Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih masalah — mestinya tak cuma terhadap 4 Pulau Milik Aceh ini — harus dilakukan sampai kepada akar masalah yang memang dibuat oleh sisa-sisa rezim masa lalu yang busuk, karena bisa merusak tatanan Kabinet Merah Putih yang ingin bekerja dengan serius untuk bangsa dan negara yang sudah rusak-rusakan oleh rezim terdahulu yang cuma ingin memperkaya dan terus mempersakti kekuasaan di bawah bayang-bayang sosok mereka.
Oleh karena itu, penyelesaian berbagai kasus oleh Presiden Prabowo Subianto hanya akan efektif dan efisien serta memberi manfaat bagi rakyat bila membersihkan juga tentakel-tentakel yang menjadi penyebab sekaligus pembuat penyebab kegaduhan yang tak kunjung rampung, lantaran akan sangat mengganggu konsentrasi Kabinet Merah Putih menunaikan fungsi dan tugas mulianya untuk bangsa dan negara Indonesia yang sedang sakit.
Jadi, sungguh relevan sejumlah pejabat yang telah terbukti membuat kegaduhan dan ketidak nyamanan segenap warga bangsa Indonesia bersama anggota Kabinet Merah Putih lainnya, harus dan mutlak untuk direshuffle. Bila tidak, rakyat pun dapat dipastikan akan menarik dukungan terhadap pemerintah yang tidak tegas dan peragu. Karena rakyat, sudah terlalu lama dan banyak menderita, tapi juga sudah terlalu capek.
Jadi sungguh tak elok setelah gagal memindahkan Ibu Kota secara paksa, semakin tampak ambisi dinasti ingin dihidupkan kembali di republik ini. Lantaran keculasan menggeser empat pulau ke pekarangan kerajaan menantu, bisa menyulut heroisme Perang Aceh berkobar kembali.
Banten, 15 Juni 2025
